Claim Missing Document
Check
Articles

The Role of Digital Marketing in Influencing Patient Interest to Visit Prodia Clinical Laboratory Through Corporate Image Widodo, Djoko Setyo; Rachmawati, Dwi; Wijaya, Hadi; Dewi, Nur Fitri; Udriya, Udriya
Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting Vol. 5 No. 5 (2024): Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting (November - De
Publisher : Dinasti Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/dijefa.v5i5.3583

Abstract

In the digital era, digital marketing strategies have become a key factor in influencing consumer behavior, including in healthcare services. Prodia Clinical Laboratory, as one of the leading laboratories, leverages digital marketing to enhance its corporate image and attract patient interest. This study aims to analyze the role of digital marketing in influencing patient interest in visiting Prodia Clinical Laboratory through corporate image. The research employs a quantitative method using surveys of Prodia’s patients and prospective patients. The results show that digital marketing has a positive and significant impact on patient interest, mediated by a strong corporate image. A positive corporate image plays a crucial role in building trust and increasing patients' decisions to choose Prodia. These findings suggest that Prodia should continue improving the quality of its digital marketing efforts to maintain and enhance its corporate image and attract more patients.
Effect of windmill blade variations on the performance of piezoelectric energy harvesters: Enhancing vibration stability and power generation Gamayel, Adhes; Zaenudin, Mohamad; Widodo, Djoko Setyo
Mechanical Engineering for Society and Industry Vol 5 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/mesi.12346

Abstract

Piezoelectric energy harvesters (PEHs) are gaining attention for their ability to generate electrical energy from environmental vibrations, with applications in various industries. This study focuses on optimizing the performance of a PEH using a cantilever system driven by wind energy through the impact of windmill blades. The objective is to evaluate how the number of windmill blades affects the PEH's voltage output and vibration stability. Experiments were conducted in a wind tunnel with a 250 mm × 250 mm cross-section equipped with a 12-inch blower to generate airflow. Three windmill configurations—3 blades, 4 blades, and 5 blades—were analyzed for output voltage and deflection of two PVDF-based PEHs placed at a 30° angle. Results indicate that the 3-blade configuration produced the highest voltage (1.79V), 4% and 43% higher than the 4-blade (1.71V) and 5-blade (1.01V) configurations, respectively. This configuration also exhibited maximum deflection and lower frequency vibrations. Increasing blade count led to higher frequency vibrations but reduced deflection and voltage output. The study highlights that fewer blades result in greater deflection and better energy harvesting performance. These findings contribute to ongoing research in PEH systems, offering insights into optimizing energy harvesting from fluctuating wind conditions by balancing deflection amplitude and vibration frequency.
Perlindungan Hukum Ahli Waris Terkait Hibah yang Merugikan Hak Mutlak Ahli Waris Nafingatul Fitri, Irma; Sriwidodo, Joko; Sri Marniati, Felicitas
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v2i2.163

Abstract

Dalam pemberian hibah tidak boleh melanggar dan merugikan bagian mutlak (legitime portie) ahli waris menurut undang-undang. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat masih seringkali terjadi dalam hal pemberian hibah yang diberikan dengan melanggar bagian mutlak (legitime portie) ahli waris. Peneliti merumuskan permasalahan yaitu bagaimana akibat hukum terkait hibah yang merugikan hak mutlak ahli waris dan bagaiman aperlindungan ahli waris terkait hibah yang merugikan hak mutlak ahli waris. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori akibat hukum menurut Soeroso dan teori perlindungan hukum menurut Philiphus M Hadjon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan, Pendekatan konseptual, Pendekatan kasus, Pendekatan analitis dan tekhnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan huum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum (interpretasi) gramatikal dan sistematis. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa akibat hukum atas hibah yang tidak melanggar hak mutlak ahli waris, akan memperoleh perlindungan hukum bagi penerima hibah sebagai pemilik yang sah. Namun atas hibah yang melanggar hak mutlak ahli waris dan dituntut oleh legitimaris, maka ketetapan hibah dibatalkan dan lenyapnya kedudukan hukum penerima hibah dan mengenai perlindungan hukum ahli waris diberikan melalui 2 (dua) cara yaitu perlindungan hukum preventif dan represif, yang diberikan melalui perundang-undangan, perhitungan hak mutlak dan hak untuk menuntut
Perlindungan Hukum terhadap Wanprestasi Perjanjian Kemitraan Inti Plasma dalam Penerbitan Hak Guna Usaha Yogatama, Michael; Sriwidodo, Joko; Widijatmoko, Widijatmoko
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v2i3.187

