Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

13.899

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Legalitas Jurnal Dinamika Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Konstitusi JURNAL CENDEKIA HUKUM Jambura Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Journal of Law and Policy Transformation Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Collegium Studiosum Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Konstitusi Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Mandiri Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Protection: Journal Of Land And Environmental Law Student Scientific Creativity Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Jurnal Hukum Bisnis Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana Law Journal Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice Fundamentum: Jurnal Pengabdian Multidisiplin Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum Academia Open Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law Open Access DRIVERset Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Jurnal Penelitian Hukum De Jure

Suwitno Yutye Imran

Universitas Negeri Gorontalo

Author-ID : 3387016

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 109 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

7 8 9 10 11

UNSUR KRONOLOGIS TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL Koriahningsih, Alfina; Imran, Suwitno Yutye; Mantali, Avelia Rahmah Y.
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.334

Penelitian ini membahas unsur kronologis tindak pidana pemerasan melalui aplikasi pinjaman online ilegal sebagai bentuk kejahatan digital yang berkembang seiring kemajuan teknologi finansial (fintech). Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana tahapan kronologis peristiwa pemerasan digital terbentuk hingga memenuhi unsur subjektif dan objektif tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU ITE. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi urutan kejadian, pola tindakan pelaku, serta kendala penegakan hukum dalam menindak kejahatan pinjaman online ilegal. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui wawancara terhadap aparat kepolisian dan studi kepustakaan terhadap peraturan serta literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pemerasan digital dimulai dari pengumpulan data pribadi korban melalui aplikasi ilegal, dilanjutkan dengan ancaman penyebaran informasi untuk memaksa pembayaran. Meskipun unsur delik telah terpenuhi, penegakan hukum masih menghadapi hambatan serius seperti kesulitan pembuktian digital, keterbatasan fasilitas forensik, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa pelaku menggunakan bentuk kekerasan nonfisik berupa tekanan psikologis terhadap korban, yang dalam hukum pidana modern dikategorikan sebagai new variant of coercion. Kesimpulannya, transformasi penegakan hukum berbasis teknologi menjadi kebutuhan mendesak agar aparat dapat menindak kejahatan digital secara efektif, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap praktik pinjaman online ilegal

Anatomi Kejahatan Kekerasan Seksual Anak: Membedah Faktor Kriminogen dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia Fadhlun Abdullah; Suwitno Y. Imran; Janwar Hippy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4740

Penelitian ini membedah anatomi kejahatan kekerasan seksual anak di Kabupaten Pohuwato melalui perspektif kriminologi dan yuridis hukum pidana Indonesia. Menggunakan metode yuridis empiris bersifat deskriptif-analitis kualitatif, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam kepada 10 informan kunci (penyidik Unit PPA, korban/advokat, tokoh masyarakat, pakar hukum) dan observasi partisipatif, ditambah data sekunder dari UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, statistik SIMFONI-PPPA, serta laporan Polres Pohuwato (59 kasus 2022-2024). Temuan mengungkap dua faktor kriminogen utama: faktor internal pelaku meliputi dorongan seksual tak terkendali, gangguan pedofilia, paparan pornografi berulang, lemahnya moral agama, dan siklus trauma psikologis; serta faktor eksternal lingkungan mencakup pola asuh keluarga disfungsional, lingkungan pedesaan sepi yang memfasilitasi peluang, kedekatan relasi pelaku-korban (68% pelaku dikenal, 34% keluarga), grooming media sosial, stigma sosial menghambat pelaporan, dan eksploitasi kemiskinan. Faktor interaktif ini mendorong eskalasi kasus signifikan, menekankan urgensi pencegahan holistik yang mengintegrasikan rehabilitasi psikologis, edukasi keluarga, program kesehatan reproduksi, pengawasan teknologi, dan reformasi norma. Rekomendasi menyoroti mekanisme perlindungan korban humanis dan peran krusial Polri dalam penegakan hukum serta pengayoman guna mewujudkan perlindungan anak komprehensif sesuai regulasi nasional.

Kendala Implementasi Pidana Dalam Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah Ilham Faturrahman Mohamad; Suwitno Y. Imran; Supriyadi A. Arief
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4795

Penelitian ini bertujuan menganalisis kendala implementasi pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah serta faktor-faktor yang menghambat penegakannya di kawasan Jalan GORR. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teori penegakan hukum dan kriminologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pidana dalam perda tersebut menghadapi dua kendala utama. Pertama, kendala struktural yang meliputi dilema aparat Satpol PP dalam menjalankan kewenangan, lemahnya koordinasi antarinstansi, terbatasnya infrastruktur pendukung, serta ketiadaan petunjuk teknis penindakan. Kedua, kendala kultural berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kebiasaan membuang sampah sembarangan yang mengakar, dan minimnya sosialisasi dari pemerintah. Akibatnya, sanksi pidana yang diancamkan tidak pernah dioperasionalkan sehingga praktik pembuangan sampah liar terus berlangsung. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan pembenahan struktural melalui penyusunan standar operasional prosedur, penguatan koordinasi antarinstansi, penyediaan infrastruktur memadai, serta pembangunan kesadaran kultural melalui sosialisasi berkelanjutan dan keteladanan aparat

Cohabitation Offences Balance Morality and Privacy in Criminal Code: Delik Kohabitasi Menyeimbangkan Moralitas dan Privasi dalam KUHP W. Yantu, Safrizal; U. Puluhulawa, Fenty; Imran, Suwitno Yutye
Academia Open Vol. 11 No. 1 (2026): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/acopen.11.2026.13684

General Background Cohabitation regulation in the National Criminal Code reflects a major transformation in criminal law reform by placing morality, marriage protection, legal certainty, and privacy within one normative framework. Specific Background Articles 411–412 regulate sexual intercourse outside marriage and living together as husband and wife outside a valid marriage, while positioning both provisions as complaint-based offences with restricted complainants. Knowledge Gap The absence of an operational definition of “living together as husband and wife” creates legal uncertainty, multiple interpretations, potential enforcement disparities, and risks of overcriminalization in citizens’ private lives. Aims This study describes the configuration of cohabitation offences in Articles 411–412, including offence elements, legal subjects, complaint mechanisms, and enforcement structure, and compares them with morality offences under the old Criminal Code. Results The findings show that cohabitation is formulated as living together as husband and wife outside legal marriage and is constructed as an absolute complaint offence, with complainants limited to husband or wife, parents, or children. The National Criminal Code expands the scope of criminalization beyond overspel in the old Criminal Code and shifts the criminal paradigm from an individualistic-colonial model to a communal-nationalistic model. Novelty This study clarifies the juridical configuration of cohabitation offences as a compromise between public morality and individual privacy. Implications Criminal law should operate as ultimum remedium through precise formulation, strict complaint limits, and proportional enforcement. Highlights • Absolute complaints restrict prosecution to parties with direct legal standing.• Broader criminalization shifts the paradigm from colonial to national values.• Ambiguous wording creates risks of uncertainty and enforcement disparity. Keywords Cohabitation Offences; Criminal Code; Absolute Complaint; Legal Certainty; Public Morality

De Lege Ferenda: Reformulasi Pasal 82 UU Perlindungan Anak untuk Memulihkan Hak Korban Kekerasan Seksual Srie Novita A. Gobel; Dian Ekawaty Ismail; Suwitno Yutye Imran
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2538

Penelitian ini membahas kelemahan normatif Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang masih berorientasi pada penghukuman pelaku (retributif) tanpa mengatur pemulihan hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual secara komprehensif. Kesenjangan normatif diperparah oleh ketidakharmonisan dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta tumpang tindih regulasi dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP Nasional, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan viktimisasi struktural terhadap anak korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan de lege ferenda, perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi Pasal 82 harus didasarkan pada pergeseran paradigma restoratif yang menempatkan pemulihan korban (victim recovery oriented) sebagai inti ketentuan pidana. Rumusan ideal mencakup enam elemen pemulihan otomatis dan wajib: rehabilitasi psikologis dan medis, restitusi wajib yang dibebankan kepada pelaku atau negara jika pelaku tidak mampu, perlindungan identitas absolut, pendampingan sosial dan hukum berkelanjutan, jaminan keberlanjutan pendidikan, serta pengawasan pelaku pasca-pidana. Selain itu, diperlukan klausul harmonisasi eksplisit dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk mengakhiri tumpang tindih regulasi. Penelitian ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang segera merevisi Pasal 82 secara komprehensif dan menyediakan anggaran khusus untuk dana kompensasi korban guna mewujudkan keadilan restoratif bagi anak korban kekerasan seksual.

Penyelesaian Tindak Pidana Perkara Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Melalui Restorative Justice Di Kota Gorontalo Raimun Diu; Suwitno Yutye Imran; Nuvazria Achir
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v4i1.106

penerapan keadilan restoratif ini telah dipraktikkan melalui apa yang lazim disebut sebagai solusi kekeluargaan. Tindakan nyata tersebut tetap berpijak pada basis restorative justice yang telah dilegitimasi oleh dunia internasional, di mana dalam perwujudannya saat ini telah dituangkan ke dalam berbagai regulasi serta mekanisme yang baku. Kontribusi keadilan restoratif dalam insiden jalan raya yang mengakibatkan fatalitas diproyeksikan mampu mewujudkan pemulihan yang difokuskan pada penyimpangan aturan antarindividu yang terlibat penelitian ini untuk mengkaji bagaimana penerapan restorative justice pada perkara lalu lintas di kota gorontalo dengan jenis penelitian hukum empiris hasil pengkajian menunjukan bahwa penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Restorative Justice di Kota Gorontalo prosedur penyelesaian kasus kecelakaan maut melalui keadilan restoratif di wilayah Kota Gorontalo diwujudkan sebagai jalur pilihan yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi bagi para pihak. Praktik ini bersandar pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Kata Kunci: perkara lalu lintas, kota gorontalo, restorative justice.

Illegal Cigarette Excise Crime in Gorontalo: Criminology and Law Enforcement Perspectives Moh. Bayu Saputra; Suwitno Yutye Imran; Waode Mustika; Sajjad Hussain
al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum Vol. 3 No. 2 (2026): Agustus
Publisher : Yayasan Cendekia Gagayunan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63142/al-battar.v3i2.522

This study aims to analyze the criminological factors underlying illegal excise cigarette crimes, identify the transformation of perpetrators' modus operandi, and evaluate the effectiveness of law enforcement in Gorontalo Province. This research employs an empirical juridical method with socio-legal research and criminological legal research approaches, conducted as a case study at the Gorontalo Customs and Excise Supervisory Office. Primary data were obtained through semi-structured interviews with Customs investigators, while secondary data were derived from enforcement documentation for the period 2023–2025 as well as criminological literature and excise regulations. Data analysis was conducted qualitatively using a thematic analysis approach integrated with four classical criminological theories, namely Becker's Rational Choice Theory, Merton's Anomie Theory, Sutherland's Differential Association Theory, and Hirschi's Social Control Theory. The findings reveal a drastic increase in illegal cigarette discoveries in Gorontalo, from 133,000 sticks in 2023 to 878,000 sticks in 2025, driven by price disparity between legal and illegal cigarettes, socio-economic structural pressures, organized informal distribution networks, and the weak social bonds of perpetrators toward legal norms. This study finds that the distribution modus operandi of illegal cigarettes has undergone a significant transformation toward digital-logistics channels through the exploitation of e-commerce platforms and courier services with disguised cargo identities a phenomenon that has received limited scholarly attention in previous research. The contribution of this study lies in the application of a combinative approach integrating four classical criminological theories to analyze economic crime at the regional level, while simultaneously affirming the urgency of digital surveillance reform and excise intelligence strengthening as relevant policy responses within the national excise policy framework.

Relevance of Article 27A of Law Number 1 of 2024 to Cyberbullying Riski A. Thalib; Suwitno Yutye Imran; Muhamad Khairun Kurniawan Kadir
Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Vol. 1 No. 3 (2026): Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections
Publisher : Yayasan Cerdas Pedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65101/lawric.v1i3.376

The acceleration of digitalization in Indonesia has fueled a rise in cyberbullying, which threatens personal dignity and social stability. In response, Law No. 1 of 2024 introduced Article 27A into Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions as a specific normative instrument to address such acts. This normative legal study examines the relevance, effectiveness, and challenges of Article 27A within a human rights framework. The research findings indicate that Article 27A represents a significant legislative advancement that provides a specific legal basis for prosecuting cyberbullying. However, its implementation remains hindered by ambiguous definitions, difficulties in obtaining digital evidence, and inconsistent judicial interpretations. The study concludes that Article 27A cannot stand alone as a sole instrument. Harmonized implementing regulations, enhanced competencies of law enforcement officials, and cross-sectoral digital literacy programs are required to achieve comprehensive and effective legal protection in the virtual space.

Evidentiary Ambivalence of Forensic Medical Reports: Analyzing Acquittal Judgments in Assault Cases Zaldilah Mohamad Djali; Suwitno Yutye Imran; Ahmad
Legtimacy: Journal of Law and Islamic Law Vol. 1 No. 3 (2026): Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jolil.v1i3.2186

The acquittal verdict in case Number 454/Pid.B/2024/PN.SBY concerning persecution resulting in death raises fundamental issues regarding the position of the Visum et Repertum (VeR) as valid evidence. This study aims to analyze the reasons behind the VeR being disregarded in the verdict and to examine its juridical and sociological consequences. Using normative juridical methods with statutory and case approaches, this research finds that the judge ignored the VeR without adequate legal reasoning, basing the decision solely on the lack of conviction regarding intent, despite the VeR meeting formal and material requirements and scientifically proving the causal relationship between the defendant's actions and the victim's death. This disregard implies weak legal protection for victims, legal uncertainty, and a dangerous precedent for judicial practice. Sociologically, this verdict injures the public's sense of justice, causes secondary victimization, reduces public trust, and demotivates the forensic medical profession. Systemic policies are needed, including Supreme Court guidelines, strengthening judges' capacity in forensic science, and institutionalized collaboration between institutions.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jolil.v1i3.2186

Co-Authors Abdul Madjid Abdullah, Farida Achir , Nuvazria Adam, Marlan Ade Sathya Sanathana Ishwara AH. Asari Taufiqurrohman Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Akbar Hidayatullah Daud Ali, Fadhilah Tuljannah D. Ali, Muhammad Fadlan Alim Aljufri, Syah Ambarani Shelia, Putri Andi Frezky Saputra Ilham Dwijayana Apripari, Apripari Apriyansa Pranata Ayuba Arifuddin Djumarding Aristama Mega Jaya Aryo Putrawan Polamolo Asriadi Zainuddin Astuti Lauris Avelia Rahma Y. Mantali Avelia Rahmah Y Mantali Badu, Lisnawaty W. Bahua, Salwa Salsabilah Bali, Sandi Pratama Putra Chelsy Trisya Salsabilah Putri Chinatra Manoppo, Mohammad Raphael Churniawan, Erifendi Deni Andiansyah Dhea Ifanda Mantali Dian Ekawati Ismail Dian Ekawaty Ismai Dian Ekawaty Ismail Djumarding, Arifuddin Dolot Alhasni Bakung Due, Faizal Erifendi Churniawan Erman I. Rahim Fadhlun Abdullah Fathur Rahman Mustabir Fauzia Latief Fauzia Musdalifa Z. A. Nuna Fauzia S. Tuna Fence M Wantu Fenny Haslizarni Fenty U. Puluhulawa Fenty U. Puluhulawa Fenty U. puluhulawa Fitran Amrain Gailea, Sitti Wahyuni H. Thalib, Mutia Helmi Kaani I Nyoman NURJAYA Ilham Faturrahman Mohamad Irlan Puluhulawa Isa, Muhammad Firmansyah Ishwara, Ade Sathya Sanathana Janwar Hippy Janwar Hippy Jaya, Aristama Mega Jufriyanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Julisa Aprillia Kaluku Julius T Mandjo Julius T. Mandjo Kakunsi, Nur Meyske Anggraini Karim, Abdul Rahman KASIM, NUR M. Koriahningsih, Alfina Laiya, Ramla Kati Lestari, Nurdiana Lisnawati W. Badu Lisnawaty W. Badu Luftia Gunawan Mamu, Karlin Z Mantali, Avelia Rahmah Y. Moh. Bayu Saputra Moh. Efendi Pontoh Moh. Fahrul Dawali Moh. Samsul Usman Mohamad Agil Monoarfa Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Nurul Hajj Dhuhakusuma Harun Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Rizaldi Fitra Abadi Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Molou, Syafril Moh Nur S. Muh. Iksan Putra Kai Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhamad Zubair Siking Muhammad Fadlan Ali Mutia Cherawaty Thalib Nirwan Junus Novendri M Nggilu Nur Amalia Katili Nur Khairia Podungge, Lini Lisa Nur M Kasim Nur Mohamad Kasim Nur Septiani Datau Nurikah, Nurikah Nurini Aprilianda Nurmaya Kasim Nurul Fahirah Nurul Fazri Elfikri Nurvazria Achir Nur’ Ain Tomayahu Nusa, Apriyanto Nuvazria Achir Pakaja, Rahman Pakaya, Putri Regina S Patrisia Jihan S. Pido Rahmat Teguh Santoso Gobel Raimun Diu Rifki Rinaldi Ongi Riski A. Thalib Riski Mohamad Rasjid Rosela Ismail Musa Sajjad Hussain Salsabila Malitza Laliyo Samir, Inayah Silvana Nur Rahmat Lukum Siti Adira Yahya Putri Siti Aisyah A. Manangin Siti Nurhaliza Nuwa Siti Nurlaila A. Imani Sri Hardiyana Diu Srie Novita A. Gobel Sudarsono SUDARSONO Sukandi Maku Supriyadi A Arief Supriyadi A. Arief Taufiq Zulfikar Sarson, Mohamad Tiara Oktavia Namira Daud Titik Mokoagow tomayahu, Nur’ ain Vifi Swarianata W Badu , Lisnawaty W. Yantu, Safrizal Waode Mustika Wello, Sintia Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Yahya, Agung Prayuda Yayan Ponui Yulia Ibrahim Yusuf Hasan, Slamet Yusuf, Dimas Rahmat Yusuf, Nawin Zaldilah Mohamad Djali Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad

Title

Found 109 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 109 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 109 Documents
Search