Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.834
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sriwijaya Law Review Jurnal Akta International Journal Ihya' 'Ulum al-Din SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA Jurnal Ius Constituendum Bina Hukum Lingkungan JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Jurnal Sosial Humaniora Sigli JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA Jurnal Ilmiah METADATA LEGAL BRIEF CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Unri Conference Series: Community Engagement Jurnal Al-Hikmah INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Social And Economics Research Bina Hukum Lingkungan International Journal of Educational Research Excellence (IJERE) Jurnal Meta Hukum Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal KeFis : Jurnal Kesehatan dan Fisioterapi Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pendekar Nusantara SASI Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum journal of social and economic research Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman
Purba, Nelvitia
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 93 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 93 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
TINJAUAN YURIDIS BATAS USIA CAKAP DALAM HUKUM PIDANA MENURUT KUHPIDANA DAN HUKUM POSITIF LAINNYA DI INDONESIA Sahbudi, Sahbudi; Lubis, Malik Ahmad; Purba, Nelvitia
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2383

Abstract

Seorang anak yang dianggap belum dewasa atau belum memenuhi kriteria batas usia yang sah, kemudian melakukan suatu perbuatan seperti mencuri, melakukan penganiayaan, dan sebagainya dipandang sebagai suatu pelanggaran hukum dan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana. Tidak adanya keseragaman batasan usia dewasa atau batasan usia anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia seringkali menimbulkan pertanyaan mengenai batasan mana yang sebaiknya digunakan. Terlepas dari itu, penentuan batas usia minimal anak dapat melakukan perbuatan hukum harus memiliki kepastian dan jaminan hukum agar setiap perbuatan yang dilakukannya sah di mata hukum. Permasalahan yang dibahas adalah: Bagaimana pengaturan batas usia cakap hukum dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan bagaimana perbandingan batas usia cakap hukum dalam hukum pidana di Indonesia?
PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI Nelvitia Purba; Akiruddin Ahmad; Daniel
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.789

Abstract

Penelitian ini membahas sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan hambatan yang dihadapi jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu tanggung jawab mutlak (strict liability), tanggung jawab berdasarkan kesalahan, dan tanggung jawab berdasarkan kelalaian. Dalam hukum perseroan, konsekuensi yuridis dari tindakan korporasi sepenuhnya ditanggung oleh korporasi itu sendiri. Terdapat tiga model pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana, yaitu pengurus sebagai pembuat dan bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, serta korporasi sebagai pembuat sekaligus bertanggung jawab. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi hambatan yuridis dan non-yuridis yang dihadapi jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi. Hambatan yuridis meliputi kesulitan dalam pembuktian di persidangan, pengembalian kerugian negara oleh terdakwa yang menghambat proses penuntutan, lamanya proses pengungkapan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kesulitan dalam pengumpulan bukti, serta penerapan asas oportunitas yang memungkinkan penghentian penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sementara itu, hambatan non-yuridis mencakup kedudukan kejaksaan dalam Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) yang berpotensi mempengaruhi independensi penegakan hukum, serta adanya intervensi dari pihak ketiga yang menghambat proses pengungkapan kasus korupsi. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai tantangan dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi serta kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan peningkatan independensi kejaksaan dalam menangani kasus korupsi untuk memastikan efektivitas penegakan hukum.
PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI Nelvitia Purba; Akiruddin Ahmad; Daniel
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.789

Abstract

Penelitian ini membahas sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan hambatan yang dihadapi jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu tanggung jawab mutlak (strict liability), tanggung jawab berdasarkan kesalahan, dan tanggung jawab berdasarkan kelalaian. Dalam hukum perseroan, konsekuensi yuridis dari tindakan korporasi sepenuhnya ditanggung oleh korporasi itu sendiri. Terdapat tiga model pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana, yaitu pengurus sebagai pembuat dan bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, serta korporasi sebagai pembuat sekaligus bertanggung jawab. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi hambatan yuridis dan non-yuridis yang dihadapi jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi. Hambatan yuridis meliputi kesulitan dalam pembuktian di persidangan, pengembalian kerugian negara oleh terdakwa yang menghambat proses penuntutan, lamanya proses pengungkapan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kesulitan dalam pengumpulan bukti, serta penerapan asas oportunitas yang memungkinkan penghentian penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sementara itu, hambatan non-yuridis mencakup kedudukan kejaksaan dalam Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) yang berpotensi mempengaruhi independensi penegakan hukum, serta adanya intervensi dari pihak ketiga yang menghambat proses pengungkapan kasus korupsi. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai tantangan dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi serta kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan peningkatan independensi kejaksaan dalam menangani kasus korupsi untuk memastikan efektivitas penegakan hukum.
Peran Bidang Laboratorium Forensik Dalam Menentukan Arah Penyelidikan: Studi Kasus Pembakaran Rumah Wartawan Tribata TV di Kabupaten Karo Diah Retnosari; Nelvitia Purba
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1405

Abstract

Kasus pembakaran rumah wartawan Tribata TV di Kabupaten Karo menegaskan pentingnya peran laboratorium forensik dalam proses penyelidikan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan mengkaji regulasi hukum terkait laboratorium forensik, menganalisis peran strategisnya dalam mengarahkan penyelidikan kasus, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam pengumpulan serta analisis bukti. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat kepolisian dan tim forensik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laboratorium forensik berperan vital dalam menentukan arah penyelidikan, mulai dari analisis bahan pembakar, pemeriksaan residu kimia, pengamatan pola api, hingga rekonstruksi peristiwa. Temuan tersebut mampu mempersempit dugaan pelaku dan menguatkan bukti dalam proses peradilan. Namun demikian, terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan alat uji, keterlambatan akses ke lokasi kejadian, serta minimnya tenaga ahli forensik di daerah. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan penguatan infrastruktur laboratorium, peningkatan koordinasi antarinstansi, dan pengembangan kapasitas SDM di bidang ilmu forensik. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi fungsi laboratorium forensik merupakan bagian krusial dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam menangani kasus pembakaran yang mengandung unsur kesengajaan dan motif tersembunyi.
Analisis Yuridis Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Ringan di Serdang Bedagai (Nomor : 12/Pid.C/2024/PN Srh) Aldian Prayogi Siregar; Nelvitia Purba
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1584

Abstract

Tindak pidana ringan seperti pencurian kecil tetap menjadi persoalan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia karena meskipun kerugiannya tidak besar secara materiil, dampaknya dapat menciptakan keresahan sosial dan mencerminkan lemahnya perlindungan hukum atas hak milik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pencurian ringan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mengevaluasi penerapan Pasal 364 KUHP dalam praktik peradilan, dan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Serdang Bedagai Nomor: 12/Pid.C/2024/PN Srh. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 1 Tahun 2023 memperkenalkan pendekatan neo-klasik yang menyeimbangkan aspek objektif dan subjektif dalam pemidanaan. Dalam kasus yang dikaji, hakim mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan kondisi terdakwa dengan menerapkan prinsip individualisasi pidana dan ultimum remedium. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi, literasi hukum masyarakat, dan pengembangan pendekatan restoratif untuk mewujudkan keadilan yang lebih humanis dalam penanganan tindak pidana ringan
Efektivitas Penegakan Hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan terhadap Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi: (Studi Kasus Pada Seksi Wilayah I Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera) Hadyan Hindami; Nelvitia Purba
Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 2 (2025): Mei: Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/federalisme.v2i2.582

Abstract

The rise of trade in protected wildlife threatens the preservation of biodiversity in Indonesia, especially in the Aceh and North Sumatra regions. This is because punishment does not provide a deterrent effect to the perpetrators and the involvement of officials in its implementation, so that law enforcement against the trade in protected wildlife has not been felt effective in the eyes of the public. In this thesis, the author wants to know the extent of the effectiveness of law enforcement carried out by Forestry Civil Servant Investigators (PPNS) against protected wildlife trade through issues related to law enforcement, obstacles in law enforcement and efforts that have been made to overcome these obstacles. This research was conducted in Section I of the Sumatra Regional Environmental and Forestry Law Enforcement Center. The research method used is a case study with a qualitative approach. Data was collected through interviews with PPNS Forestry and related parties, as well as analysis of documents related to protected wildlife trafficking cases. The results of the study show that the effectiveness of law enforcement by PPNS Forestry has been quite effective, although it is still faced with several obstacles in its implementation. Law enforcement against the trade in protected wildlife starts from preemptive, preventive, repressive and judicial actions. Light punishment, the use of undercover buy techniques, proof of evidence, involvement of officials, facilities and infrastructure, human resources and public awareness are still factors that hinder law enforcement. Therefore, efforts have been made to overcome these obstacles by revising the law, strengthening intelligence networks, adding and increasing human resources, coordinating with related agencies and socializing to the community. The author recommends that socialization be carried out to law enforcement officials regarding the equality of perception in the implementation of Law Number 32 of 2024 and establish close cooperation with the TNI and Polri intelligence networks and make strict rules against officers involved in the trade of protected wildlife.
PKM Sosialisasi Pembentukan Karakter Peserta Didik Melalui Model Pembelajaran Proyek Base Learning Pada Mata Pelajaran Matematika Di SMA Kota Batam Wardani, Hizmi; Purba, Nelvitia; Prasetyasari, Christiani; Suciati, Herlina; Hasibuan, Wilda Fasim; Nafsah, Zawahir; Manurung, Dormauli
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 9 No 1 (2025): Amaliah Jurnal: Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v9i1.4920

Abstract

PKM is carried out at Nabilah Islamic High School Batam. This program is carried out in partnership between the Al-Washliyah Muslim Nusantara University (UMN) PKM Team and the Batam University PKM Team with activities including: Preliminary Stage, at this stage, the service team takes care of the letters of permission and correspondence from UMN Al Washliyah Medan to survey carrying out this community service activity. (2) Implementation stage, at this stage, the socialization of students' character formation is carried out through the base learning project learning model in mathematics subjects from UMN Al Washliyah Medan using PowerPoint. In this socialization activity, lectures and questions and answers are carried out, so that the activity will achieve the results and targets as expected and (3) Evaluation Stage, at this stage an evaluation is carried out by making a questionnaire before and after the implementation of PKM activities at Nabilah Islamic High School Batam, to find out there is an increase in understanding regarding Mathematics lessons. The PKM results concluded that the application of the Project-Based Learning learning model in mathematics learning can improve students' character values. This is evidenced by the average percentage of character values ​​indicator scores of 64% before PBL socialization and 81% after PBL socialization. Therefore, this PBL learning model can be applied to improve character values ​​based on student responses after PKM activities are carried out
The Role of Civil Law in Resolving Unfair Dismissal Disputes: An Empirical Study in Indonesian Labor Courts Muhlizar, Muhlizar; Purba, Nelvitia; Warman, Syafil
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6605

Abstract

This study examines the application of civil law principles in resolving unfair dismissal disputes within Indonesian labor courts through a mixed-methods empirical analysis. The research investigates how Indonesian civil law frameworks, particularly those grounded in the Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), interact with labor-specific legislation in addressing employment termination disputes . Using a qualitative-quantitative approach, this study analyzes 150 labor court decisions from 2020-2024 and conducts in-depth interviews with 30 legal practitioners, judges, and labor law experts . The findings reveal that civil law principles, especially those relating to contract validity under Article 1320 of the Indonesian Civil Code, play a crucial role in determining the fairness of dismissal procedures . The study identifies significant gaps in the application of civil law remedies, with only 35% of unfair dismissal cases receiving adequate compensation through civil law mechanisms . The research demonstrates that while Indonesian labor courts increasingly rely on civil law principles for dispute resolution, inconsistencies in judicial interpretation and enforcement mechanisms limit their effectiveness . This study contributes to the understanding of how civil law can be better integrated into labor dispute resolution frameworks to enhance worker protection and ensure equitable outcomes in employment termination cases.
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PRANATA SURAT TUMBAGA HOLING PADA MASYARAKAT BATAK DI TAPANULI SELATAN Harahap, Anwar Sadat; Mulyono, Hardi; Purba, Nelvitia; Siregar, Taufik
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 2 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 2, Februari 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.29 KB)

Abstract

Beberapa tahun terakhir ini marak sekali terjadi perusakan lingkungan hidup, seperti pembuangan sampah ke sungai, danau, laut, jalan umum. Indonesia memproduksi sampah hingga 65 juta ton pada 2016, meningkat menjadi 67 ton pada 2017 dan lainnya. Beberapa kejahatan lingkungan tersebut terjadi disebabkan oleh kurang tegas, adil dan manfaatnya materi hukum tentang perlindungan lingkungan hidup dan juga belum sepenuhnya dilibatkan masyarakat adat dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosio-legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Batak telah melakukan perlindungan lingkungan berdasarkan pranata Surat Tumbaga Holing sebagaimana diatur melalui Patik, Filosofi Adat Dalihan na Tolu dan Marga. Jenis sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku perusakan lingkungan berupa: Dibondarkon, Sappal Dila, Dipaorot sian Huta, Dipaorot sian Marga, Diapaulak Salipi Natartar.
Juridical Analysis of Gambling Offenders According to the Criminal Code Muhlizar; Nelvitia Purba; Joharsah; Syafil Warman; M. Yusuf Iskandar
International Journal of Educational Research Excellence (IJERE) Vol. 2 No. 2 (2023): July-December
Publisher : PT Inovasi Pratama Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/ijere.v2i2.558

