Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP FENOMENA AI VOICE CLONING DI INDONESIA Dadang Rachmat; Mustofa Kamil; Ervawati; Dede Agus Sodikin; Djamal Efendi
Berajah Journal Vol. 6 No. 2 (2026): Berajah Journal
Publisher : CV. Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/bj.v6i2.485

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) technology has produced significant innovations, including AI Voice Cloning which enables replication of human voice with very high accuracy. Although this phenomenon has potential positive applications in various sectors, it also poses serious risks related to fraud, identity falsification, privacy violations, and intellectual property rights infringement. In Indonesia, specific regulations regarding AI Voice Cloning are not yet available, so handling this phenomenon relies on interpretation from various existing legal instruments. This study analyzes the relevant legal framework, jurisdictional challenges, and socio-economic implications of AI Voice Cloning using normative legal research methods and interdisciplinary approaches. The results show that Indonesian legal policy requires comprehensive development covering technical regulations, protection of voice rights as intellectual property objects, digital verification mechanisms, and harmonization with international standards. This study recommends the formation of specific regulations, strengthening law enforcement capacity, and developing an AI ethics ecosystem involving multi-stakeholders.
PERAN HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENCEGAHAN POLITIK DINASTI DI DAERAH Akhmad Faishal; Mustofa Kamil; Bachtiar Kemal Harahap; Muslimin; Teddy T Pingak; Rifqi Syifa’ul Qolbi
Berajah Journal Vol. 6 No. 3 (2026): Berajah Journal
Publisher : CV. Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/bj.v6i3.496

Abstract

Dynastic politics is a phenomenon rooted in Indonesia's democratic system, particularly at the regional government level. The practice of dynastic politics threatens the principles of meritocracy, equality, and substantive democracy that form the constitutional foundation of this country. This article aims to analyze the role of public policy law in preventing dynastic politics practices in regions. The research method used is qualitative with a normative-empirical legal approach. Data was collected through document studies, literature studies, and analysis of legislation. The results show that public policy law has a strategic role in preventing dynastic politics through three main mechanisms: first, normative regulation through legislation that limits dynastic politics practices; second, supervision and law enforcement mechanisms by state institutions; and third, political education and formation of community legal awareness. This article recommends the need for harmonization of legislation, strengthening of supervisory institutions, and revitalization of political education to create a regional democratic system free from dynastic politics practices.
Politik Hukum dan Kebijakan Publik di Indonesia: Analisis Kualitatif Perspektif Socio-Legal Muhammad Arif Sardi; Lidya Elmira Amalia; Mustofa Kamil
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5942

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik hukum dalam kebijakan publik di Indonesia dengan menekankan pada relasi kekuasaan, proses implementasi, serta pemaknaan hukum oleh aktor dan masyarakat. Fenomena yang dikaji menunjukkan bahwa hukum sebagai instrumen kebijakan publik tidak sepenuhnya bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh konfigurasi politik dan kepentingan tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dalam perspektif socio legal. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap akademisi, praktisi hukum, dan aktor kebijakan, serta didukung oleh studi dokumentasi terhadap regulasi dan kebijakan terkait. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive dan snowball sampling. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga temuan utama, yaitu: (1) dominasi relasi kekuasaan dalam proses formulasi kebijakan publik berbasis hukum yang cenderung elitis, (2) adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan (implementation gap), serta (3) pluralitas makna hukum yang memengaruhi tingkat legitimasi kebijakan publik di masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai arena kontestasi sosial dan politik. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dengan mengintegrasikan perspektif politik hukum, kebijakan publik, dan pendekatan socio-legal dalam memahami hukum sebagai fenomena multidimensional. Secara praktis, hasil penelitian menekankan pentingnya peningkatan partisipasi publik, transparansi kebijakan, serta konsistensi implementasi hukum. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan komparatif atau mixed methods guna memperluas analisis terhadap dinamika politik hukum dan kebijakan publik.