Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.187
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Jurnal Media Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Jatiswara Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan SIASAT Journal REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Malikussaleh Social and Political Reviews Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Nanggroe: Journal of Scholarly Service Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Malikussaleh Mengabdi Jurnal Solusi Masyarakat Dikara International Journal of Law and Society
Sulaiman Sulaiman
Faculty Of Law, Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
KEDUDUKAN HUKUM PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (Studi Pada Rumah Sakit Avicenna Bireuen) Lamkaruna, Rima; Sulaiman, Sulaiman; Fatahillah, Fatahillah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23061

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan persetujuan medis dalam perjanjian terapeutik serta menganalisis akibat hukum yang timbul jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Praktik pelayanan medis di rumah sakit merupakan bagian penting dari penyediaan hak konstitusional masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak. Dalam praktiknya, pelaksanaan tindakan medis oleh tenaga kesehatan harus didasarkan pada persetujuan pasien, yang dikenal dengan istilah persetujuan tindakan medis, sebagai bentuk perlindungan hokum terhadap hak pasien dan kewajiban etik serta yuridis bagi tenaga medis. Namun, pelaksana persetujuan tersebut dalam konteks perjanjian terapeutik sering kali belum dilakukan secara optimal, sebagaimana terjadi di Rumah Sakit Avicenna Bireuen. Yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengkaji data dari wawancara dokter dan pasien, serta teaah dokumen, dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara prosedural rumah sakit telah menyediakan formulir persetujuan tertulis untuk tindakan medis beresiko tinggi, namun dalam praktiknya masih ditemukan pelaksanaan yang bersifat formalitas, minim komunikasi, dan rendahnya pemahaman pasien terhadap isi persetujuan. Kelalaian dalam pelaksanaan prosedur persetujuan dapat menimbulkan konsekuensi hokum berupa gugatan perdata atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sanksi administratif, serta potensi pelanggaran etik profesi medis. Selain itu, kelemahan sistem dokumentasi dapat memperlemah posisi hukum rumah sakit dan tenaga medis jika terjadi penyelamatan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN (FASAKH) AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/Pa. Btm) Miranda, Mira; Sulaiman, Sulaiman; M. Rasyid, Laila
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23130

Abstract

Terjadinya pemalsuan identitas dalam proses pernikahan menunjukkan ketidaksesuaian antara realitas sosial dengan ketentuan hukum yang ideal, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan perkawinan akibat pemalsuan identitas serta menganalisis kesesuaian Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm dengan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan didasarkan pada ketidakterpenuhinya syarat sah perkawinan karena Tergugat I masih terikat pernikahan sah tanpa izin poligami, melanggar asas kejujuran dan Pasal 71 huruf a KHI serta Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan. Kebaruan (novelty) dari penelitian ini adalah penekanan pada perlunya keterpaduan antara aspek perdata dan pidana dalam menangani kasus serupa serta pentingnya penguatan sistem verifikasi data pernikahan oleh KUA. Kesimpulannya, pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas sah secara hukum dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Disarankan agar hakim mempertimbangkan aspek perlindungan korban dan mendorong integrasi sistem pencatatan nikah dengan data kependudukan untuk mencegah perkawinan yang tidak sah secara hukum sejak awal.
PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR BEKAS (SHOWROOM RAKAN MOTOR CUNDA KOTA LHOKSEUMAWE) Br Sagala, Nurul Fadilah; Sulaiman, Sulaiman; Ramziati, Ramziati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23345

Abstract

Permasalahan wanprestasi dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas di Showroom Rakan Motor Cunda Kota Lhokseumawe kerap terjadi, terutama akibat lemahnya dasar hukum perjanjian, seperti tidak adanya kontrak tertulis bermaterai dan sanksi tegas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, melalui observasi dan wawancara dengan pihak showroom. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi hanya didasarkan pada kepercayaan dan kwitansi, dengan jaminan berupa dokumen kendaraan. Penyelesaian wanprestasi umumnya dilakukan secara kekeluargaan berdasarkan asas itikad baik sesuai Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Namun, pendekatan ini kurang efektif bagi pembeli yang ingkar berulang kali. Disarankan agar showroom menggunakan perjanjian bermaterai, pencatatan tertib, dan mempertimbangkan penyelesaian hukum melalui somasi atau mediasi.
PENYELESAIAN WANPRESTASI SEWA MENYEWA KAMAR KOS GAMPONG BLANG PULO KECAMATAN MUARA SATU Khaira, Zawil; Sastro, Marlia; Sulaiman, Sulaiman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19862

Abstract

Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian dimana masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian bersama. Bila perjanjian itu telah dilaksanakan maka akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Balam perjanjian bila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian, maka pihak tersebut bisa dikatakan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk wanprestasi, faktor-faktor hambatan dan upaya penyelesaian wanprestasi sewa menyewa kamar kos di Gampong Blang Pulo. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris. Pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk wanprestasi yang terjadi adalah penyewa melanggar batas waktu pembayaran masa kos, perjanjian waktu keluar masuk kos, larangan membawa teman lawan jenis ke dalam kamar kos, perusakan fasilitas kos dan perkelahian. Faktor-faktor hambatan wanprestasi sewa menyewa kamar kos Gampong Blang Pulo bahwa adanya faktor kesengajaan dalam mengenai terlambat pembayaran uang sewa kamar kos yang sudah melewati jangka waktu yang telah di sepakati dalam perjanjian. Upaya penyelesaian wanprestasi sewa menyewa pada kamar kos Gampong Blang Pulo, antara pemilik kos dengan penyewa kamar kos yaitu pada umumnya diselesaikan secara non litigasi, dilakukan musyawarah mufakat agar tercapainya sebuah perdamaian tanpa ada meninggalkan sebuah dendam atau kebencian antara para pihak. Saran yang dapat diberikan adalah penting bagi pemilik kos untuk melakukan pendekatan preventif, seperti komunikasi yang lebih intensif dengan penyewa, serta memberikan pemahaman terkait konsekuensi hukum wanprestasi.
PERJANJIAN PRANIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan) Salsabila, Vania; Jamaluddin, Jamaluddin; Sulaiman, Sulaiman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.20024

Abstract

Perjanjian pranikah, yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, telah menjadi instrumen hukum penting untuk mengatur hak dan kewajiban antara calon suami dan isteri sebelum pernikahan berlangsung. Dalam masyarakat modern, perjanjian ini semakin diakui sebagai salah satu cara untuk memberikan kepastian hukum. Namun Sebagian masyarakat menganggap perjanjian pranikah sebagai hal yang tabu dan tidak etis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mengenai pandangan masyarakat terhadap praktik perjanjian pranikah serta meneliti tentang penyelesaian sengketa perkawinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berkaitan dengan perjanjian pranikah. Fokus penelitian terletak pada keberadaan perjanjian pranikah di kalangan masyarakat dan akibat hukum apabila terjadi cidera janji. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui pengumpulan data dengan penelitian lapangan dan analisis dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kota Medan, perjanjian pranikah masih sering dianggap sebagai sesuatu yang tabu dalam pandangan masyarakat. Namun, saat ini perjanjian pranikah mulai diterima di beberapa kalangan meskipun lebih tinggi di kalangan non Muslim daripada kalangan Muslim. Dalam kasus pelanggaran, perjanjian pranikah dapat menjadi dasar hukum yang sah untuk menggugat ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau perceraian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perjanjian pranikah merupakan suatu hal yang penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada pasangan suami isteri, namun memerlukan peningkatan pemahaman hukum di masyarakat agar dapat diterapkan secara optimal. Diharapkan kepada pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perjanjian pranikah sebagai perlindungan hukum dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan konsultasi hukum.
Pendampingan Perangkat Adat Gampong Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Adat Di Gampong Paya Gaboh Sulaiman, Sulaiman; Muksalmina, Muksalmina; PG, Eko Gani; Mardhatillah, Fitria; Tasyukur, Tasyukur; Azzahra, Ayasha Putri; Rahmadana, Rahmadana
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i4.4316

Abstract

Pendampingan penyelesaian sengketa secara adat pada gampong Paya Gaboh dilatarbelakangi karena melihat keterbatasan pengetahuan dan kapasitas perangkat adat dalam menyelesaikan sengketa secara efektif. Hal ini dapat menghambat proses penyelesaian sengketa yang adil dan memadai bagi masyarakat setempat. Ada potensi ketidakjelasan dalam hukum adat yang diterapkan dan implementasi dalam proses penyelesaian sengketa secara adat di Gampong Paya Gaboh. Dampaknya menyebabkan ketidakpuasan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dan mengurangi kepercayaan masyarakat pada institusi adat. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan efektivitas perangkat adat dalam menyelesaikan sengketa secara adat di Gampong Paya Gaboh. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah memperbaiki proses penyelesaian sengketa, meningkatkan kepercayaan masyarakat pada institusi adat, dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis di masyarakat setempat. Diperlukannya pembinaan dan pendampingan untuk perangkat adat tentang prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara adat, prosedur yang tepat, dan keterampilan komunikasi yang efektif. Selain itu, menyediakan pendampingan langsung tatacara penanganan sengketa tertentu. Pendampingan dengan perangkat adat untuk mengembangkan pedoman dan prosedur yang jelas serta transparan untuk penyelesaian sengketa ini akan membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan konsistensi dalam proses penyelesaian sengketa. Setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan diharapkan para perangkat adat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani sengketa secara adat dengan lebih efektif untuk peningkatan kepercayaan masyarakat pada institusi adat dan lingkungan sosial yang lebih harmonis di Gampong Paya Gaboh.
Sosialisasi Sengketa dan Penyelesaian Sengketa Tanah di Gampong Paloh Mambu Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara Sulaiman, Sulaiman; Faisal, Faisal; Fatahillah, Fatahillah; Putri, Raihan
Jurnal Solusi Masyarakat Dikara Vol 3, No 3 (2023): Desember 2023
Publisher : Yayasan Lembaga Riset dan Inovasi Dikara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa tanah dalam kehidupan masyarakat diseluruh Indonesia sering terjadi. Sengketa tanah tersebut berupa perampasan hak atas tanah milik orang lain dan juga terjadi dalam satu obyek tanah terdapat sertifikat ganda serta transaksi jual beli tanah masih mengandalkan surat dari keuchik (kepada desa). Kasus tersebut sering terjadi terkait sengketa tanah di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil sosialisasi pemahaman hukum tentang sengketa dan penyelesaian sengketa tanah terjadi juga di Gampong Paloh Mambu Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara. Hasil dari sosialisasi tersebut diharapkan dapat memahami dan diterapkan di Gampong Paloh Mambu oleh perangkat pemerintah Gampong Kecamatan Nisam. Pemahaman hukum tentang pertanahan perlu mendapat edukasi kepada seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya di Gampong Paloh Mambu. Penyelesaian sengketa mempunyai tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama secara adil dan bijaksana dengan para pihak. Salah satu cara adalah dengan menggunakan jalur Alternative Dispute Solution (ADR) atau sering disebut penyelesaian secara alternative. Penyelesaian secara alternative tersebut dapat dilakukan melalui proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah untuk mencapai kesepakatan bersama atau sama-sama menang (win-win solution). Dengan penyelesaian alternative tersebut, para pihak akan mendapatkan perlindungan hukum atau mendapatkan kepastian hukum atas hak serta rasa keadilan dalam menemukan jalan penyelesaian problematika yang dialami serta dalam mempertahankan hak-hak yang seharusnya dimilikinya.
Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia Sulaiman, Sulaiman; Wahyudin, Wahyudin; Farman, Eka; Suryadin, Suryadin; Fitradin, Fitradin
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i7.60445

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan hukum perbankan syariah di Indonesia melalui pendekatan normatif-yuridis yang didukung oleh studi literatur dan analisis dokumen hukum. Fokus utama terletak pada efektivitas kerangka hukum, implementasi fatwa DSN-MUI, serta kesiapan regulasi terhadap transformasi digital, khususnya pada sektor fintech syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kemajuan normatif melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan regulasi pelaksana OJK, masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan praktik kelembagaan di lapangan. Fragmentasi kewenangan antara OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI, serta lemahnya integrasi fatwa dalam struktur hukum nasional, menjadi sumber utama permasalahan. Dalam merespons dinamika tersebut, penelitian ini mengusulkan strategi penguatan melalui integrasi maqashid syariah dalam kerangka hukum, pembentukan otoritas digital syariah, dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa keberhasilan sistem hukum perbankan syariah di Indonesia tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada transformasi kelembagaan, inovasi regulatif, dan sinergi nilai-nilai hukum Islam dengan sistem hukum nasional.
ANALISIS HUKUM TERHADAP WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 686/Pdt.G/2021/Pn.Mdn) Sinaga, Ridana; Sulaiman, Sulaiman; Fatahillah, Fatahillah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13651

