Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.398
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Yustisia Journal of Urban Society´s Arts Arena Hukum Veritas et Justitia Pembaharuan Hukum Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Hukum Respublica Jurnal Hukum Samudra Keadilan YUSTISI JURNAL MERCATORIA Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Jatiswara Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Darma Agung Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Hukum Lex Generalis International Journal of Business, Law, and Education International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains UNES Journal of Swara Justisia JURNAL MITRA PRIMA International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan IBLAM Law Review Collegium Studiosum Journal Jurnal Interpretasi Hukum i-Latinnotary Journal: Internasional Journal of Latin Notary Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) JUSTICES: Journal of Law Priviet Social Sciences Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia The Journal Of Socio Legal and Islam Law
Elvira Fitriyani Pakpahan
Universitas Prima Indonesia
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 88 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 88 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
ANALISIS KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UU NO 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS Pakpahan, Elvira Fitriyani; Ry, Agus Armaini; Armaini, Agus; Imaniza, Faheera
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.374

Abstract

Fenomena terjadinya perkawinan beda agama sudah sangat sering terjadi di Indonesia sebab negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai ragam suku agama dan ras. Belum terdapat aturan baku mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, sehingga pada prakteknya sering kali masyarakat melakukan ‘penyeludupan hukum’ dengan cara melaksanakan perkawinan beda agama mereka di luar negeri. Dalam perjalanannya, perkawinan beda agama akan lebih memunculkan banyak persoalan sebab aturan masing-masing agama berbeda sehingga dibutuhkan suatu perjanjian perkawinan untuk dapat memudahkan masing-masing pihak dalam menyelesaikan persoalan seperti pembagian waris, status agama keturunan dan masalah-masalah dalam rumah tangga lainnya agar tidak berbenturan dengan akidah masing-masing. Problematika mengenai perjanjian perkawinan beda agama ini dibahas dengan menggunakan metode yuridis normatif. Adapun penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan notaris dalam pembuatan perjanjian kawin beda agama yang dilakukan diluar negeri dengan difokuskan dalam dua hal, yaitu; 1) Bagaimana peran hukum atas hambatan terhadap penerapan peraturan perkawinan beda agama yang terjadi diluar negeri berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., 2) Bagaimana kedudukan perjanjian perkawinan beda agama yang dibuat notaris dapat berlaku secara legalitas sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sementara penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Adapun sumber primer penelitian merupakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sementara metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif analitis. Melihat betapa banyaknya pasangan beda agama yang melangsungkan perkawinan diluar negeri seharusnya membuat pemerintah melakukan judicial review sebab hukum yang ada saat ini dianggap belum mampu memuaskan kebutuhan masyarakat. Notaris dalam menjalankan fungsinya dalam membuat perjanjian perkawinan beda agama turut berada dalam posisi yang membingungkan sebab belum ada aturan yang jelas terkait perkawinan beda agama ini sedangkan sebagai notaris tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Sehingga masih ada sebagaian notaris menolak untuk membuat perjanjian perkawinan bagi pasangan beda agama.
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Padangsidempuan Melalui Ekonomi Kreatif Bolu Salak Pakpahan, Kartina; Pakpahan, Elvira Fitriyani; Batubara, Sonya Airini; Simorangkir, Enda Noviyanti; Rahadian, Risna
Jurnal Mitra Prima Vol. 7 No. 1 (2025): JURNAL MITRA PRIMA
Publisher : Mitra prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salak Padang Sidempuan sudah terkenal menjadi ikon Kota Padang Sidempuan dan merupakan salah satu sumber penghasilan masyarakat setempat. Kandungan serat dan vitamin Salak bermanfaat bagi kebutuhan dari mulai anak-anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Memiliki kandungan yang baik untuk Kesehatan mata, terhindar dari rabun, katarak dan kerusakan mata lainnya. Diusia lanjut (lansia) dapat memperkuat memori otak, demikian juga untuk anak-anak. Kandungan Kalium bermanfaat membuat jantung sehat, memberikan energi dan stamina tubuh untuk diet. Mitra pelaku usaha UMKM di desa Sidapdap memiliki permasalahan dalam memasarkan Produk sebab masih bersifat konvensional dan belum memahami Teknik pemasaran. Kurang pengetahuan dalam memasarkan produknya secara digitak, kurang inovasi dalam citarasa produk bolu salak. Diperlukan solusi untuk Peningkatan teknik pemasaran dengan teknologi Digital melalui Pelatihan kewirausahaan, Penyuluhan Pelatihan Packaging, design produk. Penyuluhan tata cara Perizinan usaha, SIUP dan TDP sehingga pelaku usaha UMKM, memiliki surat izin usaha dan mendapatkan Hak Merek. Pelaksanaan program tentunya akan memberikan pemahaman tentang perlindungan konsumen dan pengetahuan dibidang hukum bisnis. Memberikan pengetahuan pentingnya standar mutu dan keamanan pangan olahan khususnya Bolu Salak dan gizi yang sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan implementasi dari Visi Misi UNPRI yaitu Sociotecnopreneurship. Luaran dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu Publikasi di Jurnal Nasional, Video Kegiatan di Upload pada youtube dan berita di media cetak.
ANALISIS HUKUM TERHADAP KEGIATAN SEWA-MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX Fitriyani Pakpahan, Elvira; Tarigan, Melinda; Alana Putri Br. Ginting, Jessica; Clarissa Yeoman, Michelle; Dewi, Nourma
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.529

