Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.229
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya AL KAUNIYAH JURNAL LITIGASI (e-Journal) Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Konstitusi Bina Hukum Lingkungan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Sociological Jurisprudence Journal BINAMULIA HUKUM Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Syntax Idea Titian: Jurnal Ilmu Humaniora Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Jurnal Hukum Adigama Unnes Law Journal JURNAL USM LAW REVIEW Academia Open JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan PKn Jurnal Konstitusi Jurnal Abdimas Prakasa Dakara Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Prosiding Seri Seminar Nasional Journal of Law, Poliitic and Humanities Bina Hukum Lingkungan Innovative: Journal Of Social Science Research Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Binamulia Hukum Jurnal Serina Abdimas
Yuwono Prianto
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Analisis Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Kacamata Filsafat Hukum Menurut Suku Batak Toba Fatimatuzzahra, Fatimatuzzahra; Arrifa, Reisa; Prianto, Yuwono
Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 2, No 2 (2024): November 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v2i2.3928

Abstract

Pernikahan antara orang yang berbeda agama merupakan masalah yang kompleks dan kontroversial di masyarakat kontemporer. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memeriksa pernikahan yang berbeda agama dari perspektif hukum dan filsafat. Dari sudut pandang hukum, analisis akan membahas hukum yang berlaku di berbagai negara, termasuk norma agama dan hukum positif yang mengatur pernikahan. Sebaliknya, analisis filsafat akan mempertimbangkan perdebatan etika dan moral yang berkaitan dengan kebebasan beragama, identitas, dan hubungan antarbudaya. Pernikahan yang berbeda agama sering kali menghadapi masalah dalam hal hukum, terutama di masyarakat yang memiliki norma agama tertentu. Pernikahan ini dilarang secara total di beberapa negara, tetapi diizinkan di lain dengan syarat tertentu. Dalam analisis ini, kami akan mempelajari bagaimana hukum dapat berfungsi untuk melindungi hak asasi individu dalam konteks pernikahan. Pernikahan yang berbeda agama menimbulkan pertanyaan filosofis.
Studi Filsafat Hukum mengenai Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Prianto, Yuwono; Chandra, Clarissa Mayella; Maharani, Shavira Ardita
Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 2, No 2 (2024): November 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v2i2.3919

Abstract

Anak dalam pandangan hukum memiliki status yang berbeda dengan orang dewasa dikarenakan anak dianggap belum memiliki kapasitas penuh untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Filsafat hukum memberikan kerangka berpikir yang mendasar untuk memahami, menganalisis, dan merumuskan solusi terhadap permasalahan hukum, termasuk tindak pidana yang dilakukan anak. Tindak pidana yang dilakukan anak tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor tindak pidana yang dilakukan anak dapat dilihat dari perspektif filsafat hukum seperti aspek realism hukum, filsafat hukum kritis, filsafat hukum feminis, dan filsafat hukum keadilan. Dengan memahami dasar-dasar filsafat hukum, kita dapat melakukan pendekatan restoratif, penceggahan, perlindungan hukum, dan penanggulangan yang lebih baik dan lebih manusiawi dalam menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor dan kebijakan yang dapat diambil mengenai tindak pidana yang dilakukan anak.
Efektivitas Sanksi Administrasi Dalam Mencegah Pencemaran Sungai Stella, Stella; Prianto, Yuwono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10460

