Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
12.628
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Legalitas Jurnal Dinamika Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Konstitusi Jurnal Penelitian Hukum De Jure JURNAL CENDEKIA HUKUM Jambura Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Journal of Law and Policy Transformation Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Collegium Studiosum Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Konstitusi Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Mandiri NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Protection: Journal Of Land And Environmental Law Student Scientific Creativity Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Jurnal Hukum Bisnis Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana Law Journal Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences Academia Open Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections
Suwitno Yutye Imran
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 100 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 100 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Integrating Cross-sectoral Oversight and National Security in Combating Illegal Mineral Transport: A Policy Reformulation Approach Djumarding, Arifuddin; Puluhulawa, Fenty U; Imran, Suwitno Yutye
Journal of Law and Policy Transformation Vol 10 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v10i2.11346

Abstract

This article discusses the integration of cross-sectoral oversight and the strengthening of national security in addressing illegal mineral transport via air routes. The study is motivated by the absence of explicit regulation governing the distribution of illegal minerals, creating legal loopholes despite prohibitions in the Mineral and Coal Law. This activity has led to significant economic losses, severe environmental degradation, and potential threats to national security. This research adopts a progressive normative-empirical approach with a policy-legal mapping method, combining regulatory analysis, authority mapping, and the incorporation of local values. The findings reveal weaknesses in oversight and coordination between agencies, as well as regulatory gaps and weak law enforcement. Impact analysis highlights economic losses, environmental damage, and risks to national security. This study emphasizes the need for integrated cross-sectoral oversight, enhanced coordination, and evidence-based policy reformulation to safeguard the distribution of strategic minerals. The findings are expected to form a foundation for effective policy implementation, supporting national economic, social, and security stability.
UNSUR KRONOLOGIS TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL Koriahningsih, Alfina; Imran, Suwitno Yutye; Mantali, Avelia Rahmah Y.
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.334

Abstract

Penelitian ini membahas unsur kronologis tindak pidana pemerasan melalui aplikasi pinjaman online ilegal sebagai bentuk kejahatan digital yang berkembang seiring kemajuan teknologi finansial (fintech). Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana tahapan kronologis peristiwa pemerasan digital terbentuk hingga memenuhi unsur subjektif dan objektif tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU ITE. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi urutan kejadian, pola tindakan pelaku, serta kendala penegakan hukum dalam menindak kejahatan pinjaman online ilegal. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui wawancara terhadap aparat kepolisian dan studi kepustakaan terhadap peraturan serta literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pemerasan digital dimulai dari pengumpulan data pribadi korban melalui aplikasi ilegal, dilanjutkan dengan ancaman penyebaran informasi untuk memaksa pembayaran. Meskipun unsur delik telah terpenuhi, penegakan hukum masih menghadapi hambatan serius seperti kesulitan pembuktian digital, keterbatasan fasilitas forensik, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa pelaku menggunakan bentuk kekerasan nonfisik berupa tekanan psikologis terhadap korban, yang dalam hukum pidana modern dikategorikan sebagai new variant of coercion. Kesimpulannya, transformasi penegakan hukum berbasis teknologi menjadi kebutuhan mendesak agar aparat dapat menindak kejahatan digital secara efektif, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap praktik pinjaman online ilegal
Anatomi Kejahatan Kekerasan Seksual Anak: Membedah Faktor Kriminogen dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia Fadhlun Abdullah; Suwitno Y. Imran; Janwar Hippy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4740

Abstract

Penelitian ini membedah anatomi kejahatan kekerasan seksual anak di Kabupaten Pohuwato melalui perspektif kriminologi dan yuridis hukum pidana Indonesia. Menggunakan metode yuridis empiris bersifat deskriptif-analitis kualitatif, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam kepada 10 informan kunci (penyidik Unit PPA, korban/advokat, tokoh masyarakat, pakar hukum) dan observasi partisipatif, ditambah data sekunder dari UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, statistik SIMFONI-PPPA, serta laporan Polres Pohuwato (59 kasus 2022-2024). Temuan mengungkap dua faktor kriminogen utama: faktor internal pelaku meliputi dorongan seksual tak terkendali, gangguan pedofilia, paparan pornografi berulang, lemahnya moral agama, dan siklus trauma psikologis; serta faktor eksternal lingkungan mencakup pola asuh keluarga disfungsional, lingkungan pedesaan sepi yang memfasilitasi peluang, kedekatan relasi pelaku-korban (68% pelaku dikenal, 34% keluarga), grooming media sosial, stigma sosial menghambat pelaporan, dan eksploitasi kemiskinan. Faktor interaktif ini mendorong eskalasi kasus signifikan, menekankan urgensi pencegahan holistik yang mengintegrasikan rehabilitasi psikologis, edukasi keluarga, program kesehatan reproduksi, pengawasan teknologi, dan reformasi norma. Rekomendasi menyoroti mekanisme perlindungan korban humanis dan peran krusial Polri dalam penegakan hukum serta pengayoman guna mewujudkan perlindungan anak komprehensif sesuai regulasi nasional.
Kendala Implementasi Pidana Dalam Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah Ilham Faturrahman Mohamad; Suwitno Y. Imran; Supriyadi A. Arief
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4795