Abstract

Keberadaan tanah bagi Bangsa Indonesia merupakan salah satu aset dan modal dalam rangka pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut “UUPA”), diatur mengenai hak atas tanah, salah satunya adalah Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) UUPA. Salah satu sektor yang menjadi sektor unggulan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka penunjang ekonomi, serta pembangunan sarana dan prasarana nasional adalah sektor agrobisnis. Dalam peraturan perundang-undangan serta praktiknya di Indonesia pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang akan dipergunakan dalam sektor pertanian, perikanan atau peternakan tersebut (khususnya dalam bidang perkebunan), maka perusahaan diwajibkan untuk mengembangkan dan tunduk pada pola kemitraan inti plasma, serta pemegang Hak Guna Usaha untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, sekitar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas tanah yang dimohon Hak Guna Usaha untuk masyarakat sekitar dalam bentuk kemitraan (plasma) yang harus saling menguntungkan dan saling ketergantungan. Pola Kemitraan inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha besar yang didalamnya usaha menengah atau besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil sebagai plasma. Namun kurang seimbangnya kedua pihak tersebut maka potensi timbulnya wanprestasi tidak dapat dihindarkan
The Efforts of Attorney Offices to Resolve Criminal Cases Based on the Concept of Restorative Justice Sriwidodo, Joko
Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 4 No 1 (2021): Substantive Justice International Journal of Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/substantivejustice.v4i1.121

Abstract

Recently, several cases show the criminal justice system in Indonesia has not guaranteed legal certainty and justice for the people. Thus, it is necessary to have a breakthrough in Indonesia’s criminal justice system by using the restorative justice approach. This approach is carried out by transferring and institutionalizing in accordance with justice. For this reason, it is necessary to have a specific regulation regarding the settlement of cases based on the concept of restorative justice in law enforcement institutions in Indonesia, especially in the attorney offices. The problems in this research are: How is law enforcement in Indonesia based on the concept of restorative justice? And how are the attorney’s efforts to resolve criminal cases based on the concept of restorative justice? This study aims to provide an overview of the restorative justice application. To respond to the senses of justice in society by implementing case resolution based on restorative justice. This normative legal research is conducted by library research through studying and analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials. The research results show that the resolve of criminal cases by the Attorney General Office uses the Indonesian Attorney Office Regulation (PERJA) Number 15 of 2020 concerning Cessation of Prosecution Based on Restorative Justice.
Kepastian Hukum Terhadap Pihak Penjual Dalam Peralihan Kepemilikan Saham Tanpa Adanya Akta Jual Beli Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Wilman, Septirita; Sriwidodo, Joko; Martanti, Yurisa
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i6.30496

Abstract

Dalam penelitian ini digunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan Gustav Von Radburch, yang menyatakan kepastian hukum "that law should be certain, that it could not be interpreted and applied in one way today and in another tomorrow, in one way here and in another way there.” Yang artinya (Hukum itu harus pasti, bahwa itu tidak dapat ditafsirkan dan diterapkan dalam satu cara hari ini dan dengan cara lain besok, dalam satu cara di sini dan dengan cara lain di sana). Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif, dimana penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan secara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder saja. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan yang menjadi hasil dari penelitian ini adalah agar dalam pembentukan maupun perbaikan peraturan terkait jual beli saham mengharuskan dibuatnya akta pemindahan hak termasuk jual beli saham, agar dibuat dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang melakukan pembuatan akta otentik yaitu Notaris, guna meminimalisir terjadinya sengketa dalam jual beli saham akibat akta/perjanjian yang dibuat adalah akta/perjanjian yang dibuat dengan akta dibawah tangan.
Penal Mediation of Petty Theft Cases Towards Restorative Justice Syauket, Amalia; Sriwidodo, Joko
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 9 No. 2 December (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v9i2.5068