Abstract

A safe deposit box service is a service formed by a bank to facilitate the storage of valuable assets, such as gold, securities, and other valuables. A safe deposit box is a box specially made of steel and placed in a strong and fire-resistant place to keep goods safe and provide a sense of security for stored goods. Safe deposit box services come with safe deposit boxes that have a high level of protection. This research, using normative legal research methods and secondary data sources, aims to find out how problems often arise in safety box rental activities and provide legal protection for customers who use safety boxes based on Law No. 8 of 1999. Problems that often occur in safe deposit box rental activities cause a lot of trouble for the community, so protection is needed for consumers who feel they have been harmed due to the negligence of the bank or the consumers themselves. As regulated in Article 4 of the Consumer Protection Act, consumers are entitled to comfort, security, and safety when consuming goods and services. To attract consumers, it requires a sense of public trust in the service manager so that consumers feel safe using these services.
Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Kebocoran Data Nasabah Dalam Perbankan di Era Digital Ndruru, Mawatulo; Gulo, Immanuel Frans Franata; Hulu, Andi Martin; Priyangka, Trisha Mahsuri; Fitriyani Pakpahan, Elvira
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v8i1.2503

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas regulasi dan implementasi perlindungan data nasabah dalam perbankan digital, serta evaluasi penegakan hukum terkait kebocoran data. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitik, meliputi analisis peraturan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan analisis kualitatif untuk mengevaluasi regulasi, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan solusi. Hasil menunjukkan kekurangan dalam implementasi perlindungan data di perbankan digital, dengan kasus seperti kebocoran data di Bank Syariah Indonesia (BSI) menyoroti perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat. Rekomendasi mencakup peningkatan kebijakan keamanan data, kolaborasi antara bank, otoritas pengawas, dan nasabah, serta penegakan hukum yang lebih efektif. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah, bank, dan nasabah dalam meningkatkan perlindungan data pribadi serta berkontribusi pada pengembangan model penegakan hukum.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IZIN USAHA PENDIRIAN KAFE DI KOTA MEDAN stephanie, winnie; Pakpahan, Kartina; Fitriyani Pakpahan, Elvira
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 3 No. 1 (2023): December
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v3i1.1765

