Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.295
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Unram Law Review Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Jurnal Meta-Yuridis GANEC SWARA Journal of Law Science Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Jurnal Abdi Insani Indonesia Berdaya JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Jurnal Fundamental Justice International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities Jurnal Risalah Kenotariatan Journal Of Human And Education (JAHE) Innovative: Journal Of Social Science Research ANDREW Law Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Rechtsvinding Alamtana Unizar Law Review Dialogia Iuridica
Atika Zahra Nirmala
Universitas Mataram
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 56 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perempuan Pelaku Infanticide Akibat Perkosaan Atika Zahra Nirmala; Salsabila Avriliani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6875

Abstract

Kekerasan seksual terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius di Indonesia dan sering menimbulkan trauma psikologis, kehamilan tidak diinginkan, serta stigma sosial. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut mendorong korban perkosaan melakukan tindak pidana infanticidesetelah melahirkan, sehingga menempatkan perempuan sebagai korban sekaligus pelaku tindak pidana terhadap nyawa. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana perempuan pelaku tindak pidana infanticide akibat perkosaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana infanticide berkaitan dengan unsur mens rea dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Trauma psikologis akibat perkosaan, seperti PTSD dan depresi pascamelahirkan, dapat mempengaruhi kemampuan pelaku dalam memahami akibat perbuatannya. Oleh karena itu, visum et repertum psychiatrum menjadi penting dalam menilai kondisi kejiwaan pelaku berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional. Namun, pengaturan yang ada masih bersifat umum dan belum secara khusus mengakomodasi kondisi psikologis korban perkosaan.
Reconstruction of Criminal Liability in Infanticide of Children Born out of Wedlock A Juridical Feminism Perspective Yuni Ristanti; Atika Zahra Nirmala
Rechtsvinding Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1723

Abstract

The phenomenon of infanticide involving children born out of wedlock reflects not merely individual conduct but a complex interplay of psychological pressure, social stigma, and gender inequality. This study aims to analyze the regulation of infanticide under the Indonesian Criminal Code, examine the ambiguity of the phrase “fear of being discovered by others,” and assess criminal liability from a feminist legal perspective, including the role of the biological father. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Article 460 constitutes a delictum proprium that designates the mother as the offender based on biological conditions. However, its formulation remains partial and fails to address underlying structural factors. The phrase “fear of being discovered by others” is vague and may lead to interpretative disparities. From a feminist legal perspective, the provision reproduces gender inequality by concentrating liability on women, while the role of the biological father remains insufficiently addressed. Accordingly, reconstructing criminal liability to incorporate the role of the biological father and broader social factors is necessary to achieve gender-sensitive substantive justice.
BATAS EKSPRESI SENI DAN KESUSILAAN DALAM KUHP NASIONAL: STUDI ATAS JOGET ANCO-ANCO Atika Zahra Nirmala; Nunung Rahmania
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.179

Abstract

Fenomena Joget Anco-Anco di Lombok menimbulkan perdebatan mengenai batas antara ekspresi seni dan perbuatan yang berpotensi melanggar norma kesusilaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertunjukan Joget Anco-Anco dalam perspektif KUHP Nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa pertunjukan Joget Anco-Anco menampilkan gerakan sensual, kontak fisik yang intens antara laki-laki dan perempuan, serta simbolisasi aktivitas seksual yang dilakukan secara terbuka di hadapan masyarakat. Meskipun sering diklaim sebagai bagian dari kesenian lokal, suatu pertunjukan tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai kesenian tradisional tanpa memperhatikan nilai, fungsi, dan pengakuan masyarakat pendukungnya. Berdasarkan Pasal 406 KUHP Nasional, unsur “di muka umum” pada pertunjukan tersebut pada dasarnya terpenuhi, sedangkan unsur “melanggar kesusilaan” harus dinilai berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan mempertimbangkan norma agama, adat, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat Sasak, pertunjukan Joget Anco-Anco yang didominasi unsur sensualitas berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP Nasional.
REKONSTRUKSI KONSEP FINANCIAL ABUSE SEBAGAI BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Atika Zahra Nirmala; Zahratul'ain Taufik
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v5i1.180

