Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.237
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Jurnal Media Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Jatiswara Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan SIASAT Journal REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Malikussaleh Social and Political Reviews Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Nanggroe: Journal of Scholarly Service Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Malikussaleh Mengabdi International Journal of Law and Society Lentera Negeri
Sulaiman Sulaiman
Faculty Of Law, Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PENERAPAN ASAS PUBLISITAS DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK (Studi Penelitian Pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe) Yusrizal Yusrizal; Yulia Yulia; Sulaiman Sulaiman
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 14 No. 1 (2026): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2026
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v14i1.21350

Abstract

Penerapan Asas Publisitas dalam kegiatan pendafataran tanah pertama kali diwujudkan dalam bentuk Pengumuman data fisik dan data yuridis dalam kegiatan pendaftraran tanah pertamakali secara sporadik merujuk pada ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Juncto Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan rumah susun dan pendaftaran Tanah dengan tujuan agar sanggahan keberatan dapat diajukan dalam masa pengumuman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan asas publisitas dalam kegiatan pendafataran tanah pertama kali secara sporadik, kendala dalam penerapannya serta upaya mengatasinya dan akibat hukum apabila tidak diterapkan asas publisitas dalam kegiatan pendaftaran tanah peratama kali secara sporadik pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (The Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (case approach). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik penelitian lapangan (field research) dengan wawancara (interview) dan Literatur (library research). Analisis data dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas publisitas dalam kegiatan pendafataran tanah pertama kali secara sporadik pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe sudah sesuai dengan ketentuan namun pelaksanaanya masih ada yang kurang yaitu para Keuchik Gampong yang bersangkutan tidak melaksanakan pengumuman langsung di objek tanah yang sedang dimohon hak dan ditempat keramaian lainnya selain di papan informasi Gampong. Kendalanya yaitu masih lemahnya pemahaman masyarakat dan Kechik terhadap proses pendafataran tanah dan hukum pertanahan. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe terus mengarahkan kepada Keuchik agar pengumuman dapat dilakukan secara efektif sesuai kondisi masyarakat setempat dan memberikan pemahaman tentang potensi permasalahan dibidang pertanahan. Akibat hukum apabila asas publisitas tidak diterapkan dalam kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe akan terbit sertipikat hak atas tanah yang dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atas permohonan dari pihak yang berkepentingan dengan demikian sertipikat tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum. Disarankan kepada Kepada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe agar punya database kontak person Keuchik dan menerapkan sistem tanda tangan elektronik pada penguman, kepada Keuchik dalam menerapkan asas publisitas dapat melakukan pengumuman tepat di objek tanah yang dimohon hak agar mudah diketahui publik. Kepada penyanggah agar dapat mencari informasi tentang alur proses serta ketentuan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe. 
A symmetric enforcement of good faith provisions: a systematic review of contractual remedies for weaker parties in common law systems Nurarafah Nurarafah; Sulaiman Sulaiman; Husni Husni
Lentera Negeri Vol. 7 No. 1 (2026): Lentera Negeri
Publisher : Indonesian Institute For Counseling, Education and Therapy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/992510

Abstract

This study aims to deconstruct the paralysis of the corrective function of objective good faith when confronted with exploitative boilerplate clauses. To distinguish its contribution from decades of conventional, descriptive-sociological research on contractual imbalance, this doctrinal-conceptual inquiry anchors its analytical structure by integrating Ian Macneil’s Relational Contract Theory to dissect the social dimensions of contracts, alongside John Rawls’s Theory of Distributive Justice to evaluate the moral legitimacy of contractual exchanges. Moving beyond generic literature reviews, this study employs a rigorous Meta-Doctrinal Thematic Synthesis, selecting legal literature and jurisprudence based on strict inclusion criteria: the evolution of the abuse of circumstances doctrine within civil law systems, and Indonesian Supreme Court precedents on the invalidation of exculpatory clauses over the past decade (2016–2026). Based on strict inclusion and exclusion criteria targeting the implied covenant of good faith, unconscionability, and algorithmic duress, a definitive legal corpus of 42 specialized sources (33 peer-reviewed journal articles and 9 landmark appellate precedents) was extracted and analyzed. The analytical synthesis uncovers a highly specific doctrinal gap: contemporary common law jurisprudence suffers from systemic stagnation by restricting the operability of good faith to a passive interpretive rule or binding unconscionability to a rigid, formation-stage audit. Crucially, the evidentiary basis demonstrating the weak implementation and judicial paralysis of these remedies is derived directly from a structural analysis of Appellate Case Law across Key Common Law Jurisdictions, exposing a fragmented judiciary that routinely retreats into formalistic positivism and prioritizes literal text over substantive equity. As a distinct theoretical intervention, this paper proposes a Model of Progressive Judicial Intervention Based on Asymmetric Equity, providing the necessary dogmatic legitimacy for common law judges to look past formal compliance, penetrate unconscionable exculpatory terms, and actively reconstruct remedies to restore relational equilibrium during the contractual performance stage
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT PENGAKTIFAN KEMBALI KARTU TELEPON SELULER YANG SEBELUMNYA TELAH DIGUNAKAN OLEH PELANGGAN TELEKOMUNIKASI (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Tengah) ainun syuhadah lubis; Sulaiman Sulaiman
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i2.20863