Abstract

The purpose of the research is to analyze the effectiveness of compliance with the Environmental Law and the impact of administrative sanctions on companies violating river pollution regulations. The urgency of this research lies in the need to analyze the effectiveness of administrative sanctions in curbing environmental violations by textile companies, which cause river pollution in Indonesia, to provide a deterrent effect and raise awareness of the importance of maintaining environmental quality. The number of environmental violations by textile companies that cause river water pollution is the reason behind the preparation of this research. This is very important because scientific studies serve as an analysis and information for the general public and input for the government so that it can become a concentrated issue and achieve a quick and precise resolution. The type of this research is normative juridical. The novelty in the research that the author presents is the author's intention to understand the effects of the use of administrative sanctions. The results of this study indicate that the effectiveness of administrative sanctions is considered to provide a deterrent effect on the perpetrators/parties who pollute the river water. However, there is a need to further enhance the administrative sanctions given to achieve a more significant impact. Additionally, it is also noted that there is a need to improve the quality of supervision and the integrity of law enforcement officers to create better and more optimal environmental law enforcement. Tujuan penelitian untuk menganalisi efektifitas kepatuhan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan dampak sanksi administrasi terhadap perusahaan pelanggar pencemaran sungai. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya analisis efektivitas sanksi administratif dalam menekan pelanggaran lingkungan oleh perusahaan tekstil, yang menyebabkan pencemaran sungai di Indonesia, untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan. Jumlah kasus pelanggaran lingkungan oleh perusahaan tekstil yang menyebabkan tercemarnya air sungai menjadi alasan yang melatarbelakangi disusunnya penelitian ini, hal ini menjadi begitu penting sebab kajian ilmiah sebagai sebuah analisa dan informasi terhadap masyarakat umum dan masukan bagi pemerintah agar dapat menjadi sebuah isu yang terkonsentrasi sehingga dapat memperoleh penyelesaian yang cepat dan tepat. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Kebaruan dalam penelitian yang penulis angkat adalah penulis hendak mengetahui mengenai efek dari penggunaan sanksi administratif tersebut. Hasil dari penelitian ini bahwa efektivitas sanksi adnministratif dirasa cukup memberikan efek jera terhadap pelaku/pihak yang melakukan pencemaran air di sungai akan tetapi perlu ditingkatkan kembali mengenai sanksi andministratif yang diberikan agar lebih memberikan dampak yang signifikan, serta dalam hal ini turut juga menjadi suatu catatan di mana perlunya peningkatan kualitas pengawasan dan integritas aparat penegak hukum agar dapat tercipta penegakan hukum lingkungan yang lebih baik dan optimal.
Pengaruh Filsafat Hukum Terhadap Dinamika Pembentukan Hukum Modern Yuwono Prianto; Frangky Jonatan; Vinshen Saputra; Lena Mariana Br Sitorus
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 7 No. 2 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v7i2.1274

Abstract

Legal philosophy plays an important role in bridging the relationship between law, society, and changing times. Rooted in the principle of "ubi societas, ibi ius" which emphasizes that law and society are complementary entities, this study explores the dynamics of legal philosophy in the digital era. Normative research methods with philosophical and conceptual approaches are used to explore how basic values such as justice, human rights, and utilitarianism are adapted in the modern legal system. The digital era presents new challenges, such as data privacy, cybersecurity, and digital justice. Legal philosophy is expected to be able to develop a new conceptual framework to adapt to technological realities, including the use of artificial intelligence (AI) and big data in law enforcement. In addition, the role of legal philosophy is also seen in the development of relevant regulations, such as the protection of personal data and electronic transactions, to answer the needs of the digital era society. The history of legal philosophy shows a significant evolution of thought from ancient Greece to the modern era, which continues to be relevant in supporting the legitimacy of law and justice. In this era, legal philosophy combines ethics with technology to ensure the inclusivity, transparency, and sustainability of the legal system. This study highlights the importance of technology integration in legal education, improving digital regulations, and innovation of the justice system to maintain access to justice amidst social change.
Implementation of Policy Regulation on Dengue Fever Treatment Through Gene Drive of Wolbachia Bacteria Benny Djaja; Yuwono Prianto; Fully Handayani Ridwan; I Made Hery Karyadika; Kurniawan
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 1 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i1.855

Abstract

Dengue fever is an infectious disease transmitted through the bite of the Aedes aegypti mosquito. Efforts to control this disease often face insecticide resistance and environmental factors. One innovation that is expected to reduce the spread of DHF is the application of gene drive by utilizing Wolbachia bacteria. This technology works by infecting mosquito populations to reduce their ability to transmit dengue virus. This article discusses the implementation of the policy on dengue treatment through gene drive based on Wolbachia bacteria in Indonesia, focusing on regulatory aspects, field tests, and community acceptance of the technology. This study used a qualitative approach with secondary data analysis from policy documents, field trial results, and interviews with stakeholders. The results showed that although field trials showed promising results in reducing the spread of DHF, the challenges faced were immature regulations and public concerns regarding environmental and health impacts. Therefore, a more integrated policy approach is needed, as well as better communication to increase public understanding and support for this innovation.
Implementation of Actio Pauliana in the Construction Services Contract for the Construction of the National Strategic Project Sgar Mempawah Cindy; Yuwono Prianto
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 1 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i1.861

