Articles
<![CDATA[PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP DEBITUR YANG BUKAN ANGGOTA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT PAKRAMAN TELAGA KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN SINGARAJA ]]>
<![CDATA[I Nyoman Triambara Saputra]]>;
<![CDATA[Desak Dewi Kasih]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (148.267 KB)
<![CDATA[Penyelesaian wanprestasi terhadap debitur yang bukan anggota Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Pakraman Telaga Kecamatan Busungbiu Kabupateng Singaraja. Masalah yang ditimbulkan adalah proses penyelesaian yang digunakan LPD dalam menangani wanprestasi yang dilakukan oleh debitur diluar keanggotaan LPD. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode penulisan penelitian hukum yuridis empiris. Bahwa penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh debitur diluarkeanggotaan LPD adalah dengan melalui proses non litigasi, yaitu dengan melakukan mediasi antara pihak utusan dari LPD dengan utusan dari desa tempat tinggal debitur baik yang diwakili oleh Kepala Desa dan Kelian Desa.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB BANK TERKAIT TERBUKANYA RAHASIA BANK MILIK NASABAH PENYIMPAN YANG TIDAK AKTIF ]]>
<![CDATA[Priskila Putrayasa]]>;
<![CDATA[Desak Putu Dewi Kasih]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.189 KB)
<![CDATA[Tujuan dilakukannya penulisan jurnal ini adalah untuk mengidentifikasi pengaturan rahasia bank terkait penyimpan dan simpanannya pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan untuk mengetahui tanggung jawab bank terkait terbukanya rahasia bank milik nasabah penyimpan yang tidak aktif. Metode penelitian yang dipergunakan ialah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bank hanya berkewajiban menjaga rahasia bank milik nasabah penyimpan. Akibat hukum bagi pelanggaran rahasia bank yakni sanksi pidana, perdata dan administratif. Undang-Undang Perbankan Indonesia belum memberikan kepastian hukum terkait kedudukan nasabah penyimpan yang tidak aktif. Belum adanya peraturan terkait terikatnya suatu bank dalam menjaga rahasia bank jika nasabah sudah tidak menjadi nasabah di bank yang bersangkutan. Namun apabila nasabah penyimpan yang tidak aktif merasa dirugikan atas terbukanya rahasia bank, nasabah penyimpan yang tidak aktif yang bersangkutan dapat menuntut ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. The purpose of writing this journal is to identify bank secrecy arrangements related to depositors and their deposits in Act Number 10 of 1998 about Amendment to Act Number 7 of 1992 concerning Banking and to find out the bank's responsibility related to disclosure of bank secrecy belonging to inactive deposit customer. The research method used is the normative juridicial method. The results of this study are that bank only required to keep bank secrecy owned by depositors. The legal consequences for violating bank secrecy are criminal, civil and administrative sanctions. The Indonesian Banking Act has not provided legal certainty regarding the position of inactive deposit customer. There are no regulations relating to the binding of a bank in maintaining bank secrecy if the customer is no longer as the customer at the bank concerned. However, if an inactive deposit customer feels disadvantaged over the disclosure bank secrecy, the inactive deposit customer concerned can claim compensation for acts against the law based on Article 1365 of the Civil Code.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT DENGAN PENCEMARAN UDARA DI KOTA DENPASAR SETELAH KELUARNYA PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 8 TAHUN 2007 SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA ]]>
<![CDATA[Tude Trisnajaya]]>;
<![CDATA[Desak Putu Dewi Kasih]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (43.973 KB)
<![CDATA[As the center of government, education and commerce, Denpasar City are required to keep developing to fulfill the facilities and infrastructures. Along with that, the environmental issues that we are dealing with are getting complex. Activities such as agriculture, tourism, industry, trade and transportation affect the existing resources, such as the ambient air pollution in certain areas or environments. The implementation of environmental quality standard and criteria for environmental damage under the Regulation of Governor Bali Number 8 of 2007 is able to be used as to enforce the environmental law to maintain the quality of ambient air in Denpasar.]]>
<![CDATA[KAJIAN PEMBANGUNAN BANDARA BALI UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Agung Bagus Adhi Mahendra Putra]]>;
<![CDATA[Desak Putu Dewi Kasih]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (191.194 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i08.p05
