Claim Missing Document
Check
Articles

Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjaminkan Diri dan Memberikan Sesuatu Haris Maiza Putra; Sofian Al-Hakim; Ending Solehudin; Nanang Naisabur
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2022): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v5i1.12141

Abstract

Akad tabarru dalam bentuk memberikan sesuatu atau menjaminkan sesuatu adalah akad yang tujuannya untuk tolong menolong antar sesama. Akad tabarru ini bertujuan mencari keuntungan akhirat, bukan untuk keperluan komersil seperti akad tijarah. Akan tetapi dalam perkembangannya akad ini sering berkaitan dengan kegiatan transaksi komersil, karena akad tabarru ini bisa berfungsi sebagai perantara yang menjembatani dan memperlancar akad tijarah, sehingga terjadi banyak perbedaan persepsi tentang akad tabarru yang di komersilkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan konsep akad tabarru dalam bentuk menjaminkan diri dan memberikan sesuatu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berhubungan dengan akad tabarru dari sumber buku, artikel, jurnal dan laporan penelitian, dan teknik analisis data menggunakan metode analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad tabarru dalam hal menjaminkan diri dalam praktik kafalah dan wakalah telah tumbuh berkembang di Indonesia, perlu adanya kehati-hatian dalam melakukan akad kafalah mengenai rukun dan syaratnya, karena praktik kafalah kontemporer sudah berkembang pesat dengan berbagai bentuk dan jenisnya. Terkait akad tabarru dalam hal memberikan sesuatu dalam praktik hibah, hadiah, wakaf, zakat, infak dan shadaqah tidak ada perdebatan ulama mazhab akan ketidakbolehannya, yang dibutuhkan di Indonesia adalah kesadaran masyarakat untuk melakukannya. Implikasi dari penelitian ini adalah semua pihak diharapkan berhati-hati dalam melakukan akad tabarru, jangan sampai mengambil keuntungan dari akad tabarru yang tujuannya adalah untuk tolong menolong antar sesama.
Fatwa and the Sound Horeg Question: Contesting Rights, Noise, and Social Order in East Java, Indonesia Muhammad Fauzinudin Faiz; Arifki Budia Warman; M Syamsul Huda; Agus Aditoni; Yassine Chami; Haris Maiza Putra; Wildan Miftahusurur
al-'adalah Vol 23 No 1 (2026): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v231.28148

Abstract

This article investigates the “sound horeg question” in East Java, a socio-legal controversy concerning the definition, justification, restriction, and governance of excessive public sound through Islamic legal authority. Although fatwas have increasingly addressed environmental and technological problems, their role in regulating auditory pollution and technologically amplified cultural practices remains insufficiently examined. Sound horeg, referring to high-powered audio systems used at social celebrations and street events, has generated significant public debate concerning excessive noise levels, potential health risks, public disturbance, property-related harm, and practices perceived as contrary to religious norms. In response, the East Java branch of the Indonesian Ulama Council issued Fatwa No. 1 of 2025, declaring certain harmful uses of sound horeg to be ḥarām on the basis of Islamic legal principles and empirical considerations. Employing a qualitative socio-legal approach and hermeneutic content analysis, this article examines the fatwa alongside Indonesian environmental regulations, medical literature on noise exposure, public debates, and classical Islamic legal sources. The analysis demonstrates that the fatwa not only extends Islamic legal reasoning to auditory pollution but also reframes excessive sound as a normative issue involving harm, public welfare, morality, and the legitimate use of public space. By employing maqāṣid al-sharīʿah and legal maxims such as lā ḍarar wa lā ḍirār, the fatwa performs a quasi-regulatory function within Indonesia’s plural legal landscape. Although formally non-binding, it provides religiously authoritative criteria for negotiating competing claims concerning cultural expression, public health, collective rights, and social order. This study contributes to scholarship on Islamic law and society by demonstrating how fatwas respond to emerging sociotechnical disruptions and participate in the normative governance of public life.
Internalization in Islamic Law Progressive in Criminal Law Changes in Indonesia Haris Maiza Putra; Hisam Ahyani
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 20, No 1 (2022)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v20i1.1861

Abstract

Indonesia is a state of law related to the disparity in the decisions of different judges in deciding a case, especially in criminal decisions. A more in-depth study is needed, especially in the case of rape, where in rape cases in Indonesia, several judges have sentenced them to death. This study aims to uncover and explore the Internalization of Progressive Islamic Law (Mashlahat) in Amending Criminal Law in the Death Penalty by Judges Against Defendants in Rape Cases in Indonesia. Progressive Islamic Law promoting peace (Mashlahat) can realize legal protection and peace for the people of Indonesia. The approach in this study uses an empirical juridical approach. This research is also normative-legal, qualitative, and uses descriptive methods through literature studies. This research is sourced from various books, international journals, and national journals. The results of the study concluded that 1) Progressive Islamic Law Internalization in Indonesia in changing criminal law can be carried out by changing the law, which can be done through peace (maslahat) by prioritizing Islamic values rahmatan lil 'alamin in developing and incorporating Islamic legal values into the national legal system in Indonesia; 2) the occurrence of changes to criminal law in Indonesia which was decided by this Judge (Criminal Disparity), among others: a) the judge sentenced to life imprisonment; b) the death penalty; c) 12 years in prison; d) Castration punishment; e) 4 years imprisonment; 3) Internalization of Progressive Islamic Law towards changes in criminal law in Indonesia, when a court judge wants to decide his case, for example in a rape case, a decision can be made through the Mashlahat (peace) concept without having to decide the case with a life sentence or up to the death penalty, especially for perpetrators of rape.
POTENSI DESA WISATA HALAL DI KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS Hisam Ahyani; Muharir Muharir; Haris Maiza Putra; Memet Slamet; Farhatun Sa’diyah; Dien Kalpika Kasih; Naeli Mutmainah; Armelia Prakasa
Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada masyarakat Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jak.v5i2.14575

Abstract

AbstrakDewasa ini desa wisata halal di Indonesia perlu dikembangkan, terlebih di masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini, hal ini bertujuan mendongkrak prekonomian masyarakat di desa Tambakreja kecamatan Lakbok kabupaten Ciamis melalui sektor industri pariwisata. Tujuan penelitian ini bermaksud untuk menguak serta menggali tentang bagaimana potensi desa wisata halal di kecamatan Lakbok kabupaten Ciamis serta bagaimana faktor pendukung dan penghambat terbentuknya desa wisata halal di desa Tambakreja kecamatan Lakbok. Penelitian hukum islam normatif ini dilakukan di desa Tambakreja kecamatan Lakbok kabupaten Ciamis, dimana sumber primer dan sekunder digali melalui teknik wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata yang ada di desa Tambakreja kecamatan Lakbok dewasa ini sudah cukup mumpuni untuk menjadi desa wisata halal, hal ini terbukti dengan hadirnya kelompok wisata seperti tersedianya makanan halal dan lokasi wisata yang asri. Dari aspek makanan halal/halal food seperti cimplung, growol, tempe mendoan, gula merah menjadi ciri khas makanan halal di desa tersebut. Dari aspek lokasi yang asri di daerah Lakbok yakni adanya alam persawahan yang asri dan kesenian tradisi masyarakat setempat. Dengan demikian potensi desa wisata halal di desa Tambakreja kecamatan Lakbok diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat melalui berbagai sektor industry halal.     AbstractCurrently, halal tourist villages in Indonesia need to be developed, especially during the Covid-19 pandemic like now, this aims to boost the pre-economy of the people in the village of Tambakreja, Lakbok District, Ciamis Regency through the tourism industry sector. The purpose of this study was to uncover and explore the potential for halal tourist villages in Lakbok District, Ciamis Regency, and how the supporting and inhibiting factors for the formation of halal tourist villages in Tambakreja village, Lakbok District. This normative Islamic law research was conducted in Tambakreja Village, Lakbok District, Ciamis Regency, where primary and secondary sources were obtained through interviews and documentation studies. The results showed that the tourism sector in Tambakreja Village, Lakbok District is quite capable of becoming a halal tourist village, as evidenced by the presence of tourism groups such as the availability of halal food and natural tourism locations. In terms of halal food, such as cimplung, growol, tempe mendoan, and gula merah, are the characteristics of halal food in the village. In terms of the natural location in Lakbok District, there is a natural paddy field and the traditional arts of the local community. Therefore, the potential for halal tourist villages in Tambakreja Village, Lakbok District is expected to boost the economy of the people through various sectors of the halal industry.
Co-Authors - Sapriya Abduroman, Dede Agus Aditoni Ahmad Fathan Aniq Aji Sofanudin Andri Nugraha Armelia Prakasa Armelia Prakasa Asman Taeali Asnaini Asnaini, Asnaini Cecep Darmawan Chikal Anugrah Putra Naisabur Dede Abdurohman Dede Abdurohman Dede Abdurohman Dede Abdurohman, Dede Dede Abduroman Diana Farid Diana Farid Dien Kalpika Kasih Dien Kalpika Kasih Dini Selasi Dwi Martiningsih El-Falahi, Luthfi Encep Taufik Rahman Ending Solehudin Farhatun Sa’diyah Farhatun Sa’diyah Farhatun Sa’diyah Farid, Diana Hisam Ahyani Hisam Ahyani Hisam Ahyani Hisam Ahyani Hisam Ahyani Hisam Ahyani Hisam Ahyani Hisam Ahyani Hisam Ahyani Hisam Ahyani Hisam Ahyani Ilham Putra Usmayani Iwan Nurdin Jauhari, Moh. Ahsanuddin Jubaedah, Dedah Jureid, Jureid Kasih, Dien Kalpika Komara, Lilis Sari Kurniati, Pat M Syamsul Huda Memet Slamet Moch. Asep Rusmana Mohd Roslan Mohd Nor Muhamad Ghofir Makturidi Muhammad Fauzinudin Faiz Muharir Muharir Muharir Muharir Muharir Muharir, Muharir Mustofa Mustofa Mutmainah, Naeli Naeli Mutmainah Naeli Mutmainah Naeli Mutmainah Naeli Mutmainah Naisabur, Chikal Anugrah Putra Naisabur, Nanang Nangkula Utaberta Novita, Dwi Nurdin, Iwan Paisal Rahmat Prakasa, Armelia Rahmah, Yulia Fithriany Raudatul Ulum Rolando P., Quinones Jr Sa’diyah, Farhatun Selasi, Dini Setiansyah, Reni Sofian Al Hakim, Sofian Sonjaya, Adang Surbakti, Mhd Handika Syamratun Nurjannah Syamsudin Syamsudin Wachid Pratomo, Wachid Warman, Arifki Budia Wibianika, Handrian Wildan Miftahusurur Yassine Chami