Abstract

Pasal 42 Ayat (1) UU Telekomunikasi dan Pasal 28G UUD 1945 menjamin kerahasiaan informasi pelanggan dan perlindungan privasi setiap warga negara. Namun, pengaktifan kembali kartu seluler yang telah digunakan dapat menimbulkan masalah seperti penyalahgunaan data dan kurangnya informasi kepada konsumen, yang mengancam privasi dan rasa aman konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen, faktor penyebab, dan upaya PT. Telkomsel terkait pengaktifan kembali kartu. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan wawancara dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum mencakup kewajiban penyedia layanan untuk menjaga kerahasiaan data sesuai UU No. 36 Tahun 1999 dan UU No. 27 Tahun 2022, serta menghapus data pelanggan lama. Faktor regulasi dan habis masa aktif menyebabkan pengaktifan kembali nomor. PT. Telkomsel menghapus data pelanggan lama, memberi pemberitahuan, memperbaiki prosedur pengelolaan data, dan melakukan edukasi mengenai hak privasi dan keamanan data.
Co-Authors . Zulfan Abdullah, M Adli Ahsani, Ichsan Aulia ainun syuhadah lubis Arif Rahman Arifa, Rida Nur Arnita Arnita Aulia . Azzahra, Ayasha Putri Br Sagala, Nurul Fadilah Budi Bahreisy Cut Nela Ulfira Cut Nela Ulfira Eka Intan Kumala Putri Eko Gani PG Elidar Sari Eva Yulia Faisal Faisal Farman, Eka Fatahillah, Fatahillah Fatma Zuhra Fitradin, Fitradin Hamdi Hamdi Hanisa, Hanisa Hapzi Ali Harahap, Irpan Rizaldi Hasan Basri Herinawati Herinawati Herinawati, Herinawati Irma Irma Jamaluddin J Jamaluddin Jamaluddin Jamidi, Jamidi Jumadiah Jumadiah Khaira, Zawil Khalisha, Husnul Lamkaruna, Rima M. Rasyid, Laila Makka, Zulvia Manfarisyah, Manfarisyah Mardhatillah, Fitria Marsella, Dea Maulisya Wahdini Nst Miranda, Mira Muammar Muammar Muhammad Adli Abdullah, Muhammad Muhammad Hatta Muhammad Luthfi Djamil, Teuku Muhammad Nasir Muhammad Nur Muhammad Sayuni Muksalmina Muksalmina Muna, Zahratul Murdavutri, Beby Nisa, Rauzatul Nur Aksa, Fauzah Nurarafah Nurarafah, Nurarafah Nuribadah, Nuribadah Nurmalinda N Nurwijayanti Rahmadana, Rahmadana Rahmahtillah, Rahmahtillah Ramziati, Ramziati Resky Adhitama Nasution Rida Nur Arifa Ridwan Ridwan Rizanizarli Rizanizarli Rizqi Hidayat Mizan Salsabila, Vania Saragih, Mas Juan Pratama Sastro, Marlia Sinaga, Ridana Sitepu, Adenan Sofyan Jafar Sofyan Sofyan Sulaiman Sulaiman Sumiadi, Sumiadi Suryadin, Suryadin Sutriani T. Nazaruddin Tarigan, Muhammad Azmi Tasyukur Tasyukur Teuku Muttaqin Mansur Teuku Muttaqin Mansur, Teuku Teuku Yudi Afrizal Usman, Musliadi Bin Wahyudin Wahyudin Widiasari, Chintya Yulia Yulia Yulia Yulia Yulia Yusrizal Hasbi ZIKRA, MAHLIL