Articles
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) DENGAN KEARIFAN LOKAL ULAP DOYO ]]>
<![CDATA[Cicelly Chiesa Kurniawan]]>;
<![CDATA[Nathalie Cristine Lumban Gaol]]>;
<![CDATA[Sanny Nuyessy Putri]]>;
<![CDATA[Yuwono Prianto]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (490.328 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v1i1.17499
<![CDATA[Sustainable Development is useful for helping the world overcome poverty, create a prosperous and healthy life, and improve the quality of education. In order for sustainable development to be realized, it is necessary to make considerable efforts to realize it. Sustainable development has three main pillars consisting of economic, environmental and social. These three pillars must be interrelated or synergize with one another in order to create an equitable economy through sustainable development. One of the local wisdoms that can support sustainable development is the local wisdom of Ulap Doyo which is located in Dayak Benuaq, East Kalimantan. Ulap Doyo is one of the local wisdoms in the form of woven cloth derived from the doyo plant. Doyo plant is a plant that grows in certain areas only, so it can be said that this plant is a rare plant. In order to maintain its sustainability, there needs to be efforts from the community and the government. To prevent counterfeiting and unilateral identity recognition, it is necessary to take preventive and repressive measures so as not to hinder the process of sustainable development. The method used by the author in writing this paper is a normative legal method with a qualitative approach which is presented in narrative or descriptive form by using library research techniques.Pembangunan Berkelanjutan berguna untuk membantu dunia dalam mengatasi kemiskinan, menciptakan kehidupan yang sejahtera dan sehat, serta meningkatkan kualitas penididikan. Agar pembangunan berkelanjutan tersebut dapat direalisasikan, maka perlu adanya upaya yