Claim Missing Document
Check
Articles

Efektivitas Pendampingan Advokat terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Dananjaya, Made Adi Widhirestu; Gorda, AAA. Ngurah Tini Rusmini; Antari, Putu Eva Ditayani; Sukadana, Dewa Ayu Putri
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/consensus.v4i2.1604

Abstract

: The restorative justice paradigm views drug addicts as individuals who need physical, mental, and social recovery. This study analyses the role of advocates in restorative justice-based law enforcement. Using empirical legal methods, this study explores legal aid practices through interviews with advocates, law enforcement officials, addicts, and rehabilitation workers, as well as reviewing the Narcotics Law, Criminal Procedure Code, and Supreme Court Regulation No. 4 of 2014. The results show that advocates play an important role in ensuring that addicts are treated as victims, not criminals. Substantive assistance with medical and psychological evidence supports rehabilitation, while procedural assistance ensures due process of law. Non-litigious assistance such as counselling and family mediation also reinforces restorative principles. However, the effectiveness of legal aid is influenced by factors such as the competence of advocates, the alignment of the vision of officials, the availability of rehabilitation facilities, family support, and legal culture. The unpreparedness of these elements can hinder the implementation of restorative justice. Therefore, improving the quality of legal aid and synergy between institutions is very important to create a more humane criminal justice system for drug addicts.
KEABSAHAN INFORMED CONSENT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KESEHATAN Ni Wayan Diah Sukmadewi; Darma, I Made Wirya; Budiana, I Nyoman; Antari, Putu Eva Ditayani
The Juris Vol. 9 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i2.1816

Abstract

In health crimes, informed consent is often presented as evidence in court. However, the validity of informed consent is often debated, because informed consent is evaluated based on formal aspects, namely the existence of a document signed by the patient or their family. Technically, this is considered sufficient to prove consent to medical treatment. The purpose of this study is to examine and analyze the validity of informed consent as evidence in medical malpractice trials. The research method adopted in this study is normative legal research through a legislative approach, applying Law Number 17 of 2023 concerning Health and the Criminal Procedure Code. This study uses a descriptive analysis technique. The results show that informed consent can be classified as documentary evidence and circumstantial evidence in court. As documentary evidence, informed consent takes the form of a written document containing a signature. On the other hand, as circumstantial evidence, informed consent refers to its relevance to witness testimony and expert testimony related to the criminal act that occurred. Therefore, the validity of informed consent is evaluated not only from a formal aspect but also from a substantive aspect.
Pertanggungjawaban Bank Terhadap Kerugian Nasabah Akibat Pencurian Dana Melalui Phising Widjana, Ni Putu Julietta Maheswari Putri; Antari, Putu Eva Ditayani; Kurniawan, I Gede Agus; Ari Rama, Bagus Gede
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.649

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah akibat pencurian dana melalui phishing sebagai bentuk kejahatan siber di sektor perbankan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi nasabah dan tanggung jawab bank dalam kasus pencurian dana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan POJK No.12/POJK.03/2018.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan data pribadi masih bersifat umum dan belum mengatur secara tegas batas tanggung jawab antara bank dan nasabah. Tanggung jawab bank bersifat relatif, bergantung pada letak kelalaian yang menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan peningkatan literasi digital guna menciptakan perlindungan hukum yang seimbang di era perbankan digital.
Penegakan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi Berkedok Usaha Jasa Pijat: (Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Bali) Nindi Lestari, Ni Kadek; Antari, Putu Eva Ditayani; Rusmana, Putu Edi; Sukadana, Dewa Ayu Putri
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.658

Abstract

Praktik prostitusi berkedok usaha jasa pijat semakin marak dan menantang penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap praktik tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah KUHP, Undang-Undang TPPO, dan regulasi perizinan usaha spa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 296 dan 506 KUHP secara normatif dapat menjerat pihak yang memfasilitasi prostitusi, namun efektivitasnya terhambat oleh kekosongan norma terhadap pengguna jasa, kendala pembuktian, tumpang tindih kewenangan pengawasan, serta lemahnya efek jera sanksi pidana. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan pidana dan penguatan pengawasan perizinan secara terintegrasi guna menanggulangi praktik prostitusi terselubung secara lebih efektif.
Kepastian Hukum Atas Syarat Sah Terkait Batas Usia Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang – Undang Perkawinan Puspitasari, Ni Putu Intan; Antari, Putu Eva Ditayani; Arsawati, Ni Nyoman Juwita; Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.665

Abstract

Perkawinan sebagai lembaga hukum memiliki implikasi penting terhadap hak dan kewajiban suami istri, status anak, serta hubungan hukum dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, syarat sah perkawinan harus dipenuhi agar terciptanya kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sayart sah perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta relevansinya dalam menjamin kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa syarat sah perkawinan meliputi syarat material dan syarat formal yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Pemenuhan syarat tersebut tidak hanya menjamin keabsahan perkawinan dari sisi hukum, tetapi juga memberukan perlindungan terhadap hak anak, istri, dan kepentingan Masyarakat. Kata kunci: Perkawinan, Keabsahan, Batas Usia, Kepastian Hukum
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Tanah Melalui Perjanjian di Bawah Tangan Ni Kadek Intan Wiradewi; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Putu Eva Ditayani Antari; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3162

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu hukum yang muncul dalam transaksi jual beli tanah melalui perjanjian di bawah tangan. Dengan pendekatan empiris, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi dokumen dan analisis isu hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pembeli menghadapi ketidakpastian hukum akibat tidak adanya akta otentik, yang berisiko mengakibatkan sengketa di kemudian hari. Selain itu, penelitian menemukan bahwa sekitar 40% responden mengalami wanprestasi dari penjual, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian. Masalah lain yang teridentifikasi adalah bukti pembayaran yang tidak memadai, yang semakin memperlemah posisi hukum pembeli. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi hukum sering diabaikan, menyebabkan risiko hukum bagi kedua belah pihak. Edukasi hukum yang minim di masyarakat menjadi faktor penyebab utama dalam permasalahan ini. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan akta otentik dalam transaksi jual beli tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pembeli, serta perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum yang terkait.
Co-Authors Abdee Prasatya, Galang Adnyana, I Kadek Budiadinata Satriatama Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Anditya, Ariesta Wibisono Anggarini, Ni Kadek Listya Anindia Putri, Adinda Trisya Ari Rama, Bagus Gede Arsawati, Ni Nyoman Juwita Artami, Ida Ayu Ketut Budiana, I Nyoman Cahyani, Putu Rita Cakranegara, Pandu Adi Dananjaya, Made Adi Widhirestu Daparhita, Ida Bagus Agung Deta, Helena Cruisita Dewa Ayu Yeni Asmari Dewi Bunga Dewi Lestari, Ni Ketut Sucia Dewi, Ni Made Ari Sita Dinata, Kadek Indra Prayoga Ekaresty Haes, Putri Evirio Rahman, Royan Fadli, Moh. Farhansyach, Muhammad Daffa Figo Gadis, Gadis Penta Listaryadi Gawati, Veren Kris Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu Gorda, AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda, AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Himalaya, I Gede Oka I Gede Agus Kurniawan i gede suastika I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana I Made Arya Utama I Made Wirya Darma I Putu Edi Rusmana I Putu Wahyu Yudha Negara Ida Ayu Devina Aishwarya Putri Suteja Ida Bagus Agung Daparhita Ida Bagus Bujangga Pidada Kastu Suardana Juwita Sari, Putu Ratna Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Komang Ayu Trisna Yanti Lessu, Milida Luh Putu Yeyen Karista Putri Made Oka Cahyadi Made Oka Cahyadi Wiguna Made Wahyu Chandra Satriana Mahendra, I Gede Rizal Mas Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Merva Putri Salvia Mohammad Fadli Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari Ni Kadek Intan Wiradewi Ni Luh Made Ayu Nia Pradnya Paramitha Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Putu Sawitri Nandari Ni Wayan Diah Sukmadewi Nindi Lestari, Ni Kadek Nurlita Cahyani, Ni Kadek Dwi Prasada, Dewa Krisna Puspitasari, Ni Putu Intan Putra, Komang Satria Wibawa Putri Ekaresty Haes Putri, Kesari Pringga Juwita Sedana Putri, Luh Putu Yeyen Karista Putu Ratna Juwita Sari Putu Sherly Chandra Sasmitha Rama, Bagus Gede Ari Ratna Juwita Sari, Putu Riana Susmayanti Riana Susmayanti Rusmana, Putu Edi Sari, Putu Ratna Juwita Satriatama Adnyana, I Kadek Budiadinata Suherman, Annisa Aullia Sukadana, Dewa Ayu Putri Tunggul Ansari Setia Negara Usrinase, Yulius Utami, Ni Luh Febby Satya Utami, Putu Ananda Nadya Vaisile Moisa, Robert Wayan Ardita, I Wicaksana, I Putu Bayu Andre Widjana, Ni Putu Julietta Maheswari Putri