Abstract

Business activities to establish a café require permission from Medan City government agencies. Licensing is one of the government tools as a legal tool used to control the behavior of its citizens, the permit is the approval of the authorities based on government laws or regulations, so it does not deviate from the provisions that prohibit the law. However, there are still many café business actors in Medan City who do not have licenses to carry out business activities. The focus of this research is how is the implementation of the implementation of the café establishment business license in the city of Medan?, what are the obstacles arising from the implementation of the application of a café establishment business license in the city of Medan? and how are sanctions applied to Kafes that do not have a café establishment business license in the city of Medan? The objectives of this study are to determine the implementation of the implementation of the café establishment business license in Medan City, to find out the obstacles arising from the implementation of the application of a café establishment business license in Medan City and to find out the application of sanctions against Kafes that do not have a café establishment business license in Medan City. The type of research used in the preparation of this research is a type of empirical normative legal research. This study used a data collection method which is an interview and literature research that is analyzed descriptively. The conclusion of the results of this study is business actors apply for NIB related first, NIB applications can be made through the OSS or SiCantik pages. Business actors must register business activities in TDUP. Business actors in obtaining NIB are required to register TDUP through informatics techniques made by the government in the form of a website, namely SiCantik which is made from the OSS system, with the aim of easing the burden of OSS applications so as to speed up and maximize the business activity permit process. However, there is a lack of knowledge of business actors in using electronic applications that have an online base so that business actors have difficulty in operating SiCantik. Based on Article 456 of Government Regulation No. 5 of 2021, every Business Actor who, based on the results of supervision, is found to have committed nonconformities or violations of Business Licensing in the tourism sector is subject to administrative sanctions in the form of warnings, Temporary suspension of business activities, administrative fines, and revocation of business licenses.
OVERVIEW OF THE VALIDATION OF OUT OF WEDDED CHILDREN AS LEGITIMATE CHILDREN (STUDY OF DECISION NUMBER 175/PDT.P/2021/PN ARM) Rizal, Said; Suhunan Purba, Kevin; Fitriyani Pakpahan, Elvira
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 3 No. 8 (2024): July
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v3i8.2309

Abstract

This research contains a description of the ratification of extra-marital children as legal children. Recognition and ratification of extra-marital children often experience differences in their determination. The research method used by the author in writing this journal is normative legal research method, this legal research examines document studies using various secondary data, such as laws and regulations, court decisions, legal theories and opinions of scientists. Based on the results of the research, the Marriage Law does not regulate the recognition and validation of children, the Civil Code regulates recognition and validation while the Constitutional Court only focuses on the biological relationship between the child and the father. In the Determination of the Airmadidi District Court Number 175/Pdt.P/2021/PN Arm, the judge only looks at positive law without considering other aspects in the ratification of extra-marital children. This research is expected to contribute to the development of science, the author's achievement from this research is to produce scientific works in the form of theses, research journals, and as reference material for other writers in the future.
Juridical Review of Delayed Share Acquisition Notification Damaging PT. Sinar Mitra Compensated by PT. Orix Pakpahan, Elvira Fitriyani; Tanjaya, Willy; Azharuddin, Azharuddin; Affendy, Albert Ben
JURNAL AKTA Vol 11, No 3 (2024): September 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i3.39278

Abstract

The purpose of this examination is to determine the principle of legal remedies for the decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) through a follow-up examination based on the Law on Refusal Procedures. This research case study uses the principle of justice in legal efforts to challenge the KPPU's decision. The data analysis method used in this study is a normative legal analysis method that compares norms. The normative legal method is used to explain the data that defines the legal norms contained in the legislation. The results of the data analysis of this study indicate the neglect of the principle of justice in judicial efforts against the KPPU's decision. In carrying out the burden of proof, if the parties are unable to provide actual evidence, it can cause inconsistency, but if the judge determines that it is not clear, the KPPU will provide evidence through additional examination of the judge's order. added and integrated. As a result, the resistance applicant was unable to strengthen his defense because he could not provide new evidence that could acquit the applicant.
THE SEVERAL UNLAWFUL ACT AFTER NUPTIAL AGREEMENT IN INDONESIA Heriyanti, Heriyanti; Pakpahan, Elvira Fitriyani; Diana, Diana
International Journal of Law Reconstruction Vol 5, No 2 (2021): International Journal of Law Reconstruction
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v5i2.16291