Abstract

Discussing legal inequality in the phenomenon of some cases of petty theft (gepriviligeerde diefsal) hurts the sense of justice in society. Because there is a conflict between legal certainty and justice. In the process of the criminal justice system, it takes a rather long and long time and sometimes even convoluted, so a legal breakthrough is needed using penal mediation. Penal mediation is closely related to restorative justice. While the spirit of penal mediation to realize restorative justice exists in each law enforcement institution for the reason of creating a sense of justice for witnesses so that the community is satisfied with the services carried out by investigators. The development of the idea of penal mediation cannot be separated from the development of the idea of restorative justice as one of the ideas of criminal law reform (penal reform), This qualitative research on normative juridical methods aims to find out how the form of penal mediation and the technical implementation carried out by law enforcement institutions, especially the Police Agency? The results of this academic study concluded that the form of penal mediation used in some cases of petty theft crimes at the Police Level is Victim Offender Mediation (VOM) with technical implementation through four phases. This VOM model is regarded as the most practical for implementation as it unites both parties, facilitating the accommodation of their interests to achieve restorative justice. Novelty: Political-legal construction in penal mediation arrangements as an attempt to adapt national legal development to global and international trends.
PENGARUH KOMPENSASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT.TRIMITRA SELARAS PRIMA KOTA DEPOK Ryansyach, Evans Febryano Putra; Widodo, Djoko Setyo; Pambreni, Yuni
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management Vol. 5 No. 2 (2025): Bussman Journal | Mei - Agustus 2025
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/buss.v5i2.431

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menurunnya kinerja karyawan PT. Trimitra Selaras Prima Kota Depok, yang diduga disebabkan oleh sistem kompensasi yang kurang memadai dan rendahnya disiplin kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh parsial kompensasi dan disiplin kerja, serta pengaruh simultan keduanya terhadap kinerja karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif asosiatif. Populasi penelitian adalah seluruh 32 karyawan PT. Trimitra Selaras Prima, dengan menggunakan teknik total sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang kemudian dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, dan uji F dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi (thitung? 2,441 > ttabel? 1,699, sig. 0,021 < 0,05) dan disiplin kerja (thitung? 4,164 > ttabel? 1,699, sig. 0,000 < 0,05) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Secara simultan, kedua variabel juga memiliki pengaruh signifikan (Fhitung? 32,765 > Ftabel? 3,33, sig. 0,000 < 0,05) dengan kontribusi sebesar 69,3% terhadap kinerja karyawan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perbaikan kompensasi dan penegakan disiplin kerja dapat secara efektif meningkatkan kinerja karyawan.
Reformasi Tata Kelola Intelijen di Era Digital: Adaptasi Terhadap Ancaman Siber Sofyan, Ramadhan; Sriwidodo, Joko; Hasibuan, Edi Saputra
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 9 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i9.32269

Abstract

Transformasi digital kini menjadi fokus utama dalam merespons ancaman siber yang kian rumit di era modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder untuk menganalisis serta mengeksplorasi tata kelola transformasi digital dan strategi dalam membangun ketahanan siber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola transformasi digital yang diterapkan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) berperan dalam meningkatkan ketahanan siber nasional. Untuk menghadapi serangan siber yang terus berkembang, diperlukan penyesuaian struktural agar organisasi intelijen lebih responsif dan adaptif. Strategi ketahanan siber BIN meliputi penerapan kerangka kerja keamanan siber, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan kebijakan yang mendukung. Melalui Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2017, BIN telah merestrukturisasi organisasi dengan fokus pada keamanan siber guna memperkuat pertahanan nasional. Selain itu, kolaborasi antara sektor publik dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran serta literasi digital menjadi elemen penting dalam menjaga keamanan siber negara. Dengan demikian, reformasi tata kelola intelijen dan adaptasi strategi ketahanan siber menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman digital.
Synergy of Leadership, Competency, and Culture in Building High-Performance Teams Widodo, Djoko Setyo
Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan Vol. 13 No. 5 (2025): JIMKES Edisi September 2025
Publisher : LPPM Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37641/jimkes.v13i5.3767

Abstract

Building high-performance teams is essential dynamic and competitive organizational environment. Success in teams is shaped not only by the capabilities of individual members but also by effective leadership and a supportive organizational culture. This study aims to explore the interplay between leadership, competence, and organizational culture in fostering high-performance teams. Specifically, it examines how these three factors interact and collectively influence team effectiveness within organizations. Adopting a literature review approach, the study analyzes a range of relevant scholarly sources to develop a comprehensive understanding of the topic. Findings suggest that transformational leadership plays a pivotal role in inspiring and motivating team members to deliver optimal performance. In addition, individual competence encompassing both technical skills and soft skills provides a solid foundation for team success. A collaborative and innovative organizational culture further enhances synergy, enabling teams to excel in complex and changing conditions. The study concludes that the integration of leadership, competence, and organizational culture is vital for creating high-performance teams and ensuring sustainable organizational growth.