Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.039
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Sriwijaya Law Review Jurnal Ilmiah Peuradeun Jurnal SOLMA SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Agrium Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) Jurnal Geuthee REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Engineering, Science and Information Technology International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Chemical Engineering Journal Storage (CEJS) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Malikussaleh Mengabdi Jurnal Solusi Masyarakat Dikara ABDI NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Proceedings of Malikussaleh International Conference on Multidisciplinary Studies (MICoMS) Academia Open
Faisal Faisal
Faculty Of Law, Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 72 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 72 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
EKSISTENSI PANGLIMA LAOT DALAM PENANGANAN PENGUNGSI DI ACEH UTARA DAN LHOKSEUMAWE Tunnur, Layla; Malahayati, Malahayati; Faisal, Faisal
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i1.16268

Abstract

Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Prinsip non-refoulement diakui secara universal. Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 yang mengatur penanganan pengungsi dari luar negeri. Di Aceh, pengungsi yang pertama kali tiba melalui jalur laut ditangani oleh Panglima Laot. Meskipun Panglima Laot tidak memiliki kewenangan resmi menurut hukum, dalam prakteknya ia terlibat dalam memberikan pertolongan pertama karena perannya sebagai pemimpin adat laut yang bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan di area laut.Penelitian bertujuan untuk menganalisis eksistensi Panglima Laot dalam penanganan pengungsi di Aceh Utara dan lhokseumawe; kendala terhadap eksistensi Panglima Laot dalam penanganan pengungsi dari luar negeri di Aceh Utara dan Lhokseumawe dan upaya Panglima Laot dalam penanganan pengungsi dari luar negeri. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang secara khusus mengambil lokasi penelitian di Aceh Utara dan Lhokseumawe.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panglima Laot memberikan pertolongan kepada pengungsi berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan adat istiadat. Eksistensi Panglima Laot sebagai ketua adat laut memiliki peran penting dalam menjalankan adat dan hukum adat serta menjaga keamanan dan kesejahteraan di wilayah pesisir, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008. Namun, kendala terhadap eksistensi Panglima Laot dalam penanganan pengungsi meliputi ketidakpastian hukum, isu keamanan, ketidakwenangan resmi, dan keterbatasan Undang-Undang. Hal ini membuat Panglima Laot kesulitan untuk memberikan pertolongan kepada pengungsi karena tidak ada pengakuan resmi terhadap perannya. Upaya yang dilakukan oleh Panglima Laot terhadap penanganan pengungsi meliputi memberikan kebutuhan dasar, berkoordinasi dengan pemerintah, penguatan keamanan, penyadaran masyarakat, bantuan psikososial, serta advokasi dan diplomasi.
Implementation of Sharia Principles in Financing Micro, Small and Medium Enterprises in Rural Areas Yuliana, Yuliana; Faisal , Faisal; Herinawati, Herinawati; Muhammad Rasyid, Laila
Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Vol. 14 No. 1 (2025): SYARAH : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/syarah.v14i1.6032

Abstract

PT PNM Mekaar Syariah is an institution engaged in sharia financial services that provides financing in the form of capital to support business actors in developing their businesses. Even if the business fails, customers are still required to repay their loans. This study aims to determine the implementation, obstacles, and efforts in applying sharia principles to micro, small, and medium enterprise financing at PT PNM Mekaar Syariah Blang Mangat. This research is a qualitative study using a legal-empirical approach with a descriptive nature. The research data used are sourced from primary and secondary data. Primary data were obtained from observations and interviews, while secondary data were obtained from books, articles, and relevant scientific publications. The research data was systematically organized, beginning with data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research findings revealed that the implementation of Sharia principles and contracts by PT PNM Mekaar Syariah Blang Mangat Branch has not fully adopted Sharia principles, as evidenced by its operational practices not fully adhering to the murabahah system. The obstacles encountered by customers are that they often choose financing not for business purposes but for personal needs. This can lead to various challenges such as late payments, increased personal expenses, and difficulties in managing customer business operations. Efforts made include actively monitoring customers to detect potential late payments or defaults early on.
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paralegal Untuk Perlindungan Gender, Hak Minoritas dan Kelompok Rentan di Lhokseumawe Faisal, Faisal; Mukhlis, Mukhlis; Muammar, Muammar; Muksalmina, Muksalmina; Putri, Raihan
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v4i1.22239