Abstract

The rule of Constitutional Court has eased on the essential interpretation inherent in the prevailing prenuptial agreement. The prenuptial agreement is understood no longer as the one drawn up prior to the marital process but thereafter as well, as long as it is not against the norms of religion, public order, morals, and third parties. Essentially, it is in accordance Act on Marriage and seemingly more comprehensive than the interpretation of marital agreement of inherence at civil law. The approach method used is a normative juridical approach, the research results obtained state that the implication that the marital agreement can be drawn up either after or before the nuptial execution. The nuptial agreement is compulsory to be legalized on the notarial deed before the execution. The nuptial agreement before or at the moment of marital execution process under the terms that it does no harm to the third part
Legal Analysis of Investor Protection in Corporate Green Bond Issuance Pakpahan, Elvira Fitriyani; Heriyanti, Heriyanti; Tanjaya, Willy; Pakpahan, Emir Syarif Fatahillah; Rizal, Said; Leonard, Tommy
Indonesia Law Review Vol. 14, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The global climate crisis has driven countries, including Indonesia, to adopt sustainable financing mechanisms that channel capital into environmentally responsible projects. One prominent instrument is the green bond—debt securities issued by corporations or institutions to finance projects with measurable environmental benefits, such as renewable energy, sustainable transport, and climate change mitigation. In Indonesia, green bonds are regulated by the Financial Services Authority (OJK) through Regulation No. 60/POJK.04/2017, which sets administrative requirements for issuance. While this framework marks an important step, it remains inadequate to guarantee strong investor protection. Current provisions do not establish clear enforcement mechanisms or effective sanctions against fund misallocation or project deviation, leaving investors vulnerable to risks such as greenwashing. The absence of mandatory third-party verification and the lack of supporting jurisprudence further undermine transparency, accountability, and the legal standing of investors. This research analyzes the extent of legal protection for investors in Indonesian corporate green bond issuances and evaluates the adequacy of existing regulations. It also proposes reforms—such as mandatory independent verification, explicit liability provisions, and the integration of national standards—to enhance safeguards for investors and strengthen market credibility. In the context of global momentum toward ESG-based investment and Indonesia’s commitments under the Paris Agreement and the Sustainable Development Goals (SDGs), establishing a more comprehensive and enforceable legal framework is essential. Such a framework would not only ensure genuine environmental impact but also build investor confidence in Indonesia’s growing green finance market.
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES IN MAINTAINING BUSINESS LAW COMPLIANCE AT PT BANK KB BUKOPIN SYARIAH Hadiwijaya Sinaga; Aryado Togu Suganda Hutagaol; Elvira Fitriyani Pakpahan
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 4 (2024): Tema Hukum Perdata
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PT Bank KB Bukopin Syariah tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi GCG di PT Bank KB Bukopin Syariah pada tahun 2022, mengidentifikasi kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, serta mengkaji dampaknya terhadap risiko hukum dan operasional. Berdasarkan analisis hukum normatif, penerapan GCG berada pada kategori "cukup baik" (peringkat komposit 3), tetapi terdapat kelemahan signifikan, seperti kurangnya transparansi, belum selesainya sertifikasi fit and proper test, serta rangkap jabatan di Dewan Pengawas Syariah. Penelitian merekomendasikan penguatan transparansi, penyelesaian sertifikasi fit and proper test, pembatasan rangkap jabatan, dan percepatan penyelesaian sengketa hukum melalui mediasi dan arbitrase.
Co-Authors Achmad Noerkhaerin Putra Adawiyah, Rodiatun Affendy, Albert Ben Agnes Fortunata Akmal Siregar, Lasro Alana Putri Br. Ginting, Jessica Albert Gabriel M Situmeang Alexander Johnatan Pardede Alkana Yudha Anderson Tanjaya Andres Winardi Andriaman Andriaman Anggraini, Fitria Arifin Alexander Arini Batubara, Sonya Armaini, Agus Arman Muis Aryado Togu Suganda Hutagaol Astari, Wina Azharuddin Azharuddin Azharuddin Azharuddin Azharuddin, Azharuddin Azharuddin, Azharuddin Bambang Tri Bawono Bartolomeus Diaz Sianipar Besty Habeahan Cantika Debora Panjaitan Chandra, Lionel Ricky Chang, Johny Cindy Winni Violita Clarissa Yeoman, Michelle Corris Winar Daeli, Nilam Permata Daffa Verandy, Muhammad Danniel Danniel Danniel, Danniel Devi Lyana Simanjuntak Dewa, Ananta Aria Diana Diana Dicky Dicky Dwiki Pernandes Sembiring Elisah Elisah Enda Noviyanti Simorangkir Eric Kurniawan Erstendo Pasaribu Ervina Ervina Evelyne Fatahillah Pakpahan, Emir Syarif Febriyana Laia Ferry Duan Fibert Lovano Fitry Silitonga Flavia Tanaya Fortunata, Agnes Frederico, Lineus Gail Jevona Juneta Elviani Zebua Giovanni Thomasia Giri Pratomo Gulo, Immanuel Frans Franata Guntur Hutagalung Hadiwijaya Sinaga Hadlen, Michelle Helfan Muhammad Henny Yulieta Sinurat Heriyanti Heriyanti Heriyanti ., Heriyanti Heriyanti Heriyanti Heriyanti Heriyanti, Heriyanti Hulu, Andi Martin Hulu, Angellina Livonaria Imaniza, Faheera Irawati Isnainul, O.K. Isnainul, OK Isnainul, OK. Jessica Alana Putri Br. Ginting Jessica Angkasa Jessica Jessica Jessica Koharuddin Jestyn Hermawan Johny Chang Joswen Sianipar Juwi Sonia Karryn Young Kartina Pakpahan Kelfin Candra Kerisna Sukma Adji Sembiring Kesuma Wijaya, Emil Kevin Alexander Khairan Nisa Mendrofa Kholilur Rahman, Kholilur Koharuddin, Jessica Kristina Chandra Lenny Maria Aritonang Leonard, Tommy Lindawati Putri Widharta M. Iqbal Asnawi M.S. Alfarisi made adhiguna samvara Maggie Maggie Marcos Sihombing Markus Suryoutomo Marsa Suhaila Melinda Tarigan Melva Nainggolan Michael Michael Michael Michael Michelle Amanda Esitria Sumampow Michelle Clarissa Yeoman Michelle Hadlen Misael Leo Nard Haganta Tarigan Monica MUHAMMAD ALI ADNAN Muhammad, Helfan Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Musliansyah, Irfan Nainggolan, Samuel Dharma Putra Nasution, Farah Hanifah Ndruru, Mawatulo Nourma Dewi Nurhasanah Fauziah Tanjung O K Isnainul O.K. Isnainul Ojita Aziziyah OK Isnainul Prasetyo, Teguh Priyangka, Trisha Mahsuri Purba, Emmerita Putri, Stela Dwi Rahadian, Risna Ramon Nafrial rizal, said Robby Dian Rona Indara Roy Saputra Manalu Ry, Agus Armaini Sahat Raja Hutajulu Samuel Sitinjak Sandi Noel Rajagukguk Sarifuddin Gulo Selvia Fransiska Wijaya Shindy Natalia Litani SIAHAAN, MARSEM PAHAM MARSAOR Silvi Yanti Simanjuntak, Lamhot Simbolon, Edison Donauli Sipahutar, Theresia Siregar, Jenni Yustina Sisca, Hilda Afrida Sitanggang, Adella Sitompul, Mikael Jonatan Sonya Airini Batubara, Sonya Airini Sri Rahayu Hulu Stela Dwi Putri stephanie, winnie Steven Albertrius Tamba Suhunan Purba, Kevin Tanry, Clarisa Adelia Tanto, Harnando Tarigan, Melinda Tommy Leonard Tommy Leonard Tommy Leonard Torry Hia Tyson Terbit Simbolon Violita, Cindy Winni Vita Cita Emia Tarigan Vivi Prisilla Vivi Rahayu Sianturi Wibowo, Stefani Wijaya, Selvia Fransiska Willy Tanjaya Winardi, Andres Yeriko Purba Rambe Yoshinaga, Yoshinaga Young, Karryn Yuni Adriana Malau Zhou, Valerie