Abstract

Objective study This is to find out what is causing perpetrators to commit criminal gambling in Indonesia at the moment. According to the Criminal Code, how do you apply the law to your criminal gambling? What inhibitor in the application of criminal perpetrator criminal gambling complied with the Criminal Code? In accordance with the title and problem to be addressed discussed in the study, this can give useful results, so study This is done with the study of juridical normative (method study of law normative). Research methods: juridical normative is the study of law literature carried out with the method of researching ingredients in literature or secondary data. Factors that become reasons follow criminal gambling, namely: factors social and economic, situational, learning, perceptions about probability of victory, and perceptions of skills. Based on cases of gambling that occur in the jurisdiction of Southeast Aceh Police in general, it is a factor in social and economic society, where a low economy has stimulated perpetrators to engage in gambling. For increased economy as interpreters write (collectors) or as players (bettors) expect victory. Application law criminal perpetrator criminal gambling at the Southeast Aceh Police has been in accordance with provisions of the Criminal Procedure Code. Factors that become inhibitors in handling lawful criminals and perpetrators of criminal gambling at the Southeast Aceh Police are: related substances that follow criminal gambling There is an exclusion to activities given gambling permission so that activity is gambling. That includes following criminal gambling. Amount limited personnel and HR capabilities in identification elements gambling online (internet gambling). Found evidence from proof electronics that haven't been arranged in law, so it must be supported with information from an expert.
Co-Authors Adil Akhyar Ahmad Darwis Ahmad darwis Ahmad, Akiruddin Al Kausar Saragih Alawiyah, Safty Aldian Prayogi Siregar Alkausar Saragih Anwar Sadat Harahap Anwar Sadat Harahap Arief Sahlepi Arisman Freddy Manalu Bina Era Dany Era Dany Binti Seli, Noor Zainee Christian Deddi Chandra Panggabean Cut Auliani Danial Syah Daniel Daniel Bahari Sihombing Dearma Agustina Dedi Iskandar Batubara Dedi Kiswanto Desy Kartika Caronina Sitepu Diah Retnosari Dian Pranata Simangunsong Dibisono, Muhammad Yusub Didi Iskandar Doli Suryanto Silaban EKA SURYANI Eka Syafrina Monica Eka Syafrina Monika Erniyanti Erniyanti Fitriani, Enny Furhamdi Riaki Gelora Sinaga Guruh Syahputra Guruh Syahputra Hadyan Hindami Hamidi Ishaq Hamidi Ishaq Harahap, M. Dedy Iskandar Hardi Mulyono Hardika Sandi Hayati, Winta Herlina Suciati Humala Sitinjak Ibnu Affan Ibnu Affan Ibnu Affan Irsyad Agung Miranda Isdy Annisa Haratini Batubara Ismail Ismail Ismail, Wan Nor Azilawanie Tun Ismed Batubara Ismed Batubara, Ismed Iwan Setyawan Joharsah Joharsah Kamaruddin, Mohd Khairul Amri Laksono Trisnantoro Lubis, M. Yamin Lubis, Malik Ahmad Lukman Harun Siregar Lukman Nasution M Taufik Akbar M. Dedy Iskandar Harahap M. Yamin Lubis M. Yusuf Dabutar M. Yusuf Dabutar M. Yusuf Iskandar M. Yusuf Iskandar Mahyani Mahyani Malahayati Rusli Bintang Manalu, Arisman Freddy Manurung, Dormauli Marlina - Marlina Marlina Marlina Marlina, Marlina Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Masjidil Mega Miswar Miswar Mohd Khairul Amri Kamarudin Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Aziz Muhammad Hendrik Muhammad Hilman Fikri Muhammad Iqbal Muhlizar Muhlizar Mukidi, Mukidi Mulyono, Hardi Mulyoto Mulyoto Mulyoto mulyoto Mustamam Mustamam Mustamam Mustamam, Mustamam Nafsah, Zawahir Nicolas Hutagalung Nila Afningsih Novi Kesumawati Nurasia Harahap Nurasiah Nurasiah Nurhayati Nurhayati Ovami, Debby Chyntia Pandiangan, Ramces Pane, Relly Rakhmani Petrus Sitepu Prasetyasari, Christiani Raditya Farhan Rahmadi Ali Ramces Pandiangan Rani Fitriani Rekman Sinaga Renda Sumber Sari Ramadhan Reyriski, Nanda Risnawaty Risnawaty Rizky Ihsan Fadila Safrina Hardian Panjaitan Sahbudi, Sahbudi Sahlepi, Arief Salsabila, Nurhikmatus Santoso Santoso SANTOSO SANTOSO Saragih, Al-Kausar Saragih, Alkausar Sari Ramadhan, Renda Sumber Simangunsong, Dian Pranata Siregar, Bonanda Jafatani Siregar, Taufik Sri Rizki Hayaty Sri Sulistyawati Sri Sulistyawati Sri Sulistyawaty Sri Sulistyawaty Sukmawarti Suriani Suriani Syafii Zaini Syafil Warman Syafil Warman Syahrul Bakti Harahap Syarifah Syarifah Taufik Siregar Tri Reni Novita Wan Nor Azilawanie Tun Ismail Wardani, Hizmi Wariyati Warman, Syafil Wilda Fasim Hasibuan Yeltriana Yudi Yudi Yulia Arfanti Yusfirda Aziza Rangkuti