Abstract

Pelatihan paralegal bagi masyarakat di Lhokseumawe merupakan upaya strategis dalam memperkuat akses keadilan, khususnya bagi kelompok-kelompok yang rentan terhadap diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia, seperti perempuan, kelompok minoritas, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, dengan tujuan membekali peserta dengan pengetahuan dasar hukum serta keterampilan praktis dalam menyusun laporan, menyampaikan pengaduan, dan memberikan pendampingan hukum di tingkat komunitas. Pelatihan ini tidak hanya menekankan pada aspek teknis, tetapi juga mengangkat isu-isu penting terkait keadilan gender dan perlindungan kelompok rentan. Melalui pendekatan partisipatif dan materi yang kontekstual, peserta diharapkan mampu berperan sebagai agen perubahan di lingkungan masing-masing. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman hukum peserta serta tumbuhnya kesadaran kritis untuk mengadvokasi hak-hak masyarakat secara inklusif. Dengan demikian, pelatihan ini menjadi kontribusi nyata dalam membangun sistem hukum yang lebih adil, merata, dan menghargai keberagaman.
PENERAPAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM OLEH RENTENIR Rut Mey Sintah; Sulaiman; Faisal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21299

Abstract

Unsur penyalahgunaan keadaan terdapat dalam perjanjian pinjam-meminjam  oleh rentenir yang menyebabkan cacat kehendak. Penyalahgunaan keadaan merupakan bentuk cacat kehendak baru di luar ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata yang berkembang melalui yurisprudensi. Tidak ada aturan yang mengatur secara jelas mengenai rentenir, mengakibatkan  perbedaan pertimbangan putusan pengadilan pada perkara tersebut. Doktrin Misbruik Van Omstandigheden hadir dan memberikan dasar bagi pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang melibatkan penyalahgunaan keadaan. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui penerapan penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian pinjam meminjam oleh rentenir, pertimbangan hakim dan akibat hukum terhadap perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dari 3 jenis sumber data yaitu, data primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui library research dan dianalisis dalam 4 (empat) tahap kegiatan, yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penentuan bunga dalam perjanjian rentenir tidak dilarang, tetapi harus memperhatikan asas keadilan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Jika bunga yang ditetapkan tidak wajar, rentenir dapat dianggap menyalahgunakan keadaan sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No. 3666K/PDT/1992. Perbedaan penafsiran hakim terhadap doktrin misbruik van omstandigheden terjadi karena pemahaman yang tidak seragam sebagian melihatnya sebagai pelanggaran asas keadilan, sementara lainnya menganggapnya sebagai bentuk cacat kehendak yang berkembang melalui yurisprudensi. Penyalahgunaan keadaan dikategorikan sebagai syarat subjektif sahnya perjanjian, sehingga perjanjian pinjam meminjam yang mengandung unsur ini dapat dibatalkan oleh pengadilan. Saran yang dapat diberikan adalah perjelas batasan bunga yang dianggap tidak wajar dan standarisasi penafsiran hakim terhadap misbruik van omstandigheden agar kepastian hukum lebih terjamin.
ANALISIS YURIDIS KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMUTUS PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN BEDA AGAMA (Analisis Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Pare dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm) Tarsih, Lasmi; Jamaluddin, Jamaluddin; Faisal, Faisal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21439

