Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.707
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Legalitas Lentera Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Hukum Novelty Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Widya Yuridika Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jurnal Abdimasa ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Prosiding National Conference for Community Service Project Journal of Law and Policy Transformation Eksekusi : Journal Of Law Ganesha Law Review Legal Spirit Jurnal Komunitas Yustisia Uti Possidetis: Journal of International Law Journal of Judicial Review PAMALI: Pattimura Magister Law Review BHIRAWA LAW JOURNAL Hang Tuah Law Journal Syiah Kuala Law Journal Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Jurnal Hukum dan Peradilan Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Conference on Community Engagement Project (Concept) Lex Scientia Law Review
Silviani, Ninne Zahara
Univesitas Internasional Batam
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Prosedur Pemulihan Berkas Penolakan Balik Nama Sertifikat Melalui Aplikasi Loket Bpn Online Di Kantor Notaris Anly Cenggana, S.H Cindy Tan; Ninne Zahara Silviani
National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 4 No 1 (2022): The 4th National Conference of Community Service Project 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/nacospro.v4i1.7161

Abstract

Proyek laporan kerja praktik ini merupakan suatu kegiatan PkM yang dirancang untuk mengatasi permasalahan yang muncul di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Anly Cenggana, S.H., Kantor ini menyediakan jasa balik nama sertifikat, akta hibah, pewarisan, akta pendirian dan pembubaran perseroan terbatas, perjanjian dan lainya. Seiring dengan perkembangan zaman, tentunya prosedur yang ada mengalami perubahan, salah satunya adalah prosedur balik nama sertifikat yang dahulunya diproses secara tatap muka melalui loket Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kini mengalami perkembangan yaitu suatu aplikasi yang dikenal dengan Loket BPN Online. Dengan adanya perubahan tersebut mengakibatkan munculnya permasalahan baru berupa penolakan berkas balik nama sertifikat melalui Loket BPN Online. Berdasarkan hal tersebut pelaksana menggunakan metode penelitian yang bersifat empiris untuk mengatasi permasalahan yang muncul, Pelaksana mengamati kondisi yang terjadi serta di lingkungan kantor, sehingga pelaksana mampu melakukan penelitian dan menggali berbagai informasi yang datanya berkaitan dengan penyelesaian permasalahan yang ada. Perancangan kegiatan dalam melaksanakan kegiatan ini telah melalui 3 (tiga) tahap penyusunan yang terdiri dari pelaksanaan, penilaian dan pelaporan hasil dari laporan luaran kerja praktek. Luaran kegiatan yang dihasilkan (output) dari kegiatan ini berupa brosur dan flowchart yang berisi mengenai syarat- syarat yang dibutuhkan oleh masyarakat ketikan akan melakukan proses AJB, kemudian berisi mengenai alur yang harus ditempuh untuk memulihkan berkas penolakan balik nama sertifikat pada aplikasi Loket BPN Online. Output yang dihasilkan tentunya diharapkan dapat memberikan efek yang positif dan dapat menciptakan suatu sistem pengurusan permohonan yang lebih efisien dan efektif bagi pegawai Notaris dan PPAT serta tidak lain bagi masyarakat.
Implementasi Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pemakaian Media Sosial Melisa Melisa; Ninne Zahara Silviani
National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 4 No 1 (2022): The 4th National Conference of Community Service Project 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/nacospro.v4i1.7151

Abstract

Kegiatan PkM merupakan suatu program Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa/i yang ada di salah satu sekolah kota Batam dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai etika dalam pemakaian media sosial. Mitra implementasi yang dituju adalah Sekolah Monte Sienna. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini merupakan observasi, wawancara dan pelaksanaan dengan cara dilakukannya penyuluhan ke sekolah. Penyuluhan ini menghasilkan beberapa luaran yaitu materi PPT dan brosur yang dibagikan kepada mitra. Tahap pengimplementasian ini sendiri terdiri dari 3 tahap, yaitu persiapan pelaksanaan, yang dimana penulis mencari permasalahan dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya melakukan penyuluhan hukum atau penyampaian materi mengenai tema etika dalam pemakaian media sosial ke mita serta umpan balik dari mitra. Materi etika dalam bersosial media tersebut telah di sosialisasikan dengan lancar kepada mitra serta mendapatkan penilaian langsung dari siswa/i Sekolah Monte Sienna.
Pendampingan Pelaksanaan Prosedur Kuasa Untuk Menjual Pada Kredit Macet di Kantor Notaris Anly Cenggana, S.H Asep Rinaldy; Ninne Zahara Silviani
National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 4 No 1 (2022): The 4th National Conference of Community Service Project 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/nacospro.v4i1.7166

Abstract

Pelaksanaan proyek laporan kerja praktik yang dilakukan oleh pelaksana untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada di dalam ruang lingkup Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Anly Cenggana, S.H. Dalam hal ini, Kantor Notaris & PPAT Anly Cenggana, S.H menyediakan beberapa pelayanan yang berkaitan dengan pembuatan Akta Otentik lain antaranya ialah penyedia fasilitas pembuatan Akta Jual Beli, Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM), Waris, dan akta perjanjian lainnya yang bersifat otentik. Dalam kehidupan sehari-harikita membutuhan seperti tempat tinggal dan kendaraan. Oleh karena itu, bank hadir sebagai penyedia jasa kredit yang bertujuan untuk memberi pinjaman kepada masyarakat dengan pembayaran secara berskala sesuai dengan jangka waktu dan bunga sesuai dengan yang disepakati.Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang mengambil kredit tersebut tanpa perhitungan, sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet.Jika mengalamin kredit macet, maka objek yang di agunkan akan dilelang atau dijual dibawah harga pasaran, hal ini tentu menambah kerugian debitur tersebut. Akan tetapi ada suatu solusi yang jarang diketahui oleh masyarakat umum yang dapat dimanfaatkan dalam penyelesaian kredit macet yaitu pembuatan Akta Kuasa Untuk Menjual,keuntungan menggunakan cara tersebut ialah nilai objek yang diagunkan dapat dijual dengan nilai yang lebih tinggi disbanding dengan melalui lelang, sehingga berikut langkah yang dapat diambil jika mengalamin kredit macet, lain diantaranya ialah: diskusikan dengan pihak bank untuk membuat KUMataskredit macet, kemudian jika kedua belah pihak sepakat maka dilanjutkan ke proses pembuatan akta ke kantor Notaris yang berkerjasama dengan bank, dan jika pembuatan KUM telah diselesaikan oleh notaris maka pihak bank sudah mempunyai kuasa atas objek tersebut dan dapat di jual sesuai kesepakatan awal, sehingga di harapkan solusi ini dapat membantu masyarakat untuk menyelesaikan kredit macet.
Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang Odion Daniella Natasha; Ninne Zahara Silviani
National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 4 No 1 (2022): The 4th National Conference of Community Service Project 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/nacospro.v4i1.7157