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kendala implementasi pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah serta faktor-faktor yang menghambat penegakannya di kawasan Jalan GORR. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teori penegakan hukum dan kriminologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pidana dalam perda tersebut menghadapi dua kendala utama. Pertama, kendala struktural yang meliputi dilema aparat Satpol PP dalam menjalankan kewenangan, lemahnya koordinasi antarinstansi, terbatasnya infrastruktur pendukung, serta ketiadaan petunjuk teknis penindakan. Kedua, kendala kultural berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kebiasaan membuang sampah sembarangan yang mengakar, dan minimnya sosialisasi dari pemerintah. Akibatnya, sanksi pidana yang diancamkan tidak pernah dioperasionalkan sehingga praktik pembuangan sampah liar terus berlangsung. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan pembenahan struktural melalui penyusunan standar operasional prosedur, penguatan koordinasi antarinstansi, penyediaan infrastruktur memadai, serta pembangunan kesadaran kultural melalui sosialisasi berkelanjutan dan keteladanan aparat
Cohabitation Offences Balance Morality and Privacy in Criminal Code: Delik Kohabitasi Menyeimbangkan Moralitas dan Privasi dalam KUHP W. Yantu, Safrizal; U. Puluhulawa, Fenty; Imran, Suwitno Yutye
Academia Open Vol. 11 No. 1 (2026): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/acopen.11.2026.13684

Abstract

General Background Cohabitation regulation in the National Criminal Code reflects a major transformation in criminal law reform by placing morality, marriage protection, legal certainty, and privacy within one normative framework. Specific Background Articles 411–412 regulate sexual intercourse outside marriage and living together as husband and wife outside a valid marriage, while positioning both provisions as complaint-based offences with restricted complainants. Knowledge Gap The absence of an operational definition of “living together as husband and wife” creates legal uncertainty, multiple interpretations, potential enforcement disparities, and risks of overcriminalization in citizens’ private lives. Aims This study describes the configuration of cohabitation offences in Articles 411–412, including offence elements, legal subjects, complaint mechanisms, and enforcement structure, and compares them with morality offences under the old Criminal Code. Results The findings show that cohabitation is formulated as living together as husband and wife outside legal marriage and is constructed as an absolute complaint offence, with complainants limited to husband or wife, parents, or children. The National Criminal Code expands the scope of criminalization beyond overspel in the old Criminal Code and shifts the criminal paradigm from an individualistic-colonial model to a communal-nationalistic model. Novelty This study clarifies the juridical configuration of cohabitation offences as a compromise between public morality and individual privacy. Implications Criminal law should operate as ultimum remedium through precise formulation, strict complaint limits, and proportional enforcement. Highlights • Absolute complaints restrict prosecution to parties with direct legal standing.• Broader criminalization shifts the paradigm from colonial to national values.• Ambiguous wording creates risks of uncertainty and enforcement disparity. Keywords Cohabitation Offences; Criminal Code; Absolute Complaint; Legal Certainty; Public Morality
Penyelesaian Tindak Pidana Perkara Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Melalui Restorative Justice Di Kota Gorontalo Raimun Diu; Suwitno Yutye Imran; Nuvazria Achir
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v4i1.106

