Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.187
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Jurnal Media Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Jatiswara Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan SIASAT Journal REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Malikussaleh Social and Political Reviews Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Nanggroe: Journal of Scholarly Service Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Malikussaleh Mengabdi Jurnal Solusi Masyarakat Dikara International Journal of Law and Society
Sulaiman Sulaiman
Faculty Of Law, Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
KEDUDUKAN TANAH WAKAF YANG BELUM BERSERTIFIKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Penelitian di Kecamatan Gandapura) Zuhra, Fatma; Sulaiman, Sulaiman; Herinawati, Herinawati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18361

Abstract

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional disebutkan bahwa tanah wakaf harus didaftarkan kepada Kantor Pertanahan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW. Sedangkan realita yang terjadi di Kecamatan Gandapura, masih banyak tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan tanah wakaf yang belum bersertifikat, faktor-faktor yang menyebabkan masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat, dan upaya meningkatkan sertifikasi tanah wakaf. Jenis Penelitian adalah yuridis empiris dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan tanah wakaf yang belum bersetifikat adalah sah asalkan telah memenuhi syarat dan rukun wakaf. di Kecamatan Gandapura masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat karena beberapa faktor, Pertama, faktor biaya, Kedua, ketidaktahuan masyarakat mengenai mekanisme sertifikasi tanah wakaf, dan Ketiga, Ketidakpedulian masyarakat akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Upaya untuk meninggkatkan kesadaran Nazhir untuk sertifikasi tanah wakaf dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi, program PTSL. Diharapkan kepada Kepada para Nadzir diharapkan segera mengurus tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf dengan penuh kesadaran dan kepedulian sehingga terciptanya tertib hukum. Pihak yang berwenang harus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf secara lebih maksimal.
TANGGUNG JAWAB HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PEMINJAM YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN FINANCIAL TECHNOLOGY LENDING LEGAL (Studi Penelitian Di Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Kota Medan) Tarigan, Muhammad Azmi; Sulaiman, Sulaiman; Bahreisy, Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18499

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang dibentuk dengan fungsi mengatur dan mengawasi penyelenggaraan di sektor jasa keuangan. Permasalah penelitian ini yaitu: bagaimana tanggungjawab hukum OJK terhadap peminjam yang dirugikan akibat klausula baku dalam perjanjian pinjaman online yang berizin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab hukum OJK sebagai lembaga yang mengatur, mengawasi, dan melindungi hubungan antara masyarakat dengan pelaku usaha jasa keuangan, serta mengetahui hambatan OJK didalam lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, dengan dianalisis secara deskriptif. Narasumber penelitian yaitu Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Kota Medan. Sumber dan jenis bahan hukum adalah bahan hukum primer (UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, dan POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Disektor Jasa Keuangan, dan peraturan terkait). Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK menyediakan layanan pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) untuk nasabah pinjaman online berizin. OJK secara berkala melakukan pengawasan tematik terhadap aplikasi pinjol berizin dan melakukan pemeriksaan khusus jika terjadi sengketa. Namun, OJK menghadapi hambatan seperti ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dan hasil pemeriksaan serta kurangnya pengaduan masyarakat melalui APPK, yang mengakibatkan minimnya informasi mengenai praktik pinjaman online.
PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PRODUK AR-RAHN USAHA MIKRO (ARRUM) DI PEGADAIAN SYARIAH BIREUEN ZIKRA, MAHLIL; SULAIMAN, SULAIMAN; HERINAWATI, HERINAWATI
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.20213