Abstract

Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing pasangan. Persoalan ini muncul dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Pare dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm, di mana perceraian diputuskan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pasal 38 UU Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam mengatur syarat perceraian, dengan status keagamaan pasangan mempengaruhi keabsahan perkawinan. Penelitian ini menganalisis kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam memutus perceraian akibat perkawinan beda agama melalui Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Pare dan 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm, serta mengkaji perbedaan pertimbangan hukum yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menganalisis Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Pare dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm. Teknik pengumpulan data melalui penelitian dokumen. Analisis dilakukan secara normatif dengan menginterpretasikan bahan hukum.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa seharusnya perceraian pasangan beda agama ditangani oleh Pengadilan Negeri. Namun, Pengadilan Agama Pare dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Pare tetap memproses dan menolak gugatan cerai karena kurang bukti, mengacu pada hukum Islam. Sedangkan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm memutuskan perceraian karena perbedaan agama dan perselingkuhan, serta memberikan hak asuh anak kepada penggugat berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Keduanya menekankan pentingnya mediasi. Kesimpulannya adalah kompetensi menangani perceraian beda agama seharusnya berada di Pengadilan Negeri. Perbedaan pertimbangan hukum terjadi karena perbedaan dasar hukum yang digunakan, namun kedua pengadilan sama-sama mengutamakan upaya mediasi demi perlindungan keluarga, khususnya anak.
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYARIYAH LHOKSEUMAWE Cut Ifonna Iyasha; Faisal; Ramziati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21748

Abstract

Mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe telah diupayakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa, namun efektivitasnya masih rendah dengan tingkat keberhasilan hanya sekitar 5–10 perkara per tahun, sementara angka perceraian terus meningkat. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi wajib dilaksanakan sebelum sidang perkara perceraian dimulai, dengan harapan dapat mengurangi beban pengadilan dan memberi ruang damai bagi para pihak, sehingga perlu upaya optimalisasi agar ketentuan hukum tersebut dapat berjalan sesuai tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas penerapan PERMA tersebut dalam perkara perceraian, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam menekan angka perceraian melalui mediasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara terhadap para pihak berperkara, akademisi hukum, serta hakim dan mediator di Mahkamah Syar’iyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi belum efektif akibat faktor internal seperti ketidakpatuhan para pihak terhadap prosedur mediasi, serta keterbatasan Mahkamah Agung dalam mendorong optimalisasi mediasi. Faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi penghambat. Sebagai solusi, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe telah melakukan penyuluhan hukum dan evaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitas mediasi. Mediasi di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi seperti UU No. 30 Tahun 1999 serta Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat mediasi. Oleh karena itu, disarankan agar Mahkamah Syar’iyah lebih aktif melakukan sosialisasi dan edukasi hukum agar mediasi dapat berfungsi maksimal sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang damai, cepat, dan efisien.
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL (MAWAH) LAHAN PERTANIAN DI GAMPONG BANG BARO KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA Devi, Muna; Faisal, Faisal; Herinawati, Herinawati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22654

Abstract

Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang secara tegas mengatur bahwa perjanjian harus tertulis di hadapan kepala desa, sedangkan perjanjian yang terjadi di Gampong Blang Baro dan Dusun Blang Sunong di lakukan secara lisan dan ketika terjadi gagal panen pada kasus pertama pihak pemilik lahan tetap meminta hasil sesuai kesepakatan dan kasus kedua tidak mempermasalahkan hasil panen yang kurang, sehingga terjadi permasalahan karna perjanjian dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perjanjian bagi hasil (mawah), serta penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil (mawah) lahan pertanian di Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan. Hasil penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil (mawah) lahan pertanian di Gampong Blang Baro dan Dusun Blang Sunong dilakukan secara lisan, tanpa adanya perjanjian tertulis, hanya berdasarkan asas kepercayaan dan adat, dan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan. Dalam dua kasus yang dikaji, ditemukan perbedaan dalam menyikapi gagal panen, satu kasus berakhir dengan perselisihan karena pemilik tetap menuntut bagi hasil meski terjadi kerugian, sementara kasus lain berakhir damai karena kedua belah pihak sepakat untuk menanggung kerugian bersama. Pelaksanaan perjanjian ini secara hukum tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yaitu pada Pasal (3) dan (4) mengenai kewajiban membuat perjanjian secara tertulis di depan kepala desa, dan jangka waktu perjanjian bagi hasil. Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian mawah dilakukan melalui mekanisme adat gampong. Hasil dari penyelesaian sengketa yang terjadi antara pemilik lahan dan penggarap di Gampong Blang Baro yaitu berakhir dengan damai. Saran diharapkan kepada masyarakat agar ke depannya perjanjian bagi hasil dituangkan dalam bentuk tertulis, dan aparatur gampong diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pembuatan perjanjian secara sah dan tertulis.
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENGGUNA PINJAMAN ONLINE (Studi Penelitian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat) Refania, Revika; Faisal, Faisal; Muksalmina, Muksalmina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22996