Abstract

penerapan keadilan restoratif ini telah dipraktikkan melalui apa yang lazim disebut sebagai solusi kekeluargaan. Tindakan nyata tersebut tetap berpijak pada basis restorative justice yang telah dilegitimasi oleh dunia internasional, di mana dalam perwujudannya saat ini telah dituangkan ke dalam berbagai regulasi serta mekanisme yang baku. Kontribusi keadilan restoratif dalam insiden jalan raya yang mengakibatkan fatalitas diproyeksikan mampu mewujudkan pemulihan yang difokuskan pada penyimpangan aturan antarindividu yang terlibat penelitian ini untuk mengkaji bagaimana penerapan restorative justice pada perkara lalu lintas di kota gorontalo dengan jenis penelitian hukum empiris hasil pengkajian menunjukan bahwa penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Restorative Justice di Kota Gorontalo prosedur penyelesaian kasus kecelakaan maut melalui keadilan restoratif di wilayah Kota Gorontalo diwujudkan sebagai jalur pilihan yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi bagi para pihak. Praktik ini bersandar pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Kata Kunci: perkara lalu lintas, kota gorontalo, restorative justice.
Relevance of Article 27A of Law Number 1 of 2024 to Cyberbullying Riski A. Thalib; Suwitno Yutye Imran; Muhamad Khairun Kurniawan Kadir
Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Vol. 1 No. 3 (2026): Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections
Publisher : Yayasan Cerdas Pedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65101/lawric.v1i3.376

Abstract

The acceleration of digitalization in Indonesia has fueled a rise in cyberbullying, which threatens personal dignity and social stability. In response, Law No. 1 of 2024 introduced Article 27A into Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions as a specific normative instrument to address such acts. This normative legal study examines the relevance, effectiveness, and challenges of Article 27A within a human rights framework. The research findings indicate that Article 27A represents a significant legislative advancement that provides a specific legal basis for prosecuting cyberbullying. However, its implementation remains hindered by ambiguous definitions, difficulties in obtaining digital evidence, and inconsistent judicial interpretations. The study concludes that Article 27A cannot stand alone as a sole instrument. Harmonized implementing regulations, enhanced competencies of law enforcement officials, and cross-sectoral digital literacy programs are required to achieve comprehensive and effective legal protection in the virtual space.
Integrating Cross-sectoral Oversight and National Security in Combating Illegal Mineral Transport: A Policy Reformulation Approach Arifuddin Djumarding; Fenty U Puluhulawa; Suwitno Yutye Imran
Journal of Law and Policy Transformation Vol 10 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v10i2.11346

Abstract

This article discusses the integration of cross-sectoral oversight and the strengthening of national security in addressing illegal mineral transport via air routes. The study is motivated by the absence of explicit regulation governing the distribution of illegal minerals, creating legal loopholes despite prohibitions in the Mineral and Coal Law. This activity has led to significant economic losses, severe environmental degradation, and potential threats to national security. This research adopts a progressive normative-empirical approach with a policy-legal mapping method, combining regulatory analysis, authority mapping, and the incorporation of local values. The findings reveal weaknesses in oversight and coordination between agencies, as well as regulatory gaps and weak law enforcement. Impact analysis highlights economic losses, environmental damage, and risks to national security. This study emphasizes the need for integrated cross-sectoral oversight, enhanced coordination, and evidence-based policy reformulation to safeguard the distribution of strategic minerals. The findings are expected to form a foundation for effective policy implementation, supporting national economic, social, and security stability.
TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM PASAL 88 UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI STRATEGI ALTERNATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: STUDI POLDA GORONTALO Salsabila Malitza Laliyo; Suwitno Yutye Imran; Julius T. Mandjo
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3063