Abstract

ABSTRACKBased on the Fatwa of the National Sharia Council-MUI No. 43 of 2004 concerning Compensation (Ta'widh), it is stated that compensation may only be imposed on parties who intentionally or due to their negligence do something that deviates from the terms of the contract. Meanwhile, the reality that occurs with ARRUM product customers at Pawnshop Syariah, there are customers who are subject to compensation of 4% per month even though the customer does not intentionally default in the form of delays in paying loan installments due to the customer's business experiencing a setback during the loan repayment period. The purpose of this study is to determine and explain the settlement of defaults on ARRUM Products in Islamic pawnshops, inhibiting factors in resolving defaults, and efforts made against obstacles that occur in resolving defaults. The type of research that the author uses in this research is empirical research using a case approach legislation approach. In collecting data related to the object of study, the author uses library research and field research methods. Data analysis uses the data collection stage, data reduction, data presentation, and conclusion drawing stage.Based on the results of the research, the settlement of defaults on ARRUM products carried out by Pegadaian Syariah Bireuen is carried out by extending the maturity period, deliberating, giving warning letters (summons), and if there is no good faith, the collateral will be sold at auction. The obstacles that occur in resolving defaults are the first absence of buyers of auction goods, the second changing market prices, the third auction notification does not reach the public, the fourth difficulty in selling the remaining auction goods , the fifth loss of communication and the customer's residence. Efforts made against obstacles that occur, first the customer sells the collateral himself, second the sales price of marhun must be re-appraised, third increase information channels, fourth mutate between offices, fifth find out the new customer address. It is expected for customers to pay off the financing that has been given by the pawnshop so that there is no loss for both parties. To Pegadaian Syariah Evaluate the management of payments on Ar-Rahn Micro Business (ARRUM) products in a better direction and ensure that customers understand what has been agreed in the agreement.Keywords : Default Settlement, ARRUM Products, Pawnshop SyariahAbstrakBerdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (Tawidh) disebutkan ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad. Sedangkan realita terjadi pada nasabah produk Ar-Rahn Usaha Mikro (ARRUM) di Pegadaian Syariah Bireuen terdapat nasabah yang dikenakan ganti rugi sebesar 4% perbulanya padahal nasabah tersebut tidak sengaja melakukan wanprestasi berupa keterlambatan dalam membayar anggsuran pinjaman dikarenakan usaha pihak nasabah mengalami penurunan dalam masa pembayaran pelunasan pinjaman di Pegadaian Syariah Bireuen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi Produk ARRUM di pegadaian, faktor-faktor penghambat dalam menyelesaikan wanprestasi, dan upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang terjadi dalam penyelesaian wanprestasi. Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan pendekatan kasus. Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan.Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian wanprestasi terhadap produk ARRUM di Pegadaian Syariah dilakukan dengan cara melalui perpanjangan masa jatuh tempo, bermusyawarah, memberikan surat peringatan, dan apabila tidak ada itikad baik maka barang jaminan akan dijual secara lelang. Hambatan yang terjadi dalam penyelesaian wanprestasi yaitu pertama tidak adanya pembeli barang lelang, kedua berubah ubah harga pasar, ketiga pemberitahuan lelang tidak sampai kepada masyarakat, keempat sulitnya menjual barang sisa lelang, kelima hilangnya komunikasi dan tempat tinggal nasabah. Upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang terjadi pertama pihak nasabah menjual sendiri barang jaminan, kedua harga penjualan marhun harus di taksir ulang, ketiga meningkatkan saluran informasi, keempatmelakukan mutasi antar kantor, kelima mencari tahu alamat nasabah yang baru. Diharapkan bagi nasabah untuk melunasi pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak pegadaian agar tidak terjadinya kerungian bagi kedua belah pihak. Kepada Pegadaian Syariah Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pembayaran pada produk ARRUM ke arah yang lebih baik dan memasikan nasabah sudah memahami apa yang telah disepakati dalam perjanjian.Kata Kunci: Penyelesaian Wanprestasi, Produk ARRUM, Pegadaian Syariah.
TANGGUNG JAWAB HUKUM DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH TERHADAP KOPERASI TANPA LEGALITAS (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH TIMUR) Marsella, Dea; Sulaiman, Sulaiman; Yulia, Yulia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19257

Abstract

AbstrakDinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bertugas memantau dan mengawasi operasional perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah, sesuai Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 Pasal 5 huruf g tentang Kedudukan, Struktur, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas tersebut di Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab hukum Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM terhadap koperasi tanpa legalitas di Kabupaten Aceh Timur,mengetahui hambatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum terhadap koperasi tanpa legalitas di Kabupaten Aceh Timur, mengetahui upaya penyelesaian Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM terhadap hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum terhadap koperasi tanpa legalitas di Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara dan studi kepustakaan, serta analisis data deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Timur belum terlaksana secara optimal sebagaimana mestinya. Hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab dinas yaitu sulitnya menjumpai pihak terkait saat pelaksanaan penyidakan oleh dinas serta kesadaran hukum yang rendah di kalangan pelaku koperasi. Upaya yang dilakukan yaitu menjalin koordinasi dengan pihak-pihak lain juga mengadakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan di tingkat masyarakat bertujuan untuk memberikan informasi, bimbingan mengenai pentingnya kesadaran hukum terutama dalam hal izin pendirian koperasi. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas mengoptimalkan Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Timur belum mampu menjalankan tanggung jawab hukumnya sesuai tugas dan fungsi yang dilimpahkan oleh Pemerintah Aceh Timur dan diharapkan lebih tugas dan fungsi nya sebagai pengawas berdirinya koperasi tanpa legalitas.
Tanggung Jawab Pengguna Shoope Tunda Bayar (Paylater) Yang Melakukan Wanprestasi (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe) Murdavutri, Beby; Yulia, Yulia; Sulaiman, Sulaiman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19633

