Claim Missing Document
Check
Articles

Character Education Through Inspirational Activities in the Nusantara Module Course in the Independent Student Exchange Program Saragih, Alkausar; Batubara, Ismed; Ali, Rahmadi; Siregar, Bonanda Jafatani; Purba, Nelvitia
Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman Vol. 14 No. 3 (2024): Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/ji.v14i3.6317

Abstract

Inspiration is one of the sub-discussions in implementing the Indonesian archipelago module in the independent student exchange program. This activity presents an inspiring figure from the area, whether a cultural figure, politician, official, or someone considered capable of inspiring students. This research aims to see what character education students receive during this activity. The sample for this research was 23 students participating in the second class of the 2022 independent student exchange program from several regions in Indonesia. This research method is qualitative descriptive research with data collection techniques through observation, interviews, and direct involvement in inspirational activities. In this inspirational activity, inviting a central figure who can provide insight, experiences, and tips so that this figure can be successful and become famous is very important as motivation and encouragement to the participants when they later achieve success in life. The character education obtained in this activity is the religious character, independence, tenacity, hard work, courage, discipline, never giving up, optimism, and cooperation.
Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Eka Suryani; Nelvitia Purba
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Mahkamah:Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v1i4.166

Abstract

Traffic accidents are a very serious health problem in the world which causes death and is ranked 9th in the world. Indonesia is ranked 5th in the world as the country with the highest traffic accident rate. This research aims to determine the application of criminal sanctions by judges to perpetrators of criminal traffic accidents that result in death. The location for data collection in this research is at the Deli Serdang Police Traffic Unit Gakkum Unit which is located on Jl. Sudirman, No. 18. Lubuk Pakam, North Sumatra, Indonesia. The type of research used in this research is empirical research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. These materials are arranged systematically, studied, then a conclusion is drawn in relation to the problem being studied. The data analysis technique used in this legal research uses qualitative analysis. Based on the results of research conducted by Government Regulation no. 37 of 2017 also strengthens the importance of supervision and law enforcement in the field of traffic safety, underlining the need for traffic engineering and improved traffic management to prevent accidents. The research concludes that legal regulations are adequate, but their implementation in the field still requires strengthening, especially in consistently enforcing criminal sanctions. In decision 1271/Pid.Sus/2022/PN/Lbp, there are a number of important factors which are the judge's main considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of traffic accidents that cause death. First, the defendant's negligence factor is the main key in determining sanctions. The judge considered that the defendant's negligence, who was driving the vehicle while tired and sleepy, was the main cause of the accident. Crimes related to traffic accidents also refer to Articles 359 and 360 of the Criminal Code for cases involving death or injury due to negligence. Obligations for public transport companies involved in accidents are also regulated in the LLAJ Law, which includes the obligation to compensate passengers or goods owners. The implementation of this law shows that even though the rules have been stipulated in detail, the effectiveness of law enforcement is still influenced by law enforcement facilities and infrastructure as well as community behavior in complying with applicable rules. It can be concluded that the Criminal Code (KUHP) and Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation has provided a clear legal basis. Article 359 of the Criminal Code regulates negligence that results in the death of another person with the threat of a prison sentence of up to five years. In decision 1271/Pid.Sus/2022/PN/Lbp, there are a number of important factors which are the judge's main considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of traffic accidents that cause death. In its application the judge imposed a lighter sentence compared to the maximum sentence regulated in Article 310 paragraph (4) of the Traffic Law, although he still took into account the serious consequences of the defendant's negligence which caused the fatal accident.
TINJAUAN YURIDIS BATAS USIA CAKAP DALAM HUKUM PIDANA MENURUT KUHPIDANA DAN HUKUM POSITIF LAINNYA DI INDONESIA Sahbudi, Sahbudi; Lubis, Malik Ahmad; Purba, Nelvitia
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2383

Abstract

Seorang anak yang dianggap belum dewasa atau belum memenuhi kriteria batas usia yang sah, kemudian melakukan suatu perbuatan seperti mencuri, melakukan penganiayaan, dan sebagainya dipandang sebagai suatu pelanggaran hukum dan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana. Tidak adanya keseragaman batasan usia dewasa atau batasan usia anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia seringkali menimbulkan pertanyaan mengenai batasan mana yang sebaiknya digunakan. Terlepas dari itu, penentuan batas usia minimal anak dapat melakukan perbuatan hukum harus memiliki kepastian dan jaminan hukum agar setiap perbuatan yang dilakukannya sah di mata hukum. Permasalahan yang dibahas adalah: Bagaimana pengaturan batas usia cakap hukum dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan bagaimana perbandingan batas usia cakap hukum dalam hukum pidana di Indonesia?
PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI Nelvitia Purba; Akiruddin Ahmad; Daniel
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.789

