Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI PEMBERIAN INFORMASI TENTANG DATA PASIEN PENDERITA COVID-19 TERHADAP PUBLIK DI PUSKESMAS DEMAK III BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN Widhiastuti, Retno; Mulyani, Tri; Sihotang, Amri Panahatan
Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 1 (2021): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v2i1.3443

Abstract

Puskesmas Demak III salah satu bentuk pelayanan Publik dalam bidang pelayanan kesehatan termasuk covid-19.Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengangkat permasalahan bagaimana implementasi pemberian informasi tentang data pasien penderita Covid-19 terhadap publik di Puskesmas Demak III berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, kendala dalam implementasi dan upaya mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologi, dengan spesifikasi penelitian deskriftif analitik dan metode analisa menggunakan analisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa implemantasi pemberian informasi data pasien Covid-19   ke Publik selama masa pandemi dilaksanakan berdasarkan SOP yang dibuat oleh Kepala Puskesmas berpedoman pada   Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 36 tahun2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.Untuk kendalanya ada 2 hal yaitu: pertama, tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara menyusun SOP; kedua, kurangnya SDM, diupayakan dengan cara   membuat SK Pelimpahan Tugas dan mengusulkan tenaga dokter umum.  
IMPLEMENTASI PENDAFTARAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN SISTEM ONLINE SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK M.I.S, Ardhia Regita; Mulyani, Tri; Pujiastuti, Endah
Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.8 KB) | DOI: 10.26623/slr.v2i2.3867

Abstract

Registration of population administration documents as an effort to orderly administration is carried out by the government with an online system to provide convenience for the community, so this study seeks to examine the implementation of registration of the population administration documents with an online system as an effort to orderly administration at the Department of Population and Civil Registration of Demak Regency, obstacles and efforts overcome it. The research methods used are: type of sociological juridical research, analytical descriptive specifications. The data used is primary data supported by secondary data with qualitative data analysis. The results showed that the registration of family card population administration documents with an online system as an effort to orderly administration at the Demak Regency Population and Civil Registration Office in January 2017 - February 2021 was based on the Republic of Indonesia Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration changes. on Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, and Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 7 of 2019 concerning Online Population Administration Services with the mechanism starting with register, login, select menu, upload, send, finish. For the implementation of the registration, there were 5,472 documents. The orderliness of administrative documents after using the online system before using the online system shows that it is more orderly to use the online system, as indicated by the increasing number from year to year. The obstacles include 2 things, first, the public's lack of understanding to access online services, in this case it can be attempted by means of socialization, namely through brochures, websites, Instagram and Youtube; Second, the absence of a strong network/signal in some areas, in this case it can be attempted by serving reporters who wish to register documents directly.
RELOCATION FOR FOOD TRADERS IN THE ICE RIVER BETWEEN FLOOD EAST CANAL CITY OF SEMARANG BASED ON SEMARANG CITY PERDA NUMBER 14 YEAR 2011 Wardani, Diah Ayu mulya; Mulyani, Tri; Muryati, Dewi Tuti
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 1 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.996 KB) | DOI: 10.26623/slr.v3i1.4847

Abstract

The relocation of street vendors needs to be done as an effort to organize in order to create an order. So, in this study, we tried to examine the relocation of street vendors in the Kali Es Riverbank, East Flood Canal, Semarang City based on the Perda of Semarang City Number 14 of 2011, Constraints in relocating for street vendors in Kali Es Riverbank of the East Flood Canal in Semarang City based on the Perda of Semarang City. Number 14 of 2011 and efforts to overcome it. The research methods used include: types of juridical research, sociological, descriptive analysis specifications. The data used is primary data and is supported by secondary data, with qualitative data analysis. The results showed that: Basically, the relocation concept was implemented because in the Kali Es area, along the East Flood Canal River, floods often occur. The relocation of street vendors in the Kali Es area along the East Flood Canal River, Semarang City through 3 procedures, 1) data collection, 2) socialization and 3) providing legal certainty. With the relocation of the street vendors, it aims to overcome the flooding in the city of Semarang. Efforts made by the government in relocating street vendors such as providing a new place for them to sell. The obstacles that arise in the Guidance and Arrangement of Street Vendors (PKL) in the Kali Es area, along the East Flood Canal River, Semarang City, are: First, the low legal awareness of street vendors. Second, Weak Supervision by Semarang City Officials. Third, the relocation of places selling street vendors that are not strategic and adequate. Fourth, the economic factors of street vendors. Meanwhile, the efforts made to overcome the obstacles that arise in the Guidance and Implementation of PKL Arrangement in the Kali Es River Basin, East Flood Canal, Semarang City are: First, Provide counseling and guidance to street vendors and provide circulars and warnings both verbally and in writing to comply. existing and current legal provisions. Second, Improving supervision by conducting regular controls throughout the city of Semarang (justice operation). Third, seek new locations or land for street vendors who have not yet found a place of business. Fourth, provide training and capital assistance for street vendors.
IMPLEMENTASI PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG Nugraha, Rizky Cahya; Pujiastuti, Endah; Mulyani, Tri
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 1 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.806 KB) | DOI: 10.26623/slr.v3i1.5052

Abstract

Artikel ilmiah ini membahas tentang implementasi penerbitan izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Genuk Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015, kendala dalam implementasi dan upaya mengatasinya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Data yang dipergunakan adalah data primer didukung dengan data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan cara analitis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Genuk Kota Semarang dilaksanakan sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil. Untuk Implementasi penerbitannya tercatat ditahun 2016-2020 tercatat sebanyak 2.215 izin. Untuk kendala implementasinya meliputi 2 faktor yaitu: Pertama, faktor Internal berupa kesalahan dalam data, dalam hal ini dapat diupayakan dengan menyelesaikan administrasi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) ke tempat domisili asal; serta sosialisasi yang kurang menyeluruh dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara lebih gencar dalam memberikan sosialisasi ke kelurahan-kelurahan dan pelatihan-pelatihan khusus kepada para PUMK. Kedua, faktor eskternal berupa kurang informasi yang di dapat oleh masyarakat, yang dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara sosialisasi; dan terpengaruhnya jarak antara pemohon ke Kantor Kecamatan Genuk dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara membuat sistem Online Singgle Submission (OSS).
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA AKHIR PEKAN DAN MALAM HARI OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK Nugroho, Prio; Mulyani, Tri; Sihotang, Amri Panahatan
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v3i2.5672

Abstract

Instansi pelaksana pelayanan publik dalam urusan administrasi kependudukan di Kota Semarang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan terbagi atas 2 ( dua ) jenis pelayanan, yaitu, Pertama ; Pelayanan terhadap peristiwa kependudukan yang berkaitan dengan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi penerbitan biodata penduduk, Kartu Keluarga ( KK ) , Kartu Tanda Penduduk elektronik ( KTP- el ); Kedua ; Pelayanan terhadap peristiwa penting yang berkaitan dengan penerbitan akta pencatatan sipil. Dalam memberikan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan kepada masyarakat Kota Semarang maka diperlukan sebuah inovasi pelayanan administrasi kependudukan, yaitu pelayanan akhir pekan dan malam hari. Di dalam penelitian ini akan membahas dua pokok permasalahan, yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan pelayanan akhir pekan dan malam hari, serta kendala dan upaya untuk mengatasinya. Metode penelitian ini yaitu kualitatif, dengan lokus dari pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dengan jenis penelitian yuridis empiris. Fokus penelitian ini adalah pelayanan administrasi kependudukan pada akhir pekan dan malam hari oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dengan mengimplementasikan asas asas, tujuan, dan standar pelayanan publik berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
PENERBITAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PRODUK MAKANAN RINGAN Akbar, Ahmad Faiz; Mulyani, Tri; Pujiastuti, Endah
Semarang Law Review (SLR) Vol. 4 No. 1 (2023): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v4i1.6516