Abstract

Merek dan produk merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Merek selain menjadi pembeda, juga dapat menjadikan pertambahan nilai atas suatu produk dagang atau jasa. Terlepas dari fungsi merek, perlu diketahui bahwa pemilik merek tidak dapat serta-merta mendapatkan perlindungan merek secara otomatis. Pemilik merek akan mendapatkan perlindungan atas merek yang dimiliki apabila merek tersebut telah didaftarkan kepada instansi yang berwenang yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Produk yang dihasilkan dari pendaftaran merek berupa sertifikat merek. Adanya sertifikat merek ini akan menjadi alat bukti dan dasar penolakan terhadap merek yang secara keseluruhan dinyatakan sama seperti merek yang telah didaftarkan. Selain itu, sertifikat merek juga dapat dijadikan sebagai sebuah tameng perlindungan terhadap penggunaan merek yang sama oleh orang lain. PT Global Energi Sejahtera merupakan Mitra yang memberikan persetujuan pada penulis untuk pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Mitra bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Bahan Bakar Padat, Cair, Gas, dan Produk YBDI. Sekian tahun menjalankan usahanya, Mitra telah memiliki desain logo yang digunakan pada produk dagang sebagai merek dagang yang berfungsi untuk branding. Namun, merek dagang tersebut belum didaftarkan pada DJKI. Oleh karena itu, melalui PkM ini, penulis melaksanakan PkM pada lokasi Mitra untuk melakukan pendampingan pendaftaran merek. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum dengan melihat hukum dalam bentuk nyata dengan mengumpulkan informasi-informasi secara aktual di lapangan dengan berpedoman pada peraturan-peraturan dan penelitian terdahulu. Luaran yang dihasilkan dari pelaksanaan PkM ini berupa tanda terima pendaftaran merek Odion dari DJKI.
Legal Enforcement for IUU Fishing in Indonesian Sovereignty And Jurisdiction: A Case Analysis of The Capture of Foreign Vessels by The Indonesian Government Ninin ernawati; Maya Shafira; Deni Achmad; Rehulina Tarigan; Ninne Zahara Silviani
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i3.1078

Abstract

The cases of IUU Fishing often occurred in Indonesia. This is due to the lack of supervision by the Indonesian government towards foreign vessels that are still fishing in Indonesian territorial and EEZ.  IUU fishing caused huge losses to the country. One of the perpetrators of this illegal act was the Thai Silver Sea 2 ship. The ship entered Indonesian territorial waters precisely in Sabang waters, by flying the Indonesian flag to trick the Indonesian government patrolling around Sabang waters. However, gradually the Indonesian government became aware of the existence of foreign vessels which had been suspected by Indonesia for a long time because it often turned off VMS so that its existence could not be detected by the Indonesian government. This study will examine more deeply related to whether the action conducted by Silver Sea 2 Vessels violate Indonesian regulation and UNCLOS 1982? And is the legal enforcement of Illegal Unreported and Unregulated Fishing taken by Indonesian government compatible with UNCLOS 1982?. This research is a normative legal research with a statute approach, and a conceptual approach. Legal material collection techniques are carried out by examining the relevant literature, analyzing various legal references relevant to the problem related to the study to be analyzed further qualitatively and descriptively. The results showed that the actions of SS2 ships violated Indonesian legislation and UNCLOS 1982 and were appropriate when this case was handled by the Sabang district court.
Non-Fungible Token (NFTs) Copyrights Towards Indonesia Digital Economy Development 2030 : Polemic and Challenges Ninne Zahara Silviani; Seela Anwar Sya'adah
Syiah Kuala Law Journal Vol 7, No 1: April 2023
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v7i1.29291

Abstract

In the last two decades, art and technology are increasingly inseparable. Existing technology has developed rapidly, in this case the internet which has given birth to a new era known as the digital era which was followed by the emergence of many legal problems, one of which was copyright infringement. The emergence of Non-Fungible Tokens (NFTs) is said to be able to democratize the arts industry and Indonesia digital economy decentralized. Indonesia has a regulation named the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 which regulates the exclusive rights of creators from the industrial sector to works of art. With the existence of These Non-Fungible Tokens (NFTs) the copyright of a digital artwork is questionable. The unique thing with the existence of this Non-Fungible Tokens (NFTs) is that Non-Fungible Tokens (NFTs) does not have the same values, each unique asset cannot be exchanged, so the artists use Non-Fungible Tokens (NFTs) as a certificate of ownership of a rare digital asset. However, because there is no specific regulation regarding Non-Fungible Tokens (NFTs) either in copyright regulations or its protection by the government, there have been cases of copyright infringement intentionally or unintentionally. This research aims to analyze how Indonesian government set the pace to protect copyrights of digital artworks as a preparation for the Indonesia 2030 Digital Economy Development.
THE ROLE OF COMMUNITY COMPLAINTS POSTS IN SETTLEMENT OF ALLEGED CASES OF ENVIRONMENTAL DAMAGE AND POLLUTION Nanda Melani; Ninne Zahara Silviani
ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 2 No 1 (2022): Conference on Community Engagement Project
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The number of cases of environmental damage and pollution that occurred in Batam has made the Environmental Service (Dinas Lingkungan Hidup/DLH) create a complaint station a forum for the public to be able to report all allegations related to the occurrence of environmental pollution and/or damage. The increasing number of cases of environmental damage and pollution is indicated by the increasing number of complaints reported by the public to the agency and the many obstacles faced by the community. The purpose of this activity, among others, is to find out the requirements for public complaints and provide information about the flow of complaints handling carried out by the DLH Batam City so that the information obtained is accurate enough to make the public more sensitive to the surrounding environment to report any pollution actions. The implementation method in carrying out PKM activities passes through several stages. At the initial stage, PKM preparations were carried out to the relevant agencies. The next stage will be observation and identification of the subject matter and carry out data collection which will be analyzed at the Batam City Environmental Service. The author makes a project output design based on practical workplace conditions. At the last stage the author makes a PKM report. The results of this PKM show information regarding the complain station in the settlement of alleged cases of environmental damage and pollution based on the Regulation of the Minister of the Environment Number 22 of 2017 concerning procedures for managing complaints of alleged environmental pollution/damage and destruction. Forest. The output of the project made by the author is a stage that takes place at the PKM location
“LEGAL ASSISTANCE BY ADVOCATES OF LEGAL AID INSTITUTE PEDULI DAN HARAPAN BANGSA BATAM CASE NUMBER 566/Pid.Sus/2021/PN.Btm” Zuraini Zuraini; Ninne Zahara Silviani
ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 2 No 1 (2022): Conference on Community Engagement Project
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Legal Aid Institute is one of the legal aid providers according to Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid. The Peduli dan Harapan Bangsa Legal Aid Institute is one of the legal aid agencies in Batam City which engaged in the social and humanitarian issues. Legal assistance offered can be in the form of litigation and non-litigation. The case number 566/Pid.Sus/2021/PN.Btm is one of the case which assisted by Peduli dan Harapan Bangsa Legal Aid Institute. Therefore, the article aims to discuss how the legal assistance of Peduli dan Harapan Bangsa Legal Aid Institue in case number 566/Pid.Sus/2021/PN.Btm. The use of qualitative approach from primary and secondary data through interview, observation and documentation techniques is to answering the research problem. The results found were The Legal Aid Institute of Peduli dan Harapan Bangsa require several conditions to be met in order to get the assistance. Meanwhile, the case with the relevant case number has met the requirements given by and received a number of forms of legal assistance.
IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION (RR) NUMBER 11 OF 2013 REGARDING WASTE MANAGEMENT IN BATAM CITY Kristina Dwi Putri; Ninne Zahara Silviani
ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 2 No 1 (2022): Conference on Community Engagement Project
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Waste management in Batam City is an important aspect that must be monitored carefully because it is closely related to environmental sanitation and order. For Batam city, regulations regarding waste management are regulated in Regional Regulation Number 11 of 2013 concerning Waste Management in Batam City. In this article, the author will explain how the implementation of this Regional Regulation in Batam City is related to the handling of illegal landfills (TPS) which of course causing a negative impact on the environment and also the appropriate penalty to countermeasures this problem. In this article, the method used by the author is the implementation method as for the stages, namely: The initial stage is preparation of PKM to agencies regarding the application for PKM permits and permission to conduct research related to the title chosen. The next stage will be observation and identification of the subject matter and carry out data collection to be analyzed at the Batam City Environmental Service. The author makes a project output design based on the practical workplace conditions. The last stage in this is the author processes the data that has been obtained and makes a PKM report. Then the author also designs the output which is the result of the practical work.
DISPUTE SETTLEMENT IN DELIMITATION EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE THROUGH DIPLOMACY OF STATES: WILL IT SOLVE THE UNDELIMITED? (CASE: INDONESIA AND VIETNAM) Ninne Zahara Silviani
Journal of Law and Policy Transformation Vol 8 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v8i1.8289