Abstract

Penelitian ini membahas sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan hambatan yang dihadapi jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu tanggung jawab mutlak (strict liability), tanggung jawab berdasarkan kesalahan, dan tanggung jawab berdasarkan kelalaian. Dalam hukum perseroan, konsekuensi yuridis dari tindakan korporasi sepenuhnya ditanggung oleh korporasi itu sendiri. Terdapat tiga model pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana, yaitu pengurus sebagai pembuat dan bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, serta korporasi sebagai pembuat sekaligus bertanggung jawab. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi hambatan yuridis dan non-yuridis yang dihadapi jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi. Hambatan yuridis meliputi kesulitan dalam pembuktian di persidangan, pengembalian kerugian negara oleh terdakwa yang menghambat proses penuntutan, lamanya proses pengungkapan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kesulitan dalam pengumpulan bukti, serta penerapan asas oportunitas yang memungkinkan penghentian penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sementara itu, hambatan non-yuridis mencakup kedudukan kejaksaan dalam Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) yang berpotensi mempengaruhi independensi penegakan hukum, serta adanya intervensi dari pihak ketiga yang menghambat proses pengungkapan kasus korupsi. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai tantangan dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi serta kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan peningkatan independensi kejaksaan dalam menangani kasus korupsi untuk memastikan efektivitas penegakan hukum.
PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI Nelvitia Purba; Akiruddin Ahmad; Daniel
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.789

Abstract

Penelitian ini membahas sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan hambatan yang dihadapi jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu tanggung jawab mutlak (strict liability), tanggung jawab berdasarkan kesalahan, dan tanggung jawab berdasarkan kelalaian. Dalam hukum perseroan, konsekuensi yuridis dari tindakan korporasi sepenuhnya ditanggung oleh korporasi itu sendiri. Terdapat tiga model pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana, yaitu pengurus sebagai pembuat dan bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, serta korporasi sebagai pembuat sekaligus bertanggung jawab. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi hambatan yuridis dan non-yuridis yang dihadapi jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi. Hambatan yuridis meliputi kesulitan dalam pembuktian di persidangan, pengembalian kerugian negara oleh terdakwa yang menghambat proses penuntutan, lamanya proses pengungkapan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kesulitan dalam pengumpulan bukti, serta penerapan asas oportunitas yang memungkinkan penghentian penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sementara itu, hambatan non-yuridis mencakup kedudukan kejaksaan dalam Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) yang berpotensi mempengaruhi independensi penegakan hukum, serta adanya intervensi dari pihak ketiga yang menghambat proses pengungkapan kasus korupsi. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai tantangan dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi serta kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan peningkatan independensi kejaksaan dalam menangani kasus korupsi untuk memastikan efektivitas penegakan hukum.
Peran Bidang Laboratorium Forensik Dalam Menentukan Arah Penyelidikan: Studi Kasus Pembakaran Rumah Wartawan Tribata TV di Kabupaten Karo Diah Retnosari; Nelvitia Purba
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1405

Abstract

Kasus pembakaran rumah wartawan Tribata TV di Kabupaten Karo menegaskan pentingnya peran laboratorium forensik dalam proses penyelidikan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan mengkaji regulasi hukum terkait laboratorium forensik, menganalisis peran strategisnya dalam mengarahkan penyelidikan kasus, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam pengumpulan serta analisis bukti. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat kepolisian dan tim forensik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laboratorium forensik berperan vital dalam menentukan arah penyelidikan, mulai dari analisis bahan pembakar, pemeriksaan residu kimia, pengamatan pola api, hingga rekonstruksi peristiwa. Temuan tersebut mampu mempersempit dugaan pelaku dan menguatkan bukti dalam proses peradilan. Namun demikian, terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan alat uji, keterlambatan akses ke lokasi kejadian, serta minimnya tenaga ahli forensik di daerah. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan penguatan infrastruktur laboratorium, peningkatan koordinasi antarinstansi, dan pengembangan kapasitas SDM di bidang ilmu forensik. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi fungsi laboratorium forensik merupakan bagian krusial dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam menangani kasus pembakaran yang mengandung unsur kesengajaan dan motif tersembunyi.
Analisis Yuridis Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Ringan di Serdang Bedagai (Nomor : 12/Pid.C/2024/PN Srh) Aldian Prayogi Siregar; Nelvitia Purba
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1584

Abstract

Tindak pidana ringan seperti pencurian kecil tetap menjadi persoalan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia karena meskipun kerugiannya tidak besar secara materiil, dampaknya dapat menciptakan keresahan sosial dan mencerminkan lemahnya perlindungan hukum atas hak milik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pencurian ringan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mengevaluasi penerapan Pasal 364 KUHP dalam praktik peradilan, dan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Serdang Bedagai Nomor: 12/Pid.C/2024/PN Srh. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 1 Tahun 2023 memperkenalkan pendekatan neo-klasik yang menyeimbangkan aspek objektif dan subjektif dalam pemidanaan. Dalam kasus yang dikaji, hakim mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan kondisi terdakwa dengan menerapkan prinsip individualisasi pidana dan ultimum remedium. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi, literasi hukum masyarakat, dan pengembangan pendekatan restoratif untuk mewujudkan keadilan yang lebih humanis dalam penanganan tindak pidana ringan
Efektivitas Penegakan Hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan terhadap Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi: (Studi Kasus Pada Seksi Wilayah I Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera) Hadyan Hindami; Nelvitia Purba
Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 2 (2025): Mei: Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/federalisme.v2i2.582

Abstract

The rise of trade in protected wildlife threatens the preservation of biodiversity in Indonesia, especially in the Aceh and North Sumatra regions. This is because punishment does not provide a deterrent effect to the perpetrators and the involvement of officials in its implementation, so that law enforcement against the trade in protected wildlife has not been felt effective in the eyes of the public. In this thesis, the author wants to know the extent of the effectiveness of law enforcement carried out by Forestry Civil Servant Investigators (PPNS) against protected wildlife trade through issues related to law enforcement, obstacles in law enforcement and efforts that have been made to overcome these obstacles. This research was conducted in Section I of the Sumatra Regional Environmental and Forestry Law Enforcement Center. The research method used is a case study with a qualitative approach. Data was collected through interviews with PPNS Forestry and related parties, as well as analysis of documents related to protected wildlife trafficking cases. The results of the study show that the effectiveness of law enforcement by PPNS Forestry has been quite effective, although it is still faced with several obstacles in its implementation. Law enforcement against the trade in protected wildlife starts from preemptive, preventive, repressive and judicial actions. Light punishment, the use of undercover buy techniques, proof of evidence, involvement of officials, facilities and infrastructure, human resources and public awareness are still factors that hinder law enforcement. Therefore, efforts have been made to overcome these obstacles by revising the law, strengthening intelligence networks, adding and increasing human resources, coordinating with related agencies and socializing to the community. The author recommends that socialization be carried out to law enforcement officials regarding the equality of perception in the implementation of Law Number 32 of 2024 and establish close cooperation with the TNI and Polri intelligence networks and make strict rules against officers involved in the trade of protected wildlife.
PKM Sosialisasi Pembentukan Karakter Peserta Didik Melalui Model Pembelajaran Proyek Base Learning Pada Mata Pelajaran Matematika Di SMA Kota Batam Wardani, Hizmi; Purba, Nelvitia; Prasetyasari, Christiani; Suciati, Herlina; Hasibuan, Wilda Fasim; Nafsah, Zawahir; Manurung, Dormauli
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 9 No 1 (2025): Amaliah Jurnal: Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v9i1.4920