Abstract

Pengguna SPaylater dapat melakukan pembelian barang terlebih dahulu dan membayarnya kemudian. Jika tidak membayar pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% perbulan dari total tagihan. Ini merupakan wanprestasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1238 KUHP Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pengguna Shopee Paylater dalam wanprestasi di Kota Lhokseumawe. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab bagi pengguna SPaylater harus membayar biaya keterlambatan sebesar 5% perbulan dari seluruh total tagihan hingga selesai. Jika tidak pengguna akan mendapatkan pembatasan akses fungsi di aplikasi shoope tersebut. Kesimpulan terhadap hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara lahir atas adanya perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik diantara kedua belah pihak. Tanggung jawab hukum bagi pengguna SPaylater di Kota Lhokseumawe yang melakukan wanprestasi dapat melakukan upaya menuntut tanggung jawab pemenuhan prestasi kepada pengguna SPaylater , dimana pihak Shopee melakukan somasi terhadap pengguna dana sejak 5 hari sebelum tanggal jatuh tempo. Kata Kunci; Tanggung jawab, Shopee Paylater (Spaylater), Wanprestasi.
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN OLEH KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DI DESA MARIHAT BANDAR KECAMATAN BANDAR KABUPATEN SIMALUNGUN Ahsani, Ichsan Aulia; Sulaiman, Sulaiman; Basri, Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19114

Abstract

Land issues in the community continue to increase and become more complex. In Marihat Bandar village, land disputes often occur, usually caused by disputes related to the transfer or seizure of land and the distribution of inheritance, especially land, is also a source of conflict. This land dispute requires a complete and fair resolution for the parties involved. The Village Head has an important role as a mediator in resolving land disputes in his village, in accordance with applicable laws. Based on Article 26 paragraph 4 letter k of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the Village Head is obliged to resolve disputes in his village. This confirms that non-litigation dispute resolution, such as mediation, can be carried out by the Village Head as part of carrying out his obligations. With three (3) aspects being studied including dispute resolution mechanisms, obstacles to mediation by the Village Head, and solutions to overcome them. The purpose of this study is to analyze in depth and examine how the mechanisms, obstacles, and solutions faced in the implementation of mediation carried out by the Village Head in resolving land disputes in Marihat Bandar Village. In addition, through this study, it is expected to find patterns that can be applied to improve the efficiency and success of mediation at the village level. This study uses an empirical legal research method. The empirical legal research method is a study conducted by means of field surveys and conducting interviews as a means of main data. This research is descriptive. observation and interviews. The results of the study showed that in Marihat Bandar village two land disputes were successfully resolved through mediation, while one dispute remained unresolved. Mediation was carried out in several stages, namely: Pre-mediation, Mediation, and Agreement Results. However, the peace agreement reached did not have permanent legal force because it was only made in the form of a Mediation Report (BAM) by the Village Head, without a peace deed registered with the District Court. The obstacles to mediation include a lack of legal understanding by both parties, interference from outside parties, and limited human resources (HR) in the village office who have legal and negotiation expertise. The solution is to improve community legal literacy and create a peace deed. The village government is expected to hold regular legal counseling programs involving legal practitioners to improve residents' understanding of land law. In addition, training and workshops for village officials are very important to improve their ability in negotiation and legal understanding, so that they are more effective in mediating disputes.
PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Aulia, Aulia; Nur, Muhammad; Sulaiman, Sulaiman
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i1.19122

Abstract

Kejaksaan menerapkan berbagai kebijakan untuk memastikan penanganan kasus korupsi dilakukan secara efektif dan efisien, termasuk melalui penghentian penyidikan yang mempertimbangkan pengembalian kerugian keuangan negara. Berdasarkan Surat Edaran JAM-Pidsus Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010: Mengatur prioritas penanganan perkara korupsi yang masuk dalam kategori big fish, serta himbauan untuk mengupayakan pengembalian kerugian negara menggunakan pendekatan restorative justice bagi tindak pidana korupsi dengan kerugian negara berskala kecil. Penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif. Pengembalian kerugian keuangan negara dalam konteks hukum pidana korupsi berfokus pada pemulihan aset negara yang hilang atau dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kondisi keuangan negara seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Pengembalian kerugian keuangan negara dalam perspektif hukum pidana merupakan upaya penting dalam pemulihan aset negara yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi. Penghentian penyidikan dengan syarat pengembalian kerugian dapat dijadikan dasar yang efektif untuk efisiensi pengelolaan keuangan negara, dengan memperhatikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah. Implementasi dari konstruksi hukum ini memerlukan kebijakan yang tepat, koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa penghentian penyidikan dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel. Pendekatan Economic Analysis of Law (EAL) menawarkan kerangka kerja yang berguna dalam menganalisis kebijakan pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi berdasarkan Surat Edaran JAM-Pidsus Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010. Dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas, EAL membantu mengevaluasi kebijakan penghentian penyidikan dengan syarat pengembalian kerugian, mengutamakan penggunaan pendekatan restorative justice untuk kasus-kasus dengan kerugian kecil. Implementasi yang tepat dari pendekatan ini memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan hukum dan ekonomi tercapai secara optimal.
Penyuluhan dan Pencegahan Tindakan Buliying dalam Upaya Menciptakan Lingkungan Belajar yang Aman di Sekolah Dasar No 13 Kecamatan Syamtalira Aron Aceh Utara Nur Aksa, Fauzah; Herinawati, Herinawati; Nuribadah, Nuribadah; Arnita, Arnita; Jamidi, Jamidi; Sulaiman, Sulaiman
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v4i1.21500

Abstract

Perilaku bullying merupakan tindakan agresif ataupun kasar yang dapat menimbulkan konflik bagi pelaku dan korbannya. Perundungan (bullying) di sekolah dasar merupakan salah satu masalah sosial yang sering kali diabaikan meskipun dampaknya terhadap psikologi anak dapat  merusak. Tindakan bullying tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah. Pendampingan dalam bentuk penyuluhan serta pencegahan perundungan kepada siswa Sekolah Dasar No.13 Kecamatan Syamtalira Aron agar para siswa tidak melakukan Tindakan bullying di lingkunan sekolah maupun di luar sekolah. Metode yang di gunakan dalam pengabdian ini berupa ceramah  serta tanya jawab, juga memberikan permainan dan quis agar kegiatan tersebut menjadi menarik bagi para peserta. Penyuluhan dan upaya pencegahan perundungan di Sekolah Dasar No 13 Kecamatan Syamtalira Aron ini dilakukan melalui pendekatan edukatif, psikososial, dan partisipatif. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa, guru, dan orang tua mengenai bentuk-bentuk bullying serta dampaknya, serta membekali mereka dengan strategi pencegahan yang efektif. Hasil dari penyuluhan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran siswa dan guru dan antusiasme mengenai pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari perundungan Implikasi dari kegiatan ini agar siswa menyadari akan dampak negatif dari perilaku bullying serta bertanggung jawab dalam upaya mencegah perilaku tersebut dalam lingkungan sehari-hari.
PRAKTIK PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI DUSUN COT KAWAT GAMPONG SAWANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT Irma, Irma; Sulaiman, Sulaiman; Jafar, Sofyan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21675

