Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.335
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Electrical and Computer Engineering Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA LAW REFORM Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Arena Hukum Acta Comitas Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Hasanuddin Law Review Substantive Justice International Journal of Law Jurnal Jatiswara JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) International Journal of Social Service and Research Journal of Social Research East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) West Science Interdisciplinary Studies West Science Interdisciplinary Studies SASI
Desak Putu Dewi Kasih
Faculty Of Law Udayana University
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 93 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 93 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
EKSISTENSI ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONTRAK KERJA SAMA PENANAMAN MODAL Kadek Septia Ningsih; A A Gede Agung Dharmakusuma; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (26.732 KB)

Abstract

In succeeding national development program in Indonesia, one effortperformed by the Government is by providing opportunity for foreigninvestors to invest in Indonesia. Besides using other efforts such as the useof foreign assistances, the existence of corporation in building businesses isbadly needed for the sake of the business performance such as in the formof foreign investment in which the development of corporation betweenforeign parties and both government and private sectors in Indonesia isvery important in particular with transferring technology and skill.
PENJABARAN PRINSIP-PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE SEBAGAI DOKTRIN IMUNITAS BAGI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS Anak Agung Ngurah Bhaskara Ananda Putra; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.513 KB)

Abstract

Setiap kali Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas mengalami kerugian, maka organ perseroan, khususnya diarahkan kepada direksi akan dianggap telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hukum perusahaan mengenal suatu doktrin imunitas yaitu Business Judgment Rule yaitu ajaran tentang tidak dapatnya dimintakan pertanggungjawabannya keputusan direksi oleh siapapun walaupun pada akhirnya keputusan tersebut berdampak pada ruginya perseroan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil dari penelitian ini Manifestasi dari fiduciary duty di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 97 ayat (2) serta mengenai Business Judgement Rule telah ditemukan dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Salah satunya adalah terkandungnya prinsip Business Judgement Rule dalam Putusan Mahkamah Agung No. 130 PK/Pid.Sus/2013 dimana para pejabat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dapat menerapkan Business Judgement Rule karena adanya fiduciary duty yang telah dilakukan. Kata Kunci: Business Judgement Rule., Direksi Perseroan Terbatas.
LISENSI BAGI PEMANDU WISATA DALAM MENJALANKAN PROFESI KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN BADUNG Putu Arif Sanjaya; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (105.246 KB)