Abstract

PKM is carried out at Nabilah Islamic High School Batam. This program is carried out in partnership between the Al-Washliyah Muslim Nusantara University (UMN) PKM Team and the Batam University PKM Team with activities including: Preliminary Stage, at this stage, the service team takes care of the letters of permission and correspondence from UMN Al Washliyah Medan to survey carrying out this community service activity. (2) Implementation stage, at this stage, the socialization of students' character formation is carried out through the base learning project learning model in mathematics subjects from UMN Al Washliyah Medan using PowerPoint. In this socialization activity, lectures and questions and answers are carried out, so that the activity will achieve the results and targets as expected and (3) Evaluation Stage, at this stage an evaluation is carried out by making a questionnaire before and after the implementation of PKM activities at Nabilah Islamic High School Batam, to find out there is an increase in understanding regarding Mathematics lessons. The PKM results concluded that the application of the Project-Based Learning learning model in mathematics learning can improve students' character values. This is evidenced by the average percentage of character values ​​indicator scores of 64% before PBL socialization and 81% after PBL socialization. Therefore, this PBL learning model can be applied to improve character values ​​based on student responses after PKM activities are carried out
Co-Authors Adil Akhyar Ahmad Darwis Ahmad darwis Ahmad, Akiruddin Al Kausar Saragih Aldian Prayogi Siregar Alkausar Saragih Anwar Sadat Harahap Arief Sahlepi Arisman Freddy Manalu Bina Era Dany Era Dany Binti Seli, Noor Zainee Christian Deddi Chandra Panggabean Cut Auliani Danial Syah Daniel Daniel Bahari Sihombing Dearma Agustina Dedi Iskandar Batubara Dedi Kiswanto Desy Kartika Caronina Sitepu Diah Retnosari Dian Pranata Simangunsong Dibisono, Muhammad Yusub Didi Iskandar Doli Suryanto Silaban EKA SURYANI Eka Syafrina Monica Eka Syafrina Monika Erniyanti Erniyanti Fitriani, Enny Furhamdi Riaki Gelora Sinaga Guruh Syahputra Guruh Syahputra Hadyan Hindami Hamidi Ishaq Hamidi Ishaq Harahap, M. Dedy Iskandar Hardi Mulyono Hardika Sandi Hayati, Winta Herlina Suciati Humala Sitinjak Ibnu Affan Ibnu Affan Ibnu Affan Irsyad Agung Miranda Isdy Annisa Haratini Batubara Ismail Ismail Ismail, Wan Nor Azilawanie Tun Ismed Batubara Ismed Batubara, Ismed Iwan Setyawan Joharsah Joharsah Kamaruddin, Mohd Khairul Amri Laksono Trisnantoro Lubis, M. Yamin Lubis, Malik Ahmad Lukman Harun Siregar Lukman Nasution M Taufik Akbar M. Dedy Iskandar Harahap M. Yamin Lubis M. Yusuf Dabutar M. Yusuf Dabutar M. Yusuf Iskandar Mahyani Mahyani Malahayati Rusli Bintang Manalu, Arisman Freddy Manurung, Dormauli Marlina - Marlina Marlina Marlina Marlina, Marlina Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Masjidil Mega Miswar Miswar Mohd Khairul Amri Kamarudin Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Aziz Muhammad Hendrik Muhammad Hilman Fikri Muhammad Iqbal Muhlizar Muhlizar Muhlizar Muhlizar Muhlizar Muhlizar Muhlizar Muhlizar Mukidi, Mukidi Mulyoto Mulyoto Mulyoto mulyoto Mustamam Mustamam Mustamam Mustamam, Mustamam Nafsah, Zawahir Nicolas Hutagalung Nila Afningsih Novi Kesumawati Nurasia Harahap Nurasiah Nurasiah Nurhayati Nurhayati Ovami, Debby Chyntia Pandiangan, Ramces Pane, Relly Rakhmani Petrus Sitepu Prasetyasari, Christiani Raditya Farhan Rahmadi Ali Ramces Pandiangan Rani Fitriani Rekman Sinaga Renda Sumber Sari Ramadhan Reyriski, Nanda Risnawaty Risnawaty Rizky Ihsan Fadila Safrina Hardian Panjaitan Sahbudi, Sahbudi Sahlepi, Arief Salsabila, Nurhikmatus Santoso Santoso SANTOSO SANTOSO Saragih, Al-Kausar Saragih, Alkausar Sari Ramadhan, Renda Sumber Simangunsong, Dian Pranata Siregar, Bonanda Jafatani Sri Rizki Hayaty Sri Sulistyawati Sri Sulistyawati Sri Sulistyawaty Sri Sulistyawaty Sukmawarti Suriani Suriani Syafii Zaini Syafil Warman Syahrul Bakti Harahap Syarifah Syarifah Taufik Siregar Taufik Siregar Tri Reni Novita Wan Nor Azilawanie Tun Ismail Wardani, Hizmi Wariyati Wilda Fasim Hasibuan Yeltriana Yudi Yudi Yulia Arfanti Yusfirda Aziza Rangkuti