Abstract

Sertifikat halal sangat penting bagi pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produk, sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini bertujuan mengetahui penerbitan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan kendala dan upaya mengatasinya di Kabupaten Kendal. Metode penelitian yang dipergunakan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang dipergunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan implementasi penerbitan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan di Kabupaten Kendal melalui tahapan diantaranya: Pertama, penerbitan NIB secara online. Kedua, permohonan pengajuan sertifikasi halal kepada BPJPH. Ketiga, BPJPH menunjuk pendamping proses produk halal. Keempat, pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh lembaga pemeriksa halal. Kelima, penetapan kehalalan produk oleh MUI. Keenam, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Penerbitan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan sepanjang tahun 2021 sejumlah 33 sertifikasi halal. Kendala penerbitan, meliputi kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi 3 hal: Pertama, akses yang sulit dijangkau, dapat diupayakan dengan meluncurkan sistem online; Kedua, pelayanan yang kurang maksimal dalam ketepatan waktu, dapat diupayakan dengan evaluasi terhadap petugas; Ketiga, kesalahan data, dapat diupayakan dengan membantu pelaku usaha dalam pemberkasan persyaratan permohonan sertifikasi halal. Kendala eksternal meliputi 2 hal: Pertama, Mindset pelaku usaha; Kedua, kurangnya informasi, dapat diupayakan melalui sosialisasi pentingnya sertifikasi halal produk makanan ringan.
IMPLEMENTASI PENERBITAN E-KTP BAGI WARGA NEGARA ASING DI KABUPATEN KENDAL Debi Marsanda, Regita; Mulyani, Tri; Sihotang, Amri Panahatan
Semarang Law Review (SLR) Vol. 4 No. 1 (2023): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v4i1.7004

Abstract

Artikel ini membahas tentang implementasi penerbitan E-KTP bagi warga negara asing di Kabupaten Kendal, kendala dan upaya mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu: jenis penelitian yuridis sosiologis, spesifikasi deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penerbitan E-KTP bagi warga negara asing di Kabupaten Kendal pada bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 tercatat ada 11 warga negara asing yang membuat E-KTP didasarkan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Adapun kendalanya meliputi 4 hal yaitu: Pertama, jaringan pada komputer sering eror, hal ini dapat diupayakan dengan cara Dispendukcapil Kabupaten Kendal terus mengupayakan yang terbaik dengan tetap berusaha melayani warga negara asing yang ingin melakukan pembuatan E-KTP; Kedua, kurangnya pemahaman bahasa asing dari para staf, dapat diupayakan dengan cara para warga negara asing yang ingin melakukan proses pengurusan E-KTP haruslah didampingi oleh sponsor atau penjamin agar saat proses pengisian data tidak terjadi miscommunication dengan petugas; Ketiga, warga negara asing yang belum melaporkan ke pihak Dispendukcapil Kendal, hal ini dapat diupayakan dengan melakukan sosialisasi kepada warga negara asing terkait pentingnya pelaporan penduduk baru; Keempat, belum pahamnya pihak RT/RW terkait cara pelaporan adanya warga negara asing, dalam hal ini dapat diupayakan dengan pemberian sosialisasi rutin dan pembinaan kepada ketua RT/RW setempat agar mengetahui terkait bagaimana cara pelaporan adanya orang asing yang ingin menetap di daerahnya.
PERAN MEDIATOR PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Prasetyo, Puji Hendro; Pujiastuti, Endah; Mulyani, Tri
Semarang Law Review (SLR) Vol. 4 No. 2 (2023): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v4i2.7474

