p-Index From 2021 - 2026
6.283
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora ANTHROPOS: JURNAL ANTROPOLOGI SOSIAL DAN BUDAYA (JOURNAL OF SOCIAL AND CULTURAL ANTHROPOLOGY) Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Journal of Governance JWP (Jurnal Wacana Politik) Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Etika Demokrasi International Journal of Supply Chain Management Jurnal Agregasi Sospol : Jurnal Sosial Politik Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Journal of Public Administration and Local Governance Journal of Local Government Issues Moderat Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Dinasti International Journal of Education Management and Social Science Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Journal of Contemporary Governance and Public Policy Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting (DIJEFA) MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyan) Prisma Sains: Jurnal Pengkajian Ilmu dan Pembelajaran Matematika dan IPA IKIP Mataram Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Public Representative and Society Provision Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Research Horizon NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan International Proceedings of Nusantara Raya Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Journal of Social Work and Science Education Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Khazanah Sosial
Claim Missing Document
Check
Articles

Law as a Means of Supply Chain Rural Modernization and Development Management in Indonesia during Reformation Era (Case Studies in Villages in West Java Province) Nandang Alamsah Deliarnoor; Utang Suwaryo; Yusa Djuyandi
International Journal of Supply Chain Management Vol 9, No 6 (2020): International Journal of Supply Chain Management (IJSCM)
Publisher : International Journal of Supply Chain Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Could law possibly be a means of supply chain rural modernization and development in Indonesia? As a comparison, South Korea with its saemaul undong is capable of developing supply chain rural areas well. Could Indonesian legal system, which is comparable to South Korea’s saemaul undong in terms of significance, serve as a means of modernizing and developing the supply chain rural areas? It is intriguing, considering legal issues, not only concern on legislation materials but also the legal structure and legal culture of the society. Therefore, this paper describes and analyzes the legal substance side of the village, its legal structure and culture in carrying out the role of modernizing and reforming the village. The results of the study revealed that legal modernization as a means of village development have been carried out in several villages in Indonesia especially West Java, however this condition was also driven by an increase in the capacity of the apparatus to form village regulations and promulgation in village sheets.
ANALISIS KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI LEGISLASI PERIODE 2014-2019 Selvi Centia Centia; Nandang Alamsah Deliarnoor; Rahman Mulyawan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3419

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dari akumulasi permasalahan yang berakar dari lemahnya kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Garut Periode 2014-2019. Lemahnya kapasitas lembaga legislatif tersebut terlihat dari tidak terakomodirnya aspirasi, keinginan, dan tuntutan masyarakat Kabupaten Garut yang terlihat dari minimnya usulan Ranerda setiap tahunnya yang hanya satu produk usulan. Dampak yang ditimbulkan kemudian yaitu banyaknya pekerjaan rumah berupa proyek yang tidak kunjung terselesaikan seperti proyek Pasar Leles, Art Center, dan Sarana Olahraga Ciateul yang mangkrak dan otomatis menimbulkan kerugian negara. Ihwal tersebut diperparah dengan kedisiplinan anggota DPRD dalam menyelenggarakan kewajibannya. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis kapasitas sumber daya manusia DPRD Kabupaten Garut dalam Penyelenggaraan Fungsi Legislasi  Periode 2014-2019, penelitian ini menggunakan basis analisis capacity building dari Grindle (1997:1-28) yang berfokus terhadap aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM). Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi oleh DPRD Kabupaten Garut dalam penyelenggaraan fungsi legislasi periode 2014-2019 berdasarkan aspek sumber daya manusia dikatakan masih lemah. Hal tersebut terbukti dari minimnya usulan Ranerda oleh DPRD Kabupaten Garut yang cenderung tidak sebanding dengan usulan Ranerda eksekutif, lemahnya penyelenggaraan dalam mengkomodir tuntutan dan keinginan masyarakat terlihat dari penolakan audiensi masyarakat oleh DPRD, di samping banyaknya perilaku tidak disiplin seperti ketidakhadiran dalam Rapat Paripurna dan bermain games saat rapat berlangsung
MERANCANG PENYELESAIAN KONFLIK KONSOLIDASI TANAH BY PASS DI KOTA BUKITTINGGI Senmei Wardhatul Nur; Nandang Alamsah Deliarnoor; Novie Indrawati Sagita
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3255

Abstract

Konsolidasi tanah By Pass merupakan salah satu upaya Negara untuk mensejahterakan rakyat, dalam pembangunan tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat untuk menyerahkan tanahnya. Oleh sebab itu konsolidsasi menjadi pilihan yang paling menguntungkan bagi Negara maupun masyarakat. Namun dalam pelaksanaan konsolidasi berujung konflik seperti yang terjadi pada pelaksanaan konsolidasi tanah By Pass di Kota Bukittinggi. Permasalahan ini sangat menarik untuk di teliti mengenai bagaimana upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik dalam pelaksanaan konsolidasi tanah By Pass di Kota Bukittinggi. Teori dalam penelitian ini meminjam teori Ertel (1991) yang berfokus pada faktor penyebab terjadinya konflik dan atribut dalam penyelesaian konflik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab konflik berasal dari internal pemerintahan internal seperti kekurangan sumber daya, kesalahan administrasi Sertipikat tidak dapat diterbitkan, Sertipikat ditarik kembali oleh Kantor Pertanahan. Kesalahan eksternal seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsolidasi, kelahiran generasi baru, kesepakatan yang tidak dipatuhi. Upaya pemerintah dalam mengelola konflik belum berjalan efektif, seperti perbedaan perspektif antara pemerintah dan masyarakat saling tuding melanggar kesepakatan. Pemerintah belum mampu menciptakan pilihan penyelesaian baru. Musyawarah yang dilakukan pemerintah belum bersifat partisipatif. Pemerintah belum berkomitmen penuh untuk menyelesaikan konflik yang berakibat pada kelalaian dan penundaan pekerjaan.
“Validasi Data Kependudukan” Apps as A Representation of Sustainable Public Governance Soni Akhmad Nulhaqim; Nandang Alamsah Deliarnoor; Taqiya Arini Putri
Prisma Sains : Jurnal Pengkajian Ilmu dan Pembelajaran Matematika dan IPA IKIP Mataram Vol 11, No 1: January 2023
Publisher : IKIP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33394/j-ps.v11i1.6592

Abstract

The era of digitalization has brought improvement and progress in various facets of public life, particularly in the aspect of public governance sustainability. However, as a social phenomenon, digitization in the governance process is inseparable from the population and civil registry conflicts which are intertwined. As a narrow practical example, the implementation of Validasi Data Kependudukan Apps in the Nanggerang Village of Sumedang Regency represents the empirical occurrence that digitalization represented by the Apps in the realm of public governance does not operate as expected, on the other hand, population and civil registry conflicts arise over the presence of the application implementation and its policies. This study aims to examine the application of “Validasi Data Kependudukan” in Nanggerang Village, Sumedang Regency as a social phenomenon representing sustainable public governance. A qualitative descriptive method with interview and empirical observation are conducted as  analytical tool. In a conclusion, this study reveals that the existence of a Validasi Data Kependudukan Apps is the impact of the digitalization process in the government and is a derivative of the application that has been implemented in Sumedang Regency. Throughout the implementation process, there are problems with public awareness related to the existence of this application, causing conflicts between the government and the community itself in terms of managing population documents. Accommodation is an obstacle to existing awareness problems and has an impact on the ideals of sustainable public governance.
REKAYASA MODEL PERLINDUNGAN LANJUT USIA DENGAN PENDEKATAN “PENTA HELIX” DI INDONESIA Muhammad Akbar; Soni Akhmad Nulhaqim; Nandang Alamsah Deliarnoor; Risna Resnawaty
Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyan) Biyan Edisi Khusus
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Umur Harapan Hidup Indonesia mencapai 71,57 Tahun. Bonus demografi di 2030 diharapkan menciptakan lanjut usia produktif agar kelompok lanjut usia tidak menjadi kelompok yang rentan. Pemangku kepentingan “Penta Helix” dapat berpartisipasi dengan berbagai kegiatan. Akademisi memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan konseptualisasi, teori yang relevan berbasis penelitian. Bisnis menjadi sarana pendukung dari pemberi dana maupun mempertahankan nilai-nilai yang ada di masyarakat sekitar melalui program CSR. Masyarakat sebagai subjek menemukenali masalah dan kebutuhan pemecahan masalah yang dilaksanakan. Media, berperan mendukung publikasi, edukasi informasi sehingga dikenal masyarakat. Pemerintah berperan sebagai pengontrol memiliki regulasi terkait perlindungan lanjut usia. Rekayasa model perlindungan lanjut usia dengan pendekatan “Penta Helix” perlu dilakukan. Metode penelitian menggunakan pendekatan bibliometrik dengan tahap awal pencarian kata kunci sebagai penelitian "Penta Helix" melalui dari Scopus dengan menggunakan VOSviewer untuk database dasar. Penyaringan data diperoleh 47 artikel yang berkaitan kemudian menggunakan program metadata dengan memvisualisasikan tren penelitian dan memiliki peluang penelitian di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis data terkait menghasilkan 9 cluster dengan topik yang berpusat pada sektor sinergitas dan kolaborasi “Penta Helix” serta artikel penelitian sedang ditinjau yaitu penanganan perlindungan lanjut usia belum pernah dilakukan. Perlindungan kepada lanjut usia tidak hanya menjadi pemerintah dan keluarga saja namun diharapkan kolaborasi pemangku kepentingan “Penta Helix” dapat memberikan pelayanan kepada lanjut usia secara maksimal dan komprehensif. Kata Kunci : Umur Harapan hidup, Lanjut Usia; Bibliometrik; Penta Helix; Kesejahteraan Lanjut Usia.
The New Era of Life Order In The COVID-19 Pandemic Condition On The Organizational Performance Of Regional Technical Implementation Unit For The Management Cidurian-Cisadane Watershed Risnawati Risnawati; Ira Irawati; Nandang Alamsah Deliarnoor; Heru Nurasa
Aliansi Special Issue September 2022 : Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v0i0.43123