Abstract

Human trafficking crimes targeting children are complex offenses that violate human rights; however, the process of proving the elements of these offenses in law enforcement practice often faces significant practical challenges. This study aims to examine the law enforcement mechanisms, the rationale for its application, as well as the obstacles and effectiveness of Article 88 of Law No. 35 of 2014 on Child Protection as an alternative strategy in handling TPPO cases at the Gorontalo Regional Police. The research method employed was a normative-empirical legal approach using both a statutory approach and a factual approach, through the collection of primary data from interviews at Sub-Directorate IV Renakta of the Gorontalo Regional Police, as well as secondary data in the form of literature reviews and court decision documents. The results of the study indicate that investigators at Sub-Directorate IV Renakta of the Gorontalo Regional Police apply Article 88 of the Child Protection Law as an alternative strategy through the construction of layered presumptions to overcome the difficulty of proving the rigid transactional elements in the Trafficking in Persons Law, as implemented in Gorontalo District Court Decision No. 71/Pid.Sus/2024/PN Gto. Despite facing multidimensional challenges—such as limited evidence, a scarcity of eyewitnesses, and cultural factors within the community—this provision has proven effective as a legal safety net to prevent impunity for perpetrators. The application of Article 88 of the Child Protection Law as an alternative strategy at the Gorontalo Regional Police Headquarters has strong legal relevance based on the theory of concurrence to ensure substantive justice and maximum protection for child victims of exploitation. ABSTRAKTindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menyasar anak merupakan kejahatan kompleks yang merampas hak asasi manusia, namun proses pembuktian unsur-unsur pasalnya dalam praktik penegakan hukum sering kali menghadapi kendala materiil yang berat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penegakan hukum, alasan penerapan, serta kendala dan efektivitas Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai strategi alternatif dalam penanganan perkara TPPO di Kepolisian Daerah Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan fakta (fact approach), melalui pengumpulan data primer hasil wawancara di Subdit IV Renakta Polda Gorontalo serta data sekunder berupa studi kepustakaan dan dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Subdit IV Renakta Polda Gorontalo menerapkan Pasal 88 UU Perlindungan Anak sebagai strategi alternatif melalui konstruksi persangkaan berlapis guna mengatasi kesulitan pembuktian unsur transaksional yang kaku pada UU TPPO, seperti yang diimplementasikan pada Putusan PN Gorontalo Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gto. Meskipun dihadapkan pada kendala multidimensional seperti keterbatasan alat bukti, minimnya saksi mata, dan faktor budaya masyarakat, pasal ini terbukti efektif sebagai legal safety net untuk mencegah impunitas pelaku. Penerapan Pasal 88 UU Perlindungan Anak sebagai strategi alternatif di Polda Gorontalo memiliki relevansi yuridis yang kuat berdasarkan teori konkurrensi untuk menghadirkan keadilan substantif dan perlindungan maksimal bagi anak korban eksploitasi.
ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK KORBAN PERSETUBUHAN DALAM PUTUSAN HAKIM PERKARA PIDANA KHUSUS Putri, Chelsy Trisya Salsabilah; Imran, Suwitno Yutye; Mustika, Waode
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3060

Abstract

The prevalence of sexual violence against children in Indonesia has not been matched by law enforcement that prioritizes the victims, particularly regarding their right to material recovery through restitution mechanisms. This study aims to conduct an in-depth analysis of the determining factors underlying the disparity in judicial rulings regarding the fulfillment of restitution rights for child victims of sexual intercourse. Using a normative legal research method with legislative, case-based, and conceptual approaches, this study examines the ratio decidendi of three different judicial jurisdictions: Judgment No. 267/Pid.Sus/2024/PN Gto, Judgment No. 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn, and Judgment No. 35/Pid.Sus/2022/PN Jnp. The results of the study reveal massive inconsistencies in the fulfillment of children’s rights to restitution, influenced by four main factors: the passive role of the public prosecutor as dominus litis in filing and overseeing restitution documents; the antinomic tension between formal legal certainty and substantive justice; technical obstacles in proving immaterial damages; and the low degree of internalization of the principle of the best interests of the child among judges, as reflected in the total denial of restitution in the case of a 14-month-old toddler victim in Jeneponto. The study’s conclusions affirm that the main problem in ensuring restitution lies not in the absence of legal norms, but rather in the lack of consistency in implementation due to a law enforcement paradigm that remains offender-oriented. A regulatory overhaul is needed to grant judges ex officio authority to order minimum restitution in order to ensure the fair and optimal restoration of the rights of child victims. ABSTRAKMaraknya kekerasan seksual pada anak di Indonesia belum diimbangi dengan penegakan hukum yang berpihak pada korban, terutama terkait hak pemulihan material melalui mekanisme restitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor faktor determinan yang melatarbelakangi terjadinya disparitas putusan hakim dalam pemenuhan hak restitusi anak korban persetubuhan. Menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji ratio decidendi dari tiga yurisdiksi peradilan yang berbeda, yaitu Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Gto, Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn, dan Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Jnp. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi masif dalam pemenuhan hak restitusi anak yang dipengaruhi oleh empat faktor utama: pasifnya peran penuntut umum sebagai dominus litis dalam mengajukan dan mengawal dokumen restitusi; ketegangan antinomi nilai antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif; hambatan teknis pembuktian kerugian immaterial; serta rendahnya derajat internalisasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) di sanubari hakim, tecermin dari penolakan total restitusi pada kasus korban balita berusia 14 bulan di Jeneponto. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa problem utama pemenuhan restitusi bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada lemahnya konsistensi implementasi akibat paradigma penegak hukum yang masih bersifat offender oriented. Diperlukan rekonstruksi regulasi yang memberikan wewenang ex officio kepada hakim untuk menetapkan restitusi minimal demi menjamin pemulihan hak korban anak secara adil dan optimal. 
Co-Authors Abdul Madjid Abdullah, Farida Achir , Nuvazria Adam, Marlan Ade Sathya Sanathana Ishwara AH. Asari Taufiqurrohman Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Akbar Hidayatullah Daud Ali, Fadhilah Tuljannah D. Ali, Muhammad Fadlan Alim Aljufri, Syah Ambarani Shelia, Putri Andi Frezky Saputra Ilham Dwijayana Apripari, Apripari Apriyansa Pranata Ayuba Arifuddin Djumarding Aristama Mega Jaya Aryo Putrawan Polamolo Asriadi Zainuddin Astuti Lauris Avelia Rahma Y. Mantali Avelia Rahmah Y Mantali Badu, Lisnawaty W. Bahua, Salwa Salsabilah Bali, Sandi Pratama Putra Chinatra Manoppo, Mohammad Raphael Churniawan, Erifendi Dhea Ifanda Mantali Dian Ekawati Ismail Dian Ekawaty Ismai Dian Ekawaty Ismail Djumarding, Arifuddin Dolot Alhasni Bakung Due, Faizal Erifendi Churniawan Erman I. Rahim Fadhlun Abdullah Fathur Rahman Mustabir Fauzia Latief Fauzia Musdalifa Z. A. Nuna Fauzia S. Tuna Fence M Wantu Fenny Haslizarni Fenty U. puluhulawa Gailea, Sitti Wahyuni H. Thalib, Mutia Helmi Kaani I Nyoman NURJAYA Ilham Faturrahman Mohamad Irlan Puluhulawa Isa, Muhammad Firmansyah Ishwara, Ade Sathya Sanathana Janwar Hippy Janwar Hippy Jaya, Aristama Mega Jufriyanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Julisa Aprillia Kaluku Julius T Mandjo Julius T. Mandjo Kakunsi, Nur Meyske Anggraini Karim, Abdul Rahman KASIM, NUR M. Koriahningsih, Alfina Laiya, Ramla Kati Lestari, Nurdiana Lisnawati W. Badu Lisnawaty W. Badu Luftia Gunawan Mamu, Karlin Z Mantali, Avelia Rahmah Y. Moh. Efendi Pontoh Moh. Fahrul Dawali Moh. Samsul Usman Mohamad Agil Monoarfa Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Nurul Hajj Dhuhakusuma Harun Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Rizaldi Fitra Abadi Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Molou, Syafril Moh Nur S. Muh. Iksan Putra Kai Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhamad Zubair Siking Muhammad Fadlan Ali Mutia Cherawaty Thalib Nirwan Junus Novendri M Nggilu Nur Amalia Katili Nur Khairia Podungge, Lini Lisa Nur M Kasim Nur Mohamad Kasim Nurikah, Nurikah Nurini Aprilianda Nurul Fahirah Nurul Fazri Elfikri Nur’ Ain Tomayahu Nusa, Apriyanto Nuvazria Achir Pakaja, Rahman Pakaya, Putri Regina S Patrisia Jihan S. Pido Putri, Chelsy Trisya Salsabilah Rahmat Teguh Santoso Gobel Raimun Diu Rifki Rinaldi Ongi Riski A. Thalib Riski Mohamad Rasjid Rosela Ismail Musa Salsabila Malitza Laliyo Samir, Inayah Silvana Nur Rahmat Lukum Siti Adira Yahya Putri Siti Nurhaliza Nuwa Siti Nurlaila A. Imani Sri Hardiyana Diu Sudarsono SUDARSONO Sukandi Maku Supriyadi A Arief Supriyadi A. Arief Taufiq Zulfikar Sarson, Mohamad Tiara Oktavia Namira Daud Titik Mokoagow tomayahu, Nur’ ain Vifi Swarianata W Badu , Lisnawaty W. Yantu, Safrizal Waode Mustika Wello, Sintia Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Yayan Ponui Yulia Ibrahim Yusuf Hasan, Slamet Yusuf, Dimas Rahmat Yusuf, Nawin Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad