Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
10.933
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sriwijaya Law Review Jurnal Akta International Journal Ihya' 'Ulum al-Din SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA Jurnal Ius Constituendum Bina Hukum Lingkungan JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Jurnal Sosial Humaniora Sigli JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA Jurnal Ilmiah METADATA LEGAL BRIEF CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Unri Conference Series: Community Engagement Jurnal Al-Hikmah INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Journal of Social And Economics Research Bina Hukum Lingkungan International Journal of Educational Research Excellence (IJERE) Jurnal Meta Hukum Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal KeFis : Jurnal Kesehatan dan Fisioterapi Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pendekar Nusantara SASI Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum journal of social and economic research Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman
Purba, Nelvitia
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 89 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 89 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Harahap, M. Dedy Iskandar; Lubis, M. Yamin; Purba, Nelvitia
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 3 (2021): Edisi bulan September 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rise of corrupt practices in Indonesia has made this criminal act known as an extra ordinary crime so that it also needs extraordinary law enforcement. One of the ways to enforce the law of corruption is the Attorney General's Office. The formulation of the problem in this thesis is how the intelligence duties and functions of the Prosecutor's Office according to Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office, what is the role of the intelligence of the Attorney in uncovering cases of corruption, what are the obstacles and efforts of the Attorney's intelligence in uncovering corruption cases. The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical legal research, namely research carried out by referring to legal norms, namely examining library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results showed that the intelligence duties and functions of the Attorney General were as a source of information, data and support. In the investigation process, intelligence agents carry out activities in the form of target analysis, task analysis and determining operational targets to collect data and collect information that will serve as evidence that a criminal act of corruption has been detrimental to state / regional finances. In general, the role of the Attorney General's intelligence office in uncovering criminal cases of corruption has a role, namely in the case of investigations into criminal acts of corruption by the intelligence. Prosecutor's Office in order to obtain information and disclosure materials to proceed to the investigation process by a special criminal section, preventive or preventive efforts by establishing a Guard Team. and Government Security and Regional Development (TP4D) based on a letter from the Attorney General's Order, and Intelligence at the State Prosecutor's Office in the search for fugitives from the prosecution / court. The obstacles to the intelligence of the Attorney General's Office in uncovering cases of criminal acts of corruption are in the case of summoning witnesses, collecting evidence, and fear of parties being questioned regarding the intervention of related agencies. Efforts to overcome this are by extending time in the process of summoning witnesses and collecting evidence related to cases.
ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG OLEH DEBITUR DI MASA PANDEMI COVID-19 Miswar, Miswar; Marzuki, Marzuki; Purba, Nelvitia
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 3 (2021): Edisi bulan September 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Based on the results of the research, postponement of the Payment Obligation according to POJK Number 11 / POJK.03 /2020, the debtor can apply for credit relaxation directly to the bank concerned by meeting the predetermined requirements. If the debtor uses the provisions of the K-PKPU Law, the debtor submits a PKPU application to the court, either after the bankruptcy application or prior to the creditor's application for bankruptcy. Submitting a request for a postponement of Debt Payment obligations in accordance with the provisions of POJK Number 11/ POJK.03 / 2020, the main requirement that must be fulfilled by the debtor is that the debtor is the party affected by the Covid-19 pandemic, which can be assessed from the debtor himself, namely being exposed to positive covid -19 or based on an assessment of the business sector carried out by a debtor who has been determined to be a business sector affected by Covid-19. Postponement of Debt Payment Obligations by Debtors during the Covid-19 epidemic in POJK Number 11/POJK.03 / 2020, causing multiple interpretations in its implementation.
ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran) Christian Deddi Chandra Panggabean; Nelvitia Purba; Ibnu Affan
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus penipuan yang terjadi akhir-akhir ini semakin membuat resah saja. Salah satu bentuk penipuan adalah tindak pidana penipuan pembiayaan pekerjaan proyek pembangunan drainase. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan pembiayaan pekerjaan proyek pembangunan drainase, apakah hambatan dan upaya penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan pembiayaan pekerjaan proyek pembangunan drainase, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran tentang tindak pidana penipuan pembiayaan pekerjaan proyek pembangunan drainase. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan pembiayaan pekerjaan proyek pembangunan drainase telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 KUHAP. Hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan adalah kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, sumber daya manusia penyidik atau penyidik pembantu dan saksi tidak dapat mengungkap peristiwa pidana serta barang bukti yang ada kurang lengkap. Cara mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik adalah mencari dan membuktikan peristiwa pidana, meningkatkan sumber daya manusia penyidik. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran tentang tindak pidana penipuan pembiayaan pekerjaan proyek pembangunan drainase adalah perbuatan terdakwa telah sesuai dengan dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum dan telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP
RELEVANSI HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KORUPSI DALAM KEADAAN NEGARA BERSTATUS DARURAT COVID-19 DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG ACARA PIDANA Guruh Syahputra; Nelvitia Purba; Marzuki
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesimpulan, pidana mati dalam perspektif hukum pidana tidaklah dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi menjaga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat. Syarat penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yaitu harus terpenuhinya ketentuan Pasal 2 Ayat (1), juga unsur dalam “keadaan tertentu” sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK. Pidana mati bagi pelaku korupsi, utamanya bagi pelaku korupsi di masa pandemi covid-19 yang merupakan bencana nasional non alam, cukup pantas dan layak diterapkan. Saran, perlu mempertahankan pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Perlu untuk melakukan revisi terhadap Pasal 2 Ayat (2) UU PPTK dengan mengatur kriteria yang jelas dan tegas terhadap penerapan pidana mati. Perlu untuk menerapkan pidana mati bagi pelaku korupsi, utamanya bagi pelaku korupsi di masa pandemi covid-19 yang merupakan bencana nasional non alam.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI FACEBOOK PADA KABUPATEN SIMEULUE Furhamdi Riaki; Nelvitia Purba
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.406 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.974-984

Abstract

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui faktor yang bagaimana yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook, dan untuk mengetahui hubungan antara pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dengan facebook, serta untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di facebook melalui (Studi Kasus Putusan No. 25/Pid.Sus/2020/PN Snb). Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sinabang dengan wilayah kewenangan sekitar Kabupaten Simeulue. Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan memperoleh data dengan melakukan wawancara (interview) dan memberikan kuesioner kepada narasumber, serta mengambil data ke perpustakaan yang relevan yaitu: buku-buku, putusan hakim, serta peratuaran perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dikemukakan bahwa terjadinya pencemaran nama baik di facebook diakibatkan oleh faktor ketidaktahuan terdakwa terhadap peratuan perundang-undangan yang ada, dan faktor emosi dari terdakwa itu sendiri yang tidak terkontrol dengan baik. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di facebook berdasarkan kasus yang terjadi di Simeulue dijatuhi hukuman penjara sepuluh bulan Berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. 
UPAYA PERLINDUNGAN HAK–HAK TERSANGKA TERHADAP KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PRA PERADILAN Desy Kartika Caronina Sitepu; Nelvitia Purba
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v7i2.1308

Abstract

Penegak hukum ada kalanya di dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya secara tidak bertanggung jawab dan melanggar terhadap kasus-kasus yang ditangani termasuk kasus penyalahgunaan narkotika. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berita ataupun laporan yang sering memuat tentang seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, di tahan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh KUHAP, ataupun adanya tindakan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tanpa disertai dengan surat penahanan yang jelas bahkan penahanan yang dilakukan tanpa prosedur yang benar. Analisis data yang dilakukan oleh penulis dengan menentukan isi dan makna daripada aturan hukum yang akan dijadikan pegangan dalam menyelesaikan masalah yang di kaji Setelah itu dilakukan  pengumpulan data, selanjutnya diseleksi, diklasifikasi dan disusun dalam bentuk narasi yang kemudian disatukan dalam bentuk karya ilmiah. Dengan menggunakan metode  deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan kebenarannya dan penelitian ini menghasilkan data deskriftif  berupa pengumpulan tertulis maupun lisan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dianalisis secara kualitatif. Mengawasi adanya tindakana upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut, maka KUHAP telah menciptakan lembaga Praperadilan. Adanya lembaga Praperadilan ini adalah  bertujuan untuk tegaknya hukum dan perlindungan daripada  hak-hak tersangka untuk mendapat  perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi tersangka tersebut di dalam proses pemeriksaan pada tingkat pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan.. Kata Kunci: Praperadilan, Hak-hak tersangka,Penyidik,Melampau Wewenang
The Death Sentence for Covid-19 Financial Fraud Perpetrators Nelvitia Purba; Muhammad Arif Sahlepi; Sri Sulistyawati
Sriwijaya Law Review Volume 4 Issue 2, July 2020
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol4.Iss2.628.pp%p

Abstract

Coronavirus pandemic 2019-2020 or known as Covid-19, which spread throughout the world, including Indonesia, has caused casualties and disrupted the economy. Various attempts were made by the government to overcome the increasingly massive impact of the spread of Covid-19. One of them is by issuing the Government Regulations in Lieu of Laws No. 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Covid-19 Pandemic. Regarding this assistance provided by the government, it is miserable to have allowed the occurrence of criminal acts of corruption committed by government officials and their instruments. The purpose of this paper is to pay attention to the handling and eradication of corruption of Covid-19 Pandemic aid funds. The method used in this paper is to analyze data qualitatively in relation to this research which is a normative juridical type. The data used are primary and secondary data obtained through the search of legislation and materials related to the issues raised. As a result, this article argues that when there have never been cases of corruption whose actors have been sentenced to death in a normal situation, it might be possible for the misuse of the Covid-19 pandemic aid funds can be sentenced to death.
Building A Culture Of Shame In Malay Society Against Corruption Practices In North Sumatera Nelvitia Purba; Mukidi Mukidi; Nila Afningsih
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW Vol. 1 No. 1 (2020): December 2020
Publisher : INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8888/ijospl.v1i1.14

Abstract

This study focuses on the application of building a Malay culture against corrupt practices. This research will reveal how the application builds the Malay culture so that it can fight against corrupt practices. The results of this study can be used as a reference in fighting corruption practices that have become a national problem and improving the quality of life of Indonesian, especially in North Sumatra. This type of research uses qualitative methods that are juridical normative empirical, namely library research by collecting a number of data. The result of the study show that there are many values in local wisdom, as in Tunjuk Ajar Melayu which has almost been forgotten by generations. Corruption is a behavior that is influenced by culture, so that corruption can be minimized with a cultural application approach to building a Malay culture. The Malay culture is a guideline in the form of Malay Teachings, which is packaged in Malay local wisdom, containing advice, teaching or advice from generation to generation. The increase in corrupt behavior occurs not because of a developing Malay culture, but because society has left this culture, thus providing support for corruption
Local Wisdom as an Effort to Increase Immunity with Tawadhu Berwudhu to Prevent the Covid 19 Pandemic in Talang Village, Serdang Bedagai Regency Syarifah Syarifah; Nelvitia Purba; Mukidi Mukidi
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW Vol. 2 No. 1 (2021): February 2021
Publisher : INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8888/ijospl.v2i1.23

Abstract

The Covid-19 pandemic that has plagued since 2020 has changed the behavior of the world community and is no exception in Indonesia including in this Tualang village by carrying out health protocons by increasing its role and vigilance in anticipating the transmission of the Covid 19 virus in the community of Tualang Village in public places and facilities so as to help minimize the impact. caused by Covid 19. can be developed by each party in accordance with regional characteristics by familiarizing and routine Berwudhuk is an alternative in preventing this virus. The method used is a research and development method in English called Research and Development. Is Research And Development. This research begins with the potential and problems in the New Order period to reduce the risk of transmission of covid 19 in Tualang Village. The analysis carried out in this study using the Analysis is descriptive qualitative. This research will focus on improving the product by testing it to experts and practical to get the conclusions from the results of this research. The results of the study can be argued that: the emergence of Covid 19 in early 2020 causes serious problems, not a few of this virus causes death. done to prevent this deadly virus. For Muslims every time they carry out prayers are required to perform ablution. Regular ablution or at least the fardu prayer five times and the midnight and duha circumcision prayers which have been used as guidelines in the life of the people of Tualang Village are the Law As Tool of Social Engineering means that people must act in accordance with what is required by the norms so that people must comply and apply these norms to prevent Covid-19. The activity of washing hands and other members is a minimum of seven times. However, if Muslims are able to maintain wudh uknya is believed to be able to help prevent this covid -19 virus. Therefore, for the Talang community, Tawadhu in carrying out routine ablution-related activities is a condition of every human being to submit to Allah SWT with sincere intentions wholeheartedly to avoid the Covid -19 pandemic.
DIVORCE SETTLEMENT DUE TO HOME VIOLENCE DURING THE PANDEMIC COVID 19 IN MEDAN CITY Erniyanti; Mukidi Mukidi; Syahrul Bakti Harahap; Nelvitia Purba
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW Vol. 2 No. 3 (2021): Juni 2021
Publisher : INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8888/ijospl.v2i3.43

