p-Index From 2021 - 2026
13.899
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Legalitas Jurnal Dinamika Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Konstitusi JURNAL CENDEKIA HUKUM Jambura Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Journal of Law and Policy Transformation Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Collegium Studiosum Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Konstitusi Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Mandiri Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Protection: Journal Of Land And Environmental Law Student Scientific Creativity Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Jurnal Hukum Bisnis Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana Law Journal Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice Fundamentum: Jurnal Pengabdian Multidisiplin Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum Academia Open Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law Open Access DRIVERset Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Claim Missing Document
Check
Articles

Integrating Cross-sectoral Oversight and National Security in Combating Illegal Mineral Transport: A Policy Reformulation Approach Arifuddin Djumarding; Fenty U Puluhulawa; Suwitno Yutye Imran
Journal of Law and Policy Transformation Vol 10 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v10i2.11346

Abstract

This article discusses the integration of cross-sectoral oversight and the strengthening of national security in addressing illegal mineral transport via air routes. The study is motivated by the absence of explicit regulation governing the distribution of illegal minerals, creating legal loopholes despite prohibitions in the Mineral and Coal Law. This activity has led to significant economic losses, severe environmental degradation, and potential threats to national security. This research adopts a progressive normative-empirical approach with a policy-legal mapping method, combining regulatory analysis, authority mapping, and the incorporation of local values. The findings reveal weaknesses in oversight and coordination between agencies, as well as regulatory gaps and weak law enforcement. Impact analysis highlights economic losses, environmental damage, and risks to national security. This study emphasizes the need for integrated cross-sectoral oversight, enhanced coordination, and evidence-based policy reformulation to safeguard the distribution of strategic minerals. The findings are expected to form a foundation for effective policy implementation, supporting national economic, social, and security stability.
Harmonisasi Regulasi Bentor: Antara Legalitas, Realitas, dan Moralitas Hukum Gorontalo Nurmaya Kasim; Fenty U. Puluhulawa; Suwitno Yutye Imran
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7910

Abstract

Keberadaan becak motor (bentor) sebagai moda transportasi alternatif di Provinsi Gorontalo menimbulkan persoalan yuridis kompleks akibat ketidakharmonisan antara hukum nasional dan daerah. Penelitian ini menganalisis disharmoni regulasi bentor serta dilema penegakan hukum yang muncul antara tuntutan kepastian hukum, keselamatan publik, dan realitas sosial-ekonomi masyarakat. Menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengakomodasi keberadaan kendaraan modifikasi seperti bentor, sementara Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 justru melegitimasi operasionalnya. Pertentangan normatif ini menempatkan bentor dalam ruang abu-abu hukum yang berimplikasi pada inkonsistensi penegakan hukum, tingginya risiko kecelakaan akibat ketiadaan standar teknis keselamatan, serta ketidakpastian hukum bagi pengemudi yang mayoritas berasal dari kelompok ekonomi lemah. Aparat penegak hukum menghadapi dilema antara menegakkan norma hukum nasional dan mempertimbangkan kemanfaatan sosial bagi ribuan pengemudi yang menggantungkan hidupnya pada bentor. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi melalui kebijakan hukum pidana yang komprehensif, tidak hanya bersifat represif tetapi juga mengakomodasi aspek pembinaan dan penyediaan alternatif mata pencaharian guna mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan sosial, dan kemanfaatan bagi masyarakat Gorontalo.
TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM PASAL 88 UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI STRATEGI ALTERNATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: STUDI POLDA GORONTALO Salsabila Malitza Laliyo; Suwitno Yutye Imran; Julius T. Mandjo
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3063

