Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.54
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA DE JURE Jurnal Komunikasi Hukum International Journal of Law Reconstruction Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Selat Jurnal Panorama Hukum Widya Yuridika Jurnal HAM Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Masyarakat Merdeka (JMM) Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (Pamas) Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum JUSTISI Abdi Masyarakat Eksekusi : Journal Of Law Legal Spirit BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Analisis Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara PAMPAS: Journal of Criminal Law Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Yustitia Journal of Law, Society, and Islamic Civilization Jurnal Abdimas Bina Bangsa Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Hukum Legalita DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Media Bina Ilmiah JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Abdimas Maduma Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vidhisastya: Journal for Legalscholars
Antari, Putu Eva Ditayani
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 73 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 73 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Tinjauan Yuridis Terhadap Kebutuhan Pembaharuan Regulasi Hak Cipta Di Indonesia Dalam Menghadapi Perkembangan Karya Cipta Berbasis Artificial Intelligence (AI) Anggarini, Ni Kadek Listya; Rama, Bagus Gede Ari; Antari, Putu Eva Ditayani; Putra, Komang Satria Wibawa
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of artificial intelligence (AI) technology has created new challenges in Indonesia's copyright law system. Artificial intelligence is now capable of producing works of art, writing, music, and other forms of expression that previously could only be produced by humans. However, Law No. 28 of 2014 on Copyright is still oriented towards the concept of human authorship, whereby only humans are recognized as creators and copyright holders. This situation creates a legal vacuum in determining the legal status of creative works produced in part or in whole by AI. Issues arise regarding the determination of the creator, ownership of economic and moral rights, and legal liability for copyright infringement involving AI systems.  This article uses a normative legal research method with a conceptual and legislative approach to analyze the extent to which Indonesia's copyright law system is able to accommodate developments in AI technology. The results of the study show that the current legal system is not yet able to provide adequate protection for AI-based works due to the lack of clear criteria regarding the level of human involvement required to obtain copyright protection. Therefore, regulatory updates are needed in the form of amendments to Law Number 28 of 2014 or the issuance of implementing regulations that regulate the limits of human roles, transparency in the use of AI training data, and legal protection mechanisms for works involving algorithms. These updates are important to ensure legal certainty, protect the rights of human creators, and encourage technological innovation and the national creative economy in the digital era
Bentuk Tanggung Jawab Pengelola Obyek Wisata terhadap Kecelakaan Wisatawan di Sungai Telaga Waja Kabupaten Karangasem Ni Luh Made Ayu Nia Pradnya Paramitha; Ni Putu Sawitri Nandari; Putu Eva Ditayani Antari; Kadek Julia Mahadewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2757

Abstract

Aktivitas arung jeram merupakan salah satu bentuk wisata petualangan yang menawarkan sensasi menantang bagi wisatawan, namun memiliki tingkat risiko tinggi, mulai dari cedera ringan hingga risiko kematian. Kondisi ini menuntut adanya standar keselamatan yang memadai serta tanggung jawab dari pengelola objek wisata untuk memastikan terpenuhinya hak-hak konsumen dalam kegiatan wisata berisiko. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama, yaitu landasan pengaturan keselamatan wisatawan pada kawasan objek wisata dan bentuk tanggung jawab pengelola objek wisata atas kecelakaan arung jeram di Sungai Telaga Waja, Kabupaten Karangasem, Bali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep tanggung jawab pelaku usaha pariwisata dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wisatawan yang mengalami kerugian, menganalisis dasar hukum yang mengatur keselamatan wisatawan, serta mengidentifikasi bentuk tanggung jawab pengelola terhadap insiden kecelakaan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan fakta. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan keselamatan wisatawan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025. Penerapan regulasi oleh pengelola wisata arung jeram di Sungai Telaga Waja belum sepenuhnya merata, namun menunjukkan adanya kesadaran hukum pelaku usaha dalam mewujudkan keselamatan wisatawan. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menempatkan tanggung jawab pelaku usaha dalam konteks wisata berisiko tinggi.
Kedudukan dan Perlindungan Hukum terhadap Bendesa Adat sebagai Subjek dalam Operasi Tangkap Tangan Cahyani, Putu Rita; Antari, Putu Eva Ditayani; Darma, I Made Wirya; Gorda, AAA Ngurah Tini Rusmini
Legalita Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v7i2.1971

Abstract

This study analyzes the position and legal protection of the Bendesa Adat as a subject in a Sting Operation (OTT). As the highest leader in Balinese traditional villages, the Bendesa Adat holds strategic roles in administration, resource management, and traditional ceremonies. Despite this authority, the Bendesa Adat remains bound by national law and may become the subject of law enforcement in cases of suspected abuse of power or criminal acts. The research employs a normative juridical method with a qualitative descriptive approach, using primary legal sources such as Law No. 6 of 2014 on Villages, the Criminal Procedure Code, laws governing the Corruption Eradication Commission, the Police, the Attorney General, regional regulations on traditional villages, and relevant legal literature. The analysis focuses on three aspects: the Bendesa Adat’s legal position, the OTT mechanism, and the protection of human rights. Findings show the Bendesa Adat has a dual position as a strategic traditional leader and a legal subject under national regulations. While OTT is an effective enforcement mechanism, it must respect socio-cultural norms to preserve community stability. Legal safeguards, including the right to counsel and due process, are essential to balance law enforcement with respect for customary law
Krisis Perlindungan Hukum Tenaga Medis (Volunteer Corps) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional Deta, Helena Cruisita; Antari, Putu Eva Ditayani; Arsawati, Ni Nyoman Juwita; Sukadana, Dewa Ayu Putri
Jurnal Yustitia Vol 21 No 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v21i2.1644

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bentuk perlindungan yang diberikan kepada tenaga medis (Volunteer Corps) dalam konteks konflik bersenjata antarnegara, sekaligus mengidentifikasi tanggung jawab serta kewajiban negara-negara yang terlibat dalam menjamin keselamatan mereka. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan faktual, dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan tenaga medis dalam konflik diatur oleh berbagai ketentuan hukum humaniter internasional, baik yang bersumber dari perjanjian maupun hukum kebiasaan. Selain itu, sejumlah organisasi internasional juga mengeluarkan deklarasi seperti Joint Statement on the Protection of Health Care dan World Medical Association Declaration on the Protection of Health Care Workers in Situations of Violence yang menegaskan kewajiban memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam keadaan kekerasan dan perang. International Committee of the Red Cross (ICRC) juga memiliki peran sentral sebagai penjaga utama Hukum Humaniter Internasional dan penyedia bantuan kemanusiaan bagi korban konflik. Mandatnya berdasarkan Konvensi Jenewa menempatkan ICRC sebagai aktor netral yang berwenang bertindak sesuai hukum internasional, yang diwujudkan melalui berbagai aktivitas perlindungan, seperti pengecekan kondisi para tahanan hingga pemberian bantuan bagi pengungsi internal.
Implementasi Unclos 1982 Dalam Penyelesaian Sengketa Wilayah Laut Antara Indonesia Dan Tiongkok Di Laut Natuna Utara Putri, Kesari Pringga Juwita Sedana; Antari, Putu Eva Ditayani; Putra, Komang Satria Wibawa; Sudharma, Kadek Januarsa Adi
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v4i2.1592

Abstract

The maritime territorial dispute between Indonesia and China in the North Natuna Sea is a strategic issue in the study of international maritime law. This conflict stems from China's unilateral claim through the nine-dash line concept that overlaps with Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ). This article is a literature review that aims to analyze the implementation of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) as the international legal basis for resolving the dispute. The study was conducted by examining various previous studies, academic journals, international legal documents, and international court decisions such as the South China Sea Arbitration (Philippines v. China, 2016). The results of the study show that UNCLOS 1982 expressly establishes the sovereign rights of coastal states over natural resources in the EEZ area up to 200 nautical miles as stipulated in Article 57. Meanwhile, China's nine-dash line claim has no internationally recognized legal basis because it contradicts the principle of jus cogens and is not regulated in UNCLOS. Therefore, the implementation of UNCLOS 1982 plays a fundamental role in maintaining legal certainty and upholding Indonesia's maritime sovereignty in the North Natuna Sea. This research is expected to contribute to the development of international legal literature and serve as a reference in formulating maritime dispute resolution policies in the Southeast Asian region.
Efektivitas Pendampingan Advokat terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Dananjaya, Made Adi Widhirestu; Gorda, AAA. Ngurah Tini Rusmini; Antari, Putu Eva Ditayani; Sukadana, Dewa Ayu Putri
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v4i2.1604

Abstract

: The restorative justice paradigm views drug addicts as individuals who need physical, mental, and social recovery. This study analyses the role of advocates in restorative justice-based law enforcement. Using empirical legal methods, this study explores legal aid practices through interviews with advocates, law enforcement officials, addicts, and rehabilitation workers, as well as reviewing the Narcotics Law, Criminal Procedure Code, and Supreme Court Regulation No. 4 of 2014. The results show that advocates play an important role in ensuring that addicts are treated as victims, not criminals. Substantive assistance with medical and psychological evidence supports rehabilitation, while procedural assistance ensures due process of law. Non-litigious assistance such as counselling and family mediation also reinforces restorative principles. However, the effectiveness of legal aid is influenced by factors such as the competence of advocates, the alignment of the vision of officials, the availability of rehabilitation facilities, family support, and legal culture. The unpreparedness of these elements can hinder the implementation of restorative justice. Therefore, improving the quality of legal aid and synergy between institutions is very important to create a more humane criminal justice system for drug addicts.
KEABSAHAN INFORMED CONSENT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KESEHATAN Ni Wayan Diah Sukmadewi; Darma, I Made Wirya; Budiana, I Nyoman; Antari, Putu Eva Ditayani
The Juris Vol. 9 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i2.1816

Abstract

In health crimes, informed consent is often presented as evidence in court. However, the validity of informed consent is often debated, because informed consent is evaluated based on formal aspects, namely the existence of a document signed by the patient or their family. Technically, this is considered sufficient to prove consent to medical treatment. The purpose of this study is to examine and analyze the validity of informed consent as evidence in medical malpractice trials. The research method adopted in this study is normative legal research through a legislative approach, applying Law Number 17 of 2023 concerning Health and the Criminal Procedure Code. This study uses a descriptive analysis technique. The results show that informed consent can be classified as documentary evidence and circumstantial evidence in court. As documentary evidence, informed consent takes the form of a written document containing a signature. On the other hand, as circumstantial evidence, informed consent refers to its relevance to witness testimony and expert testimony related to the criminal act that occurred. Therefore, the validity of informed consent is evaluated not only from a formal aspect but also from a substantive aspect.
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Tanah Melalui Perjanjian di Bawah Tangan Ni Kadek Intan Wiradewi; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Putu Eva Ditayani Antari; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3162

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu hukum yang muncul dalam transaksi jual beli tanah melalui perjanjian di bawah tangan. Dengan pendekatan empiris, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi dokumen dan analisis isu hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pembeli menghadapi ketidakpastian hukum akibat tidak adanya akta otentik, yang berisiko mengakibatkan sengketa di kemudian hari. Selain itu, penelitian menemukan bahwa sekitar 40% responden mengalami wanprestasi dari penjual, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian. Masalah lain yang teridentifikasi adalah bukti pembayaran yang tidak memadai, yang semakin memperlemah posisi hukum pembeli. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi hukum sering diabaikan, menyebabkan risiko hukum bagi kedua belah pihak. Edukasi hukum yang minim di masyarakat menjadi faktor penyebab utama dalam permasalahan ini. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan akta otentik dalam transaksi jual beli tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pembeli, serta perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum yang terkait.
International Financing Through Letters of Credit in Trade for Export Activities Dewi, Ni Kadek Deby Prasetya; Antari, Putu Eva Ditayani
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.7148

Abstract

International trade is a vital foundation of global economic activity, fostering interconnectedness among nations and enabling the exchange of goods, services, and capital across borders. One key financial instrument ensuring security and efficiency in such transactions is the Letter of Credit (L/C). Serving as a payment guarantee, L/C minimizes risks in cross-border trade and builds trust between exporters and importers. This study examines the crucial role of L/C in facilitating international trade, particularly within the agricultural sector, and its legal implications for exporters. It highlights the benefits of L/C, including payment assurance, risk mitigation, and protection from financial constraints such as foreign exchange restrictions. However, challenges persist due to varying interpretations of L/C provisions, procedural differences among banks, and regulatory inconsistencies—especially within Indonesia’s financial system. Moreover, while L/C safeguards against payment default, it does not guarantee the quality or condition of shipped goods, necessitating complementary risk management measures. The study underscores the importance of stronger legal protection and regulatory harmonization to enhance the reliability of L/C in global trade. Ultimately, it calls for policy reforms to address existing regulatory gaps and to promote a more secure, efficient, and sustainable international trading environment.
Kepastian Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Disebabkan Pelanggaran Bersifat Mendesak: (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003) Ni Kadek Diva Priandita Mahalini; Putu Eva Ditayani Antari
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi hal yang sangat dihindari oleh pekerja/buruh karena menghilangkan kemampuannya untuk menghidupi diri dan keluarga. Pengaturan untuk PHK menjadi menjadi penting untuk menghindari kesewenang-wenangan perusahaan dalam memutus hubungan kerja. Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang PHK karena pelanggaran bersifat mendesak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, khususnya Pasal 52 ayat (2) yang ketentuannya mengaturnya identik dengan PHK karena kesalahan berat yang tidak memiliki kekuatan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami pemaknaan dari PHK disebabkan pelanggaran bersifat mendesak, dan pertimbangan majelis hakim PHI dalam memutus perkara hubungan industrial terkait PHK bersifat mendesak dengan kesesuaiannya terhadap Putusan MK Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif untuk mengkaji konflik norma dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dengan memanfaatkan jenis dan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan sebagai sumber primer, dan literatur hukum, menggunakan teknik analisis yuridis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diketahui PHK karena pelanggaran bersifat mendesak mensyaratkan PHK tanpa pemberitahuan dan ketentuan pelanggaran bersifat mendesak harus diatur dalam kaidah otonom. Putusan PHI dalam perkara PHK yang membenarkan mekanisme pelanggaran bersifat mendesak menunjukan ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, dan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan keadilan bagi hak-hak pekerja/buruh yang dilindungi oleh konstitusi.
Co-Authors Abdee Prasatya, Galang Adinda Trisya Anindia Putri Adnyana, I Kadek Budiadinata Satriatama Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Andini, Ni Made Gita Wirya Anditya, Ariesta Wibisono Anggarini, Ni Kadek Listya Arsawati, Ni Nyoman Juwita Artami, Ida Ayu Ketut Bagus Gede Ari Rama Budiana, I Nyoman Cahyani, Putu Rita Cakranegara, Pandu Adi Dananjaya, Made Adi Widhirestu Daparhita, Ida Bagus Agung Deta, Helena Cruisita Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Yeni Asmari Dewi Bunga Dewi Lestari, Ni Ketut Sucia Dewi, Ni Kadek Deby Prasetya Dewi, Ni Made Ari Sita Dinata, Kadek Indra Prayoga Ekaresty Haes, Putri Evirio Rahman, Royan Fadli, Moh. Farhansyach, Muhammad Daffa Figo Gadis, Gadis Penta Listaryadi Gawati, Veren Kris Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu Gorda, AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda, AAA. Ngurah Tini Rusmini Himalaya, I Gede Oka I Gede Agus Kurniawan i gede suastika I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana I Made Arya Utama I Made Wirya Darma I Nengah Sucipta Angga Putra I Putu Edi Rusmana Ida Bagus Agung Daparhita Ida Bagus Bujangga Pidada Kastu Suardana Juwita Sari, Putu Ratna Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Komang Ayu Trisna Yanti Lessu, Milida Luh Putu Yeyen Karista Putri Made Oka Cahyadi Made Oka Cahyadi Wiguna Made Wahyu Chandra Satriana Mahendra, I Gede Rizal Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari Ni Kadek Diva Priandita Mahalini Ni Kadek Intan Wiradewi Ni Kadek Nindi Lestari Ni Kadek Rita Cahya Anggreni Ni Luh Made Ayu Nia Pradnya Paramitha Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Putu Intan Puspitasari Ni Putu Julietta Maheswari Putri Widjana Ni Putu Sawitri Nandari Ni Wayan Diah Sukmadewi Nur Khairani Fauzia Nurlita Cahyani, Ni Kadek Dwi Paramitha, Ni Kadek Kenza Pradnya Prasada, Dewa Krisna Putra, I Gusti Agung Wahyu Artha Kusuma Putra, Komang Satria Wibawa Putri Ekaresty Haes Putri Suteja, Ida Ayu Devina Aishwarya Putri, Kesari Pringga Juwita Sedana Putri, Luh Putu Yeyen Karista Putu Edi Rusmana Putu Ratna Juwita Sari Putu Sherly Chandra Sasmitha Rama, Bagus Gede Ari Ratna Juwita Sari, Putu Riana Susmayanti Salvia, Merva Putri Sari, Putu Ratna Juwita Satriatama Adnyana, I Kadek Budiadinata Suherman, Annisa Aullia Sukadana, Dewa Ayu Putri Tunggul Ansari Setia Negara Usrinase, Yulius Utami, Ni Luh Febby Satya Utami, Putu Ananda Nadya Vaisile Moisa, Robert Wayan Ardita, I Wicaksana, I Putu Bayu Andre Yudha Negara, I Putu Wahyu