Articles
<![CDATA[Implementasi Prinsip Unconditional dalam Surety Bond: Analisis terhadap Kewajiban Penjamin dan Penyelesaian Klaim di Sektor Konstruksi Indonesia ]]>
<![CDATA[Daris Akmal Syafiq Al Ghiffary]]>;
<![CDATA[Tokris Lumbantobing]]>;
<![CDATA[Selvia Oktaviana]]>;
<![CDATA[Depri Liber Sonata]]>;
<![CDATA[Harsa Wahyu Ramadhan]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i3.5835
<![CDATA[Pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan instrumen penjaminan yang memberikan kepastian hukum terhadap risiko wanprestasi kontraktor. Surety bond unconditional secara normatif memungkinkan pencairan klaim tanpa pembuktian terlebih dahulu, namun dalam praktik masih sering terjadi penundaan atau penolakan pembayaran klaim oleh penjamin yang memicu sengketa hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif untuk menilai penerapan norma hukum dan pertimbangan yuridis dalam praktik pembayaran klaim surety bond. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjamin dalam surety bond unconditional memiliki kewajiban hukum untuk membayar klaim kepada obligee setelah terpenuhinya persyaratan formal klaim, tanpa bergantung pada pembuktian wanprestasi principal melalui proses peradilan. Sengketa pembayaran klaim dapat diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi maupun litigasi, dengan konsekuensi hukum berupa wanprestasi penjamin apabila terjadi penolakan pembayaran tanpa dasar hukum yang sah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perusahaan penjamin dalam menyusun klausul surety bond yang jelas dan melindungi hak obligee, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia.]]>
<![CDATA[Penerapan Prinsip Strict liability dalam Pertanggungjawaban Perdata atas Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut dalam Putusan Nomor 297 PK/Pdt/2024 ]]>
<![CDATA[Arkan Bayun Prasetyo]]>;
<![CDATA[Selvia Oktaviana]]>;
<![CDATA[Harsa Wahyu Ramadhan]]>;
<![CDATA[Dianne Eka Rusmawati]]>;
<![CDATA[Nenny Dwi Ariani]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i3.6266
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip strict liability dalam pertanggungjawaban perdata atas kebakaran hutan dan lahan gambut pada Putusan Nomor 297 PK/Pdt/2024 dalam sengketa antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melawan PT Kumai Sentosa. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui kajian putusan pengadilan serta regulasi lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi penerapan strict liability antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Pengadilan Negeri menerapkan strict liability secara konsisten dengan menitikberatkan perlindungan lingkungan hidup, sedangkan Pengadilan Tinggi menafsirkan Pasal 88 UU PPLH pasca UU Cipta Kerja secara lebih restriktif dengan mensyaratkan adanya hubungan kausalitas langsung dan tindakan aktif pelaku usaha. Namun, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perubahan Pasal 88 tidak menghapus esensi strict liability karena tanggung jawab tetap melekat pada pemegang konsesi atas kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah usahanya. Penelitian ini juga menemukan bahwa dari total tuntutan ganti kerugian lingkungan hidup sebesar Rp1,18 triliun, hanya Rp175,1 miliar atau sekitar 14,7% yang dikabulkan. Penolakan sebagian besar komponen ganti rugi didasarkan pada pertimbangan perhitungan ganda, kewajiban negara, dan tidak adanya kerugian ekonomi permanen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung memperkuat penegakan hukum lingkungan dan menegaskan eksistensi prinsip strict liability dalam hukum lingkungan Indonesia.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis SEMA 3 Tahun 2018 Terhadap Dalil Perbuatan Melawan Hukum Dalam Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja ]]>
<![CDATA[Novalita br Siboro]]>;
<![CDATA[Dita Febrianto]]>;
<![CDATA[Selvia Oktaviana]]>;
<![CDATA[Sepriyadi Adhan S]]>;
<![CDATA[Harsa Wahyu Ramadhan]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i3.6388
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 terhadap kedudukan dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Sebelum terbitnya SEMA tersebut, terdapat dualisme yurisprudensi yang menyebabkan ketidakpastian hukum, di mana PHI seringkali menyatakan diri tidak berwenang mengadili tuntutan PMH karena dianggap merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA No. 3 Tahun 2018 membawa transformasi signifikan dengan menegaskan kewenangan PHI untuk memeriksa dan memutus gugatan PMH sepanjang perbuatan tersebut timbul dari hubungan kerja. SEMA ini memberikan dampak positif berupa efisiensi peradilan melalui penyelesaian sengketa dalam satu forum, pencegahan putusan yang saling bertentangan, serta peningkatan perlindungan hak konstitusional pekerja atas ganti rugi yang komprehensif. Meskipun demikian, penerapannya di berbagai PHI masih belum seragam dan menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan PHI serta kedudukan SEMA dalam hierarki norma hukum nasional.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Rakyat Indonesia bagi Pemilik Warung Kelontong di Kecamatan Kota Agung Tanggamus Lampung ]]>
<![CDATA[Stephen Danuarta Simarmata]]>;
<![CDATA[Sepriyadi Adhan S]]>;
<![CDATA[Dewi Septiana]]>;
<![CDATA[Kasmawati]]>;
<![CDATA[Harsa Wahyu Ramadhan]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i3.6551
<![CDATA[Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan instrumen pembiayaan pemerintah melalui subsidi bunga dan penjaminan kredit bagi usaha produktif yang belum bankable. Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai penyalur KUR terbesar berperan penting dalam pembiayaan pelaku usaha warung kelontong di Kecamatan Kota Agung, Tanggamus, Lampung, meskipun masih ditemukan permasalahan kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian KUR telah memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Bentuk wanprestasi yang paling dominan adalah keterlambatan pembayaran angsuran, sedangkan penyelesaiannya dilakukan melalui pendekatan non-litigasi berupa komunikasi persuasif, surat peringatan, dan restrukturisasi kredit sebagai penerapan asas itikad baik sesuai Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum pada Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Putusan Nomor 115/PDT.G/2023/PN TJK) ]]>
<![CDATA[Rahmat Akbar Aiedil]]>;
<![CDATA[Depri Liber Sonata]]>;
<![CDATA[Dita Febrianto]]>;
<![CDATA[Selvia Oktaviana]]>;
<![CDATA[Harsa Wahyu Ramadhan]]>
<![CDATA[ AHKAM Vol 5 No 1 (2026): MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Yasin AlSys ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58578/ahkam.v5i1.9291
<![CDATA[Although land disputes frequently occur, studies that specifically discuss the clash of claims between a good-faith purchaser in an underhand sale and the seller’s heirs who base their claim on a will remain limited. This study aims to analyze the fulfillment of the elements of an Unlawful Act (Perbuatan Melawan Hukum [PMH]), the legal considerations of the panel of judges, and the legal consequences of Decision of the Tanjung Karang District Court Number 115/Pdt.G/2023/PN Tjk. This study employed a normative legal approach with a judicial case study design. Data were collected through library research and document study covering primary, secondary, and tertiary legal materials, and were then analyzed qualitatively. The results showed that the heirs’ act of continuing to physically control the land unilaterally fulfilled all elements of an Unlawful Act as regulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code. The judges’ considerations emphasized the evidentiary strength of the payment receipt and certificate compared with the argument based on a unilateral will, although the claims for compensation and dwangsom were rejected because they were not supported by proof of actual loss. These findings affirm that a sale and purchase that has been fully paid has legally binding force and can nullify conflicting inheritance claims, while also strengthening the application of the nemo plus juris principle in the settlement of ownership disputes. The implications of this study indicate the importance of legal protection for good-faith purchasers as well as the need for the prompt registration of transfer of rights to minimize similar disputes in the future. Keywords: Nemo Plus Juris Principle; Good-Faith Purchaser; Unlawful Possession; Unlawful Act; Land Dispute]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Boedel Pailit dari Perbuatan Hukum Direksi melalui Gugatan Actio Pauliana ]]>