Abstract

The development of tourism in Bali is growing rapidly so do not rule gave rise to an unlicensed tour guide or often called guide illegal, as the license is a license that grants the right to organize a company. Licenses are used to express permission allows a separately run a company with a special permit or special. Each guide is required to have a license in order to support tourism in the area, but there are guides Badung particularly guide illegal that do not have a license to harm the tourism industry, therefore, this article will explain the importance of licenses for tour guides and the advancement of the tourism industry in the area of Badung. In addition, this paper also explains the role of the government in dealing with illegal guide in Badung district. to get the most out of writing the research method used is empirical legal research techniques of data collection through interviews with informants. The function is as a guide license for legal protection for tour guides in their profession, while the actions of the Bali provincial government in dealing with the guides without permission is sweeping / raids against guides at tourist spots and supervision to unlicensed guides are caught.
DAMPAK PENGENAAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP WAJIB PAJAK (KHUSUSNYA DI PROVINSI BALI) Gede Wiriya Kusuma; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (59.257 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Dampak Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Wajib Pajak Khususnya di Provinsi Bali” yang juga sebagai tujuan dari penulisan ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Empiris dimana pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh terkait tentang pajak. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini bahwa dampak dari pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor terhadap wajib pajak (Khususnya di Provinsi Bali) menimbulkan 2 (Dua) dampak yakni positif dan negatif. Dampak positifnya terjadinya peningkatan pendapatan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Bali meningkat, dan menekan angka kepemilikan kendaraan pribadi sehingga bisa memecahkan kemacetan. Disisi lain dampak negatif yang ditimbulkan yakni di dalam masyarakat yaitu masyarakat sebagai wajib pajak merasa terbebani atas pengenaan pajak progresif tersebut.
Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pialang Berjangka Terhadap Nasabah I Putu Angga Suwidya Putra; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai tanggung jawab hukum perusahaan pialang berjangka pada para nasabahnya. Artikel ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasari pendekatan bahan hukum, secara primer maupun sekunder. Hasil menunjukan kegiatan investasi berjangka komoditi selalu memiliki resiko kerugian serta potensi keuntungan perdagangan dengan jangka komoditi adalah bentuk investasi dengan potensi keuntungan dan resiko tinggi. Oleh sebab itu, untuk melindungi hak – hak dari para nasabah dari tindakan pelanggaran aturan yang diterapkan oleh perusahaan pialang berjangka, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti) sebagai badan pengawas perdagangan dengan jangka komoditi dengan aktif merumuskan bermacam regulasi serta peraturan guna menjaga kepentingan tiap pihak pada kegiatan perdagangan dengan jangka serta komoditi, melalui kewenangan yang diberi pada bappebti, masyarakat ataupun nasabah mendapat perlindungan yang represif serta preventif. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pialang Berjangka, Investasi, Nasabah ABSTRACT The purpose of writing this article is to find out the arrangements regarding the legal liability of a futures brokerage firm to its customers. This article applies a normative legal research method, namely research based on a legal material approach, both primary and secondary. The results show that trading with the commodity term is a form of investment with high potential returns and risks. Therefore, to protect the rights of customers from violating the rules applied by the futures brokerage company, the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti) as a commodity-term trade supervisory body actively formulates various regulations and regulations to protect the interests of each party. In trading activities with terms and commodities, through the authority given to Bappebti, the public or customers receive repressive and preventive protection. Key Words: Responsibilities, Futures Brokers, Investments, Customers
Pengaturan Persaingan Usaha dalam Perdagangan melalui Transaksi E-Commerce Yuliana Christina Metan; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk mampu menganalisa dan menguraikan aturan hukum terkait bagi pelaku usaha yang berkendala dalam hal persaingan usaha ditengah arus pasar digital yang meningkat penggunaannya atau yang dapat disebut sebagai e-commerce, serta untuk mengetahui aspek akibat hukum yang timbul dari adanya persaingan usaha yang tidak sehat dalam suatu transaksi e-commerce dalam perspektif hukum di Indonesia. Analisa permasalahan pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative. Adapun hasil pembahasan menguraikan bahwa peraturan hukum dari persaingan usaha pada ­e-commerce diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni UU ITE, UU Perdagangan dan UU Persaingan Usaha serta tindak lanjut dari pengaturan tersebut tertuang dalam PP No 80 Tahun 2019 yang mengatur perdagangan digital. Akibat hukum dari timbulnya perilaku pelaku usaha yang tidak sehat dalam transaksi e-commerce yakni diatur dalam UU Persaingan Usaha yang terkualifikasi atas akibat hukum secara administratif dan pengenaan sanksi pidana. Lembaga yang berhak mengawasi dan menjatuhkan sanski atas adanya pelanggaran usaha tersebut adalah KPPU sebagai lembaga independen yang diberikan kewenangan atributif dalam UU Persaingan Usaha sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 untuk menjatuhkan sanksi dalam Pasal 47 sebagai sanksi administratif serta Pasal 48 sebagai pidana pokok yang dijatuhkan oleh pelaku usaha dalam hal ini dapat perorangan maupun korporasi yang ada diwilayah hukum Republik Indonesia dapat ditindaklanjuti berdasar pada UU Persaingan Usaha . Kata Kunci: pengaturan hukum, pelaku usaha, transaksi e-commerce. ABSTRACT The detention is to describe the relevant legal rules for actors involved in constrained businesses in terms of increasing the use of digital markets or what can be called e-commerce, as well as to find out aspects of legal consequences arising from increasing business competition. . unhealthy in e-commerce transactions from a legal perspective in Indonesia. Analysis of the problems in this study uses normative legal research with an approach to empowering legislation, a case approach and a legal concept approach related to businness copetition. The results of the discussion explained that business competition law regulations in the e-commerce sector are regulated in several laws and regulations, namely the ITE Law, the Trade Law and the Business Competition Law and the follow-up to these regulations is contained in PP No. 80 2019 which regulates digital trade. The legal consequences for business actors conducting unfair business competition in e-commerce transactions are regulated in the Quality Business Competition Law for administrative legal consequences and the imposition of criminal sanctions. The government which has the right to supervise and impose sanctions on the existence of such business violations is KPPU as an independent institution that is given attributive authority in the Business Competition Law as referred to in Article 36 to impose sanctions in Article 47 such as administrative sanctions and articles. 48 as the principal punishment imposed by the business actor. in this case an individual or legal entity domiciled or conducting business activities in the jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia can be followed up on based on the Law on Business Competition. Keywords: Legal Regulation, Business Actors, E-commerce Transactions.
Standard Contract on Banking Sector: Regulation and Description in Internal Banking Regulations Desak Putu Dewi Kasih; Putu Devi Yustisia Utami
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p05

Abstract

This study aims to determine the regulations regarding standard contracts in the banking sector after the existence of the authority of the Otoritas Jasa keuangan, to find out the legal consequences of violations of the provisions of standard contracts carried out by banking financial services and to determine efforts to prevent violations of standard contracts by banking financial services. This is normative legal research with with statutory approach and a conceptual approach. The results show that the regulation regarding the standard contract after the existence of the OJK as a financial service consumer protection agency is regulated through the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector and in the Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 13 /SEOJK.07 / 2014 regarding the Standard contract. The legal consequences of violating the provisions of the standard contract are not regulated in the POJK and the SEOJK. When it compared with the provisions of article 18 paragraph (3) of the Consumer Protection Law which explicitly states that violations of article 18 paragraphs (1) and (2) result in standard clauses being null and void, POJK and SEOJK only require financial service actors to make action plan, hence it is deemed to have no clear legal consequences. One of the efforts that must be made by banking financial service actors to prevent violations of the provisions of the standard contract is by making standard contract regulations independently and elaborating them in the internal banking regulations.
Standard Contract on Banking Sector: Regulation and Description in Internal Banking Regulations Desak Putu Dewi Kasih; Putu Devi Yustisia Utami
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p05

Abstract

This study aims to determine the regulations regarding standard contracts in the banking sector after the existence of the authority of the Otoritas Jasa keuangan, to find out the legal consequences of violations of the provisions of standard contracts carried out by banking financial services and to determine efforts to prevent violations of standard contracts by banking financial services. This is normative legal research with with statutory approach and a conceptual approach. The results show that the regulation regarding the standard contract after the existence of the OJK as a financial service consumer protection agency is regulated through the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector and in the Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 13 /SEOJK.07 / 2014 regarding the Standard contract. The legal consequences of violating the provisions of the standard contract are not regulated in the POJK and the SEOJK. When it compared with the provisions of article 18 paragraph (3) of the Consumer Protection Law which explicitly states that violations of article 18 paragraphs (1) and (2) result in standard clauses being null and void, POJK and SEOJK only require financial service actors to make action plan, hence it is deemed to have no clear legal consequences. One of the efforts that must be made by banking financial service actors to prevent violations of the provisions of the standard contract is by making standard contract regulations independently and elaborating them in the internal banking regulations.
Pengaturan Lembaga Penjamin Polis pada Perusahaan Asuransi di Indonesia Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi; Desak Putu Dewi Kasih
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p06

Abstract

This study aims to analyze the policy underwriting organization arrangements in insurance companies in Indonesia and the absence of a policy guarantor institution at insurance companies in Indonesia. The method used in research related to the regulation of policy insurance institutions in insurance companies in Indonesia uses normative juridical legal research. This study uses a statutory approach or statute approach to analyze legal issues in this study. Sources of legal materials in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials, and also tertiary legal materials. The results of this study found that the insurance company has not regulated the policy guarantor in Indonesia in positive law in Indonesia even though it has been mandated in Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. The absence of regulations regarding policy underwriters in insurance companies in Indonesia has resulted in public distrust of insurance companies, so it is necessary to regulate policies related to insurance companies in insurance companies in Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia serta tidak adanya lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian terkait pengaturan lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statute approach untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa belum diaturnya lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia dalam hukum positif di Indonesia walaupun telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Tidak adanya pengaturan terkait lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi, sehingga perlu pengaturan terkait lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia.
MENGUJI ASAS DROIT DE SUITE DALAM JAMINAN FIDUSIA I Made Sarjana; Desak Putu Dewi Kasih; I Gusti Ayu Kartika
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 3 (2015)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.215 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2015.v04.i03.p01

Abstract

The principle of droit de suite is one of the most important principles in the law of guarantee,especially in fiduciary security. The principle implies that the rights of the creditor as therecipient of the fiduciary objects continue to follow the object of guarantee, wherever theobject is, to guarantee the repayment of the debts of the debitor. The rights which are ownedby the creditor as the recipient of fiduciary security in the principle seem to be absolute, butin fact if it is related to de practice, the principle of droit de suite has certain limitations.The limitations of this principle is whon it is faced with higher interest, the individual rightsowned by the recipient of fiduciary must succumb, as in the case of illegal logging, whichonce was decided to test the Forestry Law by the Constitutional Court (Case DecisionNumber 012/PUU-III/2005). Although the State can perform fiduciary deprivation of theobject which is used for committing illegal logging, but from the aspect of material criminallaw, it cannot be done immediately to destroy the object of guarantee, since object of thefiduciary collateral, is not considered a dangerous thing. Whereas, from the legal aspects ofcriminal procedure, if the case has been decided, then there is a duty of the State to returnthe object of fiduciary to those who own it.From the aspect of civil law, the creditor as recipient of fiduciary who feel harmed as aresult of illegal logging practices may have standing to sue for damages under Article 1365of Burgerljik Wetboek. The provision is used, because the act of illegal logging is an actagainst the law and there are losses caused to the recipient of fiduciary.
Co-Authors A A Gede Agung Dharmakusuma A. A. Gede Agung Dharmakusuma A. A. Istri Esa Septianingrum Semara A.A Bagus Adhi Mahendra Putra A.A. Gede Agung Dharmakusuma AA Gede Agung Dharma kusuma Agung Bagus Adhi Mahendra Putra Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Pratama Anak Agung Bagus Juniarta Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa Anak Agung Istri Laksmi Lestari Anak Agung Ngurah Bagus Candra Dinata Anak Agung Ngurah Bhaskara Ananda Putra Anak Agung Ngurah Oka Satria Krisna Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi Any Prima Andari Atmaja, I Komang Tri Bagus Julio Suroso Bagus Wyasa Putra, Ida Bagus Yoga Pratama Baskoro, Yonathan Andre Bella Kharisma Bima Bagus Wicaksono Brahmanta Awatara, Nyoman Genta Calvin Smith Houtsman Sitinjak Deris Stiawan Desy Rositawati Dewa Gde Rudy Dewa Gede Agung Oka Dharma Palguna Diah Wijana Putri Dwijayanthi, Putri Triari Edy Nurcahyo Gde Made Swardhana Gde Putu Oka Yoga Bharata Gede Wiriya Kusuma Gusti Ayu Putu Leonita Agustini Herlina, Putu I Dewa Gede Surya Pradita I Gede Agus Kurniawan I Gede Arya Badra Suta I Gede Arya Juniardana I Gede Panca Sudiarta I Gede Willy Pramana I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Ayu Indra Dewi Dyah Pradnya Para I Gusti Ayu Kartika I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ayu Trisna Komala I Gusti Ketut Ariawan I Gusti Ketut Ariawan I Gusti Ngurah Bagus Surya Kusuma I KETUT ARYA PRAYOGA I KETUT SUDANTRA I KETUT WESTRA I Made Arya Utama I MADE DARMADI YOGA I Made Sarjana I Made Sarjana I MADE SUBAWA I Made Udiana I Nengah Putra Wijaya Ronthi I Nyoman Darmadha I Nyoman Hery Huryadinatha I Nyoman Triambara Saputra I Putu Agus Tresna Rustiawan I Putu Angga Suwidya Putra I Putu Bimbisara Wimuna Raksita I Putu Gede Arya Ery Pratama I Wayan Arnita I Wayan Deva Pradita Putra Ibrahim R Ibrahim R Ibrahim R Ida Ayu Imasz Casabana Ida Ayu Putu Widhiantini Ida Bagus Gde Gni Wastu Ida Bagus Putu Sutama Kadek Adnan Dwi Cahya Kadek Agus Sudiarawan Kadek Dedy Suryana Kadek Septia Ningsih Kadek Widhi Pradnya Gita Komang Indra Suputra Krisna Yanti, A.A. Istri Eka Made Pramanaditya Widiada Made Pramanaditya Widiada Made Suksma Prijandhini Devi Salain Mahaswari, Mirah Marwanto Marwanto Marwanto Marwanto, Marwanto Meliana, Astri Moisa, Robert Vaisile Muhammad Maulana M Ni Kadek Erlina Wijayanthi Ni Kadek Mira Lady Virginia Ni Ketut Devi Damayanti Ni Ketut Purwanti Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Made Dwi Andiari Ni Putu Ayu Yulistyadewi Ni Putu Diah Puspita Sari Ni Putu Purwanti Ni Putu Sari Wulan Amrita Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi Ni Putu Suryantari Nurcahyo, Edy Nyoman Satyayuda Dananjaya Nyoman Satyayudha Dananjaya Pebry Dirgantara, Pebry Priskila Putrayasa Putu Aras Samsithawrati Putu Aras Samsithawrati Putu Arif Sanjaya Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Harini Putu Krisna Dirgayasa Putu Netta Sukmayanti R.A Retno Murni Raksita, I Putu Bimbisara Wimuna Resta, Ngurah Wahyu Sagung Putri M. E. Purwani Satyayuda Dananjaya, Nyoman Sawitri, Dewa Ayu Dian Selvi Marcellia Suatra Putrawan Sugeng, Santoso Sumardika, I Nyoman Suryantari, Ni Putu Tjok Istri Putra Astiti Tjokorda Gde Bagus Mahadewa Tude Trisnajaya Ustriyana, Made Grazia Wayan Windia, I Yuliana Christina Metan