Abstract

International law has an aim to help international community to ensure the peace and security between states. Whenever a dispute between states arisen in any field of law, there are some choices of dispute settlement, which could be chosen by state entities to solve it, which are diplomatic methods and the adjudicative methods. As mentioned in article 3 point 1(a) of Vienna Convention 1961, the function of diplomatic mission is represent the sending state in the receiving state. The functions are not only in ceremonial attempt. Diplomatic mission also could protest and do inquiries to the receiving states if there are any dispute arisen. Same rule do applied in maritime disputes between Indonesia and Vietnam recently. Indonesian Navy patrol ship under name KRI Tjiptadi 381 was hit by two surveillance vessels owned by the Vietnam Coastguards while pursuing illegal fishing boats on the North Natuna Sea, which is defined as “undelimited” maritime boundaries between Indonesia and Vietnam on Saturday, April 27th 2019. The Indonesian Foreign Ministry then called on the Vietnamese Ambassador as the diplomacy mission of Vietnam in Jakarta to deliver a protest note against a dangerous incident in the North Natuna Sea. This article will discuss about the limitations of diplomatic mission authority in dispute settlement between states, also does the diplomacy settlement could give a better result settling the maritime boundaries dispute.
Co-Authors Abrar, Farhan Rabbani Agustina Agustina Agustini, Shenti Alberta Adeline Marvel Alhakim, Abdurrakhman Amelia Putri Anisah Anisah, Amelia Putri Anweidri Chai Asep Rinaldy Atmaja, Vanessa Riarta Avisa Putri Anggara Babyliany, Vanessa Bajury, Mimi Sintia Mohd Belinda Oktaviani Ceisarina, Indah Tiara CHRISTIANA CHRISTIANA, CHRISTIANA Cindy Tan Daniella Natasha Dedi Jaya Deni Achmad Deni Achmad Disemadi, Hari Sutra Efrintan Debora Sibarani Eko Pratama Sinaga Elvin Valentino Elza Syarief, Elza Erni Erni Febriyani, Emiliya Fennesy Fiorent Lim Ferawati Ferawati Fitri, Winda FL. Yudhi Priyo Amboro, FL. Yudhi Priyo Girsang, Junimart HARTONO, ADI Henry Soelistyo Budi, Henry Soelistyo Hutauruk, Rufinus Hotmaulana Hyun, Park Ji James Gan Jesen Winardo Jeslyn Teo Joel Jordan Tobing Jonathan Jonathan Junimart Girsang Kalita, Manashi Kellie Leslie Kevin Saputra Kristina Dwi Putri Lidia Kando Br Gea Lu Sudirman Mahendra, Adam Maya Shafira Maya Shafira Mega Hardianti Kho Melisa Melisa Mellberg Limanda Muhammad Alfiq Zhian Muhammad Ikhsan Kasturi Muhammad Ikhwanul Amri Nanda Melani Nellsen Purwandi Ninin Ernawati Ninin Ernawati Nipon Sohheng Nurlaily NURLAILY, NURLAILY Park Ji Hyun Park, Jihyun Prakasa, Satria Unggul Wicaksana Putri, Erika Emilia Rahayu, Putri Ratna Kumala Sari Raymond Raymond Rehulina Tarigan Rina Shahriyani Shahrullah Rudolf Haiti Rusdiana, Shelvi Sadiah, Azzhara Halimatus Santoso, Inggrid Rosemary Seela Anwar Sya'adah Sholahuddin Al-Fatih Silvia Yolanda Octavia Situmeang, Ampuan Sri Zanariyah Tampubolon, Theresia Tan, David Tan, Winsherly Tantimin, Tantimin Tianto, Agus Triana Dewi Seroja Vanessa Riarta Atmaja Vivi Willson Willson Windi Afdal, Windi Yenny Permata Liegestu Yustisio Mahendra Ziko Riandi Zuraini Zuraini