Articles
Action on Administrative Violations of General Elections by the General Elections Supervisory Body
Putu Eva Ditayani Antari;
I Gede Druvananda Abhiseka;
Michael Kennedy Robenson;
I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 16 No. 2 (2025): August 2025
Publisher : Faculty of Law, University of Merdeka Malang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26905/idjch.v16i2.15369
Administrative and criminal violations frequently occur during general elections, despite the presence of institutions mandated to prevent and address such misconduct. These violations are not limited to election day but often arise earlier, particularly during the campaign period. The range of electoral offenses is broad, encompassing both criminal and administrative infractions. This study aims to analyze how the Election Supervisory Body responds to administrative violations in the electoral process. Using normative legal research, the study explores the regulatory framework governing these violations as outlined in Law Number 7 of 2017 on Elections. It also examines the procedures employed by the Election Supervisory Body in handling administrative violations, including those categorized as structured, systematic, and massive (TSM), in accordance with existing legal provisions. These mechanisms are designed to ensure that all administrative violations are addressed fairly and in line with applicable laws. Effective enforcement of these procedures supports the realization of transparent, impartial, and democratic elections.
EDUKASI DINI PENGGUNAAN TUMBLER SEBAGAI ALTERNATIF BOTOL SEKALI PAKAI PADA SISWA SEKOLAH DASAR
Andini, Ni Made Gita Wirya;
Antari, Putu Eva Ditayani
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Majalengka
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31949/jb.v7i2.17719
Penggunaan botol plastik sekali pakai di lingkungan sekolah dasar masih cukup tinggi dan berpotensi meningkatkan jumlah sampah plastik yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya edukasi sejak dini mengenai penggunaan barang ramah lingkungan sebagai upaya membentuk perilaku peduli lingkungan. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa sekolah dasar mengenai dampak penggunaan botol plastik sekali pakai serta mendorong penggunaan tumbler sebagai alternatif yang ramah lingkungan. Metode kegiatan dilakukan melalui tahap koordinasi dengan pihak sekolah, penyusunan materi edukasi, persiapan sarana berupa tumbler, serta pelaksanaan sosialisasi yang meliputi penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan pembagian tumbler kepada siswa. Kegiatan dilaksanakan secara langsung dengan pendekatan edukatif dan partisipatif agar siswa dapat memahami materi dengan baik. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai dampak negatif sampah plastik serta manfaat penggunaan tumbler dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Pembagian tumbler turut mendukung pembiasaan penggunaan botol minum yang dapat digunakan berulang kali. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran lingkungan serta membentuk kebiasaan ramah lingkungan sejak usia dini di lingkungan sekolah dasar.
Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Hak Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja akibat Kepailitan
I Nengah Sucipta Angga Putra;
I Gusti Ayu Eviani Yuliantari;
Putu Eva Ditayani Antari;
Kadek Januarsa Adi Sudharma
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jurrish.v4i4.8975
This research aims to analyze the legal protection of workers' rights during Termination of Employment (PHK) due to company bankruptcy, as well as assessing the conformity between applicable legal provisions and practice in the field. The method used is normative legal research with a statutory and factual approach. The research examines various legal regulations related to employment and bankruptcy, as well as the implementation of these regulations in resolving employment disputes. The research results show that the regulation of layoffs according to Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation emphasizes that layoffs are the termination of the employment relationship due to certain things which result in the end of the rights and obligations between workers and employers which is a last resort. In practice, however, workers often experience difficulties in obtaining their normative rights, especially when companies face financial instability or insolvency. Then the responsibilities that can be carried out by companies to realize fair legal protection for workers are divided into 2 (two) efforts, namely preventive and repressive. Preventive efforts include compliance with labor regulations and transparent communication, while repressive efforts are carried out through dispute settlement and fulfillment of workers’ compensation rights. This research confirms the existence of a gap between legal norms and practice in the field. Therefore, it is necessary to increase legal awareness and strengthen regulatory enforcement to ensure the fulfillment of the rights of workers affected by layoffs.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA KORBAN PERDAGANGAN ORGAN MANUSIA JARINGAN INTERNASIONAL
Adinda Trisya Anindia Putri;
Putu Eva Ditayani Antari;
Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari;
Kadek Januarsa Adi Sudharma
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.809
ABSTRAK Perdagangan organ merupakan salah satu kejahatan transnasional yang terorganisir yang serius dan tentunya melanggar hak asasi manusia, sehingga penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk memberantas sindikat perdagangan organ. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban perdagangan organ internasional. Fokus penelitian ini ada pada implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) serta Protokol Palermo yang menjadi instrument hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif kemudian menggunakan pendekatan penelitian melalui pendekatan kasus, perundang - undangan, konseptual serta perbandingan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder terkait dengan regulasi nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo, implementasinya masih terhambat oleh fragmentasi penegakan hukum, koordinasi antar lembaga yang lemah, serta minimnya sistem deteksi dini. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan kerjasama lintas sektor dan internasional untuk meningkatkan efektivitas perlindungan korban. Implikasi penelitian ini penting untuk pengembangan kebijakan dan peningkatan sistem perlindungan korban dalam konteks hukum internasional.Kata kunci: Perlindungan hokum, perdagangan organ, Protokol Palermo, koordinasi antar Lembaga, hukum internasional.
Legal Litigation Assistance and Its Role in Strengthening Public Services in the Provincian Government of Bali
I Komang Adi Saputra;
Putu Eva Ditayani Antari
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 6 No. 1 2026
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33756/jds.v6i1.34105
This study aims to analyze the role of the Legal Bureau of the Regional Secretariat of Bali Province in providing legal assistance through litigation as a form of public service. The legal assistance provided includes providing legal advice, preparing legal documents, representation in court, and harmonizing policies between agencies. The research method uses a descriptive qualitative approach through literature study, observation, and interviews with related parties. The results showed that the legal assistance provided was responsive to ongoing disputes and proactive in preventing potential legal problems through risk analysis and policy recommendations. The effectiveness of legal assistance is supported by appropriate litigation strategies, regular monitoring, and cross-agency coordination. However, there are challenges in terms of improving the competence of human resources and utilizing information technology for case management. This study recommends strengthening human resource capacity through continuous training, optimizing digital-based litigation systems, and expanding studies on non-litigation aspects in future research to provide a more comprehensive perspective.
Keabsahan Pendaftaran Merek Oleh Anak Angkat Selaku Kuasa: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Merek "Kutus-Kutus"
Nur Khairani Fauzia;
Putu Eva Ditayani Antari
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : FASYA Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21093/qj.v10i1.12825
Pemindahan Merek merupakan aset tidak berwujud bernilai ekonomi tinggi yang dilindungi melalui sistem first to file dengan mensyaratkan itikad baik dalam pendaftarannya. Permasalahan hukum muncul ketika anak angkat bertindak sebagai kuasa dalam pendaftaran merek, terutama terkait keabsahan kewenangan dan potensi penguasaan hak ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan tindakan tersebut dalam perspektif hukum merek Indonesia serta menilainya menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum positif, anak angkat dapat bertindak sebagai kuasa sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan didukung surat kuasa yang sah. Namun, pendaftaran tanpa kewenangan atau dengan itikad tidak baik dapat dibatalkan. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut sah apabila memenuhi ketentuan wakÄlah dan prinsip amanah, sedangkan penyalahgunaan kuasa tergolong khiyÄnah yang bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (ḥifẓ al-mÄl).
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sertifikat Hak Atas Tanah Ganda Oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Manggarai Barat
Antari, Putu Eva Ditayani;
Yudha Negara, I Putu Wahyu;
Putri Suteja, Ida Ayu Devina Aishwarya;
Salvia, Merva Putri
Journal of Law, Society, and Islamic Civilization Vol 11, No 1: April 2023
Publisher : Universitas Sebelas Maret
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jolsic.v11i1.66947
Land is one of the organizers of life for human, and its value is increasing with the passage of the time. Land use value increases have both positive and negative consequences. The emergence of land conflicts is one of the negative consequences. Disputes over dual land rights certificates, or disputes over two (2) or more certificates that specify the same parcel of land, either totally or partially overlapping, are common in West Manggarai Regency. The Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) has the authority to resolve defense disputes in Indonesia through non-litigation channels. Therefore, the problems examined in this study are what are the factors that cause disputes in the land sector and how is the mechanism for resolving disputes over dual land rights certificates in West Manggarai by ATR/BPN West Manggarai Regency. This research uses empirical legal research methods, types of primary legal materials and secondary legal materials with qualitative descriptive data analysis techniques. Based on PERMEN Agaria Number 21 of 2020 concerning the handling and settlement of land cases, the resolution of disputes over dual land rights certificates that can be carried out by the ATR/BPN of West Manggarai Regency is to seek the resolution of dual certificate disputes through non-litigation channels with mediation between the disputing parties. The mediation carried out by ATR/BPN West Manggarai is expected to be able to effectively assist the people of West Manggarai in resolving disputes over dual land rights certificates.
Application of Academic Papers in Formulation Legal Products at the Regional
Antari, Putu Eva Ditayani;
Fadli, Moh.;
Negara, Tunggul Anshari Setia;
Susmayanti, Riana
Journal of Law, Society, and Islamic Civilization Vol 11, No 2: Oktober 2023
Publisher : Universitas Sebelas Maret
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jolsic.v11i2.78309
The formation of legal products in the regions cannot be separated from the preparation of academic texts as the basis for their formation. However, the existence of alternative explanations/information as a substitute for academic texts has caused legal products at the regional level not to fully use academic texts. Based on this, it is necessary to elaborate on the urgency of academic papers in the formation of legal products at the regional level. In addition, further explanation regarding the mechanism for implementing academic papers in the formation of legal products at the regional level is the main research objective. The research method used in research is normative legal research or doctrinal legal research which bases arguments on theories, principles, concepts, and laws and regulations. The selection of the normative method is based on the existence of legal issues regarding the blurring of norms regarding the regulation of academic texts in the formation of legal products at the regional level. An explanation of this can only be obtained by conducting a doctrinal study. The results of the research lead to the conclusion that academic papers are needed as guidelines in drafting legal products at the regional level. Implementation of academic drafting should be carried out in the pre-legislative stage by identifying problems in society and elaborating them theoretically so that solutions can be formulated as outlined in the draft legal products at the regional level. The preparation of academic manuscripts also requires collecting data through interviews, observations, and literature studies to find solutions to problems in society. These results then go through a dissemination process in the form of FGDs with community representatives and parties related to the regional regulations that will be formed.
IMPLIKASI PENENTUAN BATAS EKSPLOITASI AIR TANAH TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERDATA
Ni Made Sudia Tantri Devi;
Putu Eva Ditayani Antari;
Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda;
I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.940
ABSTRAKPenelitian ini menganalisis implikasi penentuan batas eksploitasi air tanah terhadap tanggung jawab perdata dalam hukum lingkungan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan batas eksploitasi air tanah berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya air berdasarkan daya dukung lingkungan serta menjadi dasar penilaian terjadinya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pelanggaran terhadap batas tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab perdata berupa ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Selain itu, penerapan prinsip strict liability dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperkuat mekanisme pertanggungjawaban tanpa pembuktian unsur kesalahan. Kendala utama dalam implementasi adalah kesulitan pembuktian kausalitas serta lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat untuk menjamin efektivitas perlindungan air tanah secara berkelanjutan serta mendukung pembangunan berkelanjutan dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan kepentingan masyarakat luas secara adil dan berkelanjutan optimal.Kata Kunci: Air Tanah, Batas Eksploitasi, Tanggung Jawab Perdata, Perbuatan Melawan Hukum, Strict Liability
Krisis Perlindungan Hukum Tenaga Medis (Volunteer Corps) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional: Krisis Perlindungan Hukum Tenaga Medis (Volunteer Corps) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional
Helena Cruisita Deta;
Putu Eva Ditayani Antari;
Ni Nyoman Juwita Arsawati;
Dewa Ayu Putri Sukadana
Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62279/yustitia.v21i2.1644
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bentuk perlindungan yang diberikan kepada tenaga medis (Volunteer Corps) dalam konteks konflik bersenjata antarnegara, sekaligus mengidentifikasi tanggung jawab serta kewajiban negara-negara yang terlibat dalam menjamin keselamatan mereka. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan faktual, dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan tenaga medis dalam konflik diatur oleh berbagai ketentuan hukum humaniter internasional, baik yang bersumber dari perjanjian maupun hukum kebiasaan. Selain itu, sejumlah organisasi internasional juga mengeluarkan deklarasi seperti Joint Statement on the Protection of Health Care dan World Medical Association Declaration on the Protection of Health Care Workers in Situations of Violence yang menegaskan kewajiban memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam keadaan kekerasan dan perang. International Committee of the Red Cross (ICRC) juga memiliki peran sentral sebagai penjaga utama Hukum Humaniter Internasional dan penyedia bantuan kemanusiaan bagi korban konflik. Mandatnya berdasarkan Konvensi Jenewa menempatkan ICRC sebagai aktor netral yang berwenang bertindak sesuai hukum internasional, yang diwujudkan melalui berbagai aktivitas perlindungan, seperti pengecekan kondisi para tahanan hingga pemberian bantuan bagi pengungsi internal.