Abstract

Human trafficking crimes targeting children are complex offenses that violate human rights; however, the process of proving the elements of these offenses in law enforcement practice often faces significant practical challenges. This study aims to examine the law enforcement mechanisms, the rationale for its application, as well as the obstacles and effectiveness of Article 88 of Law No. 35 of 2014 on Child Protection as an alternative strategy in handling TPPO cases at the Gorontalo Regional Police. The research method employed was a normative-empirical legal approach using both a statutory approach and a factual approach, through the collection of primary data from interviews at Sub-Directorate IV Renakta of the Gorontalo Regional Police, as well as secondary data in the form of literature reviews and court decision documents. The results of the study indicate that investigators at Sub-Directorate IV Renakta of the Gorontalo Regional Police apply Article 88 of the Child Protection Law as an alternative strategy through the construction of layered presumptions to overcome the difficulty of proving the rigid transactional elements in the Trafficking in Persons Law, as implemented in Gorontalo District Court Decision No. 71/Pid.Sus/2024/PN Gto. Despite facing multidimensional challenges—such as limited evidence, a scarcity of eyewitnesses, and cultural factors within the community—this provision has proven effective as a legal safety net to prevent impunity for perpetrators. The application of Article 88 of the Child Protection Law as an alternative strategy at the Gorontalo Regional Police Headquarters has strong legal relevance based on the theory of concurrence to ensure substantive justice and maximum protection for child victims of exploitation. ABSTRAKTindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menyasar anak merupakan kejahatan kompleks yang merampas hak asasi manusia, namun proses pembuktian unsur-unsur pasalnya dalam praktik penegakan hukum sering kali menghadapi kendala materiil yang berat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penegakan hukum, alasan penerapan, serta kendala dan efektivitas Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai strategi alternatif dalam penanganan perkara TPPO di Kepolisian Daerah Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan fakta (fact approach), melalui pengumpulan data primer hasil wawancara di Subdit IV Renakta Polda Gorontalo serta data sekunder berupa studi kepustakaan dan dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Subdit IV Renakta Polda Gorontalo menerapkan Pasal 88 UU Perlindungan Anak sebagai strategi alternatif melalui konstruksi persangkaan berlapis guna mengatasi kesulitan pembuktian unsur transaksional yang kaku pada UU TPPO, seperti yang diimplementasikan pada Putusan PN Gorontalo Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gto. Meskipun dihadapkan pada kendala multidimensional seperti keterbatasan alat bukti, minimnya saksi mata, dan faktor budaya masyarakat, pasal ini terbukti efektif sebagai legal safety net untuk mencegah impunitas pelaku. Penerapan Pasal 88 UU Perlindungan Anak sebagai strategi alternatif di Polda Gorontalo memiliki relevansi yuridis yang kuat berdasarkan teori konkurrensi untuk menghadirkan keadilan substantif dan perlindungan maksimal bagi anak korban eksploitasi.
IMPLIKASI KETIADAAN NOMENKLATUR REVENGE PORN DALAM UNDANG-UNDANG ITE TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PLATFORM MEDIA SOSIAL Nur Septiani Datau; Suwitno Yutye Imran; Fitran Amrain
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3017

Abstract

The increasing dissemination of intimate content without the victim's consent (revenge porn) as a form of Online Gender-Based Violence (OGBV) raises legal concerns due to the absence of explicit terminology in Indonesia's Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). This study aims to analyze the applicability of the ITE Law in addressing revenge porn in cyberspace and to examine the legal implications of the absence of explicit regulation. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that Article 27(1) of the ITE Law remains applicable to prosecute perpetrators based on the principle of lex specialis derogat legi generali, despite the absence of the term revenge porn. However, this condition results in broader law enforcement discretion, suboptimal victim protection, greater complexity in law enforcement, and limited liability of digital platforms. The study concludes that strengthening the legal framework is necessary to enhance legal certainty and improve the effectiveness of victim protection in the digital environment.  ABSTRAKMeningkatnya penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban (revenge porn) sebagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menimbulkan persoalan mengenai ketiadaan nomenklatur revenge porn dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan menganalisis keberlakuan UU ITE dalam penanggulangan revenge porn di ruang siber serta mengidentifikasi implikasi hukum dari tidak diakomodasinya terminologi tersebut secara eksplisit. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 27 ayat (1) UU ITE tetap dapat digunakan untuk menjerat pelaku berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, meskipun tidak memuat nomenklatur revenge porn. Namun, kondisi tersebut menimbulkan implikasi berupa perluasan diskresi aparat penegak hukum, belum optimalnya perlindungan korban, meningkatnya kompleksitas penegakan hukum, serta terbatasnya tanggung jawab platform digital. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan pengaturan guna meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas perlindungan korban di ruang digital.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237/PMK.04/2022 TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA GORONTALO Siti Aisyah A. Manangin; Suwitno Yutye Imran; Apripari
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 2 (2026): Law Journal (LAJOUR) Juni 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i2.500

