Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.932
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Lex Generalis Buletin Konstitusi Law_Jurnal International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Pencerah Bangsa AL-SULTHANIYAH GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law Binamulia Hukum
Edy Ikhsan
Prgogram Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 83 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH

 1 
PERKEMBANGAN KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Munthe, Arfansyah; Sembiring, Rosnidar; Ikhsan, Edy; Sembiring, Idha Aprilyana
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2348

Abstract

Abstract: This research is based on the fact that interfaith marriages are not strictly regulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. This results in a legal vacuum. With the phenomenon of interfaith marriages in Indonesia, the government accommodates interfaith marriages through Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration as a solution to fill this legal vacuum. Article 35 letter a states that marriage registration also applies to marriages determined by the court, namely marriages between people of different religions. This type of normative juridical research is supported by the results of interviews with sources, the research approach uses a statutory approach and a case approach to interfaith marriages which have become court decisions and have permanent legal force. The results of this research show that from an Islamic religious perspective, interfaith marriages are absolutely and absolutely prohibited, from a Christian religious perspective, interfaith marriages are prohibited in its teachings. From the Catholic perspective, interfaith marriages are an obstacle, interfaith marriages are possible with a dispensation, whereas in Buddhism there is no prohibition on interfaith marriages. Keywords: Development, Validity, Interfaith Marriage Abstrak: Penelitian ini di latar belakangi dengan tidak diaturnya perkawinan beda agama secara tegas dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga mengakibatkan adanya kekosongan hukum. Dengan adanya fenomena perkawinan beda agama di Indonesia pemerintah mengakomodir perkawinan beda agama melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai solusi untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Dalam pasal 35 huruf a menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Jenis penelitian yuridis normatif dengan di dukung hasil wawancara dengan narasumber, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pedekatan kasus terhadap perkawinan beda agama yang telah menjadi penetapan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perpektif agama Islam perkawinan beda agama dilarang dan mutlak, perpektif agama Kristen perkawinan beda agama dilarang dalam ajaranya. Perpektif agama Katolik perkawinan beda agama adalah suatu halangan, perkawinan beda agama dimungkinkan dengan adanya dispensasi, sedangkan dalam agama Buddha tidak ada larangan mengenai perkawinan beda agama.   Kata kunci: Perkembangan, Keabsahan, Perkawinan Beda Agama
URGENSI IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT UNTUK OPTIMALISASI PENDAFTARAN TANAH HAK ULAYAT DI KABUPATEN LANGKAT Jamil, Rafiqoh Putriana; Ikhsan, Edy; Sembiring, Idha Aprilyana
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3057

Abstract

requirements for the recognition of Customary Law Communities. Customary land has its own regulations regarding land registration, which are contained in Permen ATR/BPN No.14 of 2024. The identification activities carried out are useful as a benchmark in the stages of recognizing and protecting Customary Law Communities. The problems studied in this study are How is the Recognition and Protection of Customary Law Communities in Langkat Regency after Perda No. 2 of 2019, How is the Process of Identification and Registration of Customary Law Community Land Rights in Langkat Regency, and What are the Obstacles in Optimizing Customary Law Land Registration in Langkat Regency. This study uses the Normative Legal Research method supported by Interviews. The nature used in this study is descriptive analytical. Data Collection Techniques in this study through literature studies accompanied by interviews with several related informants. The data obtained will be analyzed qualitatively and conclusions drawn deductively. The findings of the identification of customary law communities in Langkat Regency are the Langkat Sultanate, Kejuruan Stabat, Kedatukan Secanggang, and Kedatukan Besitang. Although they exist, the customary law communities in Langkat Regency are only part of the ceremony and the registration of customary land rights of customary law communities in Langkat Regency has never occurred because proof of customary land in this Regency is difficult to do, thus hampering the administration and registration of customary land rights. In addition, there has been no follow-up after the issuance of the Regional Regulation until now the Regent's Decree concerning the Customary Law Community has never been issued and no Customary Law Community has ever registered its customary land with the National Land Agency in Langkat. Keywords: Urgency Of Registation, Communal Land, Langkat. Abstrak: Pasal 3 UUPA Jo. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur terkait persyaratan diakuinya Masyarakat Hukum Adat. Tanah ulayat memiliki peraturannya tersendiri menyangkut pendaftaran tanah, hal itu terdapat di Permen ATR/BPN No.14 Tahun 2024. Adanya kegiatan identifikasi yang dilakukan berguna sebagai tolak ukur dalam tahapan untuk mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Langkat setelah Perda No. 2 Tahun 2019, Bagaimana Proses Identifikasi dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Langkat, dan Apa Kendala dalam Optimalisasi Pendaftaran Tanah Hak Ulayat di Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif yang didukung dengan wawancara. Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan disertai dengan wawancara dengan beberapa informan yang terkait. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan di tarik kesimpulan secara deduktif. Temuan hasil Identifikasi Masyarakat Hukum Adat di Kab.Langkat ialah Kesultanan Langkat, Kejuruan Stabat, Kedatukan Secanggang, dan Kedatukan Besitang. Meskipun eksis, Masyarakat Hukum Adat yang berada di Kabupaten Langkat hanyalah sebagai bagian dari ceremonial saja dan Pendafataran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kab.Langkat belum pernah terjadi karena pembuktian tanah ulayat di Kabupaten ini sulit dilakukan sehingga menghambat pengadministrasian dan pendaftaran tanah hak ulayat. Selain itu juga, tidak ada tindak lanjut pasca lahirnya Peraturan Daerah tersebut sampai saat ini belum pernah diterbitkan SK Bupati mengenai Masyarakat Hukum Adat dan belum pernah ada Masyarakat Hukum Adat yang mendaftarkan tanah ulayatnya ke Badan Pertanahan Nasional di Langkat. Kata kunci: Urgensi Pendaftaran, Tanah Ulayat, Langkat
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DENGAN KONDISI BENCANA NON ALAM COVID-19 (STUDI KASUS PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN) Sinulingga, Indra Kurnia; Akbar, Faisal; Nasution, Mirza; Ikhsan, Edy
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.2634

Abstract

Since the 4th amendment to the 1945 Constitution, Governors, Regents and Mayors, who are the respective heads of Provincial, Regency and City regional governments, have been elected democratically. At the beginning of 2020, coinciding with the 2020 regional head elections, the world was faced with a serious problem, namely the Corona virus disease (Covid-19) pandemic. The research method used in this writing is a combination of normative research methods and empirical research methods, with a statutory approach and a comparative legal approach. The research location is Medan City. The research data in this research is primary data and also secondary data with data collection techniques and tools, namely library research, document research and field data collection which are analyzed qualitatively. In the implementation of regional head elections, it is carried out using the Health Protocol and violations of the health protocol are categorized as administrative violations; There was an increase in voter participation in 2020 compared to the 2015 mayoral and deputy mayoral elections under normal circumstances, and the provision and implementation of health protocols were obstacles to holding the 2020 regional head elections in Medan City and this can be resolved well. Keyword: 2020 Regional Election, Medan City Regional Election, Corona virus disease (Covid 19). Abstrak: Sejak amandemen ke-4 Undang-undang Dasar 1945 Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan masing-masing kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dilakukan pemilihan secara demokratis. pada awal tahun 2020 bertepan dengan pelaksanaan pemilihan kepala Daerah pada tahun 2020, Dunia dihadapkan dengan masalah serius, dimana adanya pandemi wabah Corona virus dessease (Covid-19). Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu gabungan dari metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris, dengan pendekatan perundang-undangan (statute Approach) dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Adapun lokasi penelitian adalah Kota Medan. Data penelitian dalam peneitian ini adalah Data Primer dan juga Data sekunder dengan teknik dan alat pengumpulan data yaitu Studi kepustakaan (Library research), Studi dokumen (dokumen research) dan Pengumpulan data lapangan (field reseacrh) yang dianalisis secara kualitatif. Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala derah dilaksanakan dengan Protol Kesehatan dan pelanggaran Terhadap Protokol kesehatan dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi; adanya peningkatan partisipasi pemilih di tahun 2020 dibandingkan dengan pelaksanan pemilihan walikaota dan wakil walikota tahun 2015 dalam keadaan normal, dan penyediaan dan penerapan protokol kesehatan merupakan hambatan utapa peleksanaan pemilihan kepala derah tahun 2020 di Kota Medan dan hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Kata kunci: Pilkada 2020, Pilkada Kota Medan, Corona virus disease (Covid 19)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUNDUNGAN ANAK DI SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS DI MAN 1 KOTA MEDAN, SMAN 11 KOTA MEDAN, DAN SMAS UTAMA KOTA MEDAN) Harahap, Habibullah; Ikhsan, Edy; Marlina, Marlina
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.4655