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dilakukan hakim terhadap putusan nomor 686/pdt.g/2021/pn.mdn) serta untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi dalam putusan nomor: 686/pdt.g/2021/pn.mdn. Dasar hukum wanprestasi Pasal 1238 KUH Perdata menjelaskan; Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Kajian ini menggunakan metode penelitian Yuridis normatif, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan hakim pengadilan negeri medan dalam memutuskan putusan nomor 686/pdt.g/2021/pn-mdn adalah majelis hakim pengadilan negeri medan telah mempertimbangkan segala alat bukti yang diajukan oleh kreditur dan debitur. Tetapi majelis hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang dapat dibuktikan secara tertulis, sehingga alat bukti pengakuan debitur dikesampingkan. Alat bukti pengakuan yang dimaksud adalah dimana debitur tidak dapat membayar hutangnya akibat pandemi covid-19 sehingga debitur termasuk dalam keadaan memaksa (Force Majure). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1244 BW dan Pasal 1245 BW, secara umum pandemi covid-19 dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa dan dapat dikatakan sebagai Force Majure yang bersifat relatif.  Hal ini sebagaimana didalam Pasal 1866 KUH Perdata/Pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Apabila melihat ketentuan Pasal 164 HIR, maka jelas pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah debitur yang belum tentu bersalah dinyatakan melakukan Wanprestasi dan dihukum untuk membayar hutang dan memberikan jaminan rumah kepada kreditur.
PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) (studi penelitian Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara) Muna, Zahratul; Sulaiman, Sulaiman; Rahman, Arif
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16814

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan hambatan dalam proses pendaftaran hak milik atas tanah melalui PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara, serta upaya peningkatan efisiensi. PTSL merupakan program nasional untuk legalisasi aset tanah, dilaksanakan di wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah. Kabupaten Aceh Utara adalah salah satu daerah yang terlibat dalam program ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan fokus pada peraturan perundang-undangan dan studi kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada kesepakatan antara warga desa dan kepala desa terkait partisipasi dalam PTSL. Upaya peningkatan mencakup kunjungan langsung ke rumah warga dan penyuluhan untuk meningkatkan partisipasi dalam program ini, serta pemetaan bidang tanah sebagai strategi tambahan
Co-Authors . Zulfan Abdullah, M Adli Ahsani, Ichsan Aulia Arif Rahman Arifa, Rida Nur Arnita Arnita Aulia Aulia Azzahra, Ayasha Putri Br Sagala, Nurul Fadilah Budi Bahreisy Cut Nela Ulfira Cut Nela Ulfira Eka Intan Kumala Putri Eko Gani PG Elidar Sari Eva Yulia Faisal Faisal Faisal Faisal Farman, Eka Fatahillah, Fatahillah Fatma Zuhra Fitradin, Fitradin Hamdi Hamdi Hanisa, Hanisa Hapzi Ali Harahap, Irpan Rizaldi Hasan Basri Herinawati Herinawati Herinawati, Herinawati Irma Irma Jamaluddin J Jamaluddin Jamaluddin Jamidi, Jamidi Jumadiah Jumadiah Khaira, Zawil Khalisha, Husnul Lamkaruna, Rima Lubis, Ainun Syuhadah M. Rasyid, Laila Makka, Zulvia Manfarisyah, Manfarisyah Mardhatillah, Fitria Marsella, Dea Maulisya Wahdini Nst Miranda, Mira Muammar Muammar Muhammad Adli Abdullah, Muhammad Muhammad Hatta Muhammad Luthfi Djamil, Teuku Muhammad Nasir Muhammad Nur Muhammad Nur Muhammad Sayuni Muksalmina Muksalmina Muna, Zahratul Murdavutri, Beby Nisa, Rauzatul Nur Aksa, Fauzah Nurarafah Nuribadah, Nuribadah Nurmalinda N Nurwijayanti Rahmadana, Rahmadana Rahmahtillah, Rahmahtillah Raihan Putri Ramziati, Ramziati Resky Adhitama Nasution Rida Nur Arifa Ridwan Ridwan Rizanizarli Rizanizarli Rizqi Hidayat Mizan Salsabila, Vania Saragih, Mas Juan Pratama Sastro, Marlia Sinaga, Ridana Sitepu, Adenan Sofyan Jafar Sofyan Sofyan Sumiadi, Sumiadi Suryadin, Suryadin Sutriani T. Nazaruddin Tarigan, Muhammad Azmi Tasyukur Tasyukur Teuku Muttaqin Mansur Teuku Muttaqin Mansur, Teuku Teuku Yudi Afrizal Usman, Musliadi Bin Wahyudin Wahyudin Widiasari, Chintya Yulia Yulia Yulia Yulia Yulia Yusrizal Hasbi ZIKRA, MAHLIL