Abstract

Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan. Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan Otoritas Jasa Keuangan wajib melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengguna pinjaman online serta upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yang berfokus pada penerapan dan penegakan praktis prinsip-prinsip hukum normatif, dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui wawancara dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK telah mengimplementasikan kewenangannya secara optimal melalui empat aspek utama, yaitu pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan perlindungan konsumen. Regulasi seperti POJK No. 40/POJK/2024 dan POJK No. 6/POJK.07/2022 memberikan dasar hukum yang kuat dalam melindungi konsumen. Selain itu, OJK juga menjalankan perlindungan hukum secara preventif, administratif, dan represif melalui edukasi publik, pengelolaan pengaduan, penindakan terhadap pelanggaran, dan restitusi kepada korban. Meskipun demikian, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan dan tingginya penyebaran pinjaman online ilegal masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar OJK memperluas edukasi keuangan ke kelompok rentan seperti pelajar dan mahasiswa serta menyederhanakan akses dan prosedur pengaduan melalui aplikasi APPK.
PELAKSANAAN PEMBAGIAN KESELURUHAN HARTA KEPADA ANAK SEBELUM KEMATIAN PEWARIS DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Penelitian Di Sei Bamban) Hasibuan, Mhd Syahputra; Jamaluddin, Jamaluddin; Faisal, Faisal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23065

Abstract

Abstract This research examines the implementation of the distribution of all assets by the heir to their children before death, conducted by the Sei Bamban community, from the perspective of Islamic Law and Customary Law. This research aims to understand the traditional practices of inheritance distribution according to the customs of the Sei Bamban community and the legal consequences if the distribution is carried out before the heir's death. The method used is empirical legal research with a sociological and conceptual approach, descriptive in nature, with data collection techniques through field studies and literature studies, and analyzed qualitatively. The research results show that the practice of distributing assets during one's lifetime does indeed occur in Sei Bamban with the aim of avoiding family disputes after the heir's passing. In customary law, as long as it is carried out through deliberation and family consent, this division does not pose legal issues. Meanwhile, according to Islamic Law, the distribution of assets during one's lifetime is considered a valid gift if done voluntarily and with a complete transfer of ownership. However, if the gift is unfair or violates Sharia principles, it can be deemed invalid. In conclusion, the distribution of assets during one's lifetime should not diminish the rights of heirs according to applicable laws, and it should be supported by written guidelines from the government, customary leaders, and religious figures to provide legal certainty and prevent disputes in the future.
Synchronizing Sharia Financial Institution Qanun with National Regulations to Support MSMEs in Aceh Faisal, Faisal; Mukhlis, Mukhlis; PG, Eko Gani; Muksalmina , Muksalmina; Amalia, Nanda
Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol. 13 No. 3 (2025): Jurnal Ilmiah Peuradeun
Publisher : SCAD Independent