<![CDATA[Bintang Adiwangsa]]>;
<![CDATA[Rilda Murniati]]>;
<![CDATA[Harsa Wahyu Ramadhan]]>
<![CDATA[ AHKAM Vol 5 No 2 (2026): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Yasin AlSys ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58578/ahkam.v5i2.9415
<![CDATA[The bankruptcy estate constitutes the entirety of the debtor’s assets that serves as the source for the repayment of debts to creditors. In bankruptcy practice, the integrity of the bankruptcy estate is often threatened by the debtor’s legal acts that transfer assets to third parties before a declaration of bankruptcy is pronounced in order to avoid general attachment by the curator. This problem becomes increasingly complex when the debtor is in the form of a Limited Liability Company, because the directors, as the company’s organ, have authority over asset management and are therefore in a position that allows asset transfers to be carried out through seemingly lawful legal acts. This study aims to analyze the application of the actio pauliana lawsuit as a legal instrument in protecting the bankruptcy estate from the legal acts of directors and its legal consequences. This study is normative legal research employing a normative-applied approach through a judicial case study. Data were obtained through library research and document study in the form of statutory regulations and court decisions, which were analyzed qualitatively. The results show that the actio pauliana lawsuit is an effective legal instrument for protecting the bankruptcy estate from the debtor’s legal acts that are detrimental to creditors. All assets transferred by the directors to PT Sinar Mas with the approval of Bank ICBC were declared to be returned to the bankruptcy estate and must be handed over to the curator for the repayment of creditors’ claims. These findings affirm the importance of actio pauliana as a legal protection mechanism for the bankruptcy estate and reinforce the role of the curator in ensuring the recovery of the debtor’s assets for the benefit of creditors.]]>
<![CDATA[Kekuatan Pembuktian Surat Girik dalam Sengketa Pertanahan dan Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Beritikad Baik ]]>
<![CDATA[Ketut Purwaningsih]]>;
<![CDATA[Selvia Oktaviana]]>;
<![CDATA[Harsa Wahyu Ramadhan]]>;
<![CDATA[Yulia Kusuma Wardani]]>;
<![CDATA[Dita Febrianto]]>
<![CDATA[ QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/qistina.v5i1.7987
<![CDATA[Tanah girik merupakan dokumen administratif lama yang hanya menunjukkan penguasaan atas tanah dan tidak memiliki kekuatan sebagai bukti kepemilikan yang sah dalam sistem hukum agraria. Kondisi ini sering menimbulkan sengketa, terutama pada tanah yang belum terdaftar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif, melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, serta memanfaatkan data sekunder berupa literatur dan putusan pengadilan, termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 333 K/Ag/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa girik hanya berfungsi sebagai bukti awal penguasaan tanah dan tidak dapat menjadi dasar pembuktian hak milik tanpa dukungan bukti lain. Perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik dilakukan secara preventif melalui pengecekan status tanah dan transaksi di hadapan Notaris atau PPAT, serta secara represif melalui putusan pengadilan yang memberi perlindungan apabila transaksi dilakukan secara sah, terang, tunai, dan menunjukkan itikad baik.]]>
<![CDATA[Alasan Hukum Kurator Mengajukan Gugatan Actio Pauliana Sebagai Instrumen Perlindungan Boedel Pailit Dan Hak Kreditor Dalam Kepailitan ]]>
<![CDATA[Wulan Rhamaya Putri]]>;
<![CDATA[Rilda Murniati]]>;
<![CDATA[Harsa Wahyu Ramadhan]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i4.7642
