p-Index From 2021 - 2026
14.728
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Legalitas Jurnal Dinamika Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Konstitusi JURNAL CENDEKIA HUKUM Jambura Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Journal of Law and Policy Transformation Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Collegium Studiosum Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Konstitusi Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Mandiri Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Protection: Journal Of Land And Environmental Law Student Scientific Creativity Journal The Easta Journal Law and Human Rights Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Jurnal Hukum Bisnis Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana Law Journal Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Fundamentum: Jurnal Pengabdian Multidisiplin Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Journal of Community Services on Multidisciplinary Sciences Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum Equality Before The Law Academia Open Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law Open Access DRIVERset Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Jurnal Penelitian Hukum De Jure Ganec Swara
Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237/PMK.04/2022 TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA GORONTALO Siti Aisyah A. Manangin; Suwitno Yutye Imran; Apripari
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 2 (2026): Law Journal (LAJOUR) Juni 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i2.500

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 237/PMK.04/2022 terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Gorontalo. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan interdisipliner dan stratifikasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat faktor utama yang menghambat efektivitas regulasi tersebut: (1) keterbatasan jumlah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di KPP Bea dan Cukai Gorontalo, dengan hanya 5 orang di seksi penindakan; (2) kondisi ekonomi masyarakat yang mendorong preferensi terhadap rokok tanpa pita cukai karena harganya lebih murah; (3) rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap regulasi cukai; serta (4) rendahnya keterlibatan pelaku usaha dalam mendukung implementasi kebijakan. Data empiris menunjukkan peningkatan penindakan dari 29 kasus (2022) menjadi 46 kasus (2025), dengan volume sitaan melonjak dari 28.549 menjadi 923.060 batang. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan ultimum remedium belum mampu memberikan efek jera yang memadai.
ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK KORBAN PERSETUBUHAN DALAM PUTUSAN HAKIM PERKARA PIDANA KHUSUS Chelsy Trisya Salsabilah Putri; Suwitno Yutye Imran; Waode Mustika
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3060

Abstract

The prevalence of sexual violence against children in Indonesia has not been matched by law enforcement that prioritizes the victims, particularly regarding their right to material recovery through restitution mechanisms. This study aims to conduct an in-depth analysis of the determining factors underlying the disparity in judicial rulings regarding the fulfillment of restitution rights for child victims of sexual intercourse. Using a normative legal research method with legislative, case-based, and conceptual approaches, this study examines the ratio decidendi of three different judicial jurisdictions: Judgment No. 267/Pid.Sus/2024/PN Gto, Judgment No. 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn, and Judgment No. 35/Pid.Sus/2022/PN Jnp. The results of the study reveal massive inconsistencies in the fulfillment of children’s rights to restitution, influenced by four main factors: the passive role of the public prosecutor as dominus litis in filing and overseeing restitution documents; the antinomic tension between formal legal certainty and substantive justice; technical obstacles in proving immaterial damages; and the low degree of internalization of the principle of the best interests of the child among judges, as reflected in the total denial of restitution in the case of a 14-month-old toddler victim in Jeneponto. The study’s conclusions affirm that the main problem in ensuring restitution lies not in the absence of legal norms, but rather in the lack of consistency in implementation due to a law enforcement paradigm that remains offender-oriented. A regulatory overhaul is needed to grant judges ex officio authority to order minimum restitution in order to ensure the fair and optimal restoration of the rights of child victims. ABSTRAKMaraknya kekerasan seksual pada anak di Indonesia belum diimbangi dengan penegakan hukum yang berpihak pada korban, terutama terkait hak pemulihan material melalui mekanisme restitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor faktor determinan yang melatarbelakangi terjadinya disparitas putusan hakim dalam pemenuhan hak restitusi anak korban persetubuhan. Menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji ratio decidendi dari tiga yurisdiksi peradilan yang berbeda, yaitu Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Gto, Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn, dan Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Jnp. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi masif dalam pemenuhan hak restitusi anak yang dipengaruhi oleh empat faktor utama: pasifnya peran penuntut umum sebagai dominus litis dalam mengajukan dan mengawal dokumen restitusi; ketegangan antinomi nilai antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif; hambatan teknis pembuktian kerugian immaterial; serta rendahnya derajat internalisasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) di sanubari hakim, tecermin dari penolakan total restitusi pada kasus korban balita berusia 14 bulan di Jeneponto. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa problem utama pemenuhan restitusi bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada lemahnya konsistensi implementasi akibat paradigma penegak hukum yang masih bersifat offender oriented. Diperlukan rekonstruksi regulasi yang memberikan wewenang ex officio kepada hakim untuk menetapkan restitusi minimal demi menjamin pemulihan hak korban anak secara adil dan optimal. 
Penguatan Kesadaran Hukum Warga Muda terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan UU TPKS: (Studi Pengabdian Masyarakat di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa) Imran, Suwitno Yutye; Lisnawaty W. Badu; Nurvazria Achir; Yahya, Agung Prayuda; Janwar Hippy
FUNDAMENTUM : Jurnal Pengabdian Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Februari : FUNDAMENTUM : Jurnal Pengabdian Multidisiplin
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/fundamentum.v4i1.1882

Abstract

The rapid advancement of information technology has triggered an escalation in Electronic-Based Sexual Violence (KSBE), threatening the safety of young people in cyberspace. The community service activity serving as the focus of this study was conducted in Molowahu Village, Tibawa District, Gorontalo Regency, where such vulnerability was exacerbated by low legal awareness and the limitations of pre-existing regulations—prior to the enactment of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS)—which often led to the secondary victimization (or "double criminalization") of victims. This study aims to analyze the legal reconstruction of KSBE handling under Law No. 12 of 2022 (UU TPKS) and to formulate a doctrinal strategy—implemented in Molowahu Village—to strengthen legal awareness among young people. A normative legal research method was employed, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Article 14 of the UU TPKS introduces a juridical re-conceptualization, positioning KSBE as a distinct criminal offense based on the absence of consent, while simultaneously dismantling the moralistic stigma inherent in previous regulations. Implementation in Molowahu Village demonstrates that strengthening legal awareness among young people requires a transformation from mere legal knowledge to the institutionalization of an empathetic legal culture, an understanding of victims' rights to recovery, and proficiency in digital privacy protection literacy—all achieved through active collaboration among academics, university students, village officials, and local customary leaders.
Penguatan Fungsi Konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan melalui Tata Kelola Terintegrasi dalam Penghitungan Kerugian Negara pada Korupsi Keuangan Daerah Deni Andiansyah; Fenty U. Puluhulawa; Suwitno Yutye Imran
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3845

Abstract

The calculation of state financial losses constitutes a fundamental element in proving corruption offences, particularly those involving regional public finances, as it establishes the existence of financial losses resulting from unlawful conduct. Although the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) possesses constitutional authority under Article 23E of the 1945 Constitution and relevant legislation, the implementation of this function continues to encounter significant institutional and procedural challenges. This article aims to examine the factors hindering the optimization of BPK's constitutional function in calculating state financial losses during the investigation of corruption cases involving regional public finances and to formulate an institutional strengthening model. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Legal materials were analyzed qualitatively through legal interpretation and doctrinal analysis. The findings indicate that the principal obstacles arise not from the absence of legal authority but from inconsistent interpretations of BPK's functions, fragmented technical regulations, inadequate inter-agency coordination, dependence on investigators' case construction and evidence, limited institutional capacity, evidentiary complexity, and insufficient methodological standardization and quality assurance. The proposed model strengthens BPK's constitutional function by enhancing legal certainty, institutional effectiveness, and the reliability of evidence in corruption investigations.
Perluasan Tafsir Frasa Tahap Penyelidikan melalui Interprestasi Sistematis sebagai Solusi Perselisihan Prayudisial Suwitno Yutye Imran; Abdul Madjid; Apripari Apripari
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 23 No 3 (2023): Edisi September
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2023.V23.341-356

Abstract

This study examined two things; the first is related to the relationship between judicial disputes, legal protection, and the role of the preliminary investigator; the second is related to the expansion of the phrase of preliminary investigation stages in the Criminal Procedure Code through systematic interpretation. This study applied normative legal research methods specified on the type of legal research for in-concreto cases. To strengthen the study, a statutory approach, a case approach, and a theoretical approach were used. The results of the study found that the actions of preliminary investigator who were limited to carrying out preliminary investigation without paying attention to cases that had a direct relationship with the cases being investigated could not yet provide legal protection, because they opened up opportunities for judicial disputes to occur. Speaking of which, judicial disputes need to be avoided through the use of systematic interpretation carried out by preliminary investigator in the preliminary investigation stages to expand the interpretation of the phrase of preliminary investigation stages in the Criminal Procedure Code and its derivative regulations. The systematic interpretation referred to is carried out in a limited manner, by simply reading opportunities for civil lawsuits and state administrative requests from parties involved in the case being investigated. In addition, it ensured the similarity of the parties involved in criminal cases as well as civil cases or state administrative cases in question.
DISPARITAS PUTUSAN PT GORONTALO DAN PN SERANG TERHADAP PENJATUHAN HUKUMAN TINDAK PIDANA Nurmutia Sjafar; Suwitno Yutye Imran; Muhamad Khairun Kurniawan Kadir
Ganec Swara Vol. 20 No. 2 (2026): Juni 2026
Publisher : Yayasan Al-Amin Qalbu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59896/gara.v20i2.625

Abstract

Dalam melihat faktor apa saja yang memengaruhi disparitas putusan hakim dan implikasi atas putusan tersebut pada SPPA Indonesia yang merupakan suatu negara yang berdiri pada supremasi undang-undang dimana memposisikan penghormatan dan penegakan atas hak asasi manusia sebagai dasar pokok ketatanegaraannya yang mana hal ini dalam peradilan anak dibutuhkan diversi sehingga dilakukan peninjauan terhadap dua putusan pengadilan yaitu Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT GTO dan Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Srg dalam pengkajian ini digunaka metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus yang kemudian dianalisis secara deskriptif hasil kajian menunjukan bahwa Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Srg menitikfokuskan pada pembuktian unsur delik dan Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT GTO memfokuskan pada pemidanan bukanlah untuk pembalasan melainakan pembinaan kesimpulan yang diperoleh ialah orientasi penilaian hakim mengakibatkan munculnya disparitas putusan perkara pidana anak.
Pendekatan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Pelaku Dibawah Umur Luftia Gunawan; Dian Ekawaty Ismail; Suwitno Yutye Imran
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 1 (2024): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i1.3155

Abstract

This research is intended to: (1) find out how restorative justice is implemented by investigators in handling criminal acts of theft committed by children (2) to find out what factors hinder the application of restorative justice in handling criminal acts of theft committed by children. This research uses a type of normative legal research, with a statutory approach and a case approach. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The results of the research show, first, the application of restorative justice to criminal acts of theft handled by investigators at the Gorontalo Police is carried out by carrying out mediation between the victim/victim's family and the perpetrator's child/family of the perpetrator. children, and must fulfill material requirements such as not causing unrest, not being a serious crime, and there being compensation to the victim by the child perpetrator, and must fulfill formal requirements. Second, the factors that hinder the application of restorative justice to criminal acts of theft committed by children handled by Gorontalo City Police investigators consist of the failure to fulfill the peace agreement between the parties (victim and perpetrator), and no compensation to the victim, making the legal process impossible. can be implemented with restorative justice.
Perlindungan P2TP2A Terhadap Hak Anak Sebagai Korban Penganiayaan Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia Helmi Kaani; Dian Ekawaty Ismail; Suwitno Yutye Imran
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 1 (2024): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i1.3158

