Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.47
P-Index
This Author published in this journals
All Journal EKUIVALEN - Pendidikan Matematika Jurnal Karya Pendidikan Matematika Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Jurnal Teknologi Pangan Elementary: Islamic Teacher Journal Prosiding Seminar Matematika dan Pendidikan Matematik Prosiding Ilmu Pendidikan Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat JURIDIKDAS (Jurnal Riset Pendidikan Dasar) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Jurnal Dinamika Sosial Budaya Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Creative Research Journal Jurnal Masyarakat Merdeka (JMM) Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia JURNAL USM LAW REVIEW Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI Jurnal Menara Medika Jurnal Kesehatan Tambusai KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah Jurnal Lingkungan dan Sumberdaya Alam (JURNALIS) Semarang Law Review Prosiding University Research Colloquium Jurnal Penelitian Serambi Hukum AL QALAM JURNAL KEPENDIDIKAN Revenue: Lentera Bisnis Manajemen JOURNAL OF Qualitative Health Research & Case Studies Reports AGILITY: Jurnal Lentera Manajemen Sumberdaya Manusia Social Science Academic Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Tematik JURNAL KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA Jurnal Nusa Akuntansi Journal of Vocational and Career Education
Tri Mulyani
SLB-D1 YPAC Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 72 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 72 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
HUBUNGAN PAPARAN XYLENE DAN METHYL HIPPURIC ACID PADA PEKERJA INFORMAL PENGECATAN MOBIL DI KARASAK, BANDUNG Cahyana, Gede Herang; Sukrisna, Athoni; Mulyani, Tri
CREATIVE RESEARCH JOURNAL Vol 1 No 01 (2015): Creative Research Journal
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34147/crj.v1i01.197

Abstract

Xylene atau dimetilbenzene adalah turunan benzene dengan rumus molekul C6H4(CH3)2 dan termasuk senyawa aromatik yang tinggi tingkat racunnya. Xylene banyak digunakan sebagai pelarut cat sehingga sering terhirup oleh pekerja bengkel yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan akut dan kronis. Methyl hippuric acid (MHA) adalah hasil pengolahan xylene oleh tubuh yang dikeluarkan bersama urin. Observasi pada pekerja bengkel dengan kuesioner dan pengambilan sampel udara diperoleh data bahwa paparan xylene pada pekerja setiap kali mereka bekerja antara 0,042 dan 4,447 ppm. Mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.13/2011, konsentrasi xylene yang ditemukan pada pekerja tidak melebihi nilai ambang batas (NAB) 100 ppm. NAB yang diperkenankan 100 ppm. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan hubungan yang cukup kuat antara xylene dan MHA dengan nilai r (korelasi) = 0,813. Disimpulkan, makin besar konsentrasi xylene makin besar pula konsentrasi MHA sehingga pekerja bengkel dapat dinyatakan terpapar xylene. Pekerja harus mengenakan masker untuk pencegahan dalam jangka panjang karena selain xylene, cat juga mengandung zat kimia berbahaya lainnya. Hasil penelitian ini bisa digunakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung untuk mengeluarkan peraturan yang melindungi pekerja bengkel pengecatan dan masyarakat di sekitarnya dari risiko xylene.
Pengaruh Index Card Match Berbantuan Flash Card Terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia SD Gugus III Bengkulu Mulyani, Tri; Yuliantini, Nani; Yusnia
JURIDIKDAS Vol 7 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/juridikdas.v7i2.33722

Abstract

his study aims to determine the effect of using the Index Card Match learning model assisted by Flash Cards on grade IV Indonesian language learning outcomes in SD Negeri Gugus III Bengkulu city. This research is a type of quantitative research with the research method, namely the Quasi Experiment method with the research design The Matching Only Pretest-Posttest Control Group Design. The population in this study were 4th grade students of SD Negeri Gugus III Bengkulu City. The research sample was taken using random sampling technique, obtained fourth grade students of SD Negeri 57 Bengkulu City as the experimental group and fourth grade students of SD Negeri 48 Bengkulu City as the control group. The instrument used was a multiple choice test sheet totaling 10 questions. Implementation of the test twice, namely before and after learning takes place in the experimental class and control class. From the results of the t-test calculation of students' posttest scores, sig (2-tailed) 0.002 is smaller than 0.05. It shows that there is a difference in posttest results between the experimental class and the control class due to the treatment of the two different classes. So it can be concluded that there is an effect of using the Index Card Match learning model assisted by Flash Cards on the learning outcomes of Indonesian language class IV in SD Negeri Gugus III Bengkulu City.
PERAN MEDIA INFORMASI HUKUM PADA MASA COVID 19 DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEMARANG Aisah, Nur; Yunita, Vivie Ratna; Mulyani, Tri
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.2955

Abstract

AbstrakPada masa pandemi covid 19, informasi yang berkaitan dengan hukum menjadi kebutuhan penting karena banyak produk hukum baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dan belum diketahui secara spesifik oleh masyarakat. Sementara itu, peran dari media massa sebagai alat untuk menyampaikan informasi, terkadang dipandang tidak proporsional, sehingga dalam artikel ini berusaha untuk membahas tentang apa peran media informasi hukum pada masa covid 19, apa kelemahan-kelemahan dari penggunaan media informasi hukum, dan media informasi hukum apa yang tepat untuk dipergunakan di Fakultas Hukum Universitas Semarang. Jenis penelitian ini yuridis sosiologis, data yang dipergunakan adalah data primer dan didukung data sekunder. Analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran media informasi hukum pada masa covid 19 di Fakultas Hukum Universitas Semarang adalah sebagai komunikator yang baik dari berbagai informasi hukum mengingat banyaknya produk hukum baru yang harus diketahui oleh   masyarakat pada masa covid 19, sehingga informasi hukum tersebut dapat berkualitas, dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat, dan media informasi ini juga akan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi hukum. Kelemahan-kelemahan dari penggunaannya, yaitu komitmen dari semua elemen di Fakultas Universitas Semarang, belum ada peraturan yang mendukung di Fakultas Hukum Universitas Semarang, dan belum banyak media sosial yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang. Media informasi yang tepat untuk dipergunakanadalah media sosial, dengan analisis bahwa banyak pengguna media sosial di Indonesia, efektifitas dalam akses informasi, dan media yang paling murah dalam melakukan publikasi informasi. Dalam implementasinya digunakan strategi membuat akun social media. Kemudian, seluruh elemen Fakultas Hukum Universitas Semarang wajib mem-follow-nya, dan mem-posting ulang postingan tersebut.
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN MANAJEMEN ASET TERHADAP KINERJA KEUANGAN Mulyani, Tri; Nazar, Shinta Ningtiyas
Jurnal Nusa Akuntansi Vol. 2 No. 1 (2025): Jurnal Nusa Akuntansi Volume 2 Nomor 1 Januari Tahun 2025
Publisher : Publika Citra Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62237/jna.v2i1.149

Abstract

This study aims to determine and provide empirical evidence regarding the influence of corporate governance and asset management on financial performance in financial sector sub-sector banks companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020-2022. This study uses secondary data in the form of annual financial reports from the Indonesia Stock Exchange (IDX). The population in this study is financial sector sub-sector banks companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020-2022. The sampling technique in this study used the purposive sampling method and obtained 16 companies with a time span of 3 years, so that the data processed was 48 data samples. The data analysis technique in this study uses the multiple linear analysis method and the data analysis tool in this study uses the Eviews software program version 12. The results of the study indicate that corporate governance proxied by an independent board of commissioners, managerial ownership, and audit committee and asset management simultaneously have a significant effect on financial performance. An independent board of commissioners does not affect financial performance. Managerial ownership does not affect financial performance, The audit committee does not affect financial performance. Asset management has a positive and significant effect on financial performance.
KAJIAN NORMATIF MENGENAI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945: SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN Mulyani, Tri
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 6 No. 1 (2016): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.216 KB) | DOI: 10.26623/humani.v6i1.855

Abstract

Negara Indonesia adalah Negara hukum, artinya bahwa negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Sifat dari negara hukum hanya dapat ditunjukkan apabila alat-alat perlengkapan negara yaitu lembaga-lembaga negara bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Lembaga Tinggi Negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Lembaga Tinggi Negara yang nama, fungsi dan kewenanganya dibentuk berdasarkan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sehubungan dengan dasar pembentukan Lembaga Tinggi Negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan telah mengalami amandemen 4 kali maka struktur dan hubungan mereka dalam menjalakan tugas pemerintahan dari sebelum dan sesudah amandemen tentunya juga mengalami perubahan. Dengan pendekatan yuridis normatif, dan uraian yang diskriptif analisis, ditemukan jawaban bahwa struktur lembaga negara beserta hubungan diantara lembaga negara telah mengalami pergeseran setelah dilakukan amandemen. Pada dasarnya hubungan diantara lembaga negara tidak banyak mengalami perubahan. Namun perubahan itu justru tampak dalam struktur lembaga negaranya. Sebelum amandemen struktur lembaga negara terdiri dari MPR sebagai lembaga tertinggi, Presiden, DPR, DPA, BPK dan MA. Namun setelah dilakukan amandemen lembaga negara berkembang yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK. Perbedaanya ada dipoint pengapusan istilah lembaga tertinggi, sehingga semua menjadi lembaga tinggi negara.  Indonesia is a country of law, meaning that the country as the law is the basis of state power and the implementation of the power in all its forms is done under the rule of law. The nature of the state law can only be shown if the scientific equipment is state state institutions and bound to act according to the rules that have been set. State Agency referred to in this research is the State Agency name, function and an arbitrary set up under the Constitution or the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, namely: President and Vice-President, People's Consultative Assembly, the House of Representatives, Regional Representatives Council, The Supreme Court, the Constitutional Court, and the Supreme Audit Agency. In connection with establishing the State Agency is the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, and has undergone amendments 4 times the structures and their relationship to run the task of the government before and after the amendment would also change. With normative juridical approach, and a description of the descriptive analysis, found the answer that the structure of state institutions as well as the relationship between the state institutions have experienced a shift after the amendment. Basically the relationship between the state institutions has not changed much. But it is precisely looked into the institutional structure of the country. Prior to the amendment of the structure of state institutions consist of the Assembly as the highest institution, President, Parliament, DPA, BPK and MA. However, after the amendment of the developing state institutions, namely the MPR, DPR, DPD, President, Supreme Court, Constitutional Court, and the CPC. No difference dipoint term elimination highest institution, so all became state institutions.  
Kajian Normatif Mengenai Penggunaan Discrecionary Power Bagi Pejabat Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Mulyani, Tri; Nuswanto, A Heru; Pujiastuti, Endah
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 7 No. 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.067 KB) | DOI: 10.26623/humani.v7i1.1023

Abstract

Setiap negara hukum menuntut agar dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas yaitu ketentuan undang-undang, termasuk juga Indonesia. Namun dalam hal melaksanakan tugas dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan agar dapat memberikan dan menjaga kualitas pelayanan publik serta mengusahakan kesejahteraan, di samping memberikan jaminan dan perlindungan bagi warga negara, maka tidak bisa hanya berpegang pada asas legalitas, karena semakin hari, perkembangan tuntutan pelayanan publik semakin kompleks dan beragam. Permasalahan demi permasalahan muncul dimasyarakat, dan pada kondisi seperti inilah muncul prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau belum/tidak ada peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu pemerintah diberikan kewenangan bebas melakukan tindakan/perbuatan tanpa harus terikat undang-undang yaitu discresionary power. Sehingga dalam penelitian ini akan dikaji lebih dalam tentang pentingnya penggunaan diskresi bagi pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep, spesifikasinya diskriptif analitis, pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan akan dilakukan analisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya penggunaan discresionary power bagi pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (wetmatigheid van bestuur), agar di samping pemerintah dapat melindungi dan menjamin kepastian hukum warga negara, pemerintah juga dapat memberikan pelayanan publik dan kesejahteraan bagi warga negara.Each legal state requires that in the administration of the government should be based on the legality principle of the provisions of the law, including Indonesia. However, in terms of carrying out the duties and obligations of government administration in order to provide and maintain the quality of public services and prosperity, in addition to providing guarantees and protection for citizens, it can not just stick to the principle of legality, because the day, the increasingly complex demands of public services and diverse. Problems after problems arise in the community, and in such conditions the principle that the government should not refuse to provide services to the public on the grounds there is no legislation that regulate it or not / no legislation on which the authority to do legal action . Therefore the government is given free authority to perform actions / deeds without having to be bound by legislation that is discretion. So in this study will be studied more deeply about the importance of the use of discretion for government officials in the administration. The research method used is normative juridical research type, with approach of legislation and concepts, analytical descriptive specification, data collection with literature study and will be analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the importance of discretionary power for government officials in the administration is an alternative to fill the shortcomings and weaknesses in the application of legality principle (wetmatigheid van bestuur), so that in addition to the government can protect and ensure legal certainty of citizens, the government can also provide public services and welfare for citizens.
Perlindungan Hukum Merek Dagang Coca-Cola Terhadap Pelanggaran Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Yunika, Afis; Heryanti, B. Rini; Mulyani, Tri
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 7 No. 2 (2017): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.931 KB) | DOI: 10.26623/humani.v7i2.1024

Abstract

Perlindungan hukum merek dagang Coca-Cola terhadap pelanggaran persamaan pada pokoknya ditinjau menurut UU Nomor 20 Tahun 2016. Bagaimana kendala dan upaya mengatasi pelanggaran persamaan pada pokoknya terhadap merek dagang Coca-Cola. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penilitian yuridis empiris yaitu, cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder untuk dilanjutkan dengan mengadakan pengamatan secara objektif di PT Coca-Cola. Berdasarkan hasil penelitian yang ditinjau dari UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan hukum merek dagang Coca-Cola terhadap persamaan pada pokoknya, yakni menggunakan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif ialah Perlindungan hukum sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek, sedangkan perlindungan hukum represif ialah perlindungan hukum terhadap merek manakala ada tindak pidana merek atau pelanggaran hak atas merek. Sementara kendala dan upaya mengatasi pelanggaran persamaan pada pokoknya yaitu, masih banyaknya produk yang masih secara luas diperdagangkan di pasaran, sedangkan upaya mengatasinya adalah dengan penegakan hukum merek-merek dagang yang melakukan pelanggaran persamaan pada pokonya dan dalam penyelesaian permasalahan pelanggaran merek, dapat melalui jalur non litigasi dengan gugatan ganti rugi atau pencabutan lisensi merek dagang dari pasaran luar.The protection of the law of trademarks Coca Cola of the transgression of the similarities in the point reviewed according to Act No. 20 2016 and how obstacles and efforts to resolve the breach of equality at the point of a trademark Coca-Cola.The research method used in the writing of this bachelor theses is anextensive micro insurance nomative empirical namely, how to procedures that are used to solve the problem with the research examines the secondary data to continue to make observations it objectively in PT Coca-Cola. Based on the results of research reviewed from the Act No. 20 2016 about legal protection trademarks Coca-Cola against the similarities in the point, i.e. using legal protection preventive and repressive legal protection. Preventive protection is the protection of the law before the criminal act or breach of the law against other brands, while the protection of the law is the protection of the law against the repressive brands when there is a criminal act brands or brand rights violations. While the problems and efforts to resolve the breach of common ground on the point is that there are still many products that are still widely traded in the market, while efforts to solve them is with law enforcement the brands trademarks that do breach similarities and solving the problems brand violations, can through non line of litigation with the spurious compensation or trademark license revocation from the market outside.
Konsep Penanaman Modal Sebagai Upaya Mestimulasi Peningkatan Perekonomian Indonesia Abib, Agus Saiful; Pujiastuti, Endah; Mulyani, Tri
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 7 No. 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (561.857 KB) | DOI: 10.26623/humani.v7i1.1020

Abstract

Pelaksanaan pembangunan membutuhkan biaya yang sangat besar, oleh karena membutuhkan support penuh dari penanam modal khususnya penanam modal asing. Penelitian ini akan mengakaji mengenai perkembangan penanaman modal dari era orde lama, orde baru dan orde revormasi serta kendala atau hambatan serta solusi yang diberikan dalam meningkatkan penanaman modal di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mempelajari azas-azas hukum yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Perkembangan penanaman modal era orde lama belum ada perkembangan, sedangkan era orde pencapaian terbaik PMA 1997 dengan 33.788.8 miliar US$ dan PMDN Rp. 119,877,2 triliun. Orde reformasi pencapaian terbaik PMA 2015 dengan mencatatkan 29,275.9 miliar US$ dan PMDN 2016 sebanyak Rp. 216,230 triliun triliun. Kendala yang dihadapi Indonesia dalam penanaman modal datang dari internal maupun eksternal. Solusi penanaman dengan kepastian hukum, penyediaan lahan, keamanan dan stabilitas politik, tenaga kerja, perijinan yang cepat, infrastruktur memadai, tersedianya pasar market.Implementation of development requires enormous costs, and therefore require the full support of investors, especially foreign investors. This study will mengakaji about the development of the investments of the era of the old order, the new order and the order revormasi well as obstacles or barriers and the solutions given in increasing investments in Indonesia. The method used is a normative juridical by studying the principles of the law derived from the materials library. The development capital investment era of the old order has been no progress, while the order era PMA 1997 with the best achievement 33.788.8 billion US $ and foreign Rp. 119,877,2 trillion. Order of the best achievements of reform PMA 2015 with a record 29,275.9 billion US $ and foreign, in 2016 as much as Rp. 216.230 trillion trillion. Constraints faced by Indonesia in capital investment comes from both internal and external. Solution planting with legal certainty, the provision of land, security and political stability, labor, permits rapid, adequate infrastructure, market availability market.  
ANALISA PEMANTAUAN KUALITAS UDARA AMBIEN (PM2,5 PM10 DAN TSP) DI PT SUCOFINDO KOTA BANDUNG Mulyani, Tri; Ainingsih, Shofiah Nurul
Jurnal Lingkungan dan Sumberdaya Alam (JURNALIS) Vol 7 No 2 (2024): Jurnal Lingkungan dan Sumberdaya Alam (JURNALIS)
Publisher : Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Banten Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47080/jls.v7i2.3671

Abstract

Pemantauan kualitas udara ambien merupakan bagian dari pengelolaan kualitas udara dengan tujuan menjadikan kualitas udara di lingkungan layak bagi kesehatan manusia dan sekitarnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kuantitatif menggunakan analisis data dan kesimpulan data. Pemantauan kualitas udara ambien sampel yang diambil di PT Sucofindo, Kota Bandung adalah konsentrasi (Particulate Matter) PM2,5, PM10 dan TSP. Konsentrasi yang didapat PM2,5 pada titik 1 25,58 μg/m³, 23,06 μg/m³ dan 22,33 μg/m³, pada titik 2 35,20 μg/m³, 31,47 μg/m³ dan 28,10 μg/m³. Konsentrasi PM10 titik 1 36,83 μg/m³, 33,81 μg/m³ dan 30,86 μg/m³, pada titik 2; 53,79 μg/m³, 50,60 μg/m³ dan 46,80 μg/m³. Konsentrasi di bawah baku mutu sebesar 55 μg/m³ dan 75 μg/m³. TSP titik 1 yaitu 87,76 μg/m³, 81,53 μg/m³ dan 77,79 μg/m³, titik 2; 123,76 μg/m³, 120,60 μg/m³ dan 111,3 μg/m³. Konsentrasi TSP yang didapat masih di bawah baku mutu sebesar 230 μg/m³.
PERLUASAN KOMPETENSI PTUN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Pamungkas, Regy; Mulyani, Tri; Sihotang, Amri Panahatan
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i2.10089

Abstract

This artikel discusses the absolute competence of the State Administrative Court in positive fictitious cases after the enactment of the Job Creation Law, and its impacts. The approach method used in this research is normative jurisdiction, analytical descriptive specifications. The data collection method used was literature study, the data was then analyzed using qualitative analysis methods. The results of the author's research conclude that the absolute competence of the State Administrative Court in fictitious cases is positive after the enactment of the Job Creation Law, PTUN no longer has the authority to grant legal approval and will be further regulated in a presidential regulation, but to date a presidential regulation has not been issued. The event had an impact on legal uncertainty, because people did not submit positive fictitious requests which were legally granted. And legal certainty is one of the conditions for law enforcement. If the authority for positive fictitious applications is no longer under the authority of the PTUN, then there will be legal decline because it will eliminate the power of the judiciary, and will strengthen the executive's power to adjudicate a case and result in the executive power acting arbitrarily in adjudicating positive fictitious applications.AbstrakArtikel ilmiah ini membahas tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, beserta dampaknya. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridsi normatif, spesifikasi deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, data tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian penulis menyimpulkan bahwa Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, PTUN tidak lagi memiliki kewenangan mengabulkan secara hukum dan akan diatur lebih lanjut pada peraturan presiden, namun hingga saat ini peraturan presiden tidak dikeluarkan. Adanya peristiwa berdampak pada ketidakpastian hukum, karena masyarakat tidak mengajukan permohonan fiktif positif yang dikabulkan secara hukum. Dan kepastian hukum ini merupakan salah satu syarat untuk penegakan hukum. Kewenangan permohonan fiktif positif jika tidak lagi menjadi kewenangan PTUN, maka akan terjadinya kemunduran hukum karena telah menghilangkan kekuasaan yudikatif, dan akan memperkuat kekuasaan eksekutif untuk mengadili sebuah perkara dan mengakibatkan kekuasaan eksekutif bertindak sewenang-wenangnya dalam mengadili permohonan fiktif positif.
Co-Authors ,, Mawardi ,, Mawardi .,, Sinaratih Aan Fadia Annur Abib, Agus Saiful Abib, Agus Saiful Agung Budianto Agustina Ainingsih, Shofiah Nurul Akbar, Ahmad Faiz Amri Panahatan Sihotang Anita Sukmawati Aysha, Miranda m Ayyun, Qurrota B. Rini Heryanti Bambang Haryadi Batubara, Salama Thomasita Cahyana, Gede Herang Cahyana, Gede Herang Debi Marsanda, Regita Dewi Tuti Muryati, Dewi Tuti Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Eka Bagus Setiawan Endah Pujiastuti Endah Rita Sulistya Dewi Enny Karti Basuki Fachry Abda El Rahman Fadhilah, Maulida Nur Febrion, Churchil Fef Rukminingsih Fenita Purnama Sari, Fenita Fenita Sari, Fenita Fikriawan, Suad Fitriyani, Yeny Galih Atmaja, Yefta Damar Hamidaturrohmah, Hamidaturrohmah Iksan, Ricky Riyanto Indriyati Indriyati Kartikawati, Adhisa M.I.S, Ardhia Regita Marzuki, Akhmat Moh. Hasan Muchamad, Arief Nur Muftadi, Muftadi Muhammad Saefullah, Muhammad Muhammad Syaipul Hayat Mukharom, Mukharom Nafiah, Nafiah Nazar, Shinta Ningtiyas Nissa Noor A., Nissa Nugraha, Rizky Cahya Nugroho, Prio Nur Aisah Nur Qudus Nuswanto, A Heru Nuswanto, A Heru Pamungkas, Regy Perkasa, Ronald Arya Bayu Prajati, Gita Prajati Prasetyo, Puji Hendro Pratama, Rifqi Andrian PT, Bramastyo Wisnu Purnomo, Elbira J.A Purwanto, Purwanto Putra, Aista Wisnu Retno Widhiastuti S Slamin Saiful Abib, Agus Siska F Rahmawati Siswanda, Yoga Dwi Siti Chotijah, Siti Sri Mintarsih Sudaryati HP Sukatno Sukatno, Sukatno Sukimin Sukrisna, Athoni Sukrisna, Athoni Sulistyarini, Dyah Ayu Sutrisno, Sutrisno Syaiful M Tahara Dilla Santi Tarnoto, Koko Wahyu Triasih, Dharu Ulya Sarofa Umi Khasanah Wardani, Diah Ayu mulya widi, krisma widi, krisma Wijayanti, W Wiwik Handayani Yudda Arief Wibowo Yuliantini, Nani Yulistyowati, Efi Yunika, Afis Yunita, Vivie Ratna Yusnia Yustina Sri Ekwandari