Abstract

This article aims to examine the procedure for resolving divorce caused by domestic violence during the Covid-19 pandemic in Medan City. Since the end of 2019, a deadly virus emerged from the Covid-19 pandemic, which is one of the strategies of Indonesian government in suppressing the spread. Covid -19, which continues to increase, establishes a Large-Scale Social Restriction policy which causes people to do more activities at home, both for studying, working, and even layoffs occur everywhere so that the community's economy is disrupted. At this time divorce cases in Indonesia in general and in particular in Medan City continue to increase in number until mid-2020 increase ranges from 15-20 percent. The consequences of the Covid 19 Pandemic greatly affect all aspects of human life in the world related to economy and behavior due to the pressure of life and this domestic violence occurred. The process of resolving domestic violence cases through the penal channel at investigation level is a number of activities carried out by law enforcement officials, namely: investigations, investigations, coercive measures and the making of an official report. The reason for law enforcement officials to carry out these activities is because a criminal act has occurred (a criminal act). For victims of domestic violence after processing in a criminal court, the discomfort resulting from this domestic violence process is submitted to a religious court. In the process, the judge has an obligation to reconcile a married couple who are about to divorce, this is based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Article 39 jo. PP. Number 9 of 1975 concerning the implementation of Law Number 1 of 1974 17 Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2008 concerning Mediation Procedures in Courts concerning Marriage Article 31 jo. Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts Articles 65 and 82. The decision for divorce will be handed down by the panel of judges if efforts to conciliate are truly unsuccessful.
Co-Authors Adil Akhyar Ahmad Darwis Ahmad darwis Ahmad, Akiruddin Al Kausar Saragih Aldian Prayogi Siregar Alkausar Saragih Anwar Sadat Harahap Arief Sahlepi Arisman Freddy Manalu Bina Era Dany Era Dany Binti Seli, Noor Zainee Christian Deddi Chandra Panggabean Cut Auliani Danial Syah Daniel Daniel Bahari Sihombing Dearma Agustina Dedi Iskandar Batubara Dedi Kiswanto Desy Kartika Caronina Sitepu Diah Retnosari Dian Pranata Simangunsong Dibisono, Muhammad Yusub Didi Iskandar Doli Suryanto Silaban EKA SURYANI Eka Syafrina Monica Eka Syafrina Monika Erniyanti Erniyanti Fitriani, Enny Furhamdi Riaki Gelora Sinaga Guruh Syahputra Guruh Syahputra Hadyan Hindami Hamidi Ishaq Hamidi Ishaq Harahap, M. Dedy Iskandar Hardi Mulyono Hardika Sandi Hayati, Winta Herlina Suciati Humala Sitinjak Ibnu Affan Ibnu Affan Ibnu Affan Irsyad Agung Miranda Isdy Annisa Haratini Batubara Ismail Ismail Ismail, Wan Nor Azilawanie Tun Ismed Batubara Ismed Batubara, Ismed Iwan Setyawan Joharsah Joharsah Kamaruddin, Mohd Khairul Amri Laksono Trisnantoro Lubis, M. Yamin Lubis, Malik Ahmad Lukman Harun Siregar Lukman Nasution M Taufik Akbar M. Dedy Iskandar Harahap M. Yamin Lubis M. Yusuf Dabutar M. Yusuf Dabutar M. Yusuf Iskandar Mahyani Mahyani Malahayati Rusli Bintang Manalu, Arisman Freddy Manurung, Dormauli Marlina - Marlina Marlina Marlina Marlina, Marlina Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Masjidil Mega Miswar Miswar Mohd Khairul Amri Kamarudin Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Aziz Muhammad Hendrik Muhammad Hilman Fikri Muhammad Iqbal Muhlizar Muhlizar Muhlizar Muhlizar Muhlizar Muhlizar Muhlizar Muhlizar Mukidi, Mukidi Mulyoto Mulyoto Mulyoto mulyoto Mustamam Mustamam Mustamam Mustamam, Mustamam Nafsah, Zawahir Nicolas Hutagalung Nila Afningsih Novi Kesumawati Nurasia Harahap Nurasiah Nurasiah Nurhayati Nurhayati Ovami, Debby Chyntia Pandiangan, Ramces Pane, Relly Rakhmani Petrus Sitepu Prasetyasari, Christiani Raditya Farhan Rahmadi Ali Ramces Pandiangan Rani Fitriani Rekman Sinaga Renda Sumber Sari Ramadhan Reyriski, Nanda Risnawaty Risnawaty Rizky Ihsan Fadila Safrina Hardian Panjaitan Sahbudi, Sahbudi Sahlepi, Arief Salsabila, Nurhikmatus Santoso Santoso SANTOSO SANTOSO Saragih, Al-Kausar Saragih, Alkausar Sari Ramadhan, Renda Sumber Simangunsong, Dian Pranata Siregar, Bonanda Jafatani Sri Rizki Hayaty Sri Sulistyawati Sri Sulistyawati Sri Sulistyawaty Sri Sulistyawaty Sukmawarti Suriani Suriani Syafii Zaini Syafil Warman Syahrul Bakti Harahap Syarifah Syarifah Taufik Siregar Taufik Siregar Tri Reni Novita Wan Nor Azilawanie Tun Ismail Wardani, Hizmi Wariyati Wilda Fasim Hasibuan Yeltriana Yudi Yudi Yulia Arfanti Yusfirda Aziza Rangkuti