Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.216
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement) Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Unram Law Review UIR LAW REVIEW Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ Jurnal Jatiswara Dialogia Iuridica Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Cepalo Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum jurnal hukum das sollen Unri Conference Series: Community Engagement Community Empowerment Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Pahlawan Jurnal Ilmu Hukum Riau Law Journal Jurnal Riset Indragiri SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Jurnal Hukum Mimbar Justitia SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Journal of Law and Legal Reform Journal Of Law And Social Society
Ulfia Hasanah
Universitas Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 296 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 296 Documents
Search

 21   22   23   24   25 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT DIDAERAH AREA PERTAMBANGAN Ulfia Hasanah
Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.153 KB) | DOI: 10.30652/jih.v6i1.4033

Abstract

Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat meliputi: Pra Penambangan; masyarakat diberi akses luas terkait negosiasi harga lahan yang akan dilakukan ganti rugi, terhadap lahan masyarakat yang telah diganti rugi, PT Bukit Asam masih memberikan hak mengelolah lahan kepada masyarakat sampai batas waktu untuk penambangan dilakukan, Operasional; terkait segala ketentuan hukum melekat didalam nya, meliputi aspek lingkungan, atau kenyamanan masyarakat terhadap tingkat kebisingan maupun getaran tinggi akibat ekses penambangan, Pasca penambangan; hal ini terkait reklamasi setelah penambangan berakhir sesuai izin yang berlaku. Selain itu juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang mencakup, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan hidup, dan Peraturan Menteri Negara BUMN RI No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN, PT Bukit Asam memiliki tanggung jawab sosial terkait dengan masyarakat sekitar tambang melalui program CSR terkait pemeliharaan lingkungan hidup melalui program kemitraan bina lingkungan.
IMPLEMENTASI POLITIK HUKUM DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Ulfia Hasanah
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.813 KB) | DOI: 10.30652/jih.v2i01.492

Abstract

Kebijakan pemerintah yang sering menimbukan permasalahan di masyarakat adalah mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum, terutama yang berkaitan dengan pencabutan hak, terkait dengan pemberian ganti rugi yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemerintah, sesuai dengan harga yang sewajarnya. Implementasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk Kepentingan umum belum sesuai dengan aturan sebagimana diatur dalam Perpres 36 Tahun 2005 yang kemudian diubah dengan Perpres 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum .
REDISTRIBUSI TANAH TERLANTAR DI PROPINSI RIAU Ulfia Hasanah
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.389 KB) | DOI: 10.30652/jih.v5i1.2780

Abstract

Negara memberikan hak atastanah kepada orang atau badanhukum selalu diiringi kewajibankewajibanyang ditetapkan dalamUUPA. Oleh karena itu PemegangHak atas tanah dilarangmenelantarkan tanah yang beradadalam penguasaannya, dan UUPAtelah mengatur akibat hukumterhadap tindakan tersebut.Berdasarkan hasil penelitianProses dalam penertiban tanahterlantar di Propinsi Riau mengacupada Peraturan Kepala BPN RINomor 4 Tahun 2010, dalampraktiknya meliputi: Inventarisasitanah yang terindikasi terlantar,Identifikasi dan penelitianterhadap tanah terindikasiterlantar, Sidang Panitia C,Pemberian peringatan terhadappemegang hak, Penetapanterhadap Tanah Terlantar , 2.Berdasarkan data dari Kantor BPNRI Wilayah Propinsi Riau, ada 54lokasi tanah yang terindikasiterlantar, yang tersebar di 11kab/kota di Propinsi Riau dan baruada 1 lokasi yang terdapat di kotaPekanbaru. Dan baru ada 1 (satu)lokasi yang ditetapkan sebagaitanah terlantar yaitu PT.Alfa Glory,yang terletak di KabupatenKuantan Singingi., 3.Pendayagunaan terhadap tanahterlantar di Propinsi Riaudiarahkan kepada 3 jenispenggunaan yaitu: Reforma Agraria, Program Strategis danTanah Cadangan Negara.Pendayagunan tanah terlantarterlantar dikota Pekanbaru belumdapat dilaksanakan denganoptimal karena tanah negara bekastanah terlantar sulit untukdieksekusi. Hal ini karenasebagian besar tanah tersebuttersebut merupakan tanah konflikyang saat ini di duduki olehmasyarakat.Kata Kunci : Penertiban, Tanah terlantar, Redistribusi
PENYELESAIAN SENGKETA OLEH FUNGSIONARIS ADAT DI KABUPATEN KAMPAR Ulfia Hasanah
Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.859 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v1i2.4553

Abstract

Secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan kekeluargaan. Apabila timbul permasalahan dalam masyarakat adat, anggota masyarakat yang berselisih tersebut memilih menyelesaikan sengketa secara adat pula misalnya melalui tetua adatnya atau melalui musyawarah.Lembaga adat memiliki peranan yang sangat besar dalam penyelesaian sengketa di dalam masyarakat.  Tetapi sampai saat ini belum diketahui pola yang tertentu yang digunakan dalam penyelesaian sengketa oleh lembaga adat.            Salah satu masyarakat adat  di  Propinsi Riau yang masih diakui eksistensi  tersebut adalah yang terdapat di Kabupaten Kampar.  Wilayah dalam ketatanegaraan Pemeritahan Andiko Nan 44 (sekarang lebih dikenal dengan Kampar), dibagi menurut tiga wilayah kebiasaan hukum, yaitu: wilayah Telaga Undang (Muara Takus), Wilayah Undang Jati di (Kampar Kanan/limo koto) dan wilayah Undang  (Kampar Kiri). (Syarfi, dkk, 2010 : 24)  Tiga wilayah tersebut di atas merupakan bentuk wilayah konfederasi kuno karena ada beberapa bentuk sistem hukum yang berlaku di dalam masing-masing wilayah dan antara satu wilayah dengan wilayah lain bersepakat bergabung dalam suatu perhimpunan yang lebih besar disebut Pemerintahan Andiko Nan 44.            Di Kabupaten  Kampar karena keberadaan masyarakat adatnya diakui, hal ini berkaitan dengan eksistensi lembaga adatnya. Salah satu peran dari Lembaga adat ini adalah kewenangan mereka dalam menyelesaikan sengketa. Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian menyenai Proses penyelesaian sengketa yang digunakan oleh masyarakat adat di Kabupaten Kampar.                     Dari hasil penelitian, model penyelesaian sengketa yang digunakan oleh msayarakat adat kambar adalah secara mediasi. Berdasarkan uraian diatas maka berdasarkan analisa peneliti mediasi yang dilakukan oleh tokoh adat merupakan mediasi dengan tipe mediator jaringan social. Karena mediator dalam penyelesaian sengketa adat adalah orang yang dikenal oleh para pihak yang bersengketa yaitu tokoh adat mereka yang dalam hal ini disebut dengan ninik mamak. 
PENGGUNAAN SAKO DALAM SUKU MANDAILIANG OLEH KETURUNAN YANG TIDAK BERHAK DI KAMPUANG GADANG CUBADAK RANDAH NAGARI TANJUANG BONAI KABUPATEN TANAH DATAR Yuli Maharani; Zulfikar Jayakusuma; Ulfia Hasanah
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Customary law is an unwritten law recognized in the Constitution. One of the Minangkabauindigenous people groups who still adhere to their customs and practice their customary law isthe Tanjung Bonai indigenous Kenagarian community. In the Tanjung Bonai indigenouscommunity, it is known as the inheritance of the title of prince or an intangible inheritance,which in the Tanjung Bonai Kenagarian indigenous community is known as sako which is stillthickly passed down from generation to generation. However, in reality the problem regardingthe inheritance of the sako title has created a conflict between the descendants of Dt.Domo andMuslims. Where Muslims are actually immigrants who claim to be mamak to the Dt.Domo andclaim that the Dt.Domo have become extinct.The type of research used in this study is sociological juridical, so in this study the authorscollected data through interviews. This research was conducted in Nagari Tanjung Bonai, TanahDatar District. While the entire population and sample of parties related to the problems studiedin this study, the data sources used are primary data, secondary data and tertiary data.From the research problem there are two main things that can be concluded, first, thefactors causing the use of sako in the Mandailing tribe by illegitimate descendants in KampungGadang Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai Tanah Datar Regency are roads in AliahUrang Paladang, Cupak in Aliah Urang Panggaleh, Karambiah indak tumbua di mato, Alahlime deck binalu. Second, the customary settlement for the use of sako in the Mandailing tribe byillegitimate descendants in Gadang Cubadak Randah Nagari Tanjung Bonai Village, TanahDatar Regency is based on the concept of "Bajanjang naiak Batanggo Bawah" meaning thatevery dispute needs to be resolved through the lowest level process first. And the results ofdeliberations or the results of dispute resolution by ninik mamak or people who are elders in thecustom are expected to be obeyed by the disputing parties and resolved in a non-litigationmanner, namely through mediation, which is defined as the process of participating a third partyin resolving a dispute as an advisor. Suggestions from the results of this study are. First, it ishoped that the Karapatan Adat Nagari will be more active in making rules for inheriting sako, aswell as the existing princes can socialize how adat regulates this inheritance so that there will beno more misunderstandings in this inheritance. Second, it is hoped for the Nagari Tanjungcustomary community Bonai to revive the prevailing customs so that they can be passed on to thenext generation.Keywords: Sako, Tribe, Descendants
TINJAUAN TENTANG HAK WARIS ADAT DALAM TERJADINYA PUTUS WARIS MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI NAGARI SALAYO KABUPATEN SOLOK Aftahul Jefran; Zulfikar Jayakusuma; Ulfia Hasanah
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Minangkabau indigenous people are people who adhere to the Islamicreligion, as has been confirmed in the Minangkabau traditional proverb whichreads Adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah which means custombased on Islam, religion based on the book of Allah Subhanahu wa Ta'ala . TheMinangkabau people have their own rules in regulating their society, especiallyin the distribution of inheritance. Pusako or pusako property are all tangible(material) assets, which will be inherited later on to nieces and nephews. ThisPusako is a guarantee for the life and equipment of the nephew's childrenMinangkabau.The purpose of writing this thesis, namely: First, to find out inheritancerights in the occurrence of putu inheritance according to Minangkabaucustomary law. Second: To find out the settlement of inheritance rights disputesin the event of inheritance breaking according to Minangkabau customary law.The type of research used in this study is a type of sociological research,which is a part from study law, though there is also which said that socialresearch on law is not legal research.From the results of the study, inheritance rights in the occurrence ofinheritance discontinuation based on Minangkabau customary law are based onthe principle of primacy that applies to the nephew group. However, based oncustomary functionaries, especially those of IV Jinih, Urang Tuo Suku and theChairman of KAN, what applies to determining the right to inherit regardingsako and harto pusako Tinggi people who are extinct is that while alive theperson who is about to become extinct can appoint or have appointed a personwho will inherit the sako . and the pusako , where the appointed person has acondition, namely the freedom of the extinct person to appoint the person whowill inherit his sako and pusako , where the extinct person knows better who iscloser to his people ( tatak indak tasondak, malenggang indak tapampeh ) .Settlement of inheritance disputes according to Minangkabau customary law canbe carried out by traditional leaders or through the courts.Keywords: Heritage-Inheritance-Indigenous Peoples of Nagari Salayo
MEDIASI ANTARA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA PADA TRANSAKSI E-COMMERCE VERRA SELY AUDIAWATY; Firdaus Firdaus; Ulfia Hasanah
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

E-commerce connects business actors, consumers and other communitiesthrough electronic transactions to trade in goods, services and other information.This condition causes distance is no longer a barrier in the business world.Barriers such as the process of solving the problem of buying and sellingtransactions. This study seeks to analyze the completion of the mediation processbetween business actors and consumers which is completed by involving the e-commerce service providerThis type of research can be classified as normative legal research,namely legal research conducted by researching library materials. This studyexamines the subject matter in accordance with the scope and identification of theproblem through the statute approach, which is carried out by examining the lawsand regulations related to the legal issues under study. In this study the authorsconducted research on legal principles by utilizing descriptive methods. The datacollection technique used in Normative Legal Research is a library researchmethod, namely utilizing the library as a means of collecting data, by studyingbooks as reference materials related to the problems to be studied.The conclusions that can be drawn from the results of the study are: First,the completion of the mediation process between business actors and consumersis carried out in the context of a quick and simple settlement and relatively lowcourt costs with the results of the settlement being acceptable to both parties tothe dispute without causing new problems or prolonging the dispute. Thecompletion of the mediation process between business actors and consumers wasnot carried out properly. Business actors show an uncooperative attitude inresolving efforts. This is because in the process of resolving the mediation,business actors do not show good faith in responding to complaints fromconsumers. Business actors show an uncooperative attitude in resolving efforts.Second, the mediation process between business actors and consumers was notcarried out as well as each of the above stages. This is because in the mediationprocess the consumer does not refer to and does not know the stages mentionedabove.Keywords: Mediation, Consumers, Business Actor, E-Commerce Transactions
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DENGAN PT. AGUNG RAFA BONAI Syauqi Sepriza; Rika Lestari; Ulfia Hasanah
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Build-Use-Transfer is the utilization of State/Regional Property in the form of land by another party byconstructing buildings and/or facilities along with their facilities, then utilized by the other party within a certainagreed period of time, to be subsequently handed back the land along with the building and/or facilities and facilitiesafter the expiry of the term. PT. Agung Rafa Bonai (PT. ARB) was unable to fulfill his achievement, namelycompleting the construction of the Pekanbaru City main market within 24 months according to the contract agreedwith the Pekanbaru City Government. The purpose of writing this thesis First is to find out the implementation of thecooperation agreement for the use of regional property owned by the Pekanbaru City Government and PT. ARB,Third, to find out the legal consequences of default in the implementation of the cooperation agreement for the use ofregional property, the Pekanbaru City Government and PT. ARB.This research is classified in the type of empirical juridical research, namely research on the effectivenessof the law, how the law operates in society. This research was conducted at the Office of Industry and Trade ofPekanbaru City and PT. ARB, while the sample population is the Head of the Pekanbaru City Industry and TradeOffice and the Director of PT. ARB with the problems studied in this study, the data sources used, primary data andsecondary data, data collection techniques in this study with interviews, literature review, and data analysis.The conclusion of this study. First, the implementation of the cooperation agreement for the use of regionalproperty, the Pekanbaru City Government and PT. ARB, namely the PT. ARB was unable to fulfill its achievements,namely completing the construction of the Pekanbaru City main market within 24 months, paying annualcontributions for 3 consecutive years and not ensuring cleanliness in the main market project development area. Thetwo obstacles in the implementation of the cooperation agreement for the use of regional property, the PekanbaruCity Government and PT. ARB is the Covid-19 pandemic which has an impact on the company so that the company'sactivities are not smooth, especially related to development and this has an impact on the budgeting of funds thathave been prepared previously. PT. ARB selling assets to continue the development of the main market has not beenimplemented. Third, the legal consequences of default in the implementation of the cooperation agreement for the useof regional property owned by the Pekanbaru City Government and PT. ARB means that the Pekanbaru CityGovernment has not carried out the legal consequences in accordance with Article 19 concerning the termination ofthe contract. The Pekanbaru City Government may terminate the BGS unilaterally in accordance with Article 19 ofthe cooperation contract. However, the Pekanbaru City Government still provides opportunities for PT. ARB to fulfillits obligations in completing the Pekanbaru City main market.
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA PERLENGKAPAN RESEPSI PERNIKAHAN SECARA LISAN ANTARA PELAKU USAHA DENGAN KONSUMEN PADA PANJI WEDDING PEKANBARU Yulia Pratiwi; Hayatul Ismi; Ulfia Hasanah
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Leasing is an activity that commonly occurs in the community and is regulated in Articles1548 to 1600 of the Civil Code. Article 1548 of the Civil Code explains that a lease is anagreement in which one party binds itself to provide enjoyment of an item to another party for acertain period of time with the payment of an agreed price. Leasing creates rights and obligationsfor the parties, in the implementation of leasing wedding reception equipment at Panji WeddingPekanbaru, it cannot be separated from problems. The problem that often occurs is default by thetenant. In this thesis the author tries to examine the implementation of the rental agreement forwedding reception equipment verbally at Panji Wedding and examines the settlement of defaultdisputes carried out by the lessee to the lessor. The purpose of writing this thesis is to determinethe form and process of implementing the lease agreement and to determine the efforts to resolvethe default that occurred in this lease agreement.The research method used in this thesis is using sociological legal research methods,namely research on the effectiveness of applicable laws and living in society. The nature of thisresearch is descriptive, that is, it defines and describes systematically, the facts andcharacteristics of the object under study appropriately. The data sources used are primary,secondary and tertiary data sources. The data collection technique used in this research is to usethe interview method and literature study.Based on the results of the study, it can be seen that the implementation of the leaseagreement at Panji Wedding is carried out verbally without special conditions so that in the eventof a dispute there is no strong evidence. In this agreement there is a default or a broken promiseand a statement of negligence in accordance with Article 1238 of the Civil Code, negligencecommitted by the tenant causes losses to business actors so that in resolving disputes that occurbetween the tenant and the Panji Wedding, the settlement is carried out through non-litigationchannels by negotiating between the two sides.Keywords: Agreement Lease – Oral – Defaul
TINJAUAN TENTANG HAK WARIS ADAT DALAM TERJADINYA PUTUS WARIS MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI NAGARI SALAYO KABUPATEN SOLOK Aftahul Jefran; Zulfikar Jayakusuma; Ulfia Hasanah
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Minangkabau indigenous people are people who adhere to the Islamicreligion, as has been confirmed in the Minangkabau traditional proverb whichreads Adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah which means custombased on Islam, religion based on the book of Allah Subhanahu wa Ta'ala . TheMinangkabau people have their own rules in regulating their society, especiallyin the distribution of inheritance. Pusako or pusako property are all tangible(material) assets, which will be inherited later on to nieces and nephews. ThisPusako is a guarantee for the life and equipment of the nephew's childrenMinangkabau.The purpose of writing this thesis, namely: First, to find out inheritancerights in the occurrence of putu inheritance according to Minangkabaucustomary law. Second: To find out the settlement of inheritance rights disputesin the event of inheritance breaking according to Minangkabau customary law.The type of research used in this study is a type of sociological research,which is a part from study law, though there is also which said that socialresearch on law is not legal research.From the results of the study, inheritance rights in the occurrence ofinheritance discontinuation based on Minangkabau customary law are based onthe principle of primacy that applies to the nephew group. However, based oncustomary functionaries, especially those of IV Jinih, Urang Tuo Suku and theChairman of KAN, what applies to determining the right to inherit regardingsako and harto pusako Tinggi people who are extinct is that while alive theperson who is about to become extinct can appoint or have appointed a personwho will inherit the sako . and the pusako , where the appointed person has acondition, namely the freedom of the extinct person to appoint the person whowill inherit his sako and pusako , where the extinct person knows better who iscloser to his people ( tatak indak tasondak, malenggang indak tapampeh ) .Settlement of inheritance disputes according to Minangkabau customary law canbe carried out by traditional leaders or through the courts.Keywords: Heritage-Inheritance-Indigenous Peoples of Nagari Salayo
Co-Authors ', Firdaus ', Jefrizal ', Jeprialis ', Nurlia ', Rahmita ', Rosmaneli ', Suhardi , Deviona, , , Rosmaneli A. M, Wita Trisnawati Aan Royfan Aci Lovita Sari Ade Burju Roberkat Simanjuntak Adelina, Cindi Afrial Syarli Afriani Nazara Aftahul Jefran Agrian Hilmar Alfattah Agus Kusni Mubarok Ahsanu Ilham Akbar, Fajar Alamsyah Akbar, Jaliludin Muhammad Akmal, Saidul AKMI AZRIANTI Al Arif Amaliah, Nadhira Amelia, Sri Ayu Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Ananda Eka Putri Anandadhea Putricharina Andini Innayah Putri Anggita Yekholia Berti Annisa Dwi Chandra Annisha Maharani Apmayuda, Andrian Apriliani, Nuri Ardya Englando Baker Arief Rivansyah Arrahman Arsista Aryo Mitra Hans M ASIKA EUNIKE SORMIN Asrul Ariadi Atikah, Muhana Ayana, Sandy Bakti Azet Purnama Basarah, Budiman Bistamam ' Boris Brison Brison, Boris Budiman Basarah Budiman Basarah Bunga Khairatunisa Bunga Primatania Candra, Reynold Maytri Chandra, Bobby Charisa Yasmine Christin, Jesicha Maria Citra Rahmawati Lubis Cresensia Yohana Saragih Cristina, Mawar Dara Aiko Damantha Darnia, Meriza Elpha Darryandra Arshaff Delfi Aris Wanto Delima, Wan Elfya DENNY PRANATA AJIE Desi Muzdalifah Desi Nurliana Dessy Artina Devi Satria Devi Wulan Tari Dewo, Punto DINI BERLIANA ANNISA Dini novriansyah Dito Prananda Dwi Liana Rahmayuni Edy Putra Tambunan, Edy Putra Eko Yulinggar Permana Elfikri, Moh. Zaky Elpiya ' Emilda Firdaus Emilia Hidayani Endah Melina Erda Rahmayanti Sitinjak Erdiansyah Erdiansyah Erdianto Effendi Eri Surya Wibowo, Eri Surya ERIZA, NOVI Evandre Arif Nanda Evi Deliana HZ Ewa Kukuh juwanda Fadli Rahman, Fadli Fajri Bushairi Fajri, M. Nur Fani Yolandri Fani, Said Farhan Muhammad Aziz FATTIAH NAMIROH Fauzi Akbar Parinduri Febbyana, Febbyana Feblil Huda Febrianti. Z, Cindy Feby Savira Rangkuti, Feby Savira Fendra Rizaldy Pratama Firdaus ' Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus Firdaus, Annisa Fitcanisa, Jenny Divia Frizka Lystari Limbong Fuad Buchari Galuh Dwi Nugroho Gita Putri Candra Githa Fitria Lisa Ulfa Greis Greis Gresiana Suyati Gurning Hafiiz Adri Junyes Handika Iqbal Pratama HANDIKO PRASETIO SITUMORANG Haniva Rahmadani Harpami, Yaumal Akmal Hartini, Theresia Devi Has, Randi Awara Hayatul Ismi Hayatul Izmi Helmi Helmi Helvicha Ressy Hengki Firmanda Hikmah, Hidayatul Humairah, Shania Husna, Irdatul Husnul Khotimah Hutabarat, Ribka Delila Icha Rezky Ihda Hasbiyati Ika Sulistya Ningrum Ilham Rijab Ilham Saputra Indah Okvalita Indra Lesmana Indrasari, Rahmayani Intan Almadina Irfan Hamdani Irma Nora Irma Nurul Hasyanah IRWAN PARDEDE Irwani, Nike Irza Legista Ismina, Tria Ivan Ryian Ewaldo Jamhari Jamhari Jannah, Roudhatul Jeckon Franki Hutabarat Jeni Desfa Junita JOHANES PASRA JAIMAN Jordi Satria Nanda Jumadianto ' Jumpa Malum Simarmata, Jumpa Malum Kamal, Alisa Karnofa, Sa’dianti Nabila KARTIKA WILY Kurniawan, M. Hapis Latifah Alkhairiyah Lestari Anggraeni Lestari, Rafida Lidya Destyani Lili Tampi Mayangsari Limbong, Frizka Lystari Lofi, R. Mustar Luh Putu Ratna Sundari M Prima M. Janrigo Hidayat M. Wahyu Nugraha Maharani Maharani Maimunah, Maimunah Manurung, Yulika Donna Mardalena Hanifah Maret Priyanta Maria Maya Lestari Maryati Bachtiar Mashut Mashut Maulana Ihsan Habibi Maulini, Dhinda Rielna Mayangsari, Lili Tampi Mentari Gemilang Mercy Yuliana Sitompul Merigo, Tri Ipo Mexsasai Indra Mia Safitri Mifta, Sarah Mizanty, Novradiella Moch. H. Cahyana Maulana Mudinillah, Adam Muhammad Farhan Aswan Muhammad Farqi Muhammad Irfan Maulana Muhammad Ranni Muhammad Shofi Mukhlis R. Mulia Sixtriani Mutiara Rizkia Mutmainnah, Mahyanatul Nadia Hayatun Nufus Nadia Sanjaya Nana Satun Nazirah Naomi Christin Natasya Basanida Sirait Nia Kurniati Nina Haryati Ningrum Susilawati Nofrizal Nofrizal Nofrizal Nofrizal Novita Hardianti NOVRIDA FAUZIYAH NASUTION nudirwan, wawan Nuraliyah, Putri Nurazilla Nurkamilah ' Nurlia ' Nurul Auliya Nurul Azkiah Okarisandi, Febri Weldi Oktaviani Aswar Opia Rendra Osha Putri Parawansa P, Mega Lestaria Prasiswi Ningsih Puspasari, Fitri Putri Annisa PUTRI ANNISAH Putri Aulia Ramadani Putri Rahmadani Putri Ramadani R Sadiah Maharani Rachman, M. Yogi Radius Lase Rafida Lestari Rahayu Silvia Annisa Rahmad Hendra Rahmad Hendra Rahmad Hendra Rahman, Danang Sugandi Rahmat Rian Putra Rahmat Septiadi Rahmawan Mulya Sanah Rahmayani Indrasari Randy Prasetya Raudatul Adawiyah Nasution Ravienda Purnama Rayhanil Jannah Redha Rahayu Ria Okta Meliana S Ricki Musliadi Ridha Wahyuni Ridhayani, Meilyn Ridho Alamsyah Rika Dianti Rika Lestari Rinu Nabilla Riska Septiari Rismadefi - Woferst Rita Teresia, Rita Rivanka Gradian Baldi Rizka Aprilia Rizki Safitra Sulistio Rozi Oktri Novika Rudianto Hutagalung Rusdah Cia, Rusdah Sabrena Sukma Sabrena Sukma Samariadi, Samariadi sari, Ayu Frizcha Sebastian, Yuda Selly Prima Desweni Selvia Rahma Dona Septian Bestari S Setia Putra Setia Putra, Setia Shanti Fitriani Shinta Permata Sari Siburian, Churcil Sidabutar, Menanti Simbolon, Tuppal Parasian Sinaga, Butet Tiara Siti Halimah Tusadiah Siti Hapsah, Siti Sovia Oktarima Sri Divia Bella Suarsanti, Devi Sukma Apyanda Sulik Rahayu Sunggu, Elisa P Op Susilawati Susilawati Susilawati, Ningrum Sy. Khairol Olfa Syafiqa Tiara Ayunda Syafira Nurhaliza Syafrida Syafrida, Syafrida Syahrial Halomoan Syasha Mellya Karnain Syauqi Sepriza Tafwan, Jihan Tampubolon, Kristin Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman Teguh Risyan Putra Tengku Arief Tiara Rahma Syafitr Tomi Yoshua Pardede Tri Rahmi Khairunnisa, Tri Rahmi Tubagus, Rizwan Utami, Lisa Putri VERRA SELY AUDIAWATY Vertina, Annisa Sophia Vito Oktariandi MK Vivianne I R Nadeak Wahyuni Malina Harahap Wan Elfya Delima Wan Nishfa Dewi Wanty Agustina Wildaniati Wildaniati Wilis, Erna Winda Pertiwi Windy Purwanti, Windy Wita Ananda Chikita Wook, Izawati Yeni Kusumawaty Yenni Kusumawati Yohanna Petresia Yopita Arihta Yuli Maharani Yulia Pratiwi Yulisa Rika Sari Zikri Andrian Zikrilla Mayuli Hoppi Zsa Zsa Quamila Pasyura Zui Zui Anita Safari Zulfikar Jaya Kusuma Zulfikar Jayakusuma Zuliantika, Ananda Zulkifli Zulkifli