<![CDATA[Pertumbuhan kegiatan usaha mendorong pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan pendanaan melalui mekanisme pinjaman sehingga melahirkan hubungan hukum antara debitor dan kreditor. Permasalahan hukum timbul ketika debitor tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman dan berdampak pada adanya pengajuan permohonan pailit. Putusan pernyataan pailit melahirkan kewenangan kurator untuk mengurus dan membereskan boedel pailit. Kurator dalam melaksanakan kewenangannya terhadap boedel pailit menemukan adanya pengalihan aset debitor kepada pihak lain yang berpotensi merugikan bagi kreditor lainnya. UUK PKPU memberikan upaya hukum bagi kurator atas tindakan debitor melalui gugatan actio pauliana. Penelitian ini bertujuan menganalisis alasan hukum kurator mengajukan gugatan actio pauliana sebagai instrumen perlindungan boedel pailit dan hak kreditor dalam kepailitan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif melalui pendekatan studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 yang berkekuatan hukum tetap. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurator berwenang mengajukan gugatan actio pauliana berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) UUK PKPU, di mana pengalihan aset berupa ruko kepada PT Utomodeck Metal Works terbukti memenuhi seluruh unsur actio pauliana yang menimbulkan kerugian bagi kreditor lainnya. Akibat hukum dari dikabulkannya gugatan actio pauliana adalah pembatalan Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Utang tertanggal 18 Mei 2018 beserta seluruh rangkaian pengalihan aset yang dilakukan sehingga aset dikembalikan masuk ke dalam boedel pailit untuk dibagikan secara adil dan proporsional kepada seluruh kreditor. Putusan tersebut dikuatkan pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali, yang menegaskan bahwa actio pauliana sebagai instrumen perlindungan boedel pailit sekaligus menjamin keadilan bagi seluruh kreditor dalam proses kepailitan. Dengan demikian, actio pauliana menjadi mekanisme hukum yang penting untuk menjaga keadilan dan melindungi hak kreditor dalam proses kepailitan. Kata Kunci: Actio Pauliana, Kurator, Boedel Pailit, Hukum Kepailitan.]]>
<![CDATA[Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan dalam Sengketa Jual Beli Tanah: Analisis Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PN Tjk ]]>
<![CDATA[Farid Sayid Atay]]>;
<![CDATA[Dita Febrianto]]>;
<![CDATA[Harsa Wahyu Ramadhan]]>;
<![CDATA[Selvia Oktaviana]]>;
<![CDATA[Mohammad Wendy Trijaya]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i4.7648
<![CDATA[Jual beli tanah pada prinsipnya harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun dalam praktik masih banyak dilakukan dengan akta di bawah tangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam sengketa jual beli tanah dan akibat hukum pengesahannya melalui Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 260/Pdt.G/2023/PN.Tjk. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta di bawah tangan tetap memiliki kekuatan pembuktian dalam hubungan hukum keperdataan sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam perkara tersebut, kuitansi pembayaran, pelunasan harga tanah, penguasaan fisik tanah, dan pembayaran PBB menjadi bukti terjadinya jual beli yang dilakukan dengan itikad baik. Namun, akta di bawah tangan tidak dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah pada Badan Pertanahan Nasional. Oleh karena itu, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diperlukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pembeli.]]>
<![CDATA[Kualifikasi Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang yang Berasal dari Arisan : Studi Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Tjk ]]>
<![CDATA[Elisabet Artauli Tambunan1 Rahayu]]>;
<![CDATA[Selvia Oktaviana]]>;
<![CDATA[Harsa Wahyu Ramadhan]]>;
<![CDATA[Yulia Kusuma Wardani]]>;
<![CDATA[Dita Febrianto]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i4.7679
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi wanprestasi dalam perjanjian utang piutang yang berasal dari arisan berdasarkan Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum arisan dapat beralih menjadi perjanjian utang piutang ketika terdapat kewajiban pembayaran sejumlah uang yang disepakati para pihak. Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana Pasal 1243 KUH Perdata dalam bentuk tidak memenuhi prestasi sama sekali. Hal ini dibuktikan dengan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran serta diabaikannya tiga kali somasi yang telah diberikan. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat dikualifikasikan sebagai pelanggaran total (total breach) yang menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian kepada Penggugat.]]>