Abstract

The purpose of this study is to be able to analyze the performance of organizations published by researchers in Indonesia by strengthening articles managed by research sources during the Covid-19 pandemic which has an impact on data collection that cannot be directly spacious because it is constrained by the Covid-19 pandemic, but in this way the researcher can process the data obtained from the researchers into several categories, including research titles, abstracts, and keywords based on organizational performance. focus. In the organizational structure of the Banten Provincial Public Works and Spatial Planning Office, there are Regional Technical Implementation Units (UPTD) that manage technical work in the field, one of which is the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) Cidurian - Cisadane Watershed Management (DAS), where the population density level is quite a lot and the work area is quite heavy with a fairly high performance with the Covid-19 performance in the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) Cidurian - Cisadane for the Watershed Management (DAS) experiencing good indicators that were previously not achieved with the national disaster Covid-19 employee performance cannot be surveyed and fielded, therefore in the new life order in the Covid-19 pandemic conditions, the UPTD Regional Technical Implementation Unit for the Management of the Cidurian - Cisadane Watershed (DAS) can adjust conditions by maintaining the Health protocol.
STRATEGI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020-2021 Nisa Azizah; Nandang Alamsah Deliarnoor; Novie Indrawati Sagita
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 13 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v13i2.3558

Abstract

Problems in the field show that the strategy for developing and structuring tourism areas carried out by the Regional Government of Pangandaran Regency is still not effective. This is shown through the arrangement of tours that are carried out more specifically the most favorite tourist destinations. Where the street vendors who are now in the core zone have been moved to the back, but because the transfer of traders does not follow the path of tourists, the interaction of traders with tourists is difficult. This study uses a descriptive method with a qualitative approach, with data collection techniques through literature and field studies which include interviews, observation and documentation with informants from both the Tourism and Culture Office internal, the management of tourist attractions, visitors to tourist attractions, community leaders, and as well as the people in Panngandaran Regency. Data analysis techniques are carried out through data collection, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the strategy of the Department of Tourism and Culture in managing tourism in Pangandaran Regency in 2020-2021 is still not effective, this can be seen from the following three dimensions; (1) The strategy implemented by the Tourism and Culture Office in managing tourism in Pangandaran Regency for 2020-2021 has not met the first indicator, namely strategy formulation. (2) The strategy implemented by the Tourism and Culture Office in managing tourism in Pangandaran Regency for 2020-2021 has not met the second indicator, namely the implementation of the strategy. (3) The strategy implemented by the Tourism and Culture Office in managing tourism in Pangandaran Regency for 2020-2021 has not fulfilled the third indicator, namely the assessment of the strategy. Key words; Strategy, Department of Tourism and Culture, Tourism Management
Factors of Policy for “Teman Bus” Program with “Buy The Service” Scheme in Bandung City Risma Pitriani Nuryana; Nandang Alamsah Deliarnoor; Neneng Yani Yuningsih
Journal of Governance Volume 9 Issue 2: (2024)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v9i2.26073

Abstract

Bandung is the 3rd metropolitan city and one of the main tourist destinations in Indonesia, which provides various benefits, such as opening up employment opportunities because there are various business fields that are developing. It also increases cultural preservation because increasing tourism interest can provide incentives to preserve the heritage, culture, and history of an area. However, despite these various benefits, the high number of tourists often makes traffic jams worse. Therefore,  at the end of 2021, the government launched “Teman Bus” programme with the Buy the Service (BTS) scheme as a new breakthrough that is expected to not only be able to overcome traffic jams but also reduce pollution, supports reform in the transportation sector and can be a means of changing people's behaviour from one that tends to be conventional to one that is more digitally literate. However, the fact is that up to the time the research was conducted, there were still many Bandung residents who had not chosen to switch from private transportation to mass transportation services, so the researchers tried to take an approach using the six implementation variables proposed by Van Meter and Van Horn to find out what factors influenced the course of this policy.
PERAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI ONLINE PERIZINAN TRANSPARAN INFORMATIF SISTEMATIS (OPTIMIS) DAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020-2022 Fatmawati, Siti Sarah; Deliarnoor, Nandang Alamsah; Sagita, Novie Indrawati
Jurnal Academia Praja Vol 7 No 2 (2024): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v7i2.2831

Abstract

The phenomenon of the Role of the One-Stop Integrated Service Investment Office in Improving Public Services through the Online Application for Transparent Informative Systematic Licensing (OPTIMIS) and Online Single Submission (OSS) in Bogor Regency is not as expected which is considered not optimal. The purpose of the research is to know and analyze the role of the One-Stop Open Service Investment Office in improving the quality of public services and to find out the factors that become obstacles. The theory used in the study, namely: Role Theory from Biddle and Thomas in Sarwono (2015: 216-217), namely: Expectation, Norm, Performance, Evaluation & Sanction. This research uses qualitative methods with interview techniques on key informants: Head of Operational Licensing Services, Head of Complaints and Services, Head of Data and Control, Head of Information, Consultation and Complaints Section, Head of Information System Development Section, Service Staff, and Service Recipients totaling 9 informants. The sampling technique used purposive sampling. Research results: The role of the One-Stop Integrated Service Investment Office has made efforts to improve Public Services through the Online Application for Transparent Informative Systematic Licensing (OPTIMIS) and Online Single Submission (OSS) in Bogor Regency. However, there are inhibiting factors for building comfort, the application system still crashes, login errors, networks, and requirements on the system that cannot upload application files, the settlement process exceeds the SOP, complaints of SK printing errors, complaints of printing errors, and lack of responsiveness to complaints.
Digital Governance dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan melalui Kearifan Lokal di Kota Bandung Deliarnoor, Nandang Alamsah; Suwaryo, Utang; Hermawati, Rina; Taryana, Agus
Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) Vol 9, No 2 (2024): Januari
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/antro.v9i2.57126

Abstract

Ketergantungan pangan yang tinggi terhadap daerah lain membuat Kota Bandung sangat rentan terhadap ketahanan pangan, tidak memiliki kedaulatan pangan, rentan terhadap gejolak harga, atau tidak dapat mengontrol harga pangan yang beredar. Tata kelola digital melalui indigenous knowledge di Kota Bandung menjadi aspek penting untuk mewujudkan ketahanan pangan, salah satunya melalui pertanian perkotaan terpadu yang disebut Buruan Sae (Pekarangan Sehat Alami dan Ekonomis). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Bandung melalui DKPP belum menerapkan tata kelola pemerintahan digital pada program Buruan Sae, baru baru memulai yaitu dengan pembuatan aplikasi yang belum sempurna yang merupakan layanan menuju pemerintahan digital, belum sampai pada kategori SPBE. Padahal program buruan sae dapat membantu masyarakat memanfaatkan sumber tanaman pekarangan sebagai alternatif untuk ketahanan pangan, dengan adanya teknologi digital yang mendukung program buruan sae DKPP dapat melacak alur barang dari petani hingga ke konsumen, memonitoring kualitas produk, dan memastikan pemenuhan standar keamanan pangan yang memberikan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Such high food dependence on other areas means that the city of Bandung is very vulnerable to food security, does not have food sovereignty, is vulnerable to price fluctuations, or cannot control the price of food in circulation. Digital governance through indigenous knowledge in the city of Bandung is an important aspect of realizing food security, one of which is through integrated urban farming called Buruan Sae (Natural and Economical Healthy Yard). This research uses a qualitative approach with a case study method in the city of Bandung. The results of the research show that the City of Bandung, through DKPP, has not yet implemented digital governance in the Buruan Sae program, only just starting out, namely with the creation of a rudimentary application that is a service towards digital government, not yet reaching the SPBE category. Even though the sae hunting program can help the community utilize garden plant sources as an alternative for food security, the existence of digital technology that supports the sae hunting DKPP can track the flow of goods from farmers to consumers, monitor product quality, and ensure compliance with food safety standards that provide consumer trust in local products.