<![CDATA[Artikel ini ditulis untuk mengetahui dan menganalisis implikasi konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) pada pembangunan Bandara Bali Utara di Desa Sumber Klampok serta untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan apabila terjadi kerusakan lingkungan pada Taman Nasional Bali Barat akibat dilaksanakannya pembangunan Bandara Bali Utara di Desa Sumber Klampok. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan konsep yang mengintegrasikan tiga dimensi yakni ekonomi sosial dan lingkungan dengan memperhatikan memperhatikan mutu generasi saat ini dan tidak mengabaikan generasi mendatang. Pembangunan Bandara Bali Utara di Desa Sumber Klampok memiliki keterikatan dengan ketiga dimensi tersebut khususnya dimensi lingkungan hidup dengan demikian pembangunan tidak boleh mengabaikan kelestarian lingkungan hidup. Penting sekali dilakukan kajian mendalam mengenai kelayakan daerah tersebut sebagai lokasi bandara mengingat lahan yang digunakan adalah lahan konservasi Taman Nasional Bali Barat yang didalamnya hidup satwa langka yang dilindungi. Pertanggungjawaban yang dapat dikenakan bagi pihak yang melakukan kegiatan sehingga mengakibatkan kerusakan pada Taman Nasional Bali Barat apabila dilaksanakan Pembangunan Bandara Bali Utara dapat dikenakan dalam tiga aspek penegakan hukum yaitu sanksi administrasi, ganti kerugian secara keperdataan, dan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. This article was written to find out and analyze the implications of the concept of sustainable development on the construction of North Bali Airport in Sumber Klampok Village and to identify and analyze forms of liability that can be imposed in the event of environmental damage to West Bali National Park due to the implementation of the construction of North Bali Airport in Sumber Klampok Village. This research is a type of normative legal research with a statutory approach. The results of this study indicate that the concept of sustainable development is a concept that integrates three dimensions, namely the social economy and the environment by paying attention to the quality of the current generation and not ignoring future generations. The construction of North Bali Airport in Sumber Klampok Village has an attachment to these three dimensions, especially the environmental dimension, thus development should not ignore environmental sustainability. It is very important to conduct an in-depth study of the feasibility of the area as an airport location considering the land used is the conservation area of West Bali National Park in which protected endangered species live. Liability that can be imposed on parties who carry out activities that result in damage to the West Bali National Park if the North Bali Airport Development is carried out can be imposed in three aspects of law enforcement, namely administrative sanctions, civil compensation, and criminal penalties in accordance with applicable legal provisions.]]>
<![CDATA[PEMBERIAN SANKSI HUKUM BAGI PERUSAHAAN BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN KEWAJIBAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ]]>
<![CDATA[I Gede Arya Badra Suta]]>;
<![CDATA[Desak Putu Dewi Kasih]]>;
<![CDATA[A.A. Sagung Wiratni Darmadi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (312.906 KB)
<![CDATA[Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan inti dari etika bisnis, dimana suatu perusahaan tidak hanya berpijak pada kewajiban ekonomis dan legal saja kepeda pemegang saham, tetapi juga mempunyai kewajiban sosial maupun lingkungan terhadap pihak lain yang berkepentingan. Di Indonesia sudah terdapat berbagai ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan, namun masih saja ada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial tersebut. Oleh karena itu, dilakukan penelitian mengenai pemberian sanksi hukum bagi perusahaan berkaitan dengan pelanggaran kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengerti mengenai sanksi hukum bagi perusahaan yang melanggar kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian hukum. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah pemberian sanksi hukum terhadap pelanggaran kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan belum diatur secara jelas baik itu sanksi hukum perdata maupun sanksi hukum pidana didalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Sehingga terdapat suatu kekaburan norma yang akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Hal tersebut dapat diatasi dengan merevisi undang-undang terkait oleh pemerintah sebagai upaya untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan, dan perusahaan dalam menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial lebih menekankan pada kesesuaian kebutuhan masyarakat setempat agar tepat guna dan tepat sasaran. Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Sanksi Hukum, Kekaburan Norma]]>