Abstract

This research aims to describe and analyze P2TP2A Protection for the Rights of Children Victims of Abuse Seen from a Human Rights Perspective and to analyze the factors inhibiting P2TP2A Protection for the Rights of Children Victims of Abuse Seen from a Human Rights Perspective. The method of this research is empirical. The results of the research show that P2TP2A Protection of the Rights of Children Victims of Abuse Seen from a Human Rights Perspective in Gorontalo Regency is carried out through 4 (four) aspects, namely: (1) the role of the juridical aspect, (2) the role of the legal aspect. psychological, (3) the role of the medical aspect, (4) the role of the mentoring aspect in curative and rehabilitative programs. The inhibiting factors consist of 2 (two), namely: (1) internal factors, including financial resources, human resources, unavailability of counselors and legal assistance, (2) external obstacles, including: people who do not understand the importance of protecting children's rights , attitudes of victims and victims' families, perceptions of victims' families.
Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Molombulahe dalam Menghadapi Dinamika Regulasi Narkotika Pasca KUHP Nasional Suwitno Yutye Imran; Erman I. Rahim; Irlan Puluhulawa; Dian Ekawaty Ismail
Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2026): Oktober: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/abdimas45.v5i2.8108

Abstract

Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code, enacted on January 2, 2026, introduces fundamental changes to narcotics regulations. Limited legal information access leaves Molombulahe Village residents, Paguyaman District, Boalemo Regency, with insufficient understanding. This activity strengthened legal awareness through participatory action research during Thematic KKN Phase II 2026, combining legal counseling and optimization of Digides and the village profile website. Interactive lectures and discussions involved UNG Faculty of Law representatives, local police, and 50 participants. Pre-test and post-test results showed understanding improvements exceeding the 30% target regarding narcotics offenses, sanctions, and community participation. Publishing village news and entering population data maintained active, useful information media. Challenges involving content updates and data validity were addressed through training and mentoring. Combining participatory counseling and media optimization proved effective and sustainable in increasing legal awareness. Recommendations include strengthening village officials’ capacity and remote mentoring after KKN. The activity supports the Tridharma of Higher Education, strengthens university–village government partnerships, and demonstrates synergy between legal education and sustainable village information media.
Peningkatan Pemahaman Masyarakat di Desa Molowahu Terhadap Delik-Delik Baru Dalam KUHP Suwitno Y Imran; Irlan Puluhulawa; Akbar Hidayatullah Daud
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 7 No. 1 (2026): Edisi Januari - April
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Langkah menjelaskan kepada masyarakat umum terhadap adanya pembaruan KUHP baru yang memuat juga pembaruan delik dan sistem pemidanaan menjadi penting khususnya di daerah yang potensi pelanggaran dan tindak pidananya sering terjadi, seperti di desa Molowahu, Kecamatan Tibawa. Di desa ini, persosalan pidana menjadi hal yang sering terjadi, seperti penganiayaan, pencemaran nama baik-penghinaan, pencurian, peredaran minuman keras, penyerobotan tanah, hingga berbagai jenis pidana lainnya yang sebelumnya telah diatur dalam KUHP lama kemudian mengalami pembaruan dalam KUHP baru, termasuk berbagai macam delik yang diatur didalamnya. Oleh sebab itu akan dilakukan beberapa langkah pemecahan masalahanya, yakni penyuluhan hukum jenis delik-delik baru dalam KUHP nasional dan pembuatan media informasi desa yang kreatif dan edukatif. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, dilakukan terlebih dahulu langkah pemetaan potensi wilayah dan koordinasi dengan pemerintah desa. Pemetaan yang dilakukan dengan metode wawancara kepada beberapa orang yang telah ditetapkan mewakili berbagai unsur yang ada di desa. Hasil pengadian menunjukkan bahwa secara keseluruhan program yang telah direncanakan berjalan dengan efektif dan maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya perspektif yang baru masyarakat Molowahu terhadap konteks delik-delik dalam KUHP baru yang disampaikan melalui penyuluhan hukum, informasi di baliho konvensional, maupun di media digital.
Co-Authors Abdul Madjid Abdullah, Farida Adam, Marlan Ade Sathya Sanathana Ishwara AH. Asari Taufiqurrohman Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Akbar Hidayatullah Daud Alfina Koriahningsih Ali, Fadhilah Tuljannah D. Ali, Muhammad Fadlan Alim Aljufri, Syah Ambarani Shelia, Putri Andi Frezky Saputra Ilham Dwijayana Apripari, Apripari Apriyansa Pranata Ayuba Arifuddin Djumarding Aristama Mega Jaya Aryo Putrawan Polamolo Asriadi Zainuddin Astuti Lauris Avelia Rahma Y. Mantali Avelia Rahmah Y Mantali Badu, Lisnawaty W. Bahua, Salwa Salsabilah Chelsy Trisya Salsabilah Putri Chinatra Manoppo, Mohammad Raphael Churniawan, Erifendi Deni Andiansyah Dhea Ifanda Mantali Dian Ekawati Ismail Dian Ekawaty Ismai Dian Ekawaty Ismail Djumarding, Arifuddin Dolot Alhasni Bakung Due, Faizal Erifendi Churniawan Erman I. Rahim Fadhlun Abdullah Fathur Rahman Mustabir Fauzia Latief Fauzia Musdalifa Z. A. Nuna Fauzia S. Tuna Fence M Wantu Fenny Haslizarni Fenty U. Puluhulawa Fenty U. puluhulawa Fenty U. Puluhulawa Fenty U. Puluhulawa Fitran Amrain Gailea, Sitti Wahyuni H. Thalib, Mutia Helmi Kaani I Nyoman NURJAYA Ilham Faturrahman Mohamad Irlan Puluhulawa Isa, Muhammad Firmansyah Ishwara, Ade Sathya Sanathana Janwar Hippy Janwar Hippy Janwar Hippy Jaya, Aristama Mega Jufriyanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Julisa Aprillia Kaluku Julius T Mandjo Julius T. Mandjo Kakunsi, Nur Meyske Anggraini Karim, Abdul Rahman KASIM, NUR M. Laiya, Ramla Kati Lestari, Nurdiana Lisnawati W. Badu Lisnawaty W. Badu Luftia Gunawan Mamu, Karlin Z Mantali, Avelia Rahmah Y. Matris Ijham Moh. Bayu Saputra Moh. Efendi Pontoh Moh. Fahrul Dawali Moh. Samsul Usman Mohamad Agil Monoarfa Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Nurul Hajj Dhuhakusuma Harun Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Rizaldi Fitra Abadi Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Molou, Syafril Moh Nur S. Muh. Iksan Putra Kai Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhamad Zubair Siking Muhammad Fadlan Ali Mutia Cherawaty Thalib Nirwan Junus Novendri M Nggilu Nur Amalia Katili Nur Khairia Podungge, Lini Lisa Nur M Kasim Nur Mohamad Kasim Nur Septiani Datau Nurikah, Nurikah Nurini Aprilianda Nurmaya Kasim Nurmutia Sjafar Nurul Fahirah Nurul Fazri Elfikri Nurvazria Achir Nur’ Ain Tomayahu Nusa, Apriyanto Nuvazria Achir Pakaja, Rahman Pakaya, Putri Regina S Patrisia Jihan S. Pido Rahma Dita A. Muda Rahmat Teguh Santoso Gobel Raimun Diu Rifki Rinaldi Ongi Riski A. Thalib Riski Mohamad Rasjid Rosela Ismail Musa Sajjad Hussain Salsabila Malitza Laliyo Samir, Inayah Sandi Pratama Putra Bali Silvana Nur Rahmat Lukum Siti Adira Yahya Putri Siti Aisyah A. Manangin Siti Mutia Pakaya Siti Nurhaliza Nuwa Siti Nurlaila, Siti Sri Hardiyana Diu Srie Novita A. Gobel Sudarsono SUDARSONO Sukandi Maku Supriyadi A Arief Supriyadi A. Arief Tiara Oktavia Namira Daud Titik Mokoagow tomayahu, Nur’ ain Vifi Swarianata W Badu , Lisnawaty W. Yantu, Safrizal Waode Mustika Wello, Sintia Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Yahya, Agung Prayuda Yayan Ponui Yulia Ibrahim Yulianto Dwi Putra Yusuf Hasan, Slamet Yusuf, Dimas Rahmat Yusuf, Nawin Zaldilah Mohamad Djali Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad Zein Samsia Ibrahim Zein Samsia Ibrahim