Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

5.477

P-Index

This Author published in this journals

All Journal EKUIVALEN - Pendidikan Matematika Jurnal Karya Pendidikan Matematika Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Jurnal Teknologi Pangan Prosiding Seminar Matematika dan Pendidikan Matematik Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat JURIDIKDAS (Jurnal Riset Pendidikan Dasar) Jurnal Dinamika Sosial Budaya Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Creative Research Journal Jurnal Masyarakat Merdeka (JMM) Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia JURNAL USM LAW REVIEW Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI Jurnal Menara Medika Jurnal Kesehatan Tambusai KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah Semarang Law Review Prosiding University Research Colloquium Jurnal Penelitian Serambi Hukum AL QALAM JURNAL KEPENDIDIKAN Revenue: Lentera Bisnis Manajemen JOURNAL OF Qualitative Health Research & Case Studies Reports AGILITY: Jurnal Lentera Manajemen Sumberdaya Manusia Social Science Academic Tematik Thufulah: Jurnal Ilmiah Mahasiswa JURNAL KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA Jurnal Nusa Akuntansi Journal of Vocational and Career Education JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (JPKM) KEBANGSAAN

Tri Mulyani

SLB-D1 YPAC Surakarta

Author-ID : 324671

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

2 3 4 5 6

KAJIAN NORMATIF MENGENAI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945: SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN Mulyani, Tri
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 6 No. 1 (2016): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, artinya bahwa negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Sifat dari negara hukum hanya dapat ditunjukkan apabila alat-alat perlengkapan negara yaitu lembaga-lembaga negara bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Lembaga Tinggi Negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Lembaga Tinggi Negara yang nama, fungsi dan kewenanganya dibentuk berdasarkan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sehubungan dengan dasar pembentukan Lembaga Tinggi Negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan telah mengalami amandemen 4 kali maka struktur dan hubungan mereka dalam menjalakan tugas pemerintahan dari sebelum dan sesudah amandemen tentunya juga mengalami perubahan. Dengan pendekatan yuridis normatif, dan uraian yang diskriptif analisis, ditemukan jawaban bahwa struktur lembaga negara beserta hubungan diantara lembaga negara telah mengalami pergeseran setelah dilakukan amandemen. Pada dasarnya hubungan diantara lembaga negara tidak banyak mengalami perubahan. Namun perubahan itu justru tampak dalam struktur lembaga negaranya. Sebelum amandemen struktur lembaga negara terdiri dari MPR sebagai lembaga tertinggi, Presiden, DPR, DPA, BPK dan MA. Namun setelah dilakukan amandemen lembaga negara berkembang yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK. Perbedaanya ada dipoint pengapusan istilah lembaga tertinggi, sehingga semua menjadi lembaga tinggi negara. Indonesia is a country of law, meaning that the country as the law is the basis of state power and the implementation of the power in all its forms is done under the rule of law. The nature of the state law can only be shown if the scientific equipment is state state institutions and bound to act according to the rules that have been set. State Agency referred to in this research is the State Agency name, function and an arbitrary set up under the Constitution or the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, namely: President and Vice-President, People's Consultative Assembly, the House of Representatives, Regional Representatives Council, The Supreme Court, the Constitutional Court, and the Supreme Audit Agency. In connection with establishing the State Agency is the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, and has undergone amendments 4 times the structures and their relationship to run the task of the government before and after the amendment would also change. With normative juridical approach, and a description of the descriptive analysis, found the answer that the structure of state institutions as well as the relationship between the state institutions have experienced a shift after the amendment. Basically the relationship between the state institutions has not changed much. But it is precisely looked into the institutional structure of the country. Prior to the amendment of the structure of state institutions consist of the Assembly as the highest institution, President, Parliament, DPA, BPK and MA. However, after the amendment of the developing state institutions, namely the MPR, DPR, DPD, President, Supreme Court, Constitutional Court, and the CPC. No difference dipoint term elimination highest institution, so all became state institutions.

Kajian Normatif Mengenai Penggunaan Discrecionary Power Bagi Pejabat Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Mulyani, Tri; Nuswanto, A Heru; Pujiastuti, Endah
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 7 No. 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Setiap negara hukum menuntut agar dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas yaitu ketentuan undang-undang, termasuk juga Indonesia. Namun dalam hal melaksanakan tugas dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan agar dapat memberikan dan menjaga kualitas pelayanan publik serta mengusahakan kesejahteraan, di samping memberikan jaminan dan perlindungan bagi warga negara, maka tidak bisa hanya berpegang pada asas legalitas, karena semakin hari, perkembangan tuntutan pelayanan publik semakin kompleks dan beragam. Permasalahan demi permasalahan muncul dimasyarakat, dan pada kondisi seperti inilah muncul prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau belum/tidak ada peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu pemerintah diberikan kewenangan bebas melakukan tindakan/perbuatan tanpa harus terikat undang-undang yaitu discresionary power. Sehingga dalam penelitian ini akan dikaji lebih dalam tentang pentingnya penggunaan diskresi bagi pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep, spesifikasinya diskriptif analitis, pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan akan dilakukan analisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya penggunaan discresionary power bagi pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (wetmatigheid van bestuur), agar di samping pemerintah dapat melindungi dan menjamin kepastian hukum warga negara, pemerintah juga dapat memberikan pelayanan publik dan kesejahteraan bagi warga negara.Each legal state requires that in the administration of the government should be based on the legality principle of the provisions of the law, including Indonesia. However, in terms of carrying out the duties and obligations of government administration in order to provide and maintain the quality of public services and prosperity, in addition to providing guarantees and protection for citizens, it can not just stick to the principle of legality, because the day, the increasingly complex demands of public services and diverse. Problems after problems arise in the community, and in such conditions the principle that the government should not refuse to provide services to the public on the grounds there is no legislation that regulate it or not / no legislation on which the authority to do legal action . Therefore the government is given free authority to perform actions / deeds without having to be bound by legislation that is discretion. So in this study will be studied more deeply about the importance of the use of discretion for government officials in the administration. The research method used is normative juridical research type, with approach of legislation and concepts, analytical descriptive specification, data collection with literature study and will be analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the importance of discretionary power for government officials in the administration is an alternative to fill the shortcomings and weaknesses in the application of legality principle (wetmatigheid van bestuur), so that in addition to the government can protect and ensure legal certainty of citizens, the government can also provide public services and welfare for citizens.

Perlindungan Hukum Merek Dagang Coca-Cola Terhadap Pelanggaran Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Yunika, Afis; Heryanti, B. Rini; Mulyani, Tri
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 7 No. 2 (2017): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Perlindungan hukum merek dagang Coca-Cola terhadap pelanggaran persamaan pada pokoknya ditinjau menurut UU Nomor 20 Tahun 2016. Bagaimana kendala dan upaya mengatasi pelanggaran persamaan pada pokoknya terhadap merek dagang Coca-Cola. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penilitian yuridis empiris yaitu, cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder untuk dilanjutkan dengan mengadakan pengamatan secara objektif di PT Coca-Cola. Berdasarkan hasil penelitian yang ditinjau dari UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan hukum merek dagang Coca-Cola terhadap persamaan pada pokoknya, yakni menggunakan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif ialah Perlindungan hukum sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek, sedangkan perlindungan hukum represif ialah perlindungan hukum terhadap merek manakala ada tindak pidana merek atau pelanggaran hak atas merek. Sementara kendala dan upaya mengatasi pelanggaran persamaan pada pokoknya yaitu, masih banyaknya produk yang masih secara luas diperdagangkan di pasaran, sedangkan upaya mengatasinya adalah dengan penegakan hukum merek-merek dagang yang melakukan pelanggaran persamaan pada pokonya dan dalam penyelesaian permasalahan pelanggaran merek, dapat melalui jalur non litigasi dengan gugatan ganti rugi atau pencabutan lisensi merek dagang dari pasaran luar.The protection of the law of trademarks Coca Cola of the transgression of the similarities in the point reviewed according to Act No. 20 2016 and how obstacles and efforts to resolve the breach of equality at the point of a trademark Coca-Cola.The research method used in the writing of this bachelor theses is anextensive micro insurance nomative empirical namely, how to procedures that are used to solve the problem with the research examines the secondary data to continue to make observations it objectively in PT Coca-Cola. Based on the results of research reviewed from the Act No. 20 2016 about legal protection trademarks Coca-Cola against the similarities in the point, i.e. using legal protection preventive and repressive legal protection. Preventive protection is the protection of the law before the criminal act or breach of the law against other brands, while the protection of the law is the protection of the law against the repressive brands when there is a criminal act brands or brand rights violations. While the problems and efforts to resolve the breach of common ground on the point is that there are still many products that are still widely traded in the market, while efforts to solve them is with law enforcement the brands trademarks that do breach similarities and solving the problems brand violations, can through non line of litigation with the spurious compensation or trademark license revocation from the market outside.

Konsep Penanaman Modal Sebagai Upaya Mestimulasi Peningkatan Perekonomian Indonesia Abib, Agus Saiful; Pujiastuti, Endah; Mulyani, Tri
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 7 No. 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Pelaksanaan pembangunan membutuhkan biaya yang sangat besar, oleh karena membutuhkan support penuh dari penanam modal khususnya penanam modal asing. Penelitian ini akan mengakaji mengenai perkembangan penanaman modal dari era orde lama, orde baru dan orde revormasi serta kendala atau hambatan serta solusi yang diberikan dalam meningkatkan penanaman modal di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mempelajari azas-azas hukum yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Perkembangan penanaman modal era orde lama belum ada perkembangan, sedangkan era orde pencapaian terbaik PMA 1997 dengan 33.788.8 miliar US$ dan PMDN Rp. 119,877,2 triliun. Orde reformasi pencapaian terbaik PMA 2015 dengan mencatatkan 29,275.9 miliar US$ dan PMDN 2016 sebanyak Rp. 216,230 triliun triliun. Kendala yang dihadapi Indonesia dalam penanaman modal datang dari internal maupun eksternal. Solusi penanaman dengan kepastian hukum, penyediaan lahan, keamanan dan stabilitas politik, tenaga kerja, perijinan yang cepat, infrastruktur memadai, tersedianya pasar market.Implementation of development requires enormous costs, and therefore require the full support of investors, especially foreign investors. This study will mengakaji about the development of the investments of the era of the old order, the new order and the order revormasi well as obstacles or barriers and the solutions given in increasing investments in Indonesia. The method used is a normative juridical by studying the principles of the law derived from the materials library. The development capital investment era of the old order has been no progress, while the order era PMA 1997 with the best achievement 33.788.8 billion US $ and foreign Rp. 119,877,2 trillion. Order of the best achievements of reform PMA 2015 with a record 29,275.9 billion US $ and foreign, in 2016 as much as Rp. 216.230 trillion trillion. Constraints faced by Indonesia in capital investment comes from both internal and external. Solution planting with legal certainty, the provision of land, security and political stability, labor, permits rapid, adequate infrastructure, market availability market.

PERLUASAN KOMPETENSI PTUN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Pamungkas, Regy; Mulyani, Tri; Sihotang, Amri Panahatan
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i2.10089

This artikel discusses the absolute competence of the State Administrative Court in positive fictitious cases after the enactment of the Job Creation Law, and its impacts. The approach method used in this research is normative jurisdiction, analytical descriptive specifications. The data collection method used was literature study, the data was then analyzed using qualitative analysis methods. The results of the author's research conclude that the absolute competence of the State Administrative Court in fictitious cases is positive after the enactment of the Job Creation Law, PTUN no longer has the authority to grant legal approval and will be further regulated in a presidential regulation, but to date a presidential regulation has not been issued. The event had an impact on legal uncertainty, because people did not submit positive fictitious requests which were legally granted. And legal certainty is one of the conditions for law enforcement. If the authority for positive fictitious applications is no longer under the authority of the PTUN, then there will be legal decline because it will eliminate the power of the judiciary, and will strengthen the executive's power to adjudicate a case and result in the executive power acting arbitrarily in adjudicating positive fictitious applications.AbstrakArtikel ilmiah ini membahas tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, beserta dampaknya. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridsi normatif, spesifikasi deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, data tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian penulis menyimpulkan bahwa Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, PTUN tidak lagi memiliki kewenangan mengabulkan secara hukum dan akan diatur lebih lanjut pada peraturan presiden, namun hingga saat ini peraturan presiden tidak dikeluarkan. Adanya peristiwa berdampak pada ketidakpastian hukum, karena masyarakat tidak mengajukan permohonan fiktif positif yang dikabulkan secara hukum. Dan kepastian hukum ini merupakan salah satu syarat untuk penegakan hukum. Kewenangan permohonan fiktif positif jika tidak lagi menjadi kewenangan PTUN, maka akan terjadinya kemunduran hukum karena telah menghilangkan kekuasaan yudikatif, dan akan memperkuat kekuasaan eksekutif untuk mengadili sebuah perkara dan mengakibatkan kekuasaan eksekutif bertindak sewenang-wenangnya dalam mengadili permohonan fiktif positif.

PENGARUH PEMBERIAN AIR REBUSAN DAUN SALAM TERHADAP PENURUNAN KADAR ASAM URAT PADA LANSIA LITERATUR REVIEW Mulyani, Tri; Iksan, Ricky Riyanto; Batubara, Salama Thomasita; Tarnoto, Koko Wahyu; Muftadi, Muftadi
Menara Medika Vol 7, No 2 (2025): VOL 7 NO 2 MARET 2025
Publisher : Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mm.v7i2.5956

Latar Belakang: Penyakit asam urat atau yang dikenal juga dengan sebutan gout merupakan suatu penyakit karena kelainan metabolisme purin (hiperurisemia), dan penatalaksanaannya dapat berupa terapi komplementer salah satunya dengan pemberian rebusan daun salam (syzygium polyanthum) untuk menurunkan kadar asam urat pada lansia. Tujuan : Literature review adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian air rebusan daun salam terhadap penurunan kadar asam urat pada lansia. Metode penelitian : Metode penelitian ini adalah tinjauan literatur yang menggunakan penelusuran hasil publikasi ilmiah dalam rentang tahun 2021 – 2024 dengan menggunakan lima database dalam pencarian artikel yaitu google shoolar dan semantic scholar dengan kata kunci berdasarkan metode PICO/Patient, Intervention, Comparison and Outcome. Setiap database menggunakan kata kunci antara lain: P: population : Lansia asam urat, I: Intervention : Rebusan daun salam, C: Comparison : tidak ada pembanding O: Penurunan kadar asam urat. Hasil : Hasil review jurnal ini adalah bahwa rebusan daun salam terbukti efektif menurunkan kadar asam urat pada lansia. Kesimpulan: Hasil kelima artikel dapat disimpulkan bahwa pemberian rebusan air daun salam pada lansia berpengaruh terhadap penurunan kadar asam urat. Kata Kunci: Daun Salam, Kadar Asam Urat, Lanjut usia, Literatur review.

ANALISIS YURIDIS MENGENAI SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Mulyani, Tri; Muryati, Dewi Tuti
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2020): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i1.2118

Tujuan dalam penelitian ini adalah pengaturan tentang sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan Permendikbud RI Nomor 20 Tahun 2019 beserta implikasinya. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya adalah tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konsep, spesifikasi penelitan diskriptif analitis, pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dan analis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru yang diatur berdasarkan Permendikbud RI No. 20 Tahun 2019, bertentangan dengan peraturan diatasnya yaitu PP RI No. 13 Tahun 2015 yang menetapkan bahwa hasil ujian nasional digunakan sebagai dasar untuk pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, yang mana peraturan pemerintah ini merupakan penjabaran dari UU RI No. 20 Tahun, sehingga berdasarkan Stufenbautheory dari Hans Kelsen yang diterjemahkan di Indonesia melalui UU RI No. 12 Tahun 2011 maka Permendikbud RI No. 20 Tahun 2019 harus dicabut, atau perlu dikaji ulang dan disesuaikan dengan peraturan diatasnya agar tercipta harmonisasi peraturan perundang undangan. Adapun implikasinya bagi calon peserta didik, meliputi 2 (dua) hal yaitu: Pertama, implikasi positif antara lain calon peserta didik baru memperoleh akses pendidikan dan terjadinya pemerataan pendidikan; Kedua, implikasi negatif antara lain calon peserta didik baru tidak bisa memilih sekolah yang sesuai harapan, dan bagi calon peserta didik yang berprestasi kurang mendapat penghargaan.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kompensasi dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan Mulyani, Tri; Sukatno, Sukatno
AGILITY: Jurnal Lentera Manajemen Sumber Daya Manusia Vol 1 No 02 (2023): Agustus 2023
Publisher : Lentera Ilmu Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59422/lmsdm.v1i02.137

Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan harus dapat mengelola strategi usaha dengan baik dan menjaga sumber daya manusia yang dimiliki sebagai komponen perencana dan penggerak guna mencapai tujuan pada organisasi yang harus terus di kembangkan. Pengelolaan yang baik dari sistem manajemen sumberdaya manusia akan menghasilkan suatu kinerja yang baik pula untuk perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kompensasi dan Motivasi secara parsial Terhadap Kinerja Karyawan dan untuk mengetahui Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kompensasi dan Motivasi secara simultan terhadap Kinerja Karyawan. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Populasi nya adalah seluruh karyawan PT Indocorr Packaging Cikarang yang berjumlah 222 karyawan. Jumlah sample sebanyak 143 responden. Teknik pengambilan sampel yang di gunakan adalah teknik sampling purposive dengan rumus Slovin. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah kuesioner. Teknik analisis data yang di gunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukan bahwa nilai uji t secara parsial, Gaya kepemimpinan memperoleh nilai Signifikasi 0,000 dan t hitung sebesar 14.898. Kompensasi memperoleh nilai signifikasi 0,000 dan t hitung 5.553. Motivasi memperoleh nilai signifikasi 0,000 dan t hitung 8.174. Hasil uji f secara simultan Gaya Kepemimpinan, Kompensasi dan Motivasi memperoleh nilai signifikasi 0,000 dan nilai f hitung sebesar 20.665.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan, kompensasi dan motivasi berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap kinerja karyawan PT. Indocorr Packaging Cikarang.

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMA NEGERI I BOJA MENGENAI SANKSI HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR Mulyani, Tri; Yulistyowati, Efi; Astanti, Dhian Indah
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2020): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i1.2408

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hal-hal yang harus diperhatikan dalm berkendara adalah menghormati pesepeda dan pejalan kaki, tidak boleh menaikan motor ke trotoar, harus berkonsentrasi dalam berkendara, mengetahui hak pejalan kaki, kalau mau berbelok, berbalik arah wajib menyalakan lampu isyarat, memasang plat nomer, mengenakan helm dan wajib memiliki SIM. Bagi anak di bawah umur sulit memenuhi aturan tersebut terutama dalam hal kepemilikan SIM, karena mencari SIM harus 17 tahun. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kelabilan anak sehingga sering menyebabkan kecelakaan. Berdasarkan data dari Korlantas Polri pada periode trimester ketiga 2015 terjadi pelanggaran sebanyak 28.544 kasus, sebagian besar dilakukan oleh anak di bawah umur. Anak di bawah umur berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dapat dikenai pertanggunjawaban pidana. Bagi anak berusia 12 hingga 14 dikenai sanksi tindakan dan usia 14 ke atas dikenai sanksi ½ hukuman orang dewasa. Berdasarkan fenomena ini, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Semarang perlu melakukan sosialisasi dengan mengangkat permasalahan tentang peningkatan pemahaman terhadap Siswa SMA Negeri 1 Boja mengenai sanksi hukum pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan Tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman pemahaman Siswa SMA Negeri 1 Boja mengenai sanksi hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, menunjukkan adanya peningkatan 21,6%, itu artinya bahwa terdapat respon yang positif dari para siswa mengenai pentingnya peningkatan pemahaman mengenai sanksi hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMK NEGERI 4 SEMARANG MENGENAI ASPEK HUKUM GAME ONLINE Mulyani, Tri
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v3i2.5176

Game online adalah sebuah permainan (games) yang dimainkan di dalam suatu jaringan, permaianan ini biasanya dimainkan secara bersamaan dengan pemain. Payung hukum Game online adalah Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik. Game online sangat diminati mulai dari kalangan anak-anak, remaja dewasa bahkan orang tua. Game online sesungguhnya diperbolehkan, namun ketika game online bernuansa perjudian yaitu game judi online, maka akan ada akibat hukumnya, yaitu dikenai sanksi berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jucto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bertitik tolak dari sinilah, maka perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Pemahaman Siswa di SMK Negeri 4 Semarang. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Hasil pengolahan kuesionar dari kegiatan PKM menunjukkan bahwa pemahaman Siswa SMK Negeri 4 Semarang mengenai aspek hukum game online, menunjukkan adanya peningkatan 47,74%, itu artinya bahwa terdapat respon yang positif dari Siswa SMK Negeri 4 Semarang mengenai aspek hukum game online.

Co-Authors ,, Mawardi ,, Mawardi .,, Sinaratih .Cahyana, Gede. H Aan Fadia Annur Abib, Agus Saiful Abib, Agus Saiful Agustina Akbar, Ahmad Faiz Amri Panahatan Sihotang Anita Sukmawati Arif Susanto Aysha, Miranda m Ayyun, Qurrota Azzahra Putri W, Keysha Alfatthya B. Rini Heryanti Bambang Haryadi Batubara, Salama Thomasita Cahyana, Gede H Cahyana, Gede Herang Cahyana, Gede Herang Debi Marsanda, Regita Dewi Tuti Muryati, Dewi Tuti Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Eka Bagus Setiawan Endah Pujiastuti Endah Rita Sulistya Dewi Enny Karti Basuki Fachry Abda El Rahman Fadhilah, Maulida Nur Fanny Novia Fanny Novia Febrion, Churchil Fef Rukminingsih Fenita Purnama Sari, Fenita Fenita Sari, Fenita Fikriawan, Suad Galih Atmaja, Yefta Damar Hamidaturrohmah, Hamidaturrohmah Herliana, Erika Heryadi, Gumelar Aditya Iksan, Ricky Riyanto Indriyati Indriyati Izza al iftitah, Ismatul Kartikawati, Adhisa M.I.S, Ardhia Regita Marzuki, Akhmat Moh. Hasan Muchamad, Arief Nur Muftadi, Muftadi Muhammad Saefullah, Muhammad Muhammad Syaipul Hayat Mukharom, Mukharom Nafiah, Nafiah Nazar, Shinta Ningtiyas Nissa Noor A., Nissa Noormawanti, Noormawanti Nugraha, Rizky Cahya Nugroho, Prio Nur Aisah Nur Qudus Nuswanto, A Heru Nuswanto, A Heru Pamungkas, Regy Perkasa, Ronald Arya Bayu Prajati, Gita Prajati, Gita Prajati Prasetyo, Puji Hendro Pratama, Rifqi Andrian PT, Bramastyo Wisnu Purnomo, Elbira J.A Putra, Aista Wisnu Retno Widhiastuti Rukminingsih, Fef S Slamin Saiful Abib, Agus Siska F Rahmawati Siswanda, Yoga Dwi Siti Chotijah, Siti Sri Mintarsih Sudaryati HP Sukatno Sukatno, Sukatno Sukimin Sukrisna, Athoni Sukrisna, Athoni Sulistyarini, Dyah Ayu Sutrisno, Sutrisno Syaiful M Tahara Dilla Santi Tarnoto, Koko Wahyu Triasih, Dharu Ulya Sarofa Umi Khasanah Wardani, Diah Ayu mulya widi, krisma widi, krisma Wijayanti, W Wiwik Handayani Yudda Arief Wibowo Yuliantini, Nani Yulistyowati, Efi Yunika, Afis Yunita, Vivie Ratna Yusnia Yustina Sri Ekwandari

Title

Found 69 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 69 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 69 Documents
Search