<![CDATA[HAPUSNYA PERIKATAN KREDIT BANK AKIBAT PEMALSUAN TANDA TANGAN OLEH DEBITUR TERHADAP BENDA MILIK ORANG LAIN ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Trisna Komala]]>;
<![CDATA[Desak Putu Dewi Kasih]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (443.998 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2020.v08.i11.p11
<![CDATA[Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengetahui konsekuensi yuridis terkait kredit bank yang diperoleh dari tindakan pemalsuan tanda tangan dan mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur atas pelepasan kredit dengan pemalsuan dokumen. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan dalam penulisan artikel ini. Hasil penelitian ini menunjukkan kreditur dan debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPer karena kreditur lalai dalam kegiatan perbankan dan debitur melakukan penipuan dan pemalsuan dokumen dengan menggadaikan benda milik orang lain sebagai agunan di bank, yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak yang bersangkutan yaitu pemegang hak milik benda tersebut. Konsekuensi yuridis terkait kredit bank yang diperoleh dari pemalsuan tanda tangan adalah kredit tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPer dan pasal 1321 yang menjelaskan tidak ada kesepakatan jika perjanjian terjadi karena adanya kekhilafan dan tipuan. Perlindungan hukum terhadap kreditur karena lalai dalam kegiatan pencairan kredit adalah pihak kreditur terdapat dalam pasal 1265 syarat pengembalian keadaan seperti semula. The aims of study to find out the juridical consequences related to bank credit that obtained from the act of signature forgery and knowing the legal protection of creditors for the release of credit by falsifying documents. The normative legal research method with the legistlavite approach and conceptual approach were used in writing this article. The results of this study are that creditors and debtors have committed acts against the law in article 1365 of the civil code because creditors are negligent in banking activities and debtors commit fraud and falsification of documents by mortgaging other people's property as collateral in the bank, resulting in losses to the parties concerned is that the owner of the propert right . Juridical consequences related to bank credit obtained from falsification of signatures is that the credit is null and void because it does not meet the legal requirements for an agreement provided for in article 1320 of the civil code and article 1321 which explains that there is no agreement if the agreement occurs because of an error and deception. Legal protection for creditors due to negligence in the activities of credit disbursement is the creditor contained in article 1265 conditions of returning the original condition.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PEMUTUSAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA SECARA SEPIHAK YANG DILAKUKAN OLEH DIREKSI PT. BALI UNICORN* ]]>
<![CDATA[Bagus Julio Suroso]]>;
<![CDATA[Desak Putu Dewi Kasih]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (180.152 KB)
<![CDATA[“Kajian Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pemutusan Perjanjian Sewa-Menyewa Secara Sepihak Yang Yang Dilakukan Oleh Direksi PT.Bali Unicorn”. Dengan berkembangnya dunia usaha yang semakin pesat, hal tersebut menyebabkan banyaknya perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh masyarakat untuk memulai dalam melakukan usahanya. Sehingga timbul berbagai macam perjanjian salah satunya adalah perjanjian sewa-menyewa. Permasalahan yang diuraikan dalam jurnal ini adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan pada PT.Bali Unicorn menurut peraturan perundang-undangan dan akibat hukum dari pemutusan perjanjian sewa-menyewa secara sepihak oleh PT Bali Unicorn sebelum masa perjanjian berakhir. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode empiris. Kesimpulan analisis Perbuatan Direksi PT Bali Unicorn yang memutus secara sepihak pada perjanjian sewa-menyewa tersebut dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil terhadap pihak penyewa. Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum karena pemutusan perjanjian pengikatan sewa-menyewa yang dilakukan oleh PT.Bali Unicorn secara sepihak adalah ganti kerugian baik kerugian materiil maupun imateriil terhadap penyewa. Kata Kunci : Perjanjian Sewa-Menyewa, Pembatalan Secara Sepihak , Akibat Hukum, Perbautan Melawan Hukum.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Kredit Macet bagi Debitur Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Desa Pakraman Kaba Kaba Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ]]>
<![CDATA[Anak Agung Ngurah Bagus Candra Dinata]]>;
<![CDATA[Desak Putu Dewi Kasih]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Rudy]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (31.823 KB)