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 237/PMK.04/2022 terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Gorontalo. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan interdisipliner dan stratifikasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat faktor utama yang menghambat efektivitas regulasi tersebut: (1) keterbatasan jumlah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di KPP Bea dan Cukai Gorontalo, dengan hanya 5 orang di seksi penindakan; (2) kondisi ekonomi masyarakat yang mendorong preferensi terhadap rokok tanpa pita cukai karena harganya lebih murah; (3) rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap regulasi cukai; serta (4) rendahnya keterlibatan pelaku usaha dalam mendukung implementasi kebijakan. Data empiris menunjukkan peningkatan penindakan dari 29 kasus (2022) menjadi 46 kasus (2025), dengan volume sitaan melonjak dari 28.549 menjadi 923.060 batang. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan ultimum remedium belum mampu memberikan efek jera yang memadai.
ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK KORBAN PERSETUBUHAN DALAM PUTUSAN HAKIM PERKARA PIDANA KHUSUS Chelsy Trisya Salsabilah Putri; Suwitno Yutye Imran; Waode Mustika
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3060

Abstract

The prevalence of sexual violence against children in Indonesia has not been matched by law enforcement that prioritizes the victims, particularly regarding their right to material recovery through restitution mechanisms. This study aims to conduct an in-depth analysis of the determining factors underlying the disparity in judicial rulings regarding the fulfillment of restitution rights for child victims of sexual intercourse. Using a normative legal research method with legislative, case-based, and conceptual approaches, this study examines the ratio decidendi of three different judicial jurisdictions: Judgment No. 267/Pid.Sus/2024/PN Gto, Judgment No. 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn, and Judgment No. 35/Pid.Sus/2022/PN Jnp. The results of the study reveal massive inconsistencies in the fulfillment of children’s rights to restitution, influenced by four main factors: the passive role of the public prosecutor as dominus litis in filing and overseeing restitution documents; the antinomic tension between formal legal certainty and substantive justice; technical obstacles in proving immaterial damages; and the low degree of internalization of the principle of the best interests of the child among judges, as reflected in the total denial of restitution in the case of a 14-month-old toddler victim in Jeneponto. The study’s conclusions affirm that the main problem in ensuring restitution lies not in the absence of legal norms, but rather in the lack of consistency in implementation due to a law enforcement paradigm that remains offender-oriented. A regulatory overhaul is needed to grant judges ex officio authority to order minimum restitution in order to ensure the fair and optimal restoration of the rights of child victims. ABSTRAKMaraknya kekerasan seksual pada anak di Indonesia belum diimbangi dengan penegakan hukum yang berpihak pada korban, terutama terkait hak pemulihan material melalui mekanisme restitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor faktor determinan yang melatarbelakangi terjadinya disparitas putusan hakim dalam pemenuhan hak restitusi anak korban persetubuhan. Menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji ratio decidendi dari tiga yurisdiksi peradilan yang berbeda, yaitu Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Gto, Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn, dan Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Jnp. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi masif dalam pemenuhan hak restitusi anak yang dipengaruhi oleh empat faktor utama: pasifnya peran penuntut umum sebagai dominus litis dalam mengajukan dan mengawal dokumen restitusi; ketegangan antinomi nilai antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif; hambatan teknis pembuktian kerugian immaterial; serta rendahnya derajat internalisasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) di sanubari hakim, tecermin dari penolakan total restitusi pada kasus korban balita berusia 14 bulan di Jeneponto. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa problem utama pemenuhan restitusi bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada lemahnya konsistensi implementasi akibat paradigma penegak hukum yang masih bersifat offender oriented. Diperlukan rekonstruksi regulasi yang memberikan wewenang ex officio kepada hakim untuk menetapkan restitusi minimal demi menjamin pemulihan hak korban anak secara adil dan optimal. 
Penguatan Kesadaran Hukum Warga Muda terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan UU TPKS: (Studi Pengabdian Masyarakat di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa) Imran, Suwitno Yutye; Lisnawaty W. Badu; Nurvazria Achir; Yahya, Agung Prayuda; Janwar Hippy
FUNDAMENTUM : Jurnal Pengabdian Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Februari : FUNDAMENTUM : Jurnal Pengabdian Multidisiplin
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/fundamentum.v4i1.1882

Abstract

The rapid advancement of information technology has triggered an escalation in Electronic-Based Sexual Violence (KSBE), threatening the safety of young people in cyberspace. The community service activity serving as the focus of this study was conducted in Molowahu Village, Tibawa District, Gorontalo Regency, where such vulnerability was exacerbated by low legal awareness and the limitations of pre-existing regulations—prior to the enactment of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS)—which often led to the secondary victimization (or "double criminalization") of victims. This study aims to analyze the legal reconstruction of KSBE handling under Law No. 12 of 2022 (UU TPKS) and to formulate a doctrinal strategy—implemented in Molowahu Village—to strengthen legal awareness among young people. A normative legal research method was employed, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Article 14 of the UU TPKS introduces a juridical re-conceptualization, positioning KSBE as a distinct criminal offense based on the absence of consent, while simultaneously dismantling the moralistic stigma inherent in previous regulations. Implementation in Molowahu Village demonstrates that strengthening legal awareness among young people requires a transformation from mere legal knowledge to the institutionalization of an empathetic legal culture, an understanding of victims' rights to recovery, and proficiency in digital privacy protection literacy—all achieved through active collaboration among academics, university students, village officials, and local customary leaders.
Penguatan Fungsi Konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan melalui Tata Kelola Terintegrasi dalam Penghitungan Kerugian Negara pada Korupsi Keuangan Daerah Deni Andiansyah; Fenty U. Puluhulawa; Suwitno Yutye Imran
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3845

Abstract

The calculation of state financial losses constitutes a fundamental element in proving corruption offences, particularly those involving regional public finances, as it establishes the existence of financial losses resulting from unlawful conduct. Although the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) possesses constitutional authority under Article 23E of the 1945 Constitution and relevant legislation, the implementation of this function continues to encounter significant institutional and procedural challenges. This article aims to examine the factors hindering the optimization of BPK's constitutional function in calculating state financial losses during the investigation of corruption cases involving regional public finances and to formulate an institutional strengthening model. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Legal materials were analyzed qualitatively through legal interpretation and doctrinal analysis. The findings indicate that the principal obstacles arise not from the absence of legal authority but from inconsistent interpretations of BPK's functions, fragmented technical regulations, inadequate inter-agency coordination, dependence on investigators' case construction and evidence, limited institutional capacity, evidentiary complexity, and insufficient methodological standardization and quality assurance. The proposed model strengthens BPK's constitutional function by enhancing legal certainty, institutional effectiveness, and the reliability of evidence in corruption investigations.
Perluasan Tafsir Frasa Tahap Penyelidikan melalui Interprestasi Sistematis sebagai Solusi Perselisihan Prayudisial Suwitno Yutye Imran; Abdul Madjid; Apripari Apripari
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 23 No 3 (2023): Edisi September
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2023.V23.341-356

Abstract

This study examined two things; the first is related to the relationship between judicial disputes, legal protection, and the role of the preliminary investigator; the second is related to the expansion of the phrase of preliminary investigation stages in the Criminal Procedure Code through systematic interpretation. This study applied normative legal research methods specified on the type of legal research for in-concreto cases. To strengthen the study, a statutory approach, a case approach, and a theoretical approach were used. The results of the study found that the actions of preliminary investigator who were limited to carrying out preliminary investigation without paying attention to cases that had a direct relationship with the cases being investigated could not yet provide legal protection, because they opened up opportunities for judicial disputes to occur. Speaking of which, judicial disputes need to be avoided through the use of systematic interpretation carried out by preliminary investigator in the preliminary investigation stages to expand the interpretation of the phrase of preliminary investigation stages in the Criminal Procedure Code and its derivative regulations. The systematic interpretation referred to is carried out in a limited manner, by simply reading opportunities for civil lawsuits and state administrative requests from parties involved in the case being investigated. In addition, it ensured the similarity of the parties involved in criminal cases as well as civil cases or state administrative cases in question.
Co-Authors Abdul Madjid Abdullah, Farida Achir , Nuvazria Adam, Marlan Ade Sathya Sanathana Ishwara AH. Asari Taufiqurrohman Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Akbar Hidayatullah Daud Ali, Fadhilah Tuljannah D. Ali, Muhammad Fadlan Alim Aljufri, Syah Ambarani Shelia, Putri Andi Frezky Saputra Ilham Dwijayana Apripari, Apripari Apriyansa Pranata Ayuba Arifuddin Djumarding Aristama Mega Jaya Aryo Putrawan Polamolo Asriadi Zainuddin Astuti Lauris Avelia Rahma Y. Mantali Avelia Rahmah Y Mantali Badu, Lisnawaty W. Bahua, Salwa Salsabilah Bali, Sandi Pratama Putra Chelsy Trisya Salsabilah Putri Chinatra Manoppo, Mohammad Raphael Churniawan, Erifendi Deni Andiansyah Dhea Ifanda Mantali Dian Ekawati Ismail Dian Ekawaty Ismai Dian Ekawaty Ismail Djumarding, Arifuddin Dolot Alhasni Bakung Due, Faizal Erifendi Churniawan Erman I. Rahim Fadhlun Abdullah Fathur Rahman Mustabir Fauzia Latief Fauzia Musdalifa Z. A. Nuna Fauzia S. Tuna Fence M Wantu Fenny Haslizarni Fenty U. Puluhulawa Fenty U. puluhulawa Fenty U. Puluhulawa Fitran Amrain Gailea, Sitti Wahyuni H. Thalib, Mutia Helmi Kaani I Nyoman NURJAYA Ilham Faturrahman Mohamad Irlan Puluhulawa Isa, Muhammad Firmansyah Ishwara, Ade Sathya Sanathana Janwar Hippy Janwar Hippy Jaya, Aristama Mega Jufriyanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Julisa Aprillia Kaluku Julius T Mandjo Julius T. Mandjo Kakunsi, Nur Meyske Anggraini Karim, Abdul Rahman KASIM, NUR M. Koriahningsih, Alfina Laiya, Ramla Kati Lestari, Nurdiana Lisnawati W. Badu Lisnawaty W. Badu Luftia Gunawan Mamu, Karlin Z Mantali, Avelia Rahmah Y. Moh. Bayu Saputra Moh. Efendi Pontoh Moh. Fahrul Dawali Moh. Samsul Usman Mohamad Agil Monoarfa Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Nurul Hajj Dhuhakusuma Harun Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Rizaldi Fitra Abadi Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Molou, Syafril Moh Nur S. Muh. Iksan Putra Kai Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhamad Zubair Siking Muhammad Fadlan Ali Mutia Cherawaty Thalib Nirwan Junus Novendri M Nggilu Nur Amalia Katili Nur Khairia Podungge, Lini Lisa Nur M Kasim Nur Mohamad Kasim Nur Septiani Datau Nurikah, Nurikah Nurini Aprilianda Nurmaya Kasim Nurul Fahirah Nurul Fazri Elfikri Nurvazria Achir Nur’ Ain Tomayahu Nusa, Apriyanto Nuvazria Achir Pakaja, Rahman Pakaya, Putri Regina S Patrisia Jihan S. Pido Rahmat Teguh Santoso Gobel Raimun Diu Rifki Rinaldi Ongi Riski A. Thalib Riski Mohamad Rasjid Rosela Ismail Musa Sajjad Hussain Salsabila Malitza Laliyo Samir, Inayah Silvana Nur Rahmat Lukum Siti Adira Yahya Putri Siti Aisyah A. Manangin Siti Nurhaliza Nuwa Siti Nurlaila A. Imani Sri Hardiyana Diu Srie Novita A. Gobel Sudarsono SUDARSONO Sukandi Maku Supriyadi A Arief Supriyadi A. Arief Taufiq Zulfikar Sarson, Mohamad Tiara Oktavia Namira Daud Titik Mokoagow tomayahu, Nur’ ain Vifi Swarianata W Badu , Lisnawaty W. Yantu, Safrizal Waode Mustika Wello, Sintia Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Yahya, Agung Prayuda Yayan Ponui Yulia Ibrahim Yusuf Hasan, Slamet Yusuf, Dimas Rahmat Yusuf, Nawin Zaldilah Mohamad Djali Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad