Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Unram Law Review Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Jurnal Meta-Yuridis GANEC SWARA Journal of Law Science Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Jurnal Abdi Insani Indonesia Berdaya JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Jurnal Fundamental Justice Jurnal Risalah Kenotariatan Journal Of Human And Education (JAHE) Innovative: Journal Of Social Science Research ANDREW Law Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Rechtsvinding Alamtana Unizar Law Review Dialogia Iuridica
Atika Zahra Nirmala
Universitas Mataram
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Analisis Sentimen Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Media Sosial: Implikasi Terhadap Kebijakan Perlindungan Korban Nirmala, Atika Zahra; Rahmania, Nunung; Ristanti, Yuni
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v7i2.10481

Abstract

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan isu kompleks yang semakin dipengaruhi oleh dinamika media sosial. Meskipun menjadi ruang bagi korban untuk bersuara, media sosial juga memunculkan sentimen negatif seperti victim blaming  dan ujaran kebencian yang memperdalam trauma. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta analisis deskriptif kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa 78,95% wacana digital bersifat negatif, menandakan perlunya kebijakan perlindungan korban yang lebih komprehensif. Diperlukan sinergi tiga pilar moderasi konten digital, edukasi publik tentang empati dan consent, serta dukungan hukum dan psikososial terintegrasi agar korban terlindungi, pulih secara utuh, dan kekerasan berulang dapat dicegah
Transformasi Bentuk Pelecehan Seksual Dalam Era Kecerdasan Buatan: Tinjauan Hukum Indonesia Atika Zahra Nirmala; Nunung Rahmania
Unizar Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v8i1.96

Abstract

Pelecehan seksual merupakan isu serius yang terus memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dapat terjadi di mana saja serta dilakukan oleh siapa saja baik dalam ruang fisik maupun dunia maya. Hal ini sebagaimana terlihat dari meningkatnya kasus pelecehan seksual yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI), artinya bentuk pelecehan seksual telah mengalami transformasi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian bahan hukum dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasi penelitian menunjukkan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah mengubah bentuk pelecehan seksual dari tindakan fisik menjadi pelecehan dalam ruang digital yang sulit terdeteksi, namun berdampak serius terhadap korban. Bentuk-bentuk pelecehan tersebut antara lain deepfake pornografi, chatbot AI cabul, voice cloning, serta pelecehan terhadap avatar di metaverse. Meskipun di Indonesia sudah terdapat kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, namun regulasi yang ada masih belum secara spesifik dan komprehensif dalam mengatur pelecehan seksual berbasis AI.
PENGGUNAAN PASAL 132 AYAT (1) UU NARKOTIKA DAN PASAL 55 KUHP DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERKAIT KASUS PERADILAN Utami, Nasya Adissti Apriliani; Zahra Nirmala, Atika
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i1.381

Abstract

Narkotika merupakan permasalahan serius di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun, penerapan Pasal 132 ayat (1) tentang permufakatan jahat sering menimbulkan persoalan karena kerap dijadikan pasal pelengkap, padahal secara doktrinal seharusnya dikualifikasikan sebagai penyertaan berdasarkan Pasal 55 KUHP. Penelitian ini bertujuan mengkaji kualifikasi permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika serta penerapan kedua pasal tersebut dalam putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus, dengan analisis penafsiran gramatikal, autentik, dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permufakatan jahat ditandai oleh adanya komunikasi, kesepakatan, dan pembagian peran meskipun perbuatan belum terlaksana. Namun, ditemukan inkonsistensi penerapan hukum, di mana Pasal 132 ayat (1) sering diposisikan sebagai pelengkap, padahal merupakan delik mandiri. Sebaliknya, Pasal 55 KUHP lebih tepat diterapkan dalam tindak pidana kolektif yang telah selesai. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang terhadap rumusan Pasal 132 ayat (1) serta ketelitian aparat penegak hukum dalam membedakan kedua konsep tersebut.
PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI MATARAM) Agusta, Lalu Gazan; Zahra Nirmala, Atika
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i1.382

Abstract

Penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing (WNA) merupakan salah satu tindak pidana keimigrasian yang masih sering terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam menangani pelanggaran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pre-emtif (sosialisasi dan penerbitan surat edaran indeks visa), preventif (pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing/TIMPORA), dan represif (tindakan administratif dan pro justisia). Namun, dalam pelaksanaannya terdapat hambatan internal berupa keterbatasan sumber daya manusia serta hambatan eksternal seperti ketidakkooperatifan WNA dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian.
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TARIAN EROTIS DALAM PERTUNJUKAN KESENIAN KECIMOL DI LOMBOK Lestari, Linda Ayu; Zahra Nirmala, Atika
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i1.431

Abstract

Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tarian erotis dalam kesenian kecimol dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pihak-pihak yang terlibat dalam tarian erotis pada kesenian kecimol. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statuta Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Tarian erotis dalam kesenian kecimol secara yuridis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur mempertontonkan objek bermuatan seksual di muka umum dan unsur melanggar kesusilaan di muka umum sebagaimana diatur dalam UU Pornografi, Pasal 281 KUHP, dan KUHP Nasional. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan pada penari sebagai pelaku langsung, tetapi juga pengelola grup sebagai pihak yang menyuruh melakukan serta pihak yang merekam dan menyebarkan sebagai turut serta. Penerapan sanksi mengacu pada UU Pornografi sebagai lex specialis. Pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan, sedangkan masyarakat diharapkan menjaga norma kesusilaan dan budaya lokal.
POLA DAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN TRAFFICKING IN PERSONS DI LOMBOK TIMUR Nunung Rahmania; Atika Zahra Nirmala; Zahratul'ain Taufik; Aryadi Almau Dudy; Suheflihusnaini Ashady
Dialogia Iuridica Vol. 15 No. 1 (2023): Dialogia Iuridica Journal Vol. 15 No. 1 Year 2023
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v15i1.7564

Abstract

Human Trafficking is an iceberg phenomenon that is growing all over the world including in Indonesia. Indonesia is a tier 2 surveillance country because human trafficking cases are still high and one of the regions contributing to human trafficking cases is East Lombok Regency, West Nusa Tenggara. The purpose of this study is to analyze and find out how pattern of human trafficking in East Lombok and the role of the East Lombok Regency government in preventing human trafficking. The results showed that first, pattern human trafficking in East Lombok Regency which starts from the recruitment process carried out by neighbors, family, friends, and people who first go abroad, document forgery and manipulation of victims' data are made outside the East Lombok Regency area, and the departure process is relay and departure is not from East Lombok Regency but from the area where the documents are made. Second, the role of the East Lombok Regency Government for prevent human trafficking by conducting scheduled socialization in villages/villages that are vulnerable to human trafficking victims, forming Productive Migrant Villages, and providing training to retired migrant workers/families by forming novice business heroes. However, the Government's efforts to prevent human trafficking have not been maximized and effective due to the lack of coordination between related institutions and public awareness of the dangers of trafficking in persons.
Kewenangan Penegakan Hukum Pidana Perikanan di Indonesia [Authority of Fisheries Criminal Law Enforcement in Indonesia] Taufik, Zahratul'ain; Nirmala, Atika Zahra
Indonesia Berdaya Vol 7, No 3 (2026)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20261512

Abstract

Fisheries criminal law enforcement is a vital instrument in maintaining the sustainability of national marine and fisheries resources, particularly in combating IUU Fishing. However, the construction of fisheries criminal law enforcement authority in Indonesia still faces overlapping authority among law enforcement agencies, which impacts coordination effectiveness and legal certainty in the investigation process of fisheries crimes. This study aims to analyze the construction of fisheries criminal law enforcement authority in Indonesia and examine the ideal arrangement of authority within the fisheries law enforcement system. This study is a normative legal research employing statutory and conceptual approaches. The results indicate that the construction of fisheries criminal law enforcement authority is formed by granting authority to multiple law enforcement institutions, namely Fisheries Civil Servant Investigators (PPNS Perikanan), the Indonesian National Police, and the Indonesian Navy. Nonetheless, this multi-institutional authority structure still leads to a disharmony of authority, weak inter-agency coordination, and unclear division of operational competence in law enforcement practices. Therefore, a restructuring of the authority framework is required through regulatory harmonization, clearer division of authority, and the strengthening of coordination mechanisms among law enforcement agencies to create an effective, integrated fisheries law enforcement system that provides legal certainty in combating IUU Fishing. Abstrak. Penegakan hukum pidana perikanan merupakan instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan nasional, khususnya dalam pemberantasan IUU Fishing. Namun demikian, konstruksi kewenangan penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia masih menghadapi persoalan overlapping authority antarlembaga penegak hukum yang berdampak pada efektivitas koordinasi dan kepastian hukum dalam proses penyidikan tindak pidana perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi kewenangan penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia serta mengkaji bentuk penataan kewenangan yang ideal dalam sistem penegakan hukum perikanan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi kewenangan penegakan hukum pidana perikanan dibentuk melalui pemberian kewenangan kepada beberapa institusi penegak hukum, yaitu PPNS Perikanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan TNI Angkatan Laut. Namun demikian, pengaturan kewenangan yang bersifat multi-institusional tersebut masih menimbulkan disharmonisasi kewenangan, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan belum jelasnya pembagian kompetensi operasional dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang konstruksi kewenangan melalui harmonisasi regulasi, penegasan pembagian kewenangan, dan penguatan mekanisme koordinasi antarlembaga penegak hukum guna menciptakan sistem penegakan hukum perikanan yang efektif, terpadu, dan memberikan kepastian hukum dalam pemberantasan IUU Fishing.
Victim or Perpetrators? The Dilemma of Criminal Liability in Scam Center Cases as a Form of Modern Trafficking in Persons Nunung Rahmania; Atika Zahra Nirmala
Rechtsvinding Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1631

