Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA DE JURE Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Cakrawala Hukum International Journal of Law Reconstruction Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Selat Jurnal Panorama Hukum Widya Yuridika Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Masyarakat Merdeka (JMM) Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (Pamas) Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum JUSTISI Abdi Masyarakat Eksekusi : Journal Of Law Legal Spirit BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Analisis Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara PAMPAS: Journal of Criminal Law Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Yustitia Journal of Law, Society, and Islamic Civilization Jurnal Abdimas Bina Bangsa Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Hukum Legalita DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Media Bina Ilmiah Jurnal Media Administrasi JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vidhisastya: Journal for Legalscholars Jurnal HAM
Antari, Putu Eva Ditayani
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 79 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 79 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Penegakan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi Berkedok Usaha Jasa Pijat: (Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Bali) Ni Kadek Nindi Lestari; Putu Eva Ditayani Antari; Putu Edi Rusmana; Dewa Ayu Putri Sukadana
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.658

Abstract

Praktik prostitusi berkedok usaha jasa pijat semakin marak dan menantang penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap praktik tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah KUHP, Undang-Undang TPPO, dan regulasi perizinan usaha spa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 296 dan 506 KUHP secara normatif dapat menjerat pihak yang memfasilitasi prostitusi, namun efektivitasnya terhambat oleh kekosongan norma terhadap pengguna jasa, kendala pembuktian, tumpang tindih kewenangan pengawasan, serta lemahnya efek jera sanksi pidana. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan pidana dan penguatan pengawasan perizinan secara terintegrasi guna menanggulangi praktik prostitusi terselubung secara lebih efektif.
Kepastian Hukum Atas Syarat Sah Terkait Batas Usia Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang – Undang Perkawinan Ni Putu Intan Puspitasari; Putu Eva Ditayani Antari; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.665

Abstract

Perkawinan sebagai lembaga hukum memiliki implikasi penting terhadap hak dan kewajiban suami istri, status anak, serta hubungan hukum dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, syarat sah perkawinan harus dipenuhi agar terciptanya kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sayart sah perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta relevansinya dalam menjamin kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa syarat sah perkawinan meliputi syarat material dan syarat formal yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Pemenuhan syarat tersebut tidak hanya menjamin keabsahan perkawinan dari sisi hukum, tetapi juga memberukan perlindungan terhadap hak anak, istri, dan kepentingan Masyarakat. Kata kunci: Perkawinan, Keabsahan, Batas Usia, Kepastian Hukum
Action on Administrative Violations of General Elections by the General Elections Supervisory Body Putu Eva Ditayani Antari; I Gede Druvananda Abhiseka; Michael Kennedy Robenson; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 16 No. 2 (2025): August 2025
Publisher : Faculty of Law, University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v16i2.15369

Abstract

Administrative and criminal violations frequently occur during general elections, despite the presence of institutions mandated to prevent and address such misconduct. These violations are not limited to election day but often arise earlier, particularly during the campaign period. The range of electoral offenses is broad, encompassing both criminal and administrative infractions. This study aims to analyze how the Election Supervisory Body responds to administrative violations in the electoral process. Using normative legal research, the study explores the regulatory framework governing these violations as outlined in Law Number 7 of 2017 on Elections. It also examines the procedures employed by the Election Supervisory Body in handling administrative violations, including those categorized as structured, systematic, and massive (TSM), in accordance with existing legal provisions. These mechanisms are designed to ensure that all administrative violations are addressed fairly and in line with applicable laws. Effective enforcement of these procedures supports the realization of transparent, impartial, and democratic elections.
EDUKASI DINI PENGGUNAAN TUMBLER SEBAGAI ALTERNATIF BOTOL SEKALI PAKAI PADA SISWA SEKOLAH DASAR Andini, Ni Made Gita Wirya; Antari, Putu Eva Ditayani
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v7i2.17719

Abstract

Penggunaan botol plastik sekali pakai di lingkungan sekolah dasar masih cukup tinggi dan berpotensi meningkatkan jumlah sampah plastik yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya edukasi sejak dini mengenai penggunaan barang ramah lingkungan sebagai upaya membentuk perilaku peduli lingkungan. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa sekolah dasar mengenai dampak penggunaan botol plastik sekali pakai serta mendorong penggunaan tumbler sebagai alternatif yang ramah lingkungan. Metode kegiatan dilakukan melalui tahap koordinasi dengan pihak sekolah, penyusunan materi edukasi, persiapan sarana berupa tumbler, serta pelaksanaan sosialisasi yang meliputi penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan pembagian tumbler kepada siswa. Kegiatan dilaksanakan secara langsung dengan pendekatan edukatif dan partisipatif agar siswa dapat memahami materi dengan baik. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai dampak negatif sampah plastik serta manfaat penggunaan tumbler dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Pembagian tumbler turut mendukung pembiasaan penggunaan botol minum yang dapat digunakan berulang kali. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran lingkungan serta membentuk kebiasaan ramah lingkungan sejak usia dini di lingkungan sekolah dasar.
Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Hak Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja akibat Kepailitan I Nengah Sucipta Angga Putra; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari; Putu Eva Ditayani Antari; Kadek Januarsa Adi Sudharma
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i4.8975

Abstract

This research aims to analyze the legal protection of workers' rights during Termination of Employment (PHK) due to company bankruptcy, as well as assessing the conformity between applicable legal provisions and practice in the field. The method used is normative legal research with a statutory and factual approach. The research examines various legal regulations related to employment and bankruptcy, as well as the implementation of these regulations in resolving employment disputes. The research results show that the regulation of layoffs according to Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation emphasizes that layoffs are the termination of the employment relationship due to certain things which result in the end of the rights and obligations between workers and employers which is a last resort. In practice, however, workers often experience difficulties in obtaining their normative rights, especially when companies face financial instability or insolvency. Then the responsibilities that can be carried out by companies to realize fair legal protection for workers are divided into 2 (two) efforts, namely preventive and repressive. Preventive efforts include compliance with labor regulations and transparent communication, while repressive efforts are carried out through dispute settlement and fulfillment of workers’ compensation rights. This research confirms the existence of a gap between legal norms and practice in the field. Therefore, it is necessary to increase legal awareness and strengthen regulatory enforcement to ensure the fulfillment of the rights of workers affected by layoffs.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA KORBAN PERDAGANGAN ORGAN MANUSIA JARINGAN INTERNASIONAL Adinda Trisya Anindia Putri; Putu Eva Ditayani Antari; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; Kadek Januarsa Adi Sudharma
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.809

Abstract

ABSTRAK Perdagangan organ merupakan salah satu kejahatan transnasional yang terorganisir yang serius dan tentunya melanggar hak asasi manusia, sehingga penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk memberantas sindikat perdagangan organ. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban perdagangan organ internasional. Fokus penelitian ini ada pada implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) serta Protokol Palermo yang menjadi instrument hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif kemudian menggunakan pendekatan penelitian melalui pendekatan kasus, perundang - undangan, konseptual serta perbandingan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder terkait dengan regulasi nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo, implementasinya masih terhambat oleh fragmentasi penegakan hukum, koordinasi antar lembaga yang lemah, serta minimnya sistem deteksi dini. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan kerjasama lintas sektor dan internasional untuk meningkatkan efektivitas perlindungan korban. Implikasi penelitian ini penting untuk pengembangan kebijakan dan peningkatan sistem perlindungan korban dalam konteks hukum internasional.Kata kunci: Perlindungan hokum, perdagangan organ, Protokol Palermo, koordinasi antar Lembaga, hukum internasional.
Legal Litigation Assistance and Its Role in Strengthening Public Services in the Provincian Government of Bali I Komang Adi Saputra; Putu Eva Ditayani Antari
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 6 No. 1 2026
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v6i1.34105

Abstract

This study aims to analyze the role of the Legal Bureau of the Regional Secretariat of Bali Province in providing legal assistance through litigation as a form of public service. The legal assistance provided includes providing legal advice, preparing legal documents, representation in court, and harmonizing policies between agencies. The research method uses a descriptive qualitative approach through literature study, observation, and interviews with related parties. The results showed that the legal assistance provided was responsive to ongoing disputes and proactive in preventing potential legal problems through risk analysis and policy recommendations. The effectiveness of legal assistance is supported by appropriate litigation strategies, regular monitoring, and cross-agency coordination. However, there are challenges in terms of improving the competence of human resources and utilizing information technology for case management. This study recommends strengthening human resource capacity through continuous training, optimizing digital-based litigation systems, and expanding studies on non-litigation aspects in future research to provide a more comprehensive perspective.
Keabsahan Pendaftaran Merek Oleh Anak Angkat Selaku Kuasa: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Merek "Kutus-Kutus" Nur Khairani Fauzia; Putu Eva Ditayani Antari
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v10i1.12825

Abstract

Pemindahan Merek merupakan aset tidak berwujud bernilai ekonomi tinggi yang dilindungi melalui sistem first to file dengan mensyaratkan itikad baik dalam pendaftarannya. Permasalahan hukum muncul ketika anak angkat bertindak sebagai kuasa dalam pendaftaran merek, terutama terkait keabsahan kewenangan dan potensi penguasaan hak ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan tindakan tersebut dalam perspektif hukum merek Indonesia serta menilainya menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum positif, anak angkat dapat bertindak sebagai kuasa sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan didukung surat kuasa yang sah. Namun, pendaftaran tanpa kewenangan atau dengan itikad tidak baik dapat dibatalkan. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut sah apabila memenuhi ketentuan wakālah dan prinsip amanah, sedangkan penyalahgunaan kuasa tergolong khiyānah yang bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (ḥifẓ al-māl).
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sertifikat Hak Atas Tanah Ganda Oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Manggarai Barat Antari, Putu Eva Ditayani; Yudha Negara, I Putu Wahyu; Putri Suteja, Ida Ayu Devina Aishwarya; Salvia, Merva Putri
Journal of Law, Society, and Islamic Civilization Vol 11, No 1: April 2023
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jolsic.v11i1.66947

Abstract

Land is one of the organizers of life for human, and its value is increasing with the passage of the time. Land use value increases have both positive and negative consequences. The emergence of land conflicts is one of the negative consequences. Disputes over dual land rights certificates, or disputes over two (2) or more certificates that specify the same parcel of land, either totally or partially overlapping, are common in West Manggarai Regency. The Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) has the authority to resolve defense disputes in Indonesia through non-litigation channels. Therefore, the problems examined in this study are what are the factors that cause disputes in the land sector and how is the mechanism for resolving disputes over dual land rights certificates in West Manggarai by ATR/BPN West Manggarai Regency. This research uses empirical legal research methods, types of primary legal materials and secondary legal materials with qualitative descriptive data analysis techniques. Based on PERMEN Agaria Number 21 of 2020 concerning the handling and settlement of land cases, the resolution of disputes over dual land rights certificates that can be carried out by the ATR/BPN of West Manggarai Regency is to seek the resolution of dual certificate disputes through non-litigation channels with mediation between the disputing parties. The mediation carried out by ATR/BPN West Manggarai is expected to be able to effectively assist the people of West Manggarai in resolving disputes over dual land rights certificates.
Application of Academic Papers in Formulation Legal Products at the Regional Antari, Putu Eva Ditayani; Fadli, Moh.; Negara, Tunggul Anshari Setia; Susmayanti, Riana
Journal of Law, Society, and Islamic Civilization Vol 11, No 2: Oktober 2023
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jolsic.v11i2.78309

Abstract

The formation of legal products in the regions cannot be separated from the preparation of academic texts as the basis for their formation. However, the existence of alternative explanations/information as a substitute for academic texts has caused legal products at the regional level not to fully use academic texts. Based on this, it is necessary to elaborate on the urgency of academic papers in the formation of legal products at the regional level. In addition, further explanation regarding the mechanism for implementing academic papers in the formation of legal products at the regional level is the main research objective. The research method used in research is normative legal research or doctrinal legal research which bases arguments on theories, principles, concepts, and laws and regulations. The selection of the normative method is based on the existence of legal issues regarding the blurring of norms regarding the regulation of academic texts in the formation of legal products at the regional level. An explanation of this can only be obtained by conducting a doctrinal study. The results of the research lead to the conclusion that academic papers are needed as guidelines in drafting legal products at the regional level. Implementation of academic drafting should be carried out in the pre-legislative stage by identifying problems in society and elaborating them theoretically so that solutions can be formulated as outlined in the draft legal products at the regional level. The preparation of academic manuscripts also requires collecting data through interviews, observations, and literature studies to find solutions to problems in society. These results then go through a dissemination process in the form of FGDs with community representatives and parties related to the regional regulations that will be formed.
Co-Authors Abdee Prasatya, Galang Adinda Trisya Anindia Putri Adnyana, I Kadek Budiadinata Satriatama Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Andini, Ni Made Gita Wirya Anditya, Ariesta Wibisono Anggarini, Ni Kadek Listya Arsawati, Ni Nyoman Juwita Artami, Ida Ayu Ketut Bagus Gede Ari Rama Budiana, I Nyoman Cahyani, Putu Rita Cakranegara, Pandu Adi Dananjaya, Made Adi Widhirestu Daparhita, Ida Bagus Agung Deta, Helena Cruisita Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Yeni Asmari Dewi Bunga Dewi Lestari, Ni Ketut Sucia Dewi, Ni Kadek Deby Prasetya Dewi, Ni Made Ari Sita Dinata, Kadek Indra Prayoga Ekaresty Haes, Putri Evirio Rahman, Royan Fadli, Moh. Farhansyach, Muhammad Daffa Figo Gadis, Gadis Penta Listaryadi Gawati, Veren Kris Gede Teguh Rendra Pramudawardana Gorda, AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda, AAA. Ngurah Tini Rusmini Helena Cruisita Deta I Gede Agus Kurniawan I Gede Druvananda Abhiseka I Gede Druvananda Abhiseka i gede suastika I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Agung Wahyu Artha Kusuma Putra I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana I Komang Adi Saputra I Made Arya Utama I Made Wirya Darma I Nengah Sucipta Angga Putra I Putu Edi Rusmana Ida Bagus Agung Daparhita Ida Bagus Bujangga Pidada Kastu Suardana Juwita Sari, Putu Ratna Kadek Indra Prayoga Dinata Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Komang Ayu Trisna Yanti Lessu, Milida Luh Putu Yeyen Karista Putri Made Oka Cahyadi Made Oka Cahyadi Wiguna Made Wahyu Chandra Satriana Mahendra, I Gede Rizal Michael Kennedy Robenson Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari Ni Kadek Diva Priandita Mahalini Ni Kadek Intan Wiradewi Ni Kadek Nindi Lestari Ni Kadek Rita Cahya Anggreni Ni Kadek Rita Cahya Anggreni Ni Luh Made Ayu Nia Pradnya Paramitha Ni Made Ari Sita Dewi Ni Made Sudia Tantri Devi Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Putu Intan Puspitasari Ni Putu Julietta Maheswari Putri Widjana Ni Putu Sawitri Nandari Nur Khairani Fauzia Nurlita Cahyani, Ni Kadek Dwi Paramitha, Ni Kadek Kenza Pradnya Prasada, Dewa Krisna Putra, Komang Satria Wibawa Putri Ekaresty Haes Putri Suteja, Ida Ayu Devina Aishwarya Putri, Kesari Pringga Juwita Sedana Putri, Luh Putu Yeyen Karista Putu Ardi Kumara Putu Edi Rusmana Putu Sherly Chandra Sasmitha Rama, Bagus Gede Ari Ratna Juwita Sari, Putu Riana Susmayanti Salvia, Merva Putri Sari, Putu Ratna Juwita Satriatama Adnyana, I Kadek Budiadinata Suherman, Annisa Aullia Sukadana, Dewa Ayu Putri Tunggul Ansari Setia Negara Usrinase, Yulius Utami, Ni Luh Febby Satya Utami, Putu Ananda Nadya Vaisile Moisa, Robert Wayan Ardita, I Wicaksana, I Putu Bayu Andre Yudha Negara, I Putu Wahyu