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui peran mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dan kendala mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial serta upaya mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang berhasil menyelesaikan kasus perselisihan pemutusan hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pihak pengusaha PT. Bangun Makmur Utama. Adapun kendalanya meliputi 2 faktor yaitu yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis meliputi adanya keterbatasan kewenangan mediator, hal ini dapat diupayakan dengan memberikan bimbingan dan pendapat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Hak akibat pemutusan hubungan kerja tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini dapat diupayakan mediator dengan menengahi perbedaan pendapat yang berkaitan dengan hak akibat pemutusan hubungan kerja. Kendala non yuridis meliputi, pihak pekerja/buruh dan pengusaha sulit berkompromi, hal ini dapat diupayakan melalui bimbingan dan pendekatanpendekatan persuasif. Kurangnya mediator hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, hal ini dapat diupayakan dengan memanfaatkan waktu dengan membagi tugas dalam menyelesaikan perkara perselisihan hubungan industrial. Sarana prasarana kurang memadai, hal ini dapat diupayakan dengan mengajukan proposal untuk pengadaan pembangunan fasilitas. Pihak pengusaha mengutus bawahannya untuk melakukan mediasi, hal ini dapat diupayakan dengan memanggil pihak pengusaha kembali yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.
PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI OLEH BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN DI KPPBC TIPE MADYA PABEAN A SEMARANG Perkasa, Ronald Arya Bayu; Mulyani, Tri; Pujiastuti, Endah
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.8547

Abstract

Excise as government revenue from the object of the Directorate General of Customs and Excise results from the excise sector including the results of tobacco derivative products such as cigarettes are regulated in Law Number 39 of 2007 concerning Excise. Excise tape in the form of a state security document as a sign that the cigarette has paid its excise. The role of the P2 field in the implementation in the field of customs prosecution and investigation of the results of supervision carried out to prevent the circulation of cigarettes without excise tapes at the Customs and Excise Supervision and Service Office of Customs Type A Semarang. The research methods used include, type of sociological juridical research, research specifications are descriptive analytical Data used are primary data and supported by secondary data, with qualitative data analysis. The results showed that the supervision of cigarettes without excise tax bands carried out by section P2 at KPPBC Type Madya Pabean A Semarang through 3 supervision methods namely Compliance Tests, Partnership Supervision, and Information Media in 6 cities and regencies in the KPPBC Type Madya Pabean A Semarang area. The existence of constraints by legal and cultural factors on the regulation of the effect of increasing excise tax on the honesty of perpetrators in distributing cigarettes without excise tax. Enforcement of this obstacle is carried out with preventive efforts and constraints on the location of the KPPBC area Type Madya Pabean A Semarang in monitoring the circulation of cigarettes without excise tax. Because the location of the Semarang City area has toll road access as a route to the city of Semarang. The existence of constraints by legal and cultural factors on the regulation of the effect of increasing excise tax on the honesty of perpetrators in distributing cigarettes without excise tax. Enforcement of this obstacle is carried out with preventive efforts and constraints on the location of the KPPBC area Type Madya Customs A Semarang in monitoring the circulation of cigarettes without excise tax. Because the location of the Semarang City area has toll access as a transportation route with repressive efforts carried out by P2 Intelligence at KPPBC Type Madya Pabean A Semarang. AbstrakCukai sebagai pendapatan pemerintah dari objek hasil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari sektor cukai termasuk hasil produk turunan dari tembakau seperti rokok diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pita Cukai berupa dokumen sekuriti negara sebagai tanda rokok dilunasi cukainya. Peran bidang P2 dalam pelaksanaan di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan hasil pengawasan yang dilakukan mencegah peredaran rokok tanpa pita cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya, jenis penelitian yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis Data yang dipergunakan adalah data primer dan didukung dengan data sekunder, dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan rokok tanpa pita cukai yang dilakukan oleh seksi P2 di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang melalui 3 metode pengawasan yakni Uji Kepatuhan, Pengawasan Kemitraan, dan Media Informasi pada 6 Kota dan Kabupaten kawasan wilayah KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang. Adanya kendala oleh faktor penetapan hukum dan budaya terhadap regulasi pengaruh peningkatan cukai terhadap kejujuran pelaku dalam pengedarkan rokok tanpa pita cukai. Penindakan kendala ini dilakukan dengan upaya preventif dan kendala pada letak wilayah KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang dalam pengawasan peredaran rokok tanpa pita cukai. Sebab letak wilayah Kota Semarang memiliki akses tol sebagai jalur transportasi dengan upaya represif yang dilakukan oleh Intelejen P2 di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang.
PELIBATAN ANAK DALAM KEGIATAN KAMPANYE POLITIK Mulyani, Tri; Sukimin, Sukimin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i2.2877

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang hukumnya melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik menurut hukum positif di Indonesia, beserta akibat hukumnya. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik menurut hukum positif di Indonesia, ternyata tidak diatur secara jelas dalam UU Pemilu. Namun secara implisit terjemahannya dapat diketemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Petama dapat dilihat dalam Pasal 280 ayat (2) huruf k, tentang larangan kampanye, kedua dapat dilihat penjelasannya dalam Pasal 1 Angka 34 UU Pemilu, tentang ketentuan pemilih dan ketiga dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1  Undang-Undang Perlindungan Anak, tentang usia anak. Dari ketiga ketentuan tersebut dapat diketahui anak berdasarkan hukum positif di Indonesia merupakan anak yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin, dan merekalah yang dilarang dilibatkan dalam kegiatan kampanye politik. Akibat hukumnya bila melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye dapat dikenakan sanksi pidana (penjara dan/atau denda menurut UU Pemilu dan UU Perlindungan Anak) dan sanksi administrasi (pembatalan nama calon dari daftar calon tetap; atau pembatalan penetapan calon sebagai calon terpilih menurut UU Pemilu).
Co-Authors ,, Mawardi ,, Mawardi .,, Sinaratih Aan Fadia Annur Abib, Agus Saiful Abib, Agus Saiful Agung Budianto Agustina Ainingsih, Shofiah Nurul Akbar, Ahmad Faiz Amri Panahatan Sihotang Anita Sukmawati Aysha, Miranda m Ayyun, Qurrota B. Rini Heryanti Bambang Haryadi Batubara, Salama Thomasita Cahyana, Gede Herang Cahyana, Gede Herang Debi Marsanda, Regita Dewi Tuti Muryati, Dewi Tuti Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Eka Bagus Setiawan Endah Pujiastuti Endah Rita Sulistya Dewi Enny Karti Basuki Fachry Abda El Rahman Fadhilah, Maulida Nur Febrion, Churchil Fef Rukminingsih Fenita Purnama Sari, Fenita Fenita Sari, Fenita Fikriawan, Suad Fitriyani, Yeny Galih Atmaja, Yefta Damar Hamidaturrohmah, Hamidaturrohmah Iksan, Ricky Riyanto Indriyati Indriyati Kartikawati, Adhisa M.I.S, Ardhia Regita Marzuki, Akhmat Moh. Hasan Muchamad, Arief Nur Muftadi, Muftadi Muhammad Saefullah, Muhammad Muhammad Syaipul Hayat Mukharom, Mukharom Nafiah, Nafiah Nazar, Shinta Ningtiyas Nissa Noor A., Nissa Nugraha, Rizky Cahya Nugroho, Prio Nur Aisah Nur Qudus Nuswanto, A Heru Nuswanto, A Heru Pamungkas, Regy Perkasa, Ronald Arya Bayu Prajati, Gita Prajati Prasetyo, Puji Hendro Pratama, Rifqi Andrian PT, Bramastyo Wisnu Purnomo, Elbira J.A Purwanto, Purwanto Putra, Aista Wisnu Retno Widhiastuti S Slamin Saiful Abib, Agus Siska F Rahmawati Siswanda, Yoga Dwi Siti Chotijah, Siti Sri Mintarsih Sudaryati HP Sukatno Sukatno, Sukatno Sukimin Sukrisna, Athoni Sukrisna, Athoni Sulistyarini, Dyah Ayu Sutrisno, Sutrisno Syaiful M Tahara Dilla Santi Tarnoto, Koko Wahyu Triasih, Dharu Ulya Sarofa Umi Khasanah Wardani, Diah Ayu mulya widi, krisma widi, krisma Wijayanti, W Wiwik Handayani Yudda Arief Wibowo Yuliantini, Nani Yulistyowati, Efi Yunika, Afis Yunita, Vivie Ratna Yusnia Yustina Sri Ekwandari