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26811/peuradeun.v13i3.1978

Abstract

Law Number 11 of 2006 on the Government of Aceh provides a strong legal foundation for implementing Qanun Aceh Number 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions. However, its effective integration with Indonesia’s national regulatory framework remains a persistent challenge. This study examines the synchronization between the Qanun and national legislation in the Sharia financial services sector, particularly in supporting the development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Aceh. Employing an empirical legal method combined with a qualitative approach, the research collected primary data from Sharia Financial Institutions in Aceh and secondary data through an extensive review of academic literature and policy documents. The findings indicate that harmonizing local and national regulations is essential for strengthening the Sharia banking system, ensuring legal certainty, and enhancing financial inclusion for MSMEs. The study proposes a synchronization model emphasizing collaborative efforts among government authorities, Sharia financial institutions, and MSMEs. Such integration is expected to foster sustainable economic growth while reinforcing Aceh’s unique legal autonomy within Indonesia’s constitutional framework. This study contributes to the discourse on legal pluralism, financial governance, and regional economic empowerment in post-conflict and special autonomy regions.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W ADE IRA OCTA FEMI Agam Muarif Ahmad Fauzi Al Chaidar Amatul Najla Andhika Jaya Putra Ardian Syahputra Arif Rahman Arif Rahman Arif Rahman Arnawan Hasibuan Asran Asran Assy'ra Assy'ra Cristian Hans Pebrianta Sitepus Cut Ifonna Iyasha Cut Nela Ulfira Cut Nela Ulfira Devi, Muna Dilshad Shaik Diras Diras Diras Eko Gani PG Elidar Sari Elidar Sari Elidar Sari Fatahillah Fauzah Nur Aksa Fauzah Nur Aksa Fauzan Fauzan Fauzi A. Gani Fazilah, Nur Fika Amaly Putri Rais Fikri Hasfita Fitri Maghfirah Fitri Maghfirah Fitria Mardhatillah Fitria Mardhatillah Gani, Fauzi A. Gusti Indah Sari H Hamdani Hadi Iskandar Hamdani Hamdani Hamdani Hamdani Handayani, Sri Wahyu Hasan Basri Hasibuan, Mhd Syahputra Herinawati Herinawati Herinawati, Herinawati Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin J Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Jumadiah Jumadiah Jumadiah Jumadiah Jumadiah Jumadiah Kartika Kartika Laila Muhammad Rasyid Layla Tunnur Malahayati Malahayati Malahayati Malahayati Manfarisah Manfarisah Manfarisah, Manfarisah Manfarisyah Manfarisyah Manfarisyah, Manfarisyah Mawardi Mawardi Melizar, Melizar Meriatna Meriatna Meuseugak, ampon Muammar Muammar Muammar Muammar Muammar Muammar Muammar Muammar Muammar, Muammar Muhamad Helmi Md Said Muhammad Hatta Muhammad Nasir Muhammad Nouval Muhammad Rasyid, Laila Mukhlis Mukhlis Mukhlis Mukhlis Muksalmina Muksalmina Muksalmina Muksalmina Nainggolan, Dinda Sabrina Nainggolan Sabrina Nanda Amalia Nanda Amalia NANDA AMALIA Nazwa Salsabila Nidal, Ahmad nofrin ariska beru sembiring Nouval, Muhammad Nurdin MH Nurdin MH Nuribadah Nuribadah Nuribadah Nurwijayanti Oscar, Ade Putri Setia Ningsih Quthni Effida, Dara Raihan Putri Ramziati Ramziati Ramziati Ramziati, Ramziati Refania, Revika Riris Ardhanariswari Rizka Nurlaila Rut Mey Sintah Saifannur Saifannur Saifullah, Teuku Sastro, Marlia Sela Azkia Setia Saputra, Nanda Siti Kunarti Siti Lukmana Sophia Listriani Sulaiman Sulaiman Sulaiman Sulaiman Suryati Suryati Sutriani Tamarsah Tamarsah Tarsih, Lasmi Tasyukur Tasyukur Tasyukur Tasyukur Teuku Yudi Afrizal Thani, Shira Tri Widya Kurniasari Tunnur, Layla Tunnur, Layla Tunnur Yulia Yulia Yuliana Yuliana Yuliana Yuliana Yulisa Fitri Yulisa Fitri Yusrizal Hasbi Zainal Abidin Zainuddin Ginting Zulfadli Zulfadli Zulfiyanda Zulfiyanda Zulfiyanda, Zulfiyanda Zulmiardi, Zulmiardi