Abstract

The purpose of this study is to determine the implementation of actio pauliana by the parties in the event of default on the contract and what legal protection can be given to the contractor when actio pauliana executed /performed. This study is a normative-Empirical Legal Research, which combines aspects of normative jurisprudence with empirical jurisprudence. Normative aspects include the study of legislation and legal literature related to actio pauliana and construction services law. The results of the study show that the application of actio pauliana must also take into account the legal protection of third parties, especially contractors in good faith. The law recognizes that a buyer in good faith remains entitled to legal protection in order to obtain his rights to the goods he legally purchased. If the buyer is unable to obtain the goods he has purchased as a result of the cancellation of the legal act through actio pauliana, they are entitled to claim damages. It is also important to note that not all legal acts can be annulled through the actio pauliana. Legal acts committed in the interests of the company, not in personal interests, may be excluded from cancellation. This suggests that the law also takes into account the context and purpose of the legal act committed.
The Responsibility of Local Government Towards UMKM Actors, A Case Study of the Curbing of Traders in the Peak Tourist Area Della Kristina; Yuwono Prianto
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 1 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i1.892

Abstract

The Puncak tourist area in Bogor is one of the top destinations that attracts thousands of tourists every year. However, this increased tourism activity presents challenges related to public order and spatial management, particularly regarding street vendors who are often perceived as disruptive. The local government enforces vendor regulation to maintain the area's aesthetics and reduce congestion, but this policy often neglects the welfare of MSMEs that depend on trading in the area. This study aims to explore the responsibility of local governments in providing legal protection and support to MSME vendors, especially in the context of vendor regulation policies in the Puncak tourist area. Based on Law No. 23 of 2014 on Regional Government and Law No. 20 of 2008 on MSMEs, the government is obligated to create a conducive business environment and involve the community in policy-making. Findings show that enforcement without alternative solutions harms vendors socially and economically. Local governments need to adopt inclusive and participatory approaches to balance maintaining public order and protecting the welfare of small vendors
Sosialisasi Mitigasi Bencana Tsunami melalui Permainan bagi Anak-anak Kampung Huntap Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang Hutabarat, Rugun Romaida; Prianto, Yuwono; Rifurio, Muhammad Haikal; Devi, Devi; Aurelia, Jessica; Tobing, Sarah Angelina Setiahata Lumban
Jurnal Abdimas Prakasa Dakara Vol. 5 No. 1 (2025): Inovasi Edukatif dan Teknologi Partisipatif untuk Pemberdayaan Komunitas dalam
Publisher : LPPM STKIP Kusuma Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37640/japd.v5i1.2273

Abstract

Anak-anak penyintas tsunami Selat Sunda 2018 yang tinggal di Kampung Huntap Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, masih menghadapi trauma psikologis dan kurangnya pemahaman tentang mitigasi bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman anak-anak terhadap risiko tsunami melalui pendekatan permainan edukatif yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Metode pelaksanaan mencakup tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan kegiatan berbasis permainan (seperti simbol bencana, lagu tsunami, lapbook, dan petak jongkok), serta evaluasi melalui observasi dan diskusi tim. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa anak-anak menunjukkan respon aktif dan antusias, cepat memahami pesan mitigasi, serta mengalami peningkatan pemahaman tentang tindakan saat terjadi bencana. Kesimpulannya, pendekatan sosialisasi berbasis permainan terbukti efektif sebagai media pendidikan kebencanaan sekaligus sarana trauma healing yang menyenangkan, relevan dengan prinsip perlindungan anak dalam situasi darurat sebagaimana diatur dalam kebijakan nasional.
Demonstrations as an essential component of the democratic system Prianto, Yuwono; Nadilatasya, Putri Meilika; Nuzan, Namira Diffany; Burnama, Yustince
Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan) Vol 6, No 2 (2025): October 2025
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jppkn.v6i2.99441

Abstract

Democracy, as a system of government based on popular sovereignty, places freedom of expression as a fundamental right of every citizen. One tangible manifestation of this right is demonstrations, which serve as an essential means of channeling public aspirations toward government policies. This study aims to analyze the role of demonstrations as an essential element in strengthening Indonesia"™s democratic system. The research employs a normative juridical method with a legal-philosophical and literature-based approach. The findings indicate that demonstrations play a strategic role in balancing the relationship between state authority and public participation while reinforcing democratic legitimacy. However, demonstrations often create tension between freedom of expression and public order, necessitating proportional legal regulations grounded in substantive justice. Drawing on the theories of John Stuart Mill, John Locke, and Gustav Radbruch, demonstrations should ideally be conducted peacefully, rationally, and responsibly to maintain harmony between citizens"™ rights and the public interest. Therefore, demonstrations must be regarded not as a threat but as a vital pillar of constitutional democracy in Indonesia
PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP Prianto, Yuwono; Djaja, Benny; Rasji, Rasji; Gazali, Narumi Bungas
Bina Hukum Lingkungan Vol. 4 No. 1 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 1, Oktober 2019
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mereduksi pesan moral dan mengakibatkan inkonsistensi kaidah hukum secara vertikal terhadap Pasal 33 ayat 3, Pasal 18, dan Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 juga menganulir kewenangan Pemda Tingkat II di bidang pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba meningkatkan konsekuensi kerusakan lingkungan dan berdampak pada terpinggirkannya perlindungan hukum bagi rakyat kecil yang karena keterbatasan melakukan usaha pertambangan tanpa izin yang diancam sanksi pidana sesuai Pasal 158. Artikel ini didasarkan metode penelitian hukum empiris sosiologis untuk mendapatkan data primer melalui observasi dan wawancara di 6 desa berbeda kecamatan yang ditetapkan secara purposive. Penegakan hukum pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kuningan lebih bersifat persuasif kompromis, belum berdampak secara signifikan terhadap fungsi lingkungan karena berkurangnya tekanan penduduk. Perlu dilakukan pemberdayaan hukum kepada mereka agar dapat menggeser mata pencahariannya ke sektor pariwisata & kuliner.
Co-Authors Abigael Rhemrev, Evellyn Ade Adhari Ade Adhari Ade Lilis Suryani Ahmad Redi Ahmad Redi, Ahmad Amanda, Clara Andrew Winata, Christopher Anggara, Josh Julian Aprianes, Cesilia Aprilia, Indah Siti arrifa, Reisa Aurelia, Jessica Benny Djaja Benny Djaja Budidarsono, Anya Sitara Burnama, Yustince Camila Tatya Nadida Carsnelly, Eileen Cesilia Aprianes Cevin Christian Alexsander Chandra, Clarissa Mayella Cheung, Sherlyn Nathalia Christian Alexsander, Cevin Christian Samuel Lodoe Haga Christian Samuel Lodoe Haga Christopher Andrew Winata Cicelly Chiesa Kurniawan Cindy Claudia Yosal Della Kristina Della Savelya Devi Devi, Devi Diza Pratama Djaja, Benny Ellina Dewi Evelyn Hartono Fahri, Achmad Faksi Rafi Faradiba, Nadya Farma Rahayu, Mella Ismelia Fatimatuzzahra Fatimatuzzahra Felysia, Michelle Fernando Fernando Fraistifina Frangky Jonatan Furguson, Felix Gazali, Narumi Bungas Geraldy Mista Putera Gracia Kamarov Hakim, Elsan Octavia Hanivah Fitriyani Hardjono, Sheren Hartono, Evelyn Hauwra Ananda Hery Firmansyah Hutabarat, Rugun Romaida I Made Hery Karyadika Ivon alvinia salim Iwan Sukamto Jasran Asya Jessica Sandini Jety Widjaja Kamelia Kamiliya, Cindra Shafa Keiko Patricia Liwe Keishya Saputra, Lovine Kristinawati, Kristinawati Kurniawan Lena Mariana Br Sitorus Lila Graciella Yuwono Lila Graciella Yuwono Limputri, Euginia Maxine Maharani, Shavira Ardita Marcelia Oktavia Gosal Marian Marian Meiliani Meiliani Michelle Ariel Tendhyanto Muhammad Rangga Arya Putra Muhammad Rangga Arya Putra Nadilatasya, Putri Meilika Nadya Faradiba Naomi Elvienne Yanto Narumi Bungas Gazali Narumi Bungas Gazali Natasha Olivia Aliza Nathalie Cristine Lumban Gaol Nuzan, Namira Diffany R. Rahaditya Rafi, Faksi Rasji Rasji Rasji Rasji, Rasji Ridwan, Fully Handayani Rifurio, Muhammad Haikal Rozaq, Muhammad Abdur Rugun Romaida Hutabarat Salim, Ivone Alvinia Sanny Nuyessy Putri Santoso, Albert Wibowo Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing Shafira Nazhimah Shasmita, Sylvia Siantar, Paula Roxyana Lumban Stefany Ismantara Stella Stella STELLA STELLA Stephanie Priscilla Darmawan Suni, Indri Elena Swara Yudhasasmita Swara Yudhasasmita Theodora Suhartanto Tobing, Sarah Angelina Setiahata Lumban Tundjung Herning Sitabuana Tundjung Herning Sitabuana Varartha , Grace Yustitia Octha Vincentius Jionny Vinshen Saputra Viony Kresna Sumantri Wihelmina Melissa Wiratno, Sandy Yona Yonanda Soly Yosal, Claudia Yunita Anggraeni Yusi Permatasi