Abstract

Financial abuse merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang menggunakan aspek keuangan sebagai sarana untuk mengendalikan dan menciptakan ketergantungan ekonomi korban. Meskipun konsep ini telah berkembang dalam literatur internasional, hukum positif Indonesia belum mengaturnya secara eksplisit dan masih menempatkan aspek ekonomi dalam kerangka penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik financial abuse, mengkaji pengaturannya dalam hukum positif Indonesia, serta merekonstruksi konsep financial abuse dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptof kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial abuse memiliki karakteristik berupa financial control, economic exploitation, dan employment sabotage yang bertujuan menghilangkan otonomi finansial korban melalui pola coercive control. Pengaturan dalam UU PKDRT baru mengakomodasi sebagian karakteristik tersebut melalui ketentuan penelantaran rumah tangga sehingga belum mencakup berbagai bentuk pengendalian dan eksploitasi ekonomi yang berkembang dalam literatur internasional. Oleh karena itu, financial abuse tidak dapat dipersamakan dengan penelantaran rumah tangga. Diperlukan rekonstruksi konsep financial abuse dengan menempatkan pengendalian terhadap otonomi finansial korban sebagai unsur utama untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan ekonomi dalam rumah tangga.
Model Pencegahan Dan Penanggulangan Ilegal Logging Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (Pemberdayaan Komunitas Lokal di Wilayah Kec. Narmada Kab. Lombok Barat Taufan Taufan; Nunung Rahmania; Zahratul’ain Taufik; Atika Zahra Nirmala
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.282

Abstract

Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk didunia. Negara telah produk hukum untuk melindungi lingkungan hidup dan hutan, mulai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH). Namun, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah merubah, mengganti dan menambahkan substansi. Dalam ketentuan UULH, terdapat rumusan ketentuan pidana beserta sanksi, begitupun UU PPPH yang merupakan cakupan hukum pidana khusus, terdapat rumusan ketentuan pidana, tanggungjawab, sanksi hingga keleembagaan penegakan hukum. Upaya optimalisasi pelaksanaan hukum dalam fungsinya yang berciri kausatif membutuhkan peran dari berbagai elemen, peran masyarakat luas sangat dibutuhkan. Dari pemahaman-pemahaman hukum seseorang maka akan terwujud ketertiban sosial. Oleh sebab itu, untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat luas mengenai peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan illegal logging, maka perlu memberikan pendampingan agar masyarakat mengetahui serta memahami dengan benar tentang peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan illegal logging. Kegiatan pendampingan tentang Model Pencegahan Dan Penanggulangan Ilegal Logging Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (Pemberdayaan Komunitas Lokal Di Wilayah Kec. Narmada Kab. Lombok Barat, mencakup penyuluhan dan pembimbingan di uraikan berdasarkan materi yang meliputi: Pengantar Umum tentang Hutan; Tinjauan tentang Kerusakan Hutan; Bentuk-Bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan illegal logging dan Sanksi pidana terhadap tindak pidana illegal logging berdasarkan hukum di Indonesia, UU Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja.
Indonesia PEREDARAN GELAP NARKOTIKA PERSPEKTIF THREE PILLARS MINIMISATION Yuni Ristanti; Atika Zahra Nirmala
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.317

Abstract

Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dan terus meningkat terkait penyalahgunaan narkotika dan perdagangan gelap narkoba, yang semakin diperburuk oleh kondisi geografisnya yang luas dan berbentuk kepulauan. Terletak di antara dua benua dan dua samudra, Indonesia telah menjadi jalur penting bagi sindikat narkotika transnasional. Sebagai respons, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menerapkan kerangka kerja Three Pillars Minimization yang terdiri atas supply reduction (pengurangan pasokan), demand reduction (pengurangan permintaan), dan harm reduction (pengurangan dampak buruk), sebagai strategi hukum dan kelembagaan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menilai secara kritis efektivitas implementasi ketiga pilar tersebut dan mengidentifikasi hambatan struktural maupun hukum yang mengganggu penerapan secara merata dalam yurisdiksi Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi ini menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku, praktik kelembagaan, dan mekanisme penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BNN memiliki mandat hukum yang kuat dan komitmen nyata melalui operasi penindakan, edukasi preventif, serta program rehabilitasi, pelaksanaan strategi tiga pilar masih terfragmentasi dan belum merata secara geografis. Faktor-faktor yang berkontribusi meliputi keterisolasian wilayah, ketimpangan infrastruktur, dan perbedaan kapasitas kelembagaan daerah. Selain itu, integrasi pendekatan harm reduction—seperti rehabilitasi melalui putusan pengadilan dan intervensi berbasis komunitas—belum sepenuhnya dioperasionalkan secara nasional. Studi ini menekankan pentingnya perumusan kebijakan hukum yang lebih terpadu untuk memastikan koordinasi antarlembaga, distribusi sumber daya yang adil, serta perlindungan hukum bagi tenaga medis dan sosial yang terlibat dalam program harm reduction. Kerangka hukum yang inklusif dan terintegrasi sangat penting untuk memperkuat rezim pengendalian narkotika nasional Indonesia dan memastikan kesesuaiannya dengan standar hukum internasional yang berlaku.
Analisis Sentimen Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Media Sosial: Implikasi Terhadap Kebijakan Perlindungan Korban Atika Zahra Nirmala; Nunung Rahmania; Yuni Ristanti
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v7i2.10481

Abstract

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan isu kompleks yang semakin dipengaruhi oleh dinamika media sosial. Meskipun menjadi ruang bagi korban untuk bersuara, media sosial juga memunculkan sentimen negatif seperti victim blaming  dan ujaran kebencian yang memperdalam trauma. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta analisis deskriptif kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa 78,95% wacana digital bersifat negatif, menandakan perlunya kebijakan perlindungan korban yang lebih komprehensif. Diperlukan sinergi tiga pilar moderasi konten digital, edukasi publik tentang empati dan consent, serta dukungan hukum dan psikososial terintegrasi agar korban terlindungi, pulih secara utuh, dan kekerasan berulang dapat dicegah
Gaslighting Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual : (Studi Kasus di Lombok) Nunung Rahmania; Atika Zahra Nirmala; Saidah Ramadhan
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.245

Abstract

Fenomena kekerasan seksual tidak selalu hadir dalam bentuk fisik yang kasat mata, tetapi juga dapat terjadi melalui manipulasi psikologis yang sistematis, salah satunya adalah gaslighting. Penelitian ini mengulas bagaimana gaslighting digunakan oleh pelaku kekerasan seksual untuk mengendalikan korban melalui penyesatan realitas dan pelemahan daya kritis, khususnya dalam hubungan kekuasaan yang timpang serta menelaah relevansi konsep gaslighting dalam kerangka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode penelitian menggunakan jenis penelitian normatif dan psikologis, pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaslighting adalah bentuk paksaan psikologis yang tidak sah menurut hukum karena persetujuan korban diperoleh dari manipulasi psikologis. Walaupun dalam UU TPKS tidak menyebutkan secara eksplisit istilah gaslighting, namun terbuka ruang untuk menginterpretasi bahwa manipulasi psikologis termasuk dalam kategori jenis kekerasan seksual nonfisik. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan interdisipliner dengan melibatkan psikolog forensik dalam pembuktian menjadi penting untuk memberikan perlindungan yang komperhensif terhadap korban kekerasan seksual yang berbasis kekuasaan dan penyesatan (gaslighting).
Kewenangan Penegakan Hukum Pidana Perikanan di Indonesia [Authority of Fisheries Criminal Law Enforcement in Indonesia] Zahratul'ain Taufik; Atika Zahra Nirmala
Indonesia Berdaya Vol. 7 No. 3 (2026)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20261512

