Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.54
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA DE JURE Jurnal Komunikasi Hukum International Journal of Law Reconstruction Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Selat Jurnal Panorama Hukum Widya Yuridika Jurnal HAM Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Masyarakat Merdeka (JMM) Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (Pamas) Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum JUSTISI Abdi Masyarakat Eksekusi : Journal Of Law Legal Spirit BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Analisis Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara PAMPAS: Journal of Criminal Law Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Yustitia Journal of Law, Society, and Islamic Civilization Jurnal Abdimas Bina Bangsa Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Hukum Legalita DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Media Bina Ilmiah JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Abdimas Maduma Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vidhisastya: Journal for Legalscholars
Antari, Putu Eva Ditayani
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 73 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 73 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Upaya Pengawasan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Badung dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 Antari, Putu Eva Ditayani; Mahendra, I Gede Rizal
Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 6 No 1 (2025): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/hm.v6i1.22397

Abstract

Pelaksanaan Pemilu tahun 2024 merupakan sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dan menjadi sejarah terlaksananya pemilu secara serempak untuk pemilihan legiskatif dan pemilihan presiden-wakil presiden. Meski demikian, catatan pelaksanaan pemilu sebelumnya menemukan pelanggaran pemilu yang kerap kali berulang dan potensial kembali terjadi pada Pemilu tahun 2024. Oleh karena itu tujuan kegiatan pengabdian adalah memetakan hambatan pelaksanaan pemilu, beserta upaya pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Badung. Adapun 5 (lima) jenis hambatan pelaksanaan pemilu yaitu berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara, kendala penyelenggaraan teknis, politik uang, politik identitas, dan kendala Kesehatan. Oleh karena itu upaya pengawasan dilakukan Bawaslu Kabupaten Badung secara komprehensif dengan melibatkan partisipasi masyarakat aktif yang memudahkan dalam melakukan pengawasan langsung. Sarana yang disediakan dalam pengawasan langsung oleh masyarakat meliputi penggunaan aplikasi Siwaskam sebagai sarana pelaporan online. Selanjutnya Bawaslu juga melaksanakan penyebaran kuisioner melalui Google Form, dan pendirian forum warga di tiap lingkungan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Badung juga mendirikan ruangan Pojok Pengawasan sebagai sarana dan prasarana sebagai tempat penyimpanan dokumentasi mengenai pengawasan Pemilu dan pemantauan hasil Pemilu, serta dapat dimanfaatkan sebagai perpustakaan digital.
Sosialisasi Hak Tenaga Kerja Yang Dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19 Di PT.Global Retailindo Pratama Gawati, Veren Kris; Antari, Putu Eva Ditayani
JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka Vol 3, No 1 (2020): MEI
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/jmm.v3i1.44

Abstract

AbstractCovid-19 pandemic is a virus that attacks the human respiratory system and can be transmitted only to humans. This type of virus has become epidemic in Indonesia and even the whole world, the impact is extraordinary because it has killed tens of thousands of people in Indonesia and also throughout the world. In addition to having an impact on health, this virus also has an impact on economic aspects including the Indonesian economy, which has reduced company productivity and even stopped several business sectors such as in the field of tourism, retail, restaurants and others. Because the impact on business activities is extraordinary, resulting in millions of workers losing their income due to being laid off and terminated by employers. Because the workforce has been laid off and / or terminated by the employer of the employer, legal protection is needed for his rights so that the worker concerned continues to earn income during the co-19 pandemic. According to the Circular of the Minister of Manpower Number 05 / M / BW / 1998 of 1998 concerning wages of workers who were laid off not in the direction of termination of employment, the worker will get full wages for each month and if the employer does not have the ability to pay in full then it needs to be negotiated with workers regarding wages, how they are paid and how long they are laid off. It can also be seen from the Circular of the Minister of Manpower No. SE-907 / MEN / PHI-PPHI / X / 2004 concerning Prevention of Termination of Mass Employment. Whereas for workers who are terminated from employment, it can be seen from Law No. 13 of 2003 concerning Manpower.Keywords: Labor Rights, Pandemi Covid-19AbstrakPandemi Covid-19 merupakan virus yang menyerang pada sistem pernafasan manusia dan dapat menular hanya pada manusia. Jenis virus ini telah mewabah diIndonesia bahkan seluruh dunia, dampaknya luar biasa karena telah menewaskan puluhan ribu manusia di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Selain berdampak pada kesehatan, virus ini juga berdampak pada aspek ekonomi termasuk perekonomian Indonesia yaitu telah menurunkan produktivitas perusahaan bahkan hingga menghentikan beberapa sektor usaha seperti dalam bidang parisiwata, ritail, restoran dan lainnya. Karena dampaknya terhadap kegiatan usaha yang luar biasa sehingga mengakibatkan jutaan tenaga kerja kehilangan penghasilan akibat dirumahkan dan diputuskan hubungan kerja oleh pengusaha. Karena tenaga kerja telah dirumahkan dan/atau diputuskan hubungan kerja oleh pengusaha maka diperlukan perlindungan hukum atas hak-haknya agar pekerja yang bersangkutan tetap memperoleh penghasilan selama masa pandemi covid-19. Menurut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 05/M/BW/1998 tahun 1998 tentang upah pekerja yang dirumahkan bukan ke arah pemutusan hubungan kerja maka bagi pekerja tersebut akan mendapatkan upah penuh untuk setiap bulannya dan apabila pengusaha tidak mempunyai kemampuan membayar secara penuh maka perlu dirundingkan dengan pekerja mengenai besarnya upah, cara pembayarannya dan lamanya waktu dirumahkan. Selain itu juga dapat dilihat dari Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal. Sedangkan bagi tenaga kerja yang diputuskan hubungan kerja maka dapat ditinjau dari Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Kata Kunci: Hak Tenaga Kerja, Pandemi Covid-19.
Status Quo Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Antari, Putu Eva Ditayani; I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana; Luh Putu Yeyen Karista Putri
JUSTISI Vol. 11 No. 1 (2025): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v11i1.3360

Abstract

The trend of interfaith marriages is currently gaining interest in Indonesia. Data shows that by 2022, data on interfaith marriages will total 1425 spouses. The presence of the polemic about interfaith marriages in society has resulted in the government, through the Supreme Court, issuing SEMA 2/2023, which prohibits courts from accepting applications for interfaith marriages. Therefore, it is necessary to know the legality of interfaith marriages after SEMA 2/2023, especially regarding the legal ratio of the issuance of SEMA 2/20232. This study aims to determine the basis for the publication of SEMA 2/2023 and the validity of interfaith marriages after the publication of SEMA 2/2023. The study's novelty is demonstrated by the actuality of regulations published related to interfaith marriages in Indonesia, where previous studies analyzed the legality of interfaith marriages before the publication of SEMA 2/2023. The normative legal writing method is used by several approaches, such as the statutory regulations approach -invitation, case approach, and conceptual approach. The collection of legal materials in this study used literature study techniques. At the same time, the legal material analysis method is the descriptive analytical juridical method. The results show that the basis for preparing the circular letter is intended to guide judges in recording religious marriages in Indonesia. Also, since the circular letter came into force, the courts no longer have the authority to register interfaith marriages held in Indonesia.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA OBAT HERBAL YANG TIDAK TERDAFTAR Di DENPASAR Kadek Julia Mahadewi; Komang Ayu Trisna Yanti; Putu Eva Ditayani Antara; Made Oka Cahyadi
Media Bina Ilmiah Vol. 18 No. 9: April 2024
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33758/mbi.v18i9.774

Abstract

The circulation of herbal medicines among the people of Denpasar is very high, there is a perception that herbal medicines are cultural heritage which are felt to be able to cure various diseases. Unfortunately, the existence of herbal medicines is widely misused in the community in inspections carried out by BPOM. Many are found in the distribution of herbal medicines that do not have distribution permits. Of course this is dangerous for society when viewed from the Health and Consumer Protection Law. The problem formulation in this journal is What is the legal protection for the distribution of herbal medicines that do not have a distribution permit in the city of Denpasar? What are the obstacles to BBPOM in preventing the distribution of herbal medicines that do not have a distribution permit? This research method uses empirical legal research, a legislative approach, data collection techniques through interviews. The legal protection provided has been carried out in a preventive and repressive manner but there are still obstacles in preventing distribution permits due to internal and external factors
Penguatan Branding Dan Pemasaran Digital Melalui Pelatihan Digital Marketing Oleh Diamond Ride Himalaya, I Gede Oka; Haes, Putri Ekaresty; Putu Ratna Juwita Sari; Puti Eva Ditayani; Saputra, I Gusti Ngurah Widya Hadi
JURNAL ABDIMAS MADUMA Vol. 4 No. 3 (2025): Oktober, 2025
Publisher : English Lecturers and Teachers Association (ELTA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52622/jam.v4i3.511

Abstract

Kegiatan PKL (Praktik Kerja Lapangan) ini bertujuan untuk mengenalkan kegiatan digital marketing kepada mahasiswa sebagai bentuk implementasi kerjasama antara Universitas Pendidikan Nasional dengan Mitra yaitu Diamond Ride. Kegiatan digital marketing ini dilaksanakan oleh mitra untuk pengembangkan bisnis yang bergerak di bidang apparel motor dan lifestyle. Metode yamg dipergunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini (PKL) meliputi tahap persiapan yang dilakukan oleh pihak mitra pada mahasiswa, yang kedua pelatihan digital marketing dan metode yang ketiga adalah evaluasi kegiatan yang dilakukan di akhir proses kegiatan PKL (Praktik Kerja Lapangan). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan mahasiswa  dalam mengelola akun media sosial secara profesional, menghasilkan konten yang lebih menarik, konten kreatif, melaksanakan perencanaan kalender konten, penggunaan tools digital, serta pemanfaatan fitur iklan berbayar, serta serta memahami metrik performa digital Kata Kunci : Digital marketing; media sosial; pelatihan; admin sosial media, brand lokal, Diamond Ride  
Questioning the Existence of The Indonesian Commision State : An Idea of Reconstruction Antari, Putu Eva Ditayani
International Journal of Law Reconstruction Vol 5, No 2 (2021): International Journal of Law Reconstruction
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v5i2.15774

Abstract

This research focuses on the phenomenon of the large number of state commissions in Indonesia, especially in the post-reform era. The purpose of this study is to describe the classification of state commissions in Indonesia. Furthermore, through the idea of simplifying the state commission, it will be able to overcome the problems that often occur due to the large number of state commissions. Through doctrinal legal research using a conceptual and comparative approach, it is known that state commissions are formed as a form of democracy, where there are independent institutions with the main task of supervising the three axes of state power (trias politica), especially in the sphere of government power. This state commission has a legal basis for the formation of various institutions through laws, government regulations, or presidential regulations so that not all state commissions have an equal position in the state administration. Furthermore, the incidental and responsive nature of the formation of state commissions often results in overlapping powers of state commissions. In order to resolve this, the idea is to make simplifications for the current State commission. The act of simplification is carried out by only maintaining a few State commissions that are capable of supporting the spirit of democracy in the State. Meanwhile, other commissions were merged into institutions of other countries. Furthermore, it is given legitimacy based on law to the State commission, so that it is not difficult to determine its position in the Indonesian constitutional system  
Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Cybersex Trafficking di Aplikasi Live Streaming HOT51 Putu Sherly Chandra Sasmitha; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Putu Eva Ditayani Antari
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i1.6925

Abstract

The advancement of information technology has brought significant changes to society but also generated new crimes, such as online child sexual exploitation (cybersex trafficking). This study examines this phenomenon by focusing on the live streaming application "HOT51," which is frequently used as a medium for child exploitation. The research employs a qualitative descriptive analysis method based on secondary data from official reports and related literature. Findings indicate that the easy access to modified APK applications facilitates sexual exploitation of children, the most vulnerable group. Indonesian regulations already address child protection, but implementation faces challenges such as low digital literacy and weak supervision of digital platforms. This study emphasizes the need for tightened monitoring, digital literacy education, and active parental roles to reduce the risk of sexual exploitation in the digital realm. The contribution lies in enhancing understanding of child protection challenges in the digital era and highlighting the importance of adaptive regulations and multi-stakeholder cooperation to safeguard child rights and safety.
Edukasi Perlindungan Hak Merek Sebagai Strategi Pemasaran Produk PT. Cisarua Mountain Dairy (Cimory) Dewi Lestari, Ni Ketut Sucia; Antari, Putu Eva Ditayani
Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 3, No 3 (2024): September
Publisher : Pencerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58835/nawadeepa.v3i3.377

Abstract

PT. Cisarua Mountain Dairy (Cimory), a producer of premium food and dairy products in Indonesia, was established in 2005. This article emphasizes the importance of brand protection education as a marketing strategy for Cimory. This protection is regulated by Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, which covers registration, exclusive rights, and law enforcement. Trademark registration provides exclusive rights and prevents unauthorized use. The research method involved a direct visit to Cimory Dairy Land On The Valley in Semarang, where the author gathered information about brand identification, production processes, and trademark protection. The research results indicate that brand protection education is crucial for maintaining brand reputation and integrity, as well as reducing the risk of infringement. Companies like Cimory can be more effective in protecting their intellectual assets, preventing unauthorized use, and maintaining consumer trust. Steps such as trademark registration and internal education are key to marketing strategies aimed at strengthening brand positioning in the market and preventing potential infringements that could harm the company.
Transparansi Proses Pemidanaan Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi Dewi, Ni Made Ari Sita; Putu Eva Ditayani Antari; Ni Nyoman Juwita Arsawati; I Made Wirya Darma
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1717

Abstract

Penelitian ini menyoroti persoalan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang kerap menemui hambatan, terutama ketika pelakunya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kedudukan strategis sehingga berpotensi menyalahgunakan wewenang. Korupsi digolongkan sebagai extraordinary crime karena berdampak langsung pada kesejahteraan publik. Atas dasar itu, pemerintah dituntut menghadirkan kebijakan pemidanaan yang transparan agar masyarakat memperoleh akses informasi sekaligus berperan dalam pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan transparansi dalam penanganan perkara korupsi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan teknik snowball, melibatkan analisis berbagai literatur hukum, regulasi, dan penelitian relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki kekuatan hukum sebagai dasar utama, sedangkan Undang-Undang ASN berlandaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam mendukung transparansi pemidanaan. Penelitian ini menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses pemidanaan ASN yang terbukti melakukan korupsi.
FPIC dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Dunia Global Perspektif Hukum Internasional dan Praktik Negara Ida Bagus Bujangga Pidada Kastu Suardana; Dewa Krisna Prasada; I Nyoman Budiana; Putu Eva Ditayani Antari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2147

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) serta perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dari perspektif hukum internasional dan praktik di berbagai negara. Masyarakat adat di seluruh dunia menghadapi tantangan besar dalam memperoleh pengakuan atas hak mereka di tengah arus globalisasi dan eksploitasi sumber daya alam. Prinsip FPIC dan hak ulayat telah diakui dalam hukum internasional, khususnya melalui United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) dan Konvensi ILO No. 169, yang menekankan partisipasi aktif dan penentuan nasib sendiri masyarakat adat dalam keputusan terkait tanah, wilayah, dan sumber daya mereka. Meskipun kerangka hukum internasional cukup kuat, implementasi di tingkat nasional masih jauh dari ideal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan studi literatur, analisis peraturan, dan telaah praktik negara yang dianalisis secara kualitatif. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara standar internasional dan praktik di lapangan, di mana FPIC kerap direduksi menjadi konsultasi formal tanpa substansi. Ambiguitas mengenai hak veto memperburuk efektivitas prinsip ini. Di Indonesia, pengakuan konstitusional terhadap masyarakat adat belum sepenuhnya diikuti dengan legislasi dan kelembagaan yang memadai, sehingga menimbulkan konflik tanah dan marginalisasi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan FPIC melalui interpretasi yang jelas, legislasi nasional yang selaras dengan standar internasional, penyederhanaan formalisasi hak ulayat, serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan masyarakat adat
Co-Authors Abdee Prasatya, Galang Adinda Trisya Anindia Putri Adnyana, I Kadek Budiadinata Satriatama Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Andini, Ni Made Gita Wirya Anditya, Ariesta Wibisono Anggarini, Ni Kadek Listya Arsawati, Ni Nyoman Juwita Artami, Ida Ayu Ketut Bagus Gede Ari Rama Budiana, I Nyoman Cahyani, Putu Rita Cakranegara, Pandu Adi Dananjaya, Made Adi Widhirestu Daparhita, Ida Bagus Agung Deta, Helena Cruisita Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Yeni Asmari Dewi Bunga Dewi Lestari, Ni Ketut Sucia Dewi, Ni Kadek Deby Prasetya Dewi, Ni Made Ari Sita Dinata, Kadek Indra Prayoga Ekaresty Haes, Putri Evirio Rahman, Royan Fadli, Moh. Farhansyach, Muhammad Daffa Figo Gadis, Gadis Penta Listaryadi Gawati, Veren Kris Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu Gorda, AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda, AAA. Ngurah Tini Rusmini Himalaya, I Gede Oka I Gede Agus Kurniawan i gede suastika I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana I Made Arya Utama I Made Wirya Darma I Nengah Sucipta Angga Putra I Putu Edi Rusmana Ida Bagus Agung Daparhita Ida Bagus Bujangga Pidada Kastu Suardana Juwita Sari, Putu Ratna Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Komang Ayu Trisna Yanti Lessu, Milida Luh Putu Yeyen Karista Putri Made Oka Cahyadi Made Oka Cahyadi Wiguna Made Wahyu Chandra Satriana Mahendra, I Gede Rizal Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari Ni Kadek Diva Priandita Mahalini Ni Kadek Intan Wiradewi Ni Kadek Nindi Lestari Ni Kadek Rita Cahya Anggreni Ni Luh Made Ayu Nia Pradnya Paramitha Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Putu Intan Puspitasari Ni Putu Julietta Maheswari Putri Widjana Ni Putu Sawitri Nandari Ni Wayan Diah Sukmadewi Nur Khairani Fauzia Nurlita Cahyani, Ni Kadek Dwi Paramitha, Ni Kadek Kenza Pradnya Prasada, Dewa Krisna Putra, I Gusti Agung Wahyu Artha Kusuma Putra, Komang Satria Wibawa Putri Ekaresty Haes Putri Suteja, Ida Ayu Devina Aishwarya Putri, Kesari Pringga Juwita Sedana Putri, Luh Putu Yeyen Karista Putu Edi Rusmana Putu Ratna Juwita Sari Putu Sherly Chandra Sasmitha Rama, Bagus Gede Ari Ratna Juwita Sari, Putu Riana Susmayanti Salvia, Merva Putri Sari, Putu Ratna Juwita Satriatama Adnyana, I Kadek Budiadinata Suherman, Annisa Aullia Sukadana, Dewa Ayu Putri Tunggul Ansari Setia Negara Usrinase, Yulius Utami, Ni Luh Febby Satya Utami, Putu Ananda Nadya Vaisile Moisa, Robert Wayan Ardita, I Wicaksana, I Putu Bayu Andre Yudha Negara, I Putu Wahyu