<![CDATA[Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu lembaga keuangan di Bali selain Bank, salah satu fungsi Lembaga Perkreditan Desa adalah memberikan kredit kepada debitur. Kredit yang diberikan oleh Lembaga Perkreditan Desa kepada debitur merupakan kredit dengan adanya suatu jaminan dan memiliki jangka waktu. Apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran angsuran kredit sesuai perjanjian ataupun kredit macet, maka perbuatan ini disebut wanprestasi. Peraturan tentang Lembaga Perkreditan Desa diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali nomor 04 Tahun 2012 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Sedangkan syarat wanprestasi diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata. Dalam artikel ini akan dijelaskan mengenai dua pokok permasalahan yaitu kriteria kredit macet dan penyelesaian terhadap kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Kaba Kaba Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Metode yang digunakan adalah empiris (penelitian lapangan dan wawancara). Kesimpulan dari makalah ini adalah terdapat tunggakan pokok dan bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran serta pinjaman yang diberikan telah jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL (PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN) PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),TBK DI KABUPATEN JEMBRANA ]]>
<![CDATA[I Putu Agus Tresna Rustiawan]]>;
<![CDATA[Desak Putu Dewi Kasih]]>;
<![CDATA[A.A. Sagung Wiratni Darmadi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penerapan ketentuan Corporate Social Responsibility di Indonesia selalu menuai pro dan kontra mengingat statusnya dari sukarela menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan. Dalam Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN ketentuan bentuk pelaknaannya tersebut diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, yang selanjutnya disebut Permen BUMN 2017. PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk, yang selanjutnya disebut BRI sebagai BUMN berkewajiban mematuhi segala ketentuan yang berlaku baik itu di pusat maupun di daerah. Dalam pelaksanaannya di lapangan sering menyimpang dari ketentuan yang sudah berlaku. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai wujud Corporate Social Responsibilty pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Negara Kabupaten Jembrana, yang selanjutnya disebut BRI Kanca Negara. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum emperis, yakni penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami implementasi program kemitraan dan bina lingkungan sebagai wujud CSR pada BRI Kanca Negara. Hasil studi menunjukkan bahwa program kemitraan dan bina lingkungan yang telah dilakukan BRI adalah semua prosedurnya telah mengikuti ketentuan Permen BUMN 2017 dan karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar dan terbatasnya dana yang dimiliki tidak semua program bina lingkungan dapat dilakukan. Kata Kunci: CSR, BUMN]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENJAMINAN GADAI ATAS DEPOSITO BERJANGKA DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG SINGARAJA ]]>
<![CDATA[Komang Indra Suputra]]>;
<![CDATA[Desak Putu Dewi Kasih]]>;
<![CDATA[Ni Putu Purwanti]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (237.317 KB)
<![CDATA[Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya deposito berjangka yang digunakan sebagai produk simpanan oleh pihak bank. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Singaraja merupakan bank umum milik pemerintah yang menawarkan produk simpanan deposito berjangka serta memberikan kredit kepada masyarakat dengan jaminan deposito tersebut. Permasalahan yang diangkat dari tulisan ini mengenai proses pelaksanaan pengikatan deposito berjangka sebagai suatu jaminan serta akibat hukum dari deposito berjangka sebagai jaminan kredit apabila debitur wanprestasi. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dimana pendekatan yang dilakukan berasal dari pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan hasil wawancara serta studi kepustakaan. Kesimpulan yang diperoleh adalah pelaksanaan pengikatan kredit dengan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Singaraja harus memperhatikan tiga aspek yaitu perjanjian kredit, perjanjian accesoir / perjanjian turunan (Berupa gadai deposito berjangka), serta penyerahan bilyet deposito kepada pihak bank dan akibat hukum terhadap jaminan deposito berjangka apabila debitur wanprestasi adalah dicairkannya depositos berjangka tersebut oleh pihak bank sesuai dengan kewajiban yang harus dibayarkan debitur berdasarkan surat kuasa yang telah diterima oleh bank yang sudah tercantum di dalam perjanjian kredit. Kata Kunci: Gadai, Deposito Berjangka, Perjanjian Kredit]]>