Abstract

Abstract: Bullying in educational settings is a serious problem that has psychological, social, and academic impacts on children. Although various regulations governing child protection exist, their implementation in Medan City has not been fully effective. This study aims to analyze the applicable legal policies related to child bullying in schools, assess the implementation of legal protection for child victims, and identify obstacles and efforts taken by schools and related parties. The study used a juridical-normative method supported by empirical data, and data analysis was conducted qualitatively. The results show that legal policies regarding child bullying are basically regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 46 of 2023, and several supporting regulations, but there are no specific rules that are consistently applied in madrasas. The implementation of legal protection at MAN 1 Medan City, SMAN 11 Medan City, and SMAS Utama Medan City is still not optimal, partly because the Violence Prevention and Handling Team (TPPK) has not been formed as required by the regulation. The main obstacles faced include low legal awareness among school residents, a weak reporting culture, and the predominance of family-based approaches to case resolution. Efforts, such as counseling, mediation, and outreach, remain fragmented and not systematically integrated. This study recommends strengthening sectoral regulations, establishing a protective implementation structure in schools, and developing a legal culture that favors children. These steps are expected to create a safe, inclusive, and violence-free educational environment.Keyword: Legal Protection, Child Bullying, Educational Units, Medan CityAbstrak: Perundungan (bullying) di lingkungan satuan pendidikan merupakan persoalan serius yang menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan akademik bagi anak. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak, pelaksanaannya di Kota Medan belum sepenuhnya efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum yang berlaku terkait perundungan anak di sekolah, menilai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang ditempuh oleh sekolah dan pihak terkait. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan dukungan data empiris, dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum mengenai perundungan anak pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, serta beberapa regulasi pendukung, namun belum terdapat aturan khusus yang diterapkan secara konsisten di madrasah. Pelaksanaan perlindungan hukum di MAN 1 Kota Medan, SMAN 11 Kota Medan, dan SMAS Utama Kota Medan masih belum maksimal, antara lain karena belum terbentuknya Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagaimana diwajibkan regulasi. Hambatan utama yang dihadapi mencakup rendahnya kesadaran hukum warga sekolah, lemahnya budaya pelaporan, serta dominannya penyelesaian kasus melalui pendekatan kekeluargaan. Adapun upaya yang dilakukan, seperti konseling, mediasi, dan sosialisasi, masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistematis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi sektoral, pembentukan struktur pelaksana perlindungan di sekolah, serta pembangunan budaya hukum yang berpihak pada anak. Dengan langkah tersebut, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perundungan Anak, Satuan Pendidikan, Kota Medan
Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Jollibee Atas Tindakan Passing Off Merek Terdaftar Tidak Sejenis (Studi Putusan MA Nomor 1051 K/Pdt.Sus-Hki/2023) Batubara, Dinda Aprilia; Saidin, OK; Ikhsan, Edy
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.3117

Abstract

A brand as an identifier of the origin of goods or services for producers is a guarantee of the value of production results related to quality and consumer satisfaction. With a brand, a company has built a character for its products which is expected to improve the business reputation for the use of the brand. The research method used in this writing is a combination of normative legal research, with a descriptive analytical research nature. The research approach used is the statute approach and the case approach. Data sources in this study include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used in this study is library research. To analyze all the legal materials that have been collected, this study uses qualitative data analysis. The Defendant's "Jollibee" brand with Registration No. IDM000475954 is compared to the variation of the Plaintiff's "JOLLIBEE" brand above, it is clear that the Defendant's "Jollibee" brand with Registration No. Registration IDM000475954 is identical to the Plaintiff's "JOLLIBEE" brand considering the identical writing style and font selection on both brands. In addition, the government should also harmonize the law regarding the criteria for well-known brands by referring to the Paris Convention. Reconstruction of the law regarding the protection of well-known brands against Passing Off Actions, in Indonesia also needs to be done by using the Singapore Trade Marks Act as a reference.Keyword: Legal Protection, Famous Brand, Jollibee, Passing OffAbstrak: Merek sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa bagi produsen merupakan jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen. Dengan merek, sebuah perusahaan telah membangun karakter terhadap produk-produk hasil produksinya yang diharapkan dapat meningkatkan reputasi bisnis atas penggunaan merek tersebut. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian kombinasi hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (library research). Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Merek "Jollibee" milik Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000475954 dibandingkan dengan variasi Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat di atas, maka terlihat jelas bahwa merek "Jollibee" milik Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000475954 identik dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat mengingat gaya penulisan dan pemilihan font yang identik pada kedua merek. Selain itu, pemerintah sebaiknya juga melakukan harmonisasi hukum menyangkut kriteria merek terkenal dengan merujuk pada Konvensi Paris. Rekonstruksi hukum terkait pelindungan merek terkenal atas Tindakan Passing Off, di Indonesia juga perlu dilakukan dengan menjadikan Singapore Trade Marks Act sebagai rujukan.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Merek Terkenal, Jollibee, Passing Off
Analisis Perbandingan Delik Obstruction Of Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia Amerika Serikat Dan Belanda Sihotang, Frans Martin; Mulyadi, Mahmud; Ikhsan, Edy
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.3238

Abstract

The offense of obstruction of justice has legal urgency because it aims to protect the justice and integrity of the criminal justice system. Actions that obstruct the course of the judicial process, such as manipulation of evidence or witness intimidation, can damage the fundamental principle of law, namely due process of law. Obstruction of justice can cause significant damage to the legal process, including a decrease in public trust and injustice to the parties involved. The research method used in this paper is a combination of normative legal research, with a descriptive analytical research nature. The research approach used is the statute approach and the historical approach and the comparative approach. Data sources in this study include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used in this study is a literature study (library research) with a document study data collection tool (documentary research). To analyze all the legal materials that have been collected, this study uses qualitative data analysis. It is important to identify aspects of the regulation of the offense of obstruction of justice in the United States and the Netherlands that can be integrated to improve and strengthen related legal regulations in Indonesia. The integration of these four aspects will strengthen the effectiveness of Indonesian criminal law in dealing with criminal incidents of obstruction of justice, while strengthening public trust in a fair, transparent, and integrity-based justice system. It would be better if the rules on the offense of obstruction of justice in Indonesian criminal law were expanded. Keyword: Comparison, Crime, Obstruction Of Justice, Criminal Law Abstrak: Delik obstruction of justice memiliki urgensi hukum sebab bertujuan untuk melindungi keadilan dan integritas sistem peradilan pidana. Tindakan yang menghalangi jalannya proses peradilan, seperti manipulasi bukti atau intimidasi saksi, dapat merusak prinsip fundamental hukum yaitu due process of law. Tindakan penghalangan peradilan dapat mengakibatkan kerusakan signifikan pada proses hukum, termasuk penurunan kepercayaan publik dan ketidakadilan terhadap kubu yang terlibat. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian kombinasi hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan histori (historical approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (library research) dengan alat pengumpul data studi dokumen (documentary research). Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penting untuk mengidentifikasi aspek-aspek dari pengaturan delik obstruction of justice di Amerika Serikat dan Belanda yang dapat diintegrasikan untuk memperbaiki dan memperkuat pengaturan hukum terkait di Indonesia. Integrasi dari keempat aspek tersebut akan memperkuat efektivitas hukum pidana Indonesia saat mengatasi peristiwa pidana obstruction of justice, sekaligus memperkuat rasa percaya publik terhadap sistem peradilan yang adil, transparan, dan berintegritas. Sebaiknya aturan tentang delik obstruction of justice pada hukum pidana Indonesia perlu diperluas. Kata kunci: Perbandingan, Delik, Obstruction Of Justice, Hukum Pidana
Co-Authors Afnila Afnila Agusmidah Agusmidah Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrir Apnes Perlindungan Zaro Hura Areza, Tri Sandi Muji Arie Kartika Ariga, Hijrah Purnama Sari Ariga, Selviani Batubara, Dinda Aprilia Bayu Putra Samara Bornok Simanjuntak Brunner, Emil BUDIMAN GINTING Chairul Bariah Denny Reynold Octavianus Devi Azwar, T.Keizerina Dian Maya Sari Edi Warman Edi Yunara Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ekaputra, Mohammad Elizabeth Nela Sari Elmas Dwi Ainsyiyah Elyna Simanjuntak Erwin Pangihutan Situmeang Eva Santa R Sitepu Eva Syahfitri Nasution, Eva Syahfitri Fahmi Jalil Fahri Rahmadhani Faisal Akbar Faisal Akbar Nasution Fajar Amanah Ariga Faomasi Laia Farah Diba Batubara Faris Bashel, Yasmin Gaol, Yulinda Regina C. Lumban Gita Cristin Debora Sihotang Hamidansyah Putra Putra Harahap, Habibullah Harris, Abd. Hasballah Thaib Hasim Purba HASIM PURBA Hasim Purba Idha Aprilyana Sembiring Indri Romauli Marbun, Luya Iwan Wahyu Pujiarto Jamaluddin Jamaluddin Jamil, Rafiqoh Putriana Jelly Leviza Jimmy Carter A. Jusmadi Sikumbang Kaban, Maria Keke Wismana Purba Khairul Anwar Hasibuan Kondios Meidarlin Pasaribu Kurniati Siregar M. Ichsan Rouyas Sitorus Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Mangasitua Simanjuntak Marlina Marlina Marlina, Marlina Mazmur Septian Rumapea Miki Yanti P. Mirza Nasution Mirza Nasution Misalina Br. Bukit Mohammad Eka Putra Muhammad Akbar Siregar Muhammad Eka Putra Muhammad Ekaputra Muhammad Hamdan Muhammad Ihsan Muhammad Nur Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Yamin Munthe, Arfansyah Naibaho, Kinski Vania Nasrun Pasaribu Nasution, Junisyah Nasution, Mirza NINGRUM NATASYA SIRAIT Nurbaiti Pendastaren Tarigan Pinem, Faisal Hadi Pohan, Desi Permatasari Purba, Asrot Putra Rizki Akbar Putri Ramadhona Rambe Ramadani Ramadani Ramli Tambunan Randy Anugrah Putranto Renhard Harve Reni Asmara Ariga Ridha Fahmi Ananda Rina Melati Sitompul Rinaldi Rinaldi Rosmalinda Rosnidar Sembiring Rosnidar Sembiring Rudy Rudy Runtung Runtung Saddam Hussein Saddam Yafizham Lubis Saidin, OK saidin, saidin Santi Silaban, Susi Sari Kartika Sembiring Siagian, Putri Rumondang Sibarani, Fauzi Anshari Sihotang, Frans Martin Silitonga, Glotty Christina Sinulingga, Indra Kurnia Sisera, Perida Apriani Sri Budi Astuti, Sri Budi Sugeharto Imam Wibowo Suhaidi Suhaidi Sulaiman Al- Hafiz Rambe Sunarmi, Sunarmi Suprayitno Suprayitno Sutiarnoto Sutiarnoto Syafruddin Kalo Syahrir, Alvi Syaiful Asmi Hasibuan, Syaiful Asmi Syarifah Lisa Andriati T. Keizerina Devi Azwar Tan Kamello Tan Kamello Tri Sandi Muji Areza Trisna, Wessy Utary Maharani Barus Utary Maharani Barus, Utary Maharani Utary Maharany Barus Wahyudi Chandra Wessy Trisna Yati Sharfina Desiandri Yosef Warmanto Panggabean Yowa Abardani Lauta Yulinda Regina C. Lumban Gaol Yusuf Hanafi Pasaribu Zahra, Dania Zai, Fransiskus Rahmad