Abstract

The development of digital technology has changed the pattern of trafficking in persons crimes from conventional forms to new forms of digital-based exploitation, one of which is through the phenomenon of scam centers. This phenomenon raises legal issues regarding the status of victims who are in a dual position as victims of trafficking in persons as well as perpetrators of criminal acts. This study aims to analyze the dilemma of criminal liability in the case of scam centers as a form of modern trafficking in persons as perpetrators or victims that occurs in Cambodia, Myanmar, and Laos. This research method is a normative research with a statute approach and a victimization approach. The results of the study showed that the practice of scam centers met the elements of trafficking in persons crimes based on Articles 4 and 12 of the Anti-Trafficking Law. From a victimology perspective, the victim is in  a position of victim-offender overlap because in addition to being a victim of exploitation, the victim is also forced to commit the crime of online fraud so that based on the criminal responsibility theory and Article 36 paragraph (1) of the National Criminal Code, the theory of coercion (overmacht theory) and Article 42 of the National Criminal Code,  the principle of non-punishment of victims/non-criminalization and Article 18 of the Anti-Trafficking Law, the theory of no culpability without freedom, and the Palermo Protocol, victims who commit criminal acts due to coercion and exploitation cannot be fully held criminally responsible because the crime is committed on the basis of coercion without full freedom of will, then the victim  of the scam center It is more appropriate to position as victims of trafficking who are entitled to protection to prevent criminalization of victims.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perempuan Pelaku Infanticide Akibat Perkosaan Atika Zahra Nirmala; Salsabila Avriliani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6875

Abstract

Kekerasan seksual terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius di Indonesia dan sering menimbulkan trauma psikologis, kehamilan tidak diinginkan, serta stigma sosial. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut mendorong korban perkosaan melakukan tindak pidana infanticidesetelah melahirkan, sehingga menempatkan perempuan sebagai korban sekaligus pelaku tindak pidana terhadap nyawa. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana perempuan pelaku tindak pidana infanticide akibat perkosaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana infanticide berkaitan dengan unsur mens rea dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Trauma psikologis akibat perkosaan, seperti PTSD dan depresi pascamelahirkan, dapat mempengaruhi kemampuan pelaku dalam memahami akibat perbuatannya. Oleh karena itu, visum et repertum psychiatrum menjadi penting dalam menilai kondisi kejiwaan pelaku berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional. Namun, pengaturan yang ada masih bersifat umum dan belum secara khusus mengakomodasi kondisi psikologis korban perkosaan.
Co-Authors Agusta, Lalu Gazan Ahwan Ahwan Ahwan Ahwan, Ahwan Almau Dudy, Aryadi Amalia, Ayu Riska Amanda, Alvira Friska Aryadi Almau Dudy Aryadi Almau Dudy Aryadi Almau Dudy Ashady , Suheflihusnaini Ashady, Suheflihusnaini Ayu Riska Amalia Ayu Riska Amalia Ayu Riska Amalia Baiq Ishariaty Wika Utary Dudy, Aryadi Almau DUDY, ARYADI ALMAUD Ika Yuliana Susilawati Imran, Bahtiar Jamaludin . Lestari, Linda Ayu Mulyana, Septira Putri Nunung Rahmania Nunung Rahmania Nunung Rahmania Nunung Rahmania Nunung Rahmania nurfatlah, titin Pariarsana, I Wayan Putri Raodah Putri Raodah Rahmadani Rahmadani Rahmania, Nunung Ramadhan, Saidah Raodah, Putri RIska, Ayu Ristanti, Yuni Salsabila Avriliani Suheflihusnaini Ashady Suheflihusnaini Ashady Suheflihusnaini Ashady SYAMSUL HIDAYAT Taufan, Taufan Taufik, Zahratul Ain Taufik, Zahratul'ain Taufik, Zahratulain Taufik, Zahratulain’ Taufik, Zahratul’ain Titin Nurfatlah Utami, Nasya Adissti Apriliani Viky Dheaurrayyani Zahratul Ain Taufik Zahratul'ain Taufik Zahratul'ain Taufik Zahratul'ain Taufik Zahratul’ain Taufik Zahratul’ain Taufik