p-Index From 2021 - 2026
14.728
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Legalitas Jurnal Dinamika Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Konstitusi JURNAL CENDEKIA HUKUM Jambura Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Journal of Law and Policy Transformation Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Collegium Studiosum Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Konstitusi Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Mandiri Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Protection: Journal Of Land And Environmental Law Student Scientific Creativity Journal The Easta Journal Law and Human Rights Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Jurnal Hukum Bisnis Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana Law Journal Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Fundamentum: Jurnal Pengabdian Multidisiplin Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum Equality Before The Law Academia Open Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law Open Access DRIVERset Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Jurnal Penelitian Hukum De Jure Ganec Swara
Claim Missing Document
Check
Articles

De Lege Ferenda: Reformulasi Pasal 82 UU Perlindungan Anak untuk Memulihkan Hak Korban Kekerasan Seksual Srie Novita A. Gobel; Dian Ekawaty Ismail; Suwitno Yutye Imran
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2538

Abstract

Penelitian ini membahas kelemahan normatif Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang masih berorientasi pada penghukuman pelaku (retributif) tanpa mengatur pemulihan hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual secara komprehensif. Kesenjangan normatif diperparah oleh ketidakharmonisan dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta tumpang tindih regulasi dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP Nasional, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan viktimisasi struktural terhadap anak korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan de lege ferenda, perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi Pasal 82 harus didasarkan pada pergeseran paradigma restoratif yang menempatkan pemulihan korban (victim recovery oriented) sebagai inti ketentuan pidana. Rumusan ideal mencakup enam elemen pemulihan otomatis dan wajib: rehabilitasi psikologis dan medis, restitusi wajib yang dibebankan kepada pelaku atau negara jika pelaku tidak mampu, perlindungan identitas absolut, pendampingan sosial dan hukum berkelanjutan, jaminan keberlanjutan pendidikan, serta pengawasan pelaku pasca-pidana. Selain itu, diperlukan klausul harmonisasi eksplisit dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk mengakhiri tumpang tindih regulasi. Penelitian ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang segera merevisi Pasal 82 secara komprehensif dan menyediakan anggaran khusus untuk dana kompensasi korban guna mewujudkan keadilan restoratif bagi anak korban kekerasan seksual.
Penyelesaian Tindak Pidana Perkara Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Melalui Restorative Justice Di Kota Gorontalo Raimun Diu; Suwitno Yutye Imran; Nuvazria Achir
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v4i1.106

Abstract

penerapan keadilan restoratif ini telah dipraktikkan melalui apa yang lazim disebut sebagai solusi kekeluargaan. Tindakan nyata tersebut tetap berpijak pada basis restorative justice yang telah dilegitimasi oleh dunia internasional, di mana dalam perwujudannya saat ini telah dituangkan ke dalam berbagai regulasi serta mekanisme yang baku. Kontribusi keadilan restoratif dalam insiden jalan raya yang mengakibatkan fatalitas diproyeksikan mampu mewujudkan pemulihan yang difokuskan pada penyimpangan aturan antarindividu yang terlibat penelitian ini untuk mengkaji bagaimana penerapan restorative justice pada perkara lalu lintas di kota gorontalo dengan jenis penelitian hukum empiris hasil pengkajian menunjukan bahwa penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Restorative Justice di Kota Gorontalo prosedur penyelesaian kasus kecelakaan maut melalui keadilan restoratif di wilayah Kota Gorontalo diwujudkan sebagai jalur pilihan yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi bagi para pihak. Praktik ini bersandar pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Kata Kunci: perkara lalu lintas, kota gorontalo, restorative justice.
Illegal Cigarette Excise Crime in Gorontalo: Criminology and Law Enforcement Perspectives Moh. Bayu Saputra; Suwitno Yutye Imran; Waode Mustika; Sajjad Hussain
al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum Vol. 3 No. 2 (2026): Agustus
Publisher : Yayasan Cendekia Gagayunan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63142/al-battar.v3i2.522

Abstract

This study aims to analyze the criminological factors underlying illegal excise cigarette crimes, identify the transformation of perpetrators' modus operandi, and evaluate the effectiveness of law enforcement in Gorontalo Province. This research employs an empirical juridical method with socio-legal research and criminological legal research approaches, conducted as a case study at the Gorontalo Customs and Excise Supervisory Office. Primary data were obtained through semi-structured interviews with Customs investigators, while secondary data were derived from enforcement documentation for the period 2023–2025 as well as criminological literature and excise regulations. Data analysis was conducted qualitatively using a thematic analysis approach integrated with four classical criminological theories, namely Becker's Rational Choice Theory, Merton's Anomie Theory, Sutherland's Differential Association Theory, and Hirschi's Social Control Theory. The findings reveal a drastic increase in illegal cigarette discoveries in Gorontalo, from 133,000 sticks in 2023 to 878,000 sticks in 2025, driven by price disparity between legal and illegal cigarettes, socio-economic structural pressures, organized informal distribution networks, and the weak social bonds of perpetrators toward legal norms. This study finds that the distribution modus operandi of illegal cigarettes has undergone a significant transformation toward digital-logistics channels through the exploitation of e-commerce platforms and courier services with disguised cargo identities a phenomenon that has received limited scholarly attention in previous research. The contribution of this study lies in the application of a combinative approach integrating four classical criminological theories to analyze economic crime at the regional level, while simultaneously affirming the urgency of digital surveillance reform and excise intelligence strengthening as relevant policy responses within the national excise policy framework.
Relevance of Article 27A of Law Number 1 of 2024 to Cyberbullying Riski A. Thalib; Suwitno Yutye Imran; Muhamad Khairun Kurniawan Kadir
Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Vol. 1 No. 3 (2026): Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections
Publisher : Yayasan Cerdas Pedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65101/lawric.v1i3.376

Abstract

The acceleration of digitalization in Indonesia has fueled a rise in cyberbullying, which threatens personal dignity and social stability. In response, Law No. 1 of 2024 introduced Article 27A into Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions as a specific normative instrument to address such acts. This normative legal study examines the relevance, effectiveness, and challenges of Article 27A within a human rights framework. The research findings indicate that Article 27A represents a significant legislative advancement that provides a specific legal basis for prosecuting cyberbullying. However, its implementation remains hindered by ambiguous definitions, difficulties in obtaining digital evidence, and inconsistent judicial interpretations. The study concludes that Article 27A cannot stand alone as a sole instrument. Harmonized implementing regulations, enhanced competencies of law enforcement officials, and cross-sectoral digital literacy programs are required to achieve comprehensive and effective legal protection in the virtual space.
Evidentiary Ambivalence of Forensic Medical Reports: Analyzing Acquittal Judgments in Assault Cases Zaldilah Mohamad Djali; Suwitno Yutye Imran; Ahmad
Legtimacy: Journal of Law and Islamic Law Vol. 1 No. 3 (2026): Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jolil.v1i3.2186

Abstract

The acquittal verdict in case Number 454/Pid.B/2024/PN.SBY concerning persecution resulting in death raises fundamental issues regarding the position of the Visum et Repertum (VeR) as valid evidence. This study aims to analyze the reasons behind the VeR being disregarded in the verdict and to examine its juridical and sociological consequences. Using normative juridical methods with statutory and case approaches, this research finds that the judge ignored the VeR without adequate legal reasoning, basing the decision solely on the lack of conviction regarding intent, despite the VeR meeting formal and material requirements and scientifically proving the causal relationship between the defendant's actions and the victim's death. This disregard implies weak legal protection for victims, legal uncertainty, and a dangerous precedent for judicial practice. Sociologically, this verdict injures the public's sense of justice, causes secondary victimization, reduces public trust, and demotivates the forensic medical profession. Systemic policies are needed, including Supreme Court guidelines, strengthening judges' capacity in forensic science, and institutionalized collaboration between institutions.
Evidentiary Ambivalence of Forensic Medical Reports: Analyzing Acquittal Judgments in Assault Cases Zaldilah Mohamad Djali; Suwitno Yutye Imran; Ahmad
Legtimacy: Journal of Law and Islamic Law Vol. 1 No. 3 (2026): Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jolil.v1i3.2186

Abstract

The acquittal verdict in case Number 454/Pid.B/2024/PN.SBY concerning persecution resulting in death raises fundamental issues regarding the position of the Visum et Repertum (VeR) as valid evidence. This study aims to analyze the reasons behind the VeR being disregarded in the verdict and to examine its juridical and sociological consequences. Using normative juridical methods with statutory and case approaches, this research finds that the judge ignored the VeR without adequate legal reasoning, basing the decision solely on the lack of conviction regarding intent, despite the VeR meeting formal and material requirements and scientifically proving the causal relationship between the defendant's actions and the victim's death. This disregard implies weak legal protection for victims, legal uncertainty, and a dangerous precedent for judicial practice. Sociologically, this verdict injures the public's sense of justice, causes secondary victimization, reduces public trust, and demotivates the forensic medical profession. Systemic policies are needed, including Supreme Court guidelines, strengthening judges' capacity in forensic science, and institutionalized collaboration between institutions.
Integrating Cross-sectoral Oversight and National Security in Combating Illegal Mineral Transport: A Policy Reformulation Approach Arifuddin Djumarding; Fenty U Puluhulawa; Suwitno Yutye Imran
Journal of Law and Policy Transformation Vol 10 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v10i2.11346

Abstract

This article discusses the integration of cross-sectoral oversight and the strengthening of national security in addressing illegal mineral transport via air routes. The study is motivated by the absence of explicit regulation governing the distribution of illegal minerals, creating legal loopholes despite prohibitions in the Mineral and Coal Law. This activity has led to significant economic losses, severe environmental degradation, and potential threats to national security. This research adopts a progressive normative-empirical approach with a policy-legal mapping method, combining regulatory analysis, authority mapping, and the incorporation of local values. The findings reveal weaknesses in oversight and coordination between agencies, as well as regulatory gaps and weak law enforcement. Impact analysis highlights economic losses, environmental damage, and risks to national security. This study emphasizes the need for integrated cross-sectoral oversight, enhanced coordination, and evidence-based policy reformulation to safeguard the distribution of strategic minerals. The findings are expected to form a foundation for effective policy implementation, supporting national economic, social, and security stability.
Harmonisasi Regulasi Bentor: Antara Legalitas, Realitas, dan Moralitas Hukum Gorontalo Nurmaya Kasim; Fenty U. Puluhulawa; Suwitno Yutye Imran
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7910

Abstract

Keberadaan becak motor (bentor) sebagai moda transportasi alternatif di Provinsi Gorontalo menimbulkan persoalan yuridis kompleks akibat ketidakharmonisan antara hukum nasional dan daerah. Penelitian ini menganalisis disharmoni regulasi bentor serta dilema penegakan hukum yang muncul antara tuntutan kepastian hukum, keselamatan publik, dan realitas sosial-ekonomi masyarakat. Menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengakomodasi keberadaan kendaraan modifikasi seperti bentor, sementara Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 justru melegitimasi operasionalnya. Pertentangan normatif ini menempatkan bentor dalam ruang abu-abu hukum yang berimplikasi pada inkonsistensi penegakan hukum, tingginya risiko kecelakaan akibat ketiadaan standar teknis keselamatan, serta ketidakpastian hukum bagi pengemudi yang mayoritas berasal dari kelompok ekonomi lemah. Aparat penegak hukum menghadapi dilema antara menegakkan norma hukum nasional dan mempertimbangkan kemanfaatan sosial bagi ribuan pengemudi yang menggantungkan hidupnya pada bentor. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi melalui kebijakan hukum pidana yang komprehensif, tidak hanya bersifat represif tetapi juga mengakomodasi aspek pembinaan dan penyediaan alternatif mata pencaharian guna mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan sosial, dan kemanfaatan bagi masyarakat Gorontalo.
TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM PASAL 88 UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI STRATEGI ALTERNATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: STUDI POLDA GORONTALO Salsabila Malitza Laliyo; Suwitno Yutye Imran; Julius T. Mandjo
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3063

Abstract

Human trafficking crimes targeting children are complex offenses that violate human rights; however, the process of proving the elements of these offenses in law enforcement practice often faces significant practical challenges. This study aims to examine the law enforcement mechanisms, the rationale for its application, as well as the obstacles and effectiveness of Article 88 of Law No. 35 of 2014 on Child Protection as an alternative strategy in handling TPPO cases at the Gorontalo Regional Police. The research method employed was a normative-empirical legal approach using both a statutory approach and a factual approach, through the collection of primary data from interviews at Sub-Directorate IV Renakta of the Gorontalo Regional Police, as well as secondary data in the form of literature reviews and court decision documents. The results of the study indicate that investigators at Sub-Directorate IV Renakta of the Gorontalo Regional Police apply Article 88 of the Child Protection Law as an alternative strategy through the construction of layered presumptions to overcome the difficulty of proving the rigid transactional elements in the Trafficking in Persons Law, as implemented in Gorontalo District Court Decision No. 71/Pid.Sus/2024/PN Gto. Despite facing multidimensional challenges—such as limited evidence, a scarcity of eyewitnesses, and cultural factors within the community—this provision has proven effective as a legal safety net to prevent impunity for perpetrators. The application of Article 88 of the Child Protection Law as an alternative strategy at the Gorontalo Regional Police Headquarters has strong legal relevance based on the theory of concurrence to ensure substantive justice and maximum protection for child victims of exploitation. ABSTRAKTindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menyasar anak merupakan kejahatan kompleks yang merampas hak asasi manusia, namun proses pembuktian unsur-unsur pasalnya dalam praktik penegakan hukum sering kali menghadapi kendala materiil yang berat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penegakan hukum, alasan penerapan, serta kendala dan efektivitas Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai strategi alternatif dalam penanganan perkara TPPO di Kepolisian Daerah Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan fakta (fact approach), melalui pengumpulan data primer hasil wawancara di Subdit IV Renakta Polda Gorontalo serta data sekunder berupa studi kepustakaan dan dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Subdit IV Renakta Polda Gorontalo menerapkan Pasal 88 UU Perlindungan Anak sebagai strategi alternatif melalui konstruksi persangkaan berlapis guna mengatasi kesulitan pembuktian unsur transaksional yang kaku pada UU TPPO, seperti yang diimplementasikan pada Putusan PN Gorontalo Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gto. Meskipun dihadapkan pada kendala multidimensional seperti keterbatasan alat bukti, minimnya saksi mata, dan faktor budaya masyarakat, pasal ini terbukti efektif sebagai legal safety net untuk mencegah impunitas pelaku. Penerapan Pasal 88 UU Perlindungan Anak sebagai strategi alternatif di Polda Gorontalo memiliki relevansi yuridis yang kuat berdasarkan teori konkurrensi untuk menghadirkan keadilan substantif dan perlindungan maksimal bagi anak korban eksploitasi.
IMPLIKASI KETIADAAN NOMENKLATUR REVENGE PORN DALAM UNDANG-UNDANG ITE TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PLATFORM MEDIA SOSIAL Nur Septiani Datau; Suwitno Yutye Imran; Fitran Amrain
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3017

Abstract

The increasing dissemination of intimate content without the victim's consent (revenge porn) as a form of Online Gender-Based Violence (OGBV) raises legal concerns due to the absence of explicit terminology in Indonesia's Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). This study aims to analyze the applicability of the ITE Law in addressing revenge porn in cyberspace and to examine the legal implications of the absence of explicit regulation. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that Article 27(1) of the ITE Law remains applicable to prosecute perpetrators based on the principle of lex specialis derogat legi generali, despite the absence of the term revenge porn. However, this condition results in broader law enforcement discretion, suboptimal victim protection, greater complexity in law enforcement, and limited liability of digital platforms. The study concludes that strengthening the legal framework is necessary to enhance legal certainty and improve the effectiveness of victim protection in the digital environment.  ABSTRAKMeningkatnya penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban (revenge porn) sebagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menimbulkan persoalan mengenai ketiadaan nomenklatur revenge porn dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan menganalisis keberlakuan UU ITE dalam penanggulangan revenge porn di ruang siber serta mengidentifikasi implikasi hukum dari tidak diakomodasinya terminologi tersebut secara eksplisit. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 27 ayat (1) UU ITE tetap dapat digunakan untuk menjerat pelaku berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, meskipun tidak memuat nomenklatur revenge porn. Namun, kondisi tersebut menimbulkan implikasi berupa perluasan diskresi aparat penegak hukum, belum optimalnya perlindungan korban, meningkatnya kompleksitas penegakan hukum, serta terbatasnya tanggung jawab platform digital. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan pengaturan guna meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas perlindungan korban di ruang digital.
Co-Authors Abdul Madjid Abdullah, Farida Adam, Marlan Ade Sathya Sanathana Ishwara AH. Asari Taufiqurrohman Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Akbar Hidayatullah Daud Alfina Koriahningsih Ali, Fadhilah Tuljannah D. Ali, Muhammad Fadlan Alim Aljufri, Syah Ambarani Shelia, Putri Andi Frezky Saputra Ilham Dwijayana Apripari, Apripari Apriyansa Pranata Ayuba Arifuddin Djumarding Aristama Mega Jaya Aryo Putrawan Polamolo Asriadi Zainuddin Astuti Lauris Avelia Rahma Y. Mantali Avelia Rahmah Y Mantali Badu, Lisnawaty W. Bahua, Salwa Salsabilah Chelsy Trisya Salsabilah Putri Chinatra Manoppo, Mohammad Raphael Churniawan, Erifendi Deni Andiansyah Dhea Ifanda Mantali Dian Ekawati Ismail Dian Ekawaty Ismai Dian Ekawaty Ismail Djumarding, Arifuddin Dolot Alhasni Bakung Due, Faizal Erifendi Churniawan Erman I. Rahim Fadhlun Abdullah Fathur Rahman Mustabir Fauzia Latief Fauzia Musdalifa Z. A. Nuna Fauzia S. Tuna Fence M Wantu Fenny Haslizarni Fenty U. Puluhulawa Fenty U. Puluhulawa Fenty U. Puluhulawa Fenty U. puluhulawa Fitran Amrain Gailea, Sitti Wahyuni H. Thalib, Mutia Helmi Kaani I Nyoman NURJAYA Ilham Faturrahman Mohamad Irlan Puluhulawa Isa, Muhammad Firmansyah Ishwara, Ade Sathya Sanathana Janwar Hippy Janwar Hippy Janwar Hippy Jaya, Aristama Mega Jufriyanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Julisa Aprillia Kaluku Julius T Mandjo Julius T. Mandjo Kakunsi, Nur Meyske Anggraini Karim, Abdul Rahman KASIM, NUR M. Laiya, Ramla Kati Lestari, Nurdiana Lisnawati W. Badu Lisnawaty W. Badu Luftia Gunawan Mamu, Karlin Z Mantali, Avelia Rahmah Y. Matris Ijham Moh. Bayu Saputra Moh. Efendi Pontoh Moh. Fahrul Dawali Moh. Samsul Usman Mohamad Agil Monoarfa Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Nurul Hajj Dhuhakusuma Harun Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Rizaldi Fitra Abadi Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Molou, Syafril Moh Nur S. Muh. Iksan Putra Kai Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhamad Zubair Siking Muhammad Fadlan Ali Mutia Cherawaty Thalib Nirwan Junus Novendri M Nggilu Nur Amalia Katili Nur Khairia Podungge, Lini Lisa Nur M Kasim Nur Mohamad Kasim Nur Septiani Datau Nurikah, Nurikah Nurini Aprilianda Nurmaya Kasim Nurmutia Sjafar Nurul Fahirah Nurul Fazri Elfikri Nurvazria Achir Nur’ Ain Tomayahu Nusa, Apriyanto Nuvazria Achir Pakaja, Rahman Pakaya, Putri Regina S Patrisia Jihan S. Pido Rahma Dita A. Muda Rahmat Teguh Santoso Gobel Raimun Diu Rifki Rinaldi Ongi Riski A. Thalib Riski Mohamad Rasjid Rosela Ismail Musa Sajjad Hussain Salsabila Malitza Laliyo Samir, Inayah Sandi Pratama Putra Bali Silvana Nur Rahmat Lukum Siti Adira Yahya Putri Siti Aisyah A. Manangin Siti Mutia Pakaya Siti Nurhaliza Nuwa Siti Nurlaila, Siti Sri Hardiyana Diu Srie Novita A. Gobel Sudarsono SUDARSONO Sukandi Maku Supriyadi A Arief Supriyadi A. Arief Tiara Oktavia Namira Daud Titik Mokoagow tomayahu, Nur’ ain Vifi Swarianata W Badu , Lisnawaty W. Yantu, Safrizal Waode Mustika Wello, Sintia Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Yahya, Agung Prayuda Yayan Ponui Yulia Ibrahim Yulianto Dwi Putra Yusuf Hasan, Slamet Yusuf, Dimas Rahmat Yusuf, Nawin Zaldilah Mohamad Djali Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad Zein Samsia Ibrahim Zein Samsia Ibrahim