Articles
Tinjauan Yuridis Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penembakan dan Mengakibatkan Kematian
Agustinus Deny Bria;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
I Made Minggu Widyantara
Jurnal Analogi Hukum 251-255
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.251-255
Kasus-kasus penyalahgunaan senjata api di kepolisian akhir-akhir ini semakin marak. Mulai dari penembakan terhadap sipil, penembakan sesama polisi sampai menembak diri sendiri. Adapun rumusan masalah yang diangkat, yakni: 1) Bagaimana pengaturan tentang kewenangan tindakan polisi melakukan tembak ditempat? 2) Bagaimana akibat hukum apabila polisi melakukan tembak ditempat tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan? Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan. Hasil yang didapatkan yaitu untuk memahami kewenangan tindakan polisi melakukan tembak ditempat dan akibat hukum apabila polisi melakukan tembak ditempat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan TNI, sekarang ini Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan umum. Petugas polisi berhak menembak dengan todongan senjata jika merasa nyawanya dalam bahaya. Keputusan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan, khususnya hukum KUHP dan Hak Asasi Manusia.
Pertanggungjawaban pidana perbuatan prank kekerasan dalam rumah tangga (kdrt)
I Gusti Agung Mahyuni;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
IG.A.A.Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Analogi Hukum 167-171
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.167-171
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui bagaimana pengaturan hukum tindak pidanaKekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT dan Sanksi pidana terhadap pelaku prank Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT).Komunikasi media sosial yang turut dikembangkan oleh teknologi menjadi wadah dalammasyarakat membagikan fitur secara bebas. Namun dibutuhkan kebijakan masyarakat itu sendiri dalammemanfaatkan perkembangan informasi dalam kehidupan sehari hari. Adapun permasalahnnya : bagaimanakahpengaturan hukum tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan bagaimanakah Sanksi pidanaterhadap pelaku prank Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelitian ini menggunakan metodepenelitian hukum normatif yang berdasarkan peraturan perundang – undangan dan data yang di dapat penulis dimedia sosial. Pengaturan hukum tindak pidana prank Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak diatur jelas dalamKUHPidana namun ada beberapa prank yang memang bersifat merugikan banyak pihak dan dapat dilaporkansesuai dengan pasal 390 tentang berita bohong, 359 tentang kelalian serta Undang – Undang No 1 tahun 1946pasal 14 ayat (1) tentang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Prank yang merugikan masyarakatdapat melaporkan dengan pasal 390 dengan sanksi dihukum penjara selama – lamanya delapan bulan.Pemerintah hendaknya memberikan penyuluhan mengenai bahayanya hukuman bagi pelaku prank khususnyaanak-anak serta peran orang tua dalam mengontrol tontonannya.
Analisis yuridis penanganan kasus anak pelaku tindak pidana yang berstatus kawin (studi kasus: 3/pid.sus.anak/2019/pn gin)
I Gusti Ayu Gita Dwiyanthi Merta;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Analogi Hukum 172-178
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.172-178
Perlakuan terhadap pelaku tindak pidana anak dengan pelaku dewasa haruslah dibedakan. Pembedaanini mencakup perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pemidanaannya pembedaan ini dimaksudkanuntuk lebih memberikan perlindungan anak. Dalam hal ini, terdakwa masih dibawah umur dan seharusnyamasih diupayakan penyelesaian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak. Hal ini harus segera ditentukan agar tidak terjadi norma kosong dalam peradilan Indonesia.Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan dua permasalahan yaitu Bagaimanakedudukan anak pelaku tindak pidana yang berstatus kawin? dan Bagaimana penanganan kasus anak pelakutindak pidana yang berstatus kawin? Tipe Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatifmerupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian inidigunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konseptual. Hasil dari penelitian ini adalahkedudukan anak pelaku tindak pidana yang berstatus kawin tidak diterangkan secara jelas dalam UndangUndang. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengesampingkan peraturan lainnya yangmembahas mengenai status kedewasaan seseorang sehingga ia masih tetap dikategorikan sebagai anak.Sehingga dapat disimpulkan anak kedudukan seorang anak mengacu pada batasan usia. Saran dari penulis bagimasyarakat, pemerintah, pelaku untuk lebih fokus terhadap kasus anak.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Pada Anak Serta Upaya Pemulihan Untuk Korban (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Denpasar)
Triana Agus Widiasih;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
I Made Minggu Widyantara
Jurnal Analogi Hukum 245-250
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.245-250
Tujuan penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pada anak serta upayapemulihan untuk korban. Anak merupakan golongan sosial yang paling rawan menjadi korban kekerasan.Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dengan maksud mendidik termasuk dalam tindakpidana kekerasan kepada anak, sehingga diperlukannya upaya perlindungan hukum untuk anak yang menjadikorban kekerasan. Permasalahan yang akan dibahas yaitu: (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yangmenjadi korban kekerasan pada perkara dengan nomor register PDM-1849/DNPSR/06/2022? (2) Bagaimanaupaya untuk pemulihan anak yang menjadi korban kekerasan pada perkara dengan nomor register PDM-1849/DNPSR/06/2022? Empiris adalah metode yang digunakan pada penelitian ini. Adapun hasil penelitian iniyaitu, anak telah dijamin perlindungan hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak yangmenjadi korban kekerasan dalam menjalani proses perkaranya akan mendapatkan pendampingan dari dinasperlindungan perempuan dan anak serta mendapat bantuan dari tenaga medis maupun psikolog untukmemulihkan kondisinya. Sanksi bagi orang tua yang memperlakukan tindakan kekerasan kepada anak mereka,dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Maka untuk mencegah anak terkena tindakankekerasan dilakukanlah upaya preventif dan represif.
Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua
Kadek Puspayoga;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum 329-334
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.329-334
Hak asuh anak saat terjadi perceraian dengan situasi adanya seorang anak, menimbulkan akibat dari adanya perceraian yakni persoalan hak asuh anak, maka dengan itu baik ayah atau ibu berhak mengajukan permohonan atas hak asuh anak mereka ke pengadilan. Adapun rumusan masalah yaitu;1)Bagaimanakah pengaturan terhadap hak asuh anak akibat perceraian orang tua? 2)Bagaimana akibat hukum bagi anak dari perceraian orang tua? Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan peraturan hukum mengenai hak asuh anak sangat berkaitan dengan perlindungan anak baik itu mengenai adanya pengarahan dalam hak yang dilakukan oleh orang tua. Akibat hukum bagi anak dari perceraian orang tua atau adanya keputusan dalam putusnya hubungan keluarga menjadikan tetap wajib dalam mendidik anak tersebut, karena bagi anak pendidikan secara biologis, sosial serta mental sangat penting bagi anak dari orang tua. Bagi Pemerintah atau penegak hukum dengan berupa penegakkan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak dengan menggunakan sistem yuridis mengenai perlindungan yang dilakukan sesuai dengan dasar hukum undangundang yang berkaitan.
Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Whistleblower dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang
Ni Made Dhea Wijayanti Upadana;
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi;
Kade Richa Mulyawati
Jurnal Analogi Hukum 353-357
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.353-357
Indonesia menunjukkan peningkatan kasus tindak pidana perdagangan orang pada tahun 2020 selama pandemi. Whistleblower merupakan metode yang tepat untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana tertentu seperti tindak pidana perdagangan orang. Whistleblower memiliki resiko setelah mengungkap fakta kepada publik. Karena itu, penting sekali untuk menjamin perlindungan hukum bagi whistleblower rahasia. Perlindungan hukum bagi pelapor yang melaporkan kejahatan perdagangan orang dan struktur hukum untuk pelaporan tersebut menjadi fokus penelitian ini. Dari perspektif hukum, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa KUHAP dan beberapa peraturan perundang undangan lainnya memberikan pengaturan normatif dan penjelasan singkat bagi pelapor tentang tindak pidana perdagangan orang. Bagi mereka yang melaporkan perdagangan orang, undang-undang memberikan empat bentuk perlindungan hukum
Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Denpasar dalam Bimbingan Terhadap Klien Anak
Pramana, Dwik Aditya;
Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi;
Suryani, Luh Putu
Jurnal Analogi Hukum 65-71
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.6.1.2024.65-71
Children in conflict with the law must be protected as the nation's successor, therefore the Correctional Center has an important role in guiding the child to be accepted back into society. The formulation of this research problem is , How is the implementation of the main tasks and functions of Denpasar Correctional Center? Factors that hinder the process of guidance to child clients at Denpasar Correctional Center? This research is of the empirical legal type, with a data analysis approach using descriptive methods. The results of the study show that the main tasks and functions of the Correctional Center in providing guidance to juvenile clients have been implemented properly, through two forms of guidance mechanisms. The conclusion of this study, there are obstacles by the Correctional Center in conducting guidance, these obstacles consist of internal obstacles and external obstacles. External barriers consist of communication problems. While external problems consist of the lack of availability of facilities and infrastructure. The author's suggestion in this study is that good coordination between legal agencies and the availability of adequate facilities and infrastructure are needed, so that the guidance process can be carried out properly.
Sanksi Hukum Terhadap Rumah Sakit yang Melakukan Pencemaran Lingkungan dengan Sampah Alat-Alat Kesehatan
Priana, Cahya Edy;
Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi;
Suryani, Luh Putu
Jurnal Analogi Hukum 14-20
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.6.1.2024.14-20
Hospitals are a double burden on society because despite offering much-needed medical care, they also risk spreading disease and contributing to pollution due to the waste they produce. The formulation of the problem from this study is: How is the legal regulation for hospitals that pollute the environment with medical equipment waste? and What are the legal sanctions against hospitals that pollute the environment with medical equipment waste? This type of research uses normative legal research with the type of approach used is a statutory approach. Legal material is collected through literature studies and the analysis method that researchers will use is qualitative descriptive. The results of the analysis of the regulation of the Hospital Law that pollutes the environment with medical equipment waste are contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Legal sanctions against hospitals that pollute the environment with plastic medical device waste where hospitals that dispose of medical waste carelessly will be subject to legal sanctions in the form of revocation of the hospital's operating license and punished with a maximum imprisonment of 3 (three) years and a maximum fine of Rp. 3,000,000,000,000,00 (three billion rupiah)"..
Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pemberi dan Penerima Suap yang Dilakukan Oknum Pemerintah di Kabupaten Tabanan
Gunawan, I Kadek Faiza Putra;
Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi;
Ujianti, Ni Made Puspasutari
Jurnal Analogi Hukum 87-91
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.6.1.2024.87-91
Acts of corruption often drag people who work in government agencies. KPK records show that corruption in the scope of agencies occurred in districts / cities as many as 409 problems in the period 2004-2020. the formulation of this research problem is: How is the Bribery Arrangement that occurs in the tabanan government. Criminal responsibility for the giver and receiver of bribes in the government environment in tabanan district discussing this problem, using Normative legal research. The regulation of bribery or every problem of corruption criminal activity must be processed by the court according to the existing provisions. Settlement is applied proactively based on existing laws and regulations and government authority. Each process of handling the problem must be carried out to check its progress. the Denpasar District Court's decision No. Case 16 //Pid. Sus-TPK//2020//PN, decided that the Defendant NI PUTU EKA WIRYASTUTI had been proven clearly and convincingly guilty of committing "the crime of corruption jointly and continuously".
Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan di Laut Oleh Penyidik Polisi
Mahardika, Made;
Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi;
Suryani, Luh Putu
Jurnal Analogi Hukum 28-32
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.6.1.2024.28-32
Starting from 2004, the illegal fishing sector is now supervised by Fisheries Law. Fishermen generally use a variety of fishing gear to pull fish from the waters, but any means that can damage the marine ecosystem in the long run are prohibited. The formulation of the problem in this study is, How are the arrangements for investigations carried out by investigators against perpetrators of fisheries crimes? And what is the authority in investigating fisheries crimes? This research aims to determine who has jurisdiction to investigate fishing offenses and how the police carry out such investigations. Specifically, a normative law study was used. Investigators from the Indonesian National Police (Polri) have the authority to investigate illegal activities in designated areas of Indonesia in accordance with the Criminal Procedure Law and other legal regulations. The procedure for investigating unlawful acts in the fisheries sector is based on the authority of Polri investigators as stipulated in Article 73 paragraph 4 Fisheries Law.