Abstract

Fisheries criminal law enforcement is a vital instrument in maintaining the sustainability of national marine and fisheries resources, particularly in combating IUU Fishing. However, the construction of fisheries criminal law enforcement authority in Indonesia still faces overlapping authority among law enforcement agencies, which impacts coordination effectiveness and legal certainty in the investigation process of fisheries crimes. This study aims to analyze the construction of fisheries criminal law enforcement authority in Indonesia and examine the ideal arrangement of authority within the fisheries law enforcement system. This study is a normative legal research employing statutory and conceptual approaches. The results indicate that the construction of fisheries criminal law enforcement authority is formed by granting authority to multiple law enforcement institutions, namely Fisheries Civil Servant Investigators (PPNS Perikanan), the Indonesian National Police, and the Indonesian Navy. Nonetheless, this multi-institutional authority structure still leads to a disharmony of authority, weak inter-agency coordination, and unclear division of operational competence in law enforcement practices. Therefore, a restructuring of the authority framework is required through regulatory harmonization, clearer division of authority, and the strengthening of coordination mechanisms among law enforcement agencies to create an effective, integrated fisheries law enforcement system that provides legal certainty in combating IUU Fishing. Abstrak. Penegakan hukum pidana perikanan merupakan instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan nasional, khususnya dalam pemberantasan IUU Fishing. Namun demikian, konstruksi kewenangan penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia masih menghadapi persoalan overlapping authority antarlembaga penegak hukum yang berdampak pada efektivitas koordinasi dan kepastian hukum dalam proses penyidikan tindak pidana perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi kewenangan penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia serta mengkaji bentuk penataan kewenangan yang ideal dalam sistem penegakan hukum perikanan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi kewenangan penegakan hukum pidana perikanan dibentuk melalui pemberian kewenangan kepada beberapa institusi penegak hukum, yaitu PPNS Perikanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan TNI Angkatan Laut. Namun demikian, pengaturan kewenangan yang bersifat multi-institusional tersebut masih menimbulkan disharmonisasi kewenangan, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan belum jelasnya pembagian kompetensi operasional dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang konstruksi kewenangan melalui harmonisasi regulasi, penegasan pembagian kewenangan, dan penguatan mekanisme koordinasi antarlembaga penegak hukum guna menciptakan sistem penegakan hukum perikanan yang efektif, terpadu, dan memberikan kepastian hukum dalam pemberantasan IUU Fishing.
PENGGUNAAN PASAL 132 AYAT (1) UU NARKOTIKA DAN PASAL 55 KUHP DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERKAIT KASUS PERADILAN Nasya Adissti Apriliani Utami; Atika Zahra Nirmala
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i1.381

Abstract

Narkotika merupakan permasalahan serius di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun, penerapan Pasal 132 ayat (1) tentang permufakatan jahat sering menimbulkan persoalan karena kerap dijadikan pasal pelengkap, padahal secara doktrinal seharusnya dikualifikasikan sebagai penyertaan berdasarkan Pasal 55 KUHP. Penelitian ini bertujuan mengkaji kualifikasi permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika serta penerapan kedua pasal tersebut dalam putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus, dengan analisis penafsiran gramatikal, autentik, dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permufakatan jahat ditandai oleh adanya komunikasi, kesepakatan, dan pembagian peran meskipun perbuatan belum terlaksana. Namun, ditemukan inkonsistensi penerapan hukum, di mana Pasal 132 ayat (1) sering diposisikan sebagai pelengkap, padahal merupakan delik mandiri. Sebaliknya, Pasal 55 KUHP lebih tepat diterapkan dalam tindak pidana kolektif yang telah selesai. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang terhadap rumusan Pasal 132 ayat (1) serta ketelitian aparat penegak hukum dalam membedakan kedua konsep tersebut.
Co-Authors Ahwan Ahwan Ahwan Ahwan Almau Dudy, Aryadi Amalia, Ayu Riska Amanda, Alvira Friska Aryadi Almau Dudy Aryadi Almau Dudy Aryadi Almau Dudy Ashady , Suheflihusnaini Ashady, Suheflihusnaini Ayu Riska Amalia Ayu Riska Amalia Ayu Riska Amalia Baiq Ishariaty Wika Utary Dudy, Aryadi Almau DUDY, ARYADI ALMAUD Hafina Haula Arsy Ika Yuliana Susilawati Imran, Bahtiar Jamaludin . Lalu Gazan Agusta Linda Ayu Lestari Mulyana, Septira Putri Nasya Adissti Apriliani Utami Nunung Rahmania Nunung Rahmania Nunung Rahmania Nunung Rahmania Nunung Rahmania Nunung Rahmania nurfatlah, titin Pariarsana, I Wayan Putri Raodah Putri Raodah Rahmadani Rahmadani Rahmania, Nunung Raodah, Putri RIska, Ayu Ristanti, Yuni Saidah Ramadhan Salsabila Avriliani Suheflihusnaini Ashady Suheflihusnaini Ashady Suheflihusnaini Ashady SYAMSUL HIDAYAT Syamsul Hidayat Taufan Taufan Taufik, Zahratul Ain Taufik, Zahratul'ain Taufik, Zahratulain Taufik, Zahratulain’ Taufik, Zahratul’ain Titin Nurfatlah Viky Dheaurrayyani Yuni Ristanti Zahratul Ain Taufik Zahratul ‘Ain Taufik Zahratul'ain Taufik Zahratul'ain Taufik Zahratul'ain Taufik Zahratul'ain Taufik Zahratul’ain Taufik Zahratul’ain Taufik