Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.394
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA DE JURE Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Cakrawala Hukum International Journal of Law Reconstruction Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Selat Jurnal Panorama Hukum Widya Yuridika Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Masyarakat Merdeka (JMM) Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (Pamas) Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum JUSTISI Abdi Masyarakat Eksekusi : Journal Of Law Legal Spirit BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Analisis Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara PAMPAS: Journal of Criminal Law Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Yustitia Journal of Law, Society, and Islamic Civilization Jurnal Abdimas Bina Bangsa Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Hukum Legalita DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Media Bina Ilmiah Jurnal Media Administrasi JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vidhisastya: Journal for Legalscholars Jurnal HAM
Antari, Putu Eva Ditayani
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 79 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 79 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Krisis Perlindungan Hukum Tenaga Medis (Volunteer Corps) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional: Krisis Perlindungan Hukum Tenaga Medis (Volunteer Corps) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional Helena Cruisita Deta; Putu Eva Ditayani Antari; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Dewa Ayu Putri Sukadana
Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v21i2.1644

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bentuk perlindungan yang diberikan kepada tenaga medis (Volunteer Corps) dalam konteks konflik bersenjata antarnegara, sekaligus mengidentifikasi tanggung jawab serta kewajiban negara-negara yang terlibat dalam menjamin keselamatan mereka. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan faktual, dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan tenaga medis dalam konflik diatur oleh berbagai ketentuan hukum humaniter internasional, baik yang bersumber dari perjanjian maupun hukum kebiasaan. Selain itu, sejumlah organisasi internasional juga mengeluarkan deklarasi seperti Joint Statement on the Protection of Health Care dan World Medical Association Declaration on the Protection of Health Care Workers in Situations of Violence yang menegaskan kewajiban memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam keadaan kekerasan dan perang. International Committee of the Red Cross (ICRC) juga memiliki peran sentral sebagai penjaga utama Hukum Humaniter Internasional dan penyedia bantuan kemanusiaan bagi korban konflik. Mandatnya berdasarkan Konvensi Jenewa menempatkan ICRC sebagai aktor netral yang berwenang bertindak sesuai hukum internasional, yang diwujudkan melalui berbagai aktivitas perlindungan, seperti pengecekan kondisi para tahanan hingga pemberian bantuan bagi pengungsi internal.
Transparansi Proses Pemidanaan Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi Ni Made Ari Sita Dewi; Putu Eva Ditayani Antari; Ni Nyoman Juwita Arsawati; I Made Wirya Darma
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1717

Abstract

Penelitian ini menyoroti persoalan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang kerap menemui hambatan, terutama ketika pelakunya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kedudukan strategis sehingga berpotensi menyalahgunakan wewenang. Korupsi digolongkan sebagai extraordinary crime karena berdampak langsung pada kesejahteraan publik. Atas dasar itu, pemerintah dituntut menghadirkan kebijakan pemidanaan yang transparan agar masyarakat memperoleh akses informasi sekaligus berperan dalam pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan transparansi dalam penanganan perkara korupsi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan teknik snowball, melibatkan analisis berbagai literatur hukum, regulasi, dan penelitian relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki kekuatan hukum sebagai dasar utama, sedangkan Undang-Undang ASN berlandaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam mendukung transparansi pemidanaan. Penelitian ini menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses pemidanaan ASN yang terbukti melakukan korupsi.
Mekanisme Penggantian Sertipikat Hak Milik yang Rusak di Kabupaten Tabanan Gede Teguh Rendra Pramudawardana; Ni Putu Sawitri Nandari; Putu Eva Ditayani Antari; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Jurnal Media Administrasi Vol 11 No 1 (2026): April : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v11i1.3700

Abstract

Land tenure through certificates as valid proof of rights had been recognized, yet in practice damaged certificates still caused administrative obstacles at the BPN of Tabanan Regency. The objective of this research was to analyze the mechanism of replacing damaged Certificates of Ownership and to identify the inhibiting factors in the process. This research used an empirical legal method (socio-legal research) with statutory, conceptual, and factual approaches. Data were collected through interviews with officials at the Tabanan Land Office and literature studies from legal documents and academic sources. The findings showed that the replacement mechanism started with application submission, data matching with the land book, a 30-day public announcement period, field verification including re-measurement if physical data could not be read, and issuance of a replacement certificate directed toward an electronic system. The study also found that the main inhibiting factors included administrative constraints, incomplete documents, unclear legal subjects, potential land disputes, low public understanding, and limited digitalization. These findings indicated that although the mechanism had been regulated, its implementation still faced obstacles affecting legal certainty and service effectiveness. This research implied the need to improve services, legal awareness, and digital transformation.
MANAGING SUSTAINABLE TOURISM : THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS IN OVERCOMING OVERTOURISM IN BALI I Gede Druvananda Abhiseka; Putu Eva Ditayani Antari; Ni Kadek Rita Cahya Anggreni
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 11 No 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The phenomenon of overtourism in Bali Province has emerged as a critical challenge in the sustainable governance of the tourism sector. The continuously increasing number of tourists, without effective control measures, has caused numerous negative impacts on the environment, local culture, and community life. This research aims to analyze the legal authority and responsibilities of local governments in addressing over-tourism in Bali within the framework of national law, and this study also aims to evaluate how far the principles of good governance have been implemented in regional tourism policies. The researcher adopts a normative legal research method using statutory approaches, conceptual, and document-based approaches. The findings indicate that local governments possess legal legitimacy to formulate and implement policies rooted in local wisdom to mitigate over-tourism, as mandated by Law Number 23 of 2014 on Regional Government and other tourism-related regulations. The successful implementation of transparency, accountability, public participation, and law enforcement principles is essential to achieving sustainable tourism governance. However, several challenges remain, including weak coordination between central and local governments, lack of oversight, and short-term economic interests. Therefore, more responsive, collaborative, and datadriven legal policies are needed to address overtourism fairly and sustainably in Bali.
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta atas Pemutaran Musik secara Komersial : Studi Sengketa antara Lembaga Manajemen Kolektif dengan Outlet Mie Gacoan di Denpasar I Gusti Agung Wahyu Artha Kusuma Putra; I Nyoman Budiana; Putu Eva Ditayani Antari; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 2 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i2.2020

Abstract

This study addresses the inconsistency between legal norms and practice in the use of music for commercial purposes without proper licensing and royalty payments. Despite clear regulations under Indonesian Copyright Law, violations remain frequent, as reflected in the dispute between the Collective Management Organization and a Mie Gacoan outlet in Denpasar. This research aims to examine the legal framework governing commercial music use and to analyze the dispute resolution mechanism applied in the case. The study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by secondary legal materials such as legislation, legal doctrines, and relevant literature. The findings indicate that the commercial use of music without authorization constitutes a violation of the economic rights of creators. The dispute was resolved through mediation as a form of alternative dispute resolution, resulting in an agreement on royalty payment as compensation. This outcome highlights the effectiveness of non-litigation mechanisms while also revealing a gap between regulatory provisions and their implementation in practice. Strengthening legal awareness and enforcement is therefore essential to ensure optimal copyright protection.
PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET BAGI KRAMA TAMIU DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT JIMBARAN Kadek Julia Mahadewi; Made Oka Cahyadi Wiguna; Putu Eva Ditayani Antari; Kadek Indra Prayoga Dinata
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 13 No. 1 (2024): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3639

Abstract

Pemberian  kredit  yang  dilakukan  lembaga  keuangan  di  indonesia  diperuntukan  untuk  masyaqrakat  dalam  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  dalam  melakukan  usaha  pengelolaan  akan  kehidupan. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan mikro yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh Desa Pakraman di Bali. LPD memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui penyediaan layanan simpan pinjam yang mudah diakses dan terjangkau.Keberadaan LPD  merupakan  sui  generis  dalam  kehidupan  masyarakat  bali  dengan  adanya  LPD  dapat melaksaanakan  ekonomi  yang  otonom,Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran mengenai penyelesaian sengketa kredit macet bagi Krama Tamiu di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran. Lembaga Perkreditan Desa merupakan lembaga keuangan mikro yang dimiliki oleh Desa Adat untuk mensejahterakan masyarakat adat atas keberadaan dan pengaturannya dikhususkan sebagaimana tidak terikat dengan hukum nasional. Lembaga Perkreditan Desa menggunakan prinsip kehati-hatian namun Lembaga Perkreditan Desa terdapat permasalahan kredit macet dikarenakan tidak mengindahkan Pasal 7 ayat 1 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Peneliti merumuskan masalah yaitu: bagaimana penyelesaian sengketa kredit macet bagi Krama Tamiu di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran ?Peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dan analisis data kualitatif deskriptif. Penyelesaian kredit macet Krama Tamiu yaitu: pemantauan krama panguwub, relaksasi, rescheduling, restrukturisasi, sita jaminan, dan penghapusbukuan/penghapus tagihan selanjutnya dilalui penyelesaian kredit berupa negosiasi dan mediasi.
Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali Putu Eva Ditayani Antari
Jurnal HAM Vol 12 No 1 (2021): Edisi April
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/ham.2021.12.75-94

Abstract

Penelitian ini membahas tentang upaya pemenuhan hak anak dalam sistem peradilan Indonesia dengan menggunakan konsep Restorative Justice dan komparasi terhadap sanksi adat yang kontradiktif, khususnya terhadap kejahatan seksual terhadap anak. Kejahatan seksual berdampak fisik dan psikologis terhadap anak, yang dapat terbawa hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Oleh karena itu perlu diterapkan restorative justice yang memungkinkan upaya pemulihan terhadap kondisi psikologis anak. Sebaliknya sanksi adat atas delik susila terhadap anak di Desa Tenganan belum mengadopsi restorative justice. Isu tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan metode penelitian normatif yang menyandingkan upaya pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual berdasarkan hukum positif dalam sistem hukum Indonesia dan sistem hukum adat pada masyarakat Bali Aga di Desa Tenganan. Kesimpulan yang didapat bahwa menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan pendampingan hukum dan rehabilitasi oleh lembaga berwenang, di tingkat pusat maupun daerah. Sebaliknya di Desa Tenganan anak sebagai korban kekerasan seksual mendapat sanksi dinikahkan secara paksa dengan pelaku dan pembebanan sanksi sosial melalui tradisi nandan beling kepada orang tua anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu dirasa perlu untuk memformulasi sanksi adat tersebut dengan mengadopsi konsep restorative justice dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
Pengaturan Hak Jual Beli Tanah Adat oleh Desa Adat di Bali sebagai Subjek Hukum Putu Ardi Kumara; Komang Satria Wibawa Putra; I Nyoman Budiana; Putu Eva Ditayani Antari
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i4.10108

Abstract

The recognition of Traditional Villages as legal subjects in the national legal system as regulated in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles Regulations, and Bali Province Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Bali has consequences for the regulation of ownership rights and control of customary land in Bali.  This regulation still does not provide clarity regarding the scope of authority of Traditional Villages in carrying out land buying and selling transactions, giving rise to unclear norms and implications for legal uncertainty.  This research aims to analyze the regulation of ownership rights and land control by Traditional Villages in Bali and examine the position of Traditional Villages as legal subjects in the national land law system.  This research is normative legal research with a statutory approach, conceptual approach and historical approach.  Legal materials are analyzed qualitatively using descriptive analytical methods.  The results of the research show that the recognition of Traditional Villages as legal subjects has obtained constitutional and normative legitimacy, however, regulations regarding land ownership and control rights are not yet harmonious, so they still give rise to differences in interpretation in practice.  There is a need for harmonization of land regulations to create legal certainty, provide protection for the rights of customary law communities, and support sustainable management of customary land.
Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap Eksploitasi Sumber Daya Genetik (SDG) oleh Pihak Asing di Indonesia Gadis Penta Listaryadi; Putu Eva Ditayani Antari; Komang Satria Wibawa Putra; Bagus Gede Ari Rama
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 5 No. 3 (2026): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v5i3.6751

Abstract

Indonesia sebagai negara megabiodiversitas memiliki sumber daya genetik (Genetic Resources/GR) yang melimpah, tetapi tetap rentan terhadap biopiracy dan eksploitasi oleh pihak asing tanpa pembagian manfaat yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi indikator penentu sumber daya genetik berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum terhadap eksploitasi oleh entitas asing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya genetik secara hukum ditentukan berdasarkan tiga indikator kumulatif, yaitu asal bahan biologis yang meliputi tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme; keberadaan unit fungsional hereditas; serta nilai aktual atau potensial. Perlindungan preventif mencakup kewajiban pengungkapan asal dalam permohonan paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, serta penerapan Prior Informed Consent (PIC) dan Mutually Agreed Terms (MAT) berdasarkan Protokol Nagoya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013). Perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, penegakan hukum terhadap biopiracy, pembatalan paten asing yang diperoleh secara melawan hukum, serta tuntutan Access and Benefit-Sharing (ABS) yang adil. Penelitian ini menekankan pentingnya pembentukan kerangka hukum sui generis yang terintegrasi, digitalisasi basis data sumber daya genetik nasional, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat adat untuk menjaga kedaulatan keanekaragaman hayati dan mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.
Co-Authors Abdee Prasatya, Galang Adinda Trisya Anindia Putri Adnyana, I Kadek Budiadinata Satriatama Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Andini, Ni Made Gita Wirya Anditya, Ariesta Wibisono Anggarini, Ni Kadek Listya Arsawati, Ni Nyoman Juwita Artami, Ida Ayu Ketut Bagus Gede Ari Rama Budiana, I Nyoman Cahyani, Putu Rita Cakranegara, Pandu Adi Dananjaya, Made Adi Widhirestu Daparhita, Ida Bagus Agung Deta, Helena Cruisita Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Yeni Asmari Dewi Bunga Dewi Lestari, Ni Ketut Sucia Dewi, Ni Made Ari Sita Dinata, Kadek Indra Prayoga Ekaresty Haes, Putri Evirio Rahman, Royan Fadli, Moh. Farhansyach, Muhammad Daffa Figo Gadis Penta Listaryadi Gadis, Gadis Penta Listaryadi Gawati, Veren Kris Gede Teguh Rendra Pramudawardana Gorda, AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda, AAA. Ngurah Tini Rusmini Helena Cruisita Deta I Gede Agus Kurniawan I Gede Druvananda Abhiseka I Gede Druvananda Abhiseka i gede suastika I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Agung Wahyu Artha Kusuma Putra I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana I Komang Adi Saputra I Made Arya Utama I Made Wirya Darma I Nengah Sucipta Angga Putra I Putu Edi Rusmana Ida Bagus Agung Daparhita Ida Bagus Bujangga Pidada Kastu Suardana Juwita Sari, Putu Ratna Kadek Indra Prayoga Dinata Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Komang Ayu Trisna Yanti Lessu, Milida Luh Putu Yeyen Karista Putri Made Oka Cahyadi Made Oka Cahyadi Wiguna Made Wahyu Chandra Satriana Mahendra, I Gede Rizal Michael Kennedy Robenson Ni Kadek Diva Priandita Mahalini Ni Kadek Intan Wiradewi Ni Kadek Nindi Lestari Ni Kadek Rita Cahya Anggreni Ni Kadek Rita Cahya Anggreni Ni Luh Made Ayu Nia Pradnya Paramitha Ni Made Ari Sita Dewi Ni Made Sudia Tantri Devi Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Putu Intan Puspitasari Ni Putu Julietta Maheswari Putri Widjana Ni Putu Sawitri Nandari Nur Khairani Fauzia Nurlita Cahyani, Ni Kadek Dwi Paramitha, Ni Kadek Kenza Pradnya Prasada, Dewa Krisna Putra, Komang Satria Wibawa Putri Ekaresty Haes Putri Suteja, Ida Ayu Devina Aishwarya Putri, Kesari Pringga Juwita Sedana Putri, Luh Putu Yeyen Karista Putu Ardi Kumara Putu Edi Rusmana Putu Sherly Chandra Sasmitha Rama, Bagus Gede Ari Ratna Juwita Sari, Putu Riana Susmayanti Salvia, Merva Putri Sari, Putu Ratna Juwita Satriatama Adnyana, I Kadek Budiadinata Suherman, Annisa Aullia Sukadana, Dewa Ayu Putri Triwulandari, I Gusti Agung Ayu Mas Tunggul Ansari Setia Negara Usrinase, Yulius Utami, Ni Luh Febby Satya Utami, Putu Ananda Nadya Vaisile Moisa, Robert Wayan Ardita, I Wicaksana, I Putu Bayu Andre Yudha Negara, I Putu Wahyu