Abstract

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada Pasal 2 menyatakan bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, konkrit hukum, terintigarsai dan akuntabilitasi. Sedangkan realita yang terjadi didusun cot kawat, masih banyak terjadi pengelolaan zakat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan syariat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait pengelolaan dan distribusi zakat fitrah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat dan akibat hukum terhadap praktik pengelolaan zakat yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus. Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa pengelolaan zakat fitrah didusun cot kawat tidak disalurkan berdasarkan klasifikasi mustahik yang telah dijelaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Penyaluran zakat justru ditemukan telah diberikan kepada pihak-pihak yang tidak termasuk dalam delapan golongan yang secara syariat berhak untuk menerimanya. Proses identifikasi mustahik tidak dilakukan dengan pendekatan sistematis dan pendekatan yang valid, sehingga penyaluran zakat tidak dapat dilakukan secara tepat sasaran, dan dibagi secara sama rata. Upaya untuk meningkatkan kesadaran pengelola zakat agar lebih optimal dapat dilakukan melalui sosialisasi.
MODEL PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH DINAS PT RAYA PADANG LANGKAT OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG (Studi Penelitian Penyelesaian Sengketa Rumah Dinas PT Raya Padang Langkat Di Kabupaten Aceh Tamiang) Widiasari, Chintya; Jamaluddin, Jamaluddin; Sulaiman, Sulaiman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22028

Abstract

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Bab XII Pasal 58–61, mengatur penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (APS). Ketentuan ini memungkinkan penyelesaian sengketa secara damai dan fleksibel, menyesuaikan kepentingan para pihak. Penelitian ini bertujuan menjelaskan proses dan keefektifan penyelesaian sengketa rumah dinas PT Raya Padang Langkat (PT Rapala) oleh Komisi I DPRK Aceh Tamiang. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa antara PT Rapala dan warga Kampung Perkebunan Sungai Iyu diselesaikan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh DPRK Aceh Tamiang, yang meliputi tahap pra-RDP, RDP, dan pasca-RDP. Sengketa berhasil diselesaikan dengan tercapainya kesepakatan perdamaian, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 1/Kom. I/V/2023. Untuk mencegah konflik serupa, diperlukan pembinaan dan penyuluhan hukum mengenai rumah dinas kepada masyarakat, perusahaan, dan aparatur kampung. Pemahaman terhadap hak, kewajiban, dan prosedur hukum sangat penting untuk mencegah sengketa di masa depan.
Co-Authors . Zulfan Abdullah, M Adli Ahsani, Ichsan Aulia Arif Rahman Arifa, Rida Nur Arnita Arnita Aulia Aulia Azzahra, Ayasha Putri Br Sagala, Nurul Fadilah Budi Bahreisy Cut Nela Ulfira Cut Nela Ulfira Eka Intan Kumala Putri Eko Gani PG Elidar Sari Eva Yulia Faisal Faisal Faisal Faisal Farman, Eka Fatahillah, Fatahillah Fatma Zuhra Fitradin, Fitradin Hamdi Hamdi Hanisa, Hanisa Hapzi Ali Harahap, Irpan Rizaldi Hasan Basri Herinawati Herinawati Herinawati, Herinawati Irma Irma Jamaluddin J Jamaluddin Jamaluddin Jamidi, Jamidi Jumadiah Jumadiah Khaira, Zawil Khalisha, Husnul Lamkaruna, Rima Lubis, Ainun Syuhadah M. Rasyid, Laila Makka, Zulvia Manfarisyah, Manfarisyah Mardhatillah, Fitria Marsella, Dea Maulisya Wahdini Nst Miranda, Mira Muammar Muammar Muhammad Adli Abdullah, Muhammad Muhammad Hatta Muhammad Luthfi Djamil, Teuku Muhammad Nasir Muhammad Nur Muhammad Nur Muhammad Sayuni Muksalmina Muksalmina Muna, Zahratul Murdavutri, Beby Nisa, Rauzatul Nur Aksa, Fauzah Nurarafah Nuribadah, Nuribadah Nurmalinda N Nurwijayanti Rahmadana, Rahmadana Rahmahtillah, Rahmahtillah Raihan Putri Ramziati, Ramziati Resky Adhitama Nasution Rida Nur Arifa Ridwan Ridwan Rizanizarli Rizanizarli Rizqi Hidayat Mizan Salsabila, Vania Saragih, Mas Juan Pratama Sastro, Marlia Sinaga, Ridana Sitepu, Adenan Sofyan Jafar Sofyan Sofyan Sumiadi, Sumiadi Suryadin, Suryadin Sutriani T. Nazaruddin Tarigan, Muhammad Azmi Tasyukur Tasyukur Teuku Muttaqin Mansur Teuku Muttaqin Mansur, Teuku Teuku Yudi Afrizal Usman, Musliadi Bin Wahyudin Wahyudin Widiasari, Chintya Yulia Yulia Yulia Yulia Yulia Yusrizal Hasbi ZIKRA, MAHLIL