Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.54
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA DE JURE Jurnal Komunikasi Hukum International Journal of Law Reconstruction Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Selat Jurnal Panorama Hukum Widya Yuridika Jurnal HAM Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Masyarakat Merdeka (JMM) Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (Pamas) Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum JUSTISI Abdi Masyarakat Eksekusi : Journal Of Law Legal Spirit BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Analisis Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara PAMPAS: Journal of Criminal Law Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Yustitia Journal of Law, Society, and Islamic Civilization Jurnal Abdimas Bina Bangsa Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Hukum Legalita DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Media Bina Ilmiah JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Abdimas Maduma Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vidhisastya: Journal for Legalscholars
Antari, Putu Eva Ditayani
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 73 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 73 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Peran Pemerintah Kabupaten Badung dalam Mengatasi Overtourism di Desa Pecatu Ni Kadek Rita Cahya Anggreni; Putu Eva Ditayani Antari
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lonjakan wisatawan di Bali, khususnya di Desa Pecatu, mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga menimbulkan masalah overtourism yang berdampak pada lingkungan, budaya, dan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengatasi overtourism di Desa Pecatu serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Penelitian empiris ini menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani overtourism di Desa Pecatu melalui pendekatan yuridis kualitatif, menggunakan data primer dan sekunder yang diverifikasi dengan triangulasi untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. Overtourism di Desa Pecatu meningkatkan pendapatan dan peluang usaha bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan kemacetan, penurunan kenyamanan, masalah kebersihan, serta penyusutan nilai budaya lokal akibat komersialisasi berlebihan. Pemerintah daerah mengatasi overtourism di Desa Pecatu dengan membangun infrastruktur, membatasi jumlah wisatawan, mengelola sampah, memperketat regulasi, serta mendorong partisipasi masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi, lingkungan, dan budaya. Dampak negatif overtourism di Desa Pecatu lebih dominan, mencakup kemacetan, penurunan kenyamanan, degradasi lingkungan, dan hilangnya nilai budaya, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat merugikan sektor pariwisata dan ekonomi lokal.
PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET BAGI KRAMA TAMIU DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT JIMBARAN Mahadewi, Kadek Julia; Wiguna, Made Oka Cahyadi; Antari, Putu Eva Ditayani; Dinata, Kadek Indra Prayoga
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 13 No. 1 (2024): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3639

Abstract

Pemberian  kredit  yang  dilakukan  lembaga  keuangan  di  indonesia  diperuntukan  untuk  masyaqrakat  dalam  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  dalam  melakukan  usaha  pengelolaan  akan  kehidupan. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan mikro yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh Desa Pakraman di Bali. LPD memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui penyediaan layanan simpan pinjam yang mudah diakses dan terjangkau.Keberadaan LPD  merupakan  sui  generis  dalam  kehidupan  masyarakat  bali  dengan  adanya  LPD  dapat melaksaanakan  ekonomi  yang  otonom,Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran mengenai penyelesaian sengketa kredit macet bagi Krama Tamiu di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran. Lembaga Perkreditan Desa merupakan lembaga keuangan mikro yang dimiliki oleh Desa Adat untuk mensejahterakan masyarakat adat atas keberadaan dan pengaturannya dikhususkan sebagaimana tidak terikat dengan hukum nasional. Lembaga Perkreditan Desa menggunakan prinsip kehati-hatian namun Lembaga Perkreditan Desa terdapat permasalahan kredit macet dikarenakan tidak mengindahkan Pasal 7 ayat 1 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Peneliti merumuskan masalah yaitu: bagaimana penyelesaian sengketa kredit macet bagi Krama Tamiu di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran ?Peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dan analisis data kualitatif deskriptif. Penyelesaian kredit macet Krama Tamiu yaitu: pemantauan krama panguwub, relaksasi, rescheduling, restrukturisasi, sita jaminan, dan penghapusbukuan/penghapus tagihan selanjutnya dilalui penyelesaian kredit berupa negosiasi dan mediasi.
Keabsahan Hak Mewaris Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Bali Di Kabupaten badung Paramitha, Ni Kadek Kenza Pradnya; Nandari, Ni Putu Sawitri; Antari, Putu Eva Ditayani; Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu
CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 02 (2025): CIVICS
Publisher : Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/civics.v10i02.11305

Abstract

Pengangkatan anak dalam masyarakat adat Bali merupakan praktik sosial yang memiliki implikasi hukum penting, khususnya dalam bidang pewarisan. Persoalan muncul ketika hak mewaris anak angkat dihadapkan pada sistem pewarisan hukum adat Bali yang berlandaskan prinsip purusa dan nilai-nilai religius Hindu. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan hak mewaris anak angkat menurut hukum adat Bali dan agama Hindu serta mengkaji dinamika praktik pewarisan anak angkat dan implikasinya di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui analisis norma adat, doktrin hukum, hasil penelitian terdahulu, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak mewaris anak angkat tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada keabsahan proses pengangkatan anak secara adat dan keagamaan serta pelaksanaan kewajiban adat. Praktik pewarisan di Kabupaten Badung menunjukkan adanya fleksibilitas hukum adat yang dipengaruhi perkembangan sosial, ekonomi, dan hukum nasional, namun tetap menyisakan potensi konflik dan ketidakpastian hukum.
Pertanggungjawaban Bank Terhadap Kerugian Nasabah Akibat Pencurian Dana Melalui Phising Ni Putu Julietta Maheswari Putri Widjana; Putu Eva Ditayani Antari; I Gede Agus Kurniawan; Bagus Gede Ari Rama
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.649

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah akibat pencurian dana melalui phishing sebagai bentuk kejahatan siber di sektor perbankan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi nasabah dan tanggung jawab bank dalam kasus pencurian dana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan POJK No.12/POJK.03/2018.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan data pribadi masih bersifat umum dan belum mengatur secara tegas batas tanggung jawab antara bank dan nasabah. Tanggung jawab bank bersifat relatif, bergantung pada letak kelalaian yang menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan peningkatan literasi digital guna menciptakan perlindungan hukum yang seimbang di era perbankan digital.
Penegakan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi Berkedok Usaha Jasa Pijat: (Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Bali) Ni Kadek Nindi Lestari; Putu Eva Ditayani Antari; Putu Edi Rusmana; Dewa Ayu Putri Sukadana
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.658

Abstract

Praktik prostitusi berkedok usaha jasa pijat semakin marak dan menantang penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap praktik tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah KUHP, Undang-Undang TPPO, dan regulasi perizinan usaha spa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 296 dan 506 KUHP secara normatif dapat menjerat pihak yang memfasilitasi prostitusi, namun efektivitasnya terhambat oleh kekosongan norma terhadap pengguna jasa, kendala pembuktian, tumpang tindih kewenangan pengawasan, serta lemahnya efek jera sanksi pidana. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan pidana dan penguatan pengawasan perizinan secara terintegrasi guna menanggulangi praktik prostitusi terselubung secara lebih efektif.
Kepastian Hukum Atas Syarat Sah Terkait Batas Usia Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang – Undang Perkawinan Ni Putu Intan Puspitasari; Putu Eva Ditayani Antari; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.665

Abstract

Perkawinan sebagai lembaga hukum memiliki implikasi penting terhadap hak dan kewajiban suami istri, status anak, serta hubungan hukum dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, syarat sah perkawinan harus dipenuhi agar terciptanya kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sayart sah perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta relevansinya dalam menjamin kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa syarat sah perkawinan meliputi syarat material dan syarat formal yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Pemenuhan syarat tersebut tidak hanya menjamin keabsahan perkawinan dari sisi hukum, tetapi juga memberukan perlindungan terhadap hak anak, istri, dan kepentingan Masyarakat. Kata kunci: Perkawinan, Keabsahan, Batas Usia, Kepastian Hukum
EDUKASI DINI PENGGUNAAN TUMBLER SEBAGAI ALTERNATIF BOTOL SEKALI PAKAI PADA SISWA SEKOLAH DASAR Andini, Ni Made Gita Wirya; Antari, Putu Eva Ditayani
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v7i2.17719

Abstract

Penggunaan botol plastik sekali pakai di lingkungan sekolah dasar masih cukup tinggi dan berpotensi meningkatkan jumlah sampah plastik yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya edukasi sejak dini mengenai penggunaan barang ramah lingkungan sebagai upaya membentuk perilaku peduli lingkungan. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa sekolah dasar mengenai dampak penggunaan botol plastik sekali pakai serta mendorong penggunaan tumbler sebagai alternatif yang ramah lingkungan. Metode kegiatan dilakukan melalui tahap koordinasi dengan pihak sekolah, penyusunan materi edukasi, persiapan sarana berupa tumbler, serta pelaksanaan sosialisasi yang meliputi penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan pembagian tumbler kepada siswa. Kegiatan dilaksanakan secara langsung dengan pendekatan edukatif dan partisipatif agar siswa dapat memahami materi dengan baik. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai dampak negatif sampah plastik serta manfaat penggunaan tumbler dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Pembagian tumbler turut mendukung pembiasaan penggunaan botol minum yang dapat digunakan berulang kali. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran lingkungan serta membentuk kebiasaan ramah lingkungan sejak usia dini di lingkungan sekolah dasar.
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta atas Pemutaran Musik secara Komersial : Studi Sengketa antara Lembaga Manajemen Kolektif dengan Outlet Mie Gacoan di Denpasar Putra, I Gusti Agung Wahyu Artha Kusuma; Budiana, I Nyoman; Antari, Putu Eva Ditayani; Yuliantari, I Gusti Ayu Eviani
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 2 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i2.2020

Abstract

This study addresses the inconsistency between legal norms and practice in the use of music for commercial purposes without proper licensing and royalty payments. Despite clear regulations under Indonesian Copyright Law, violations remain frequent, as reflected in the dispute between the Collective Management Organization and a Mie Gacoan outlet in Denpasar. This research aims to examine the legal framework governing commercial music use and to analyze the dispute resolution mechanism applied in the case. The study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by secondary legal materials such as legislation, legal doctrines, and relevant literature. The findings indicate that the commercial use of music without authorization constitutes a violation of the economic rights of creators. The dispute was resolved through mediation as a form of alternative dispute resolution, resulting in an agreement on royalty payment as compensation. This outcome highlights the effectiveness of non-litigation mechanisms while also revealing a gap between regulatory provisions and their implementation in practice. Strengthening legal awareness and enforcement is therefore essential to ensure optimal copyright protection.
Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Hak Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja akibat Kepailitan I Nengah Sucipta Angga Putra; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari; Putu Eva Ditayani Antari; Kadek Januarsa Adi Sudharma
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i4.8975

Abstract

This research aims to analyze the legal protection of workers' rights during Termination of Employment (PHK) due to company bankruptcy, as well as assessing the conformity between applicable legal provisions and practice in the field. The method used is normative legal research with a statutory and factual approach. The research examines various legal regulations related to employment and bankruptcy, as well as the implementation of these regulations in resolving employment disputes. The research results show that the regulation of layoffs according to Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation emphasizes that layoffs are the termination of the employment relationship due to certain things which result in the end of the rights and obligations between workers and employers which is a last resort. In practice, however, workers often experience difficulties in obtaining their normative rights, especially when companies face financial instability or insolvency. Then the responsibilities that can be carried out by companies to realize fair legal protection for workers are divided into 2 (two) efforts, namely preventive and repressive. Preventive efforts include compliance with labor regulations and transparent communication, while repressive efforts are carried out through dispute settlement and fulfillment of workers’ compensation rights. This research confirms the existence of a gap between legal norms and practice in the field. Therefore, it is necessary to increase legal awareness and strengthen regulatory enforcement to ensure the fulfillment of the rights of workers affected by layoffs.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA KORBAN PERDAGANGAN ORGAN MANUSIA JARINGAN INTERNASIONAL Adinda Trisya Anindia Putri; Putu Eva Ditayani Antari; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; Kadek Januarsa Adi Sudharma
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.809

Abstract

ABSTRAK Perdagangan organ merupakan salah satu kejahatan transnasional yang terorganisir yang serius dan tentunya melanggar hak asasi manusia, sehingga penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk memberantas sindikat perdagangan organ. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban perdagangan organ internasional. Fokus penelitian ini ada pada implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) serta Protokol Palermo yang menjadi instrument hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif kemudian menggunakan pendekatan penelitian melalui pendekatan kasus, perundang - undangan, konseptual serta perbandingan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder terkait dengan regulasi nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo, implementasinya masih terhambat oleh fragmentasi penegakan hukum, koordinasi antar lembaga yang lemah, serta minimnya sistem deteksi dini. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan kerjasama lintas sektor dan internasional untuk meningkatkan efektivitas perlindungan korban. Implikasi penelitian ini penting untuk pengembangan kebijakan dan peningkatan sistem perlindungan korban dalam konteks hukum internasional.Kata kunci: Perlindungan hokum, perdagangan organ, Protokol Palermo, koordinasi antar Lembaga, hukum internasional.
Co-Authors Abdee Prasatya, Galang Adinda Trisya Anindia Putri Adnyana, I Kadek Budiadinata Satriatama Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Andini, Ni Made Gita Wirya Anditya, Ariesta Wibisono Anggarini, Ni Kadek Listya Arsawati, Ni Nyoman Juwita Artami, Ida Ayu Ketut Bagus Gede Ari Rama Budiana, I Nyoman Cahyani, Putu Rita Cakranegara, Pandu Adi Dananjaya, Made Adi Widhirestu Daparhita, Ida Bagus Agung Deta, Helena Cruisita Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Yeni Asmari Dewi Bunga Dewi Lestari, Ni Ketut Sucia Dewi, Ni Kadek Deby Prasetya Dewi, Ni Made Ari Sita Dinata, Kadek Indra Prayoga Ekaresty Haes, Putri Evirio Rahman, Royan Fadli, Moh. Farhansyach, Muhammad Daffa Figo Gadis, Gadis Penta Listaryadi Gawati, Veren Kris Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu Gorda, AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda, AAA. Ngurah Tini Rusmini Himalaya, I Gede Oka I Gede Agus Kurniawan i gede suastika I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana I Made Arya Utama I Made Wirya Darma I Nengah Sucipta Angga Putra I Putu Edi Rusmana Ida Bagus Agung Daparhita Ida Bagus Bujangga Pidada Kastu Suardana Juwita Sari, Putu Ratna Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Komang Ayu Trisna Yanti Lessu, Milida Luh Putu Yeyen Karista Putri Made Oka Cahyadi Made Oka Cahyadi Wiguna Made Wahyu Chandra Satriana Mahendra, I Gede Rizal Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari Ni Kadek Diva Priandita Mahalini Ni Kadek Intan Wiradewi Ni Kadek Nindi Lestari Ni Kadek Rita Cahya Anggreni Ni Luh Made Ayu Nia Pradnya Paramitha Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Putu Intan Puspitasari Ni Putu Julietta Maheswari Putri Widjana Ni Putu Sawitri Nandari Ni Wayan Diah Sukmadewi Nur Khairani Fauzia Nurlita Cahyani, Ni Kadek Dwi Paramitha, Ni Kadek Kenza Pradnya Prasada, Dewa Krisna Putra, I Gusti Agung Wahyu Artha Kusuma Putra, Komang Satria Wibawa Putri Ekaresty Haes Putri Suteja, Ida Ayu Devina Aishwarya Putri, Kesari Pringga Juwita Sedana Putri, Luh Putu Yeyen Karista Putu Edi Rusmana Putu Ratna Juwita Sari Putu Sherly Chandra Sasmitha Rama, Bagus Gede Ari Ratna Juwita Sari, Putu Riana Susmayanti Salvia, Merva Putri Sari, Putu Ratna Juwita Satriatama Adnyana, I Kadek Budiadinata Suherman, Annisa Aullia Sukadana, Dewa Ayu Putri Tunggul Ansari Setia Negara Usrinase, Yulius Utami, Ni Luh Febby Satya Utami, Putu Ananda Nadya Vaisile Moisa, Robert Wayan Ardita, I Wicaksana, I Putu Bayu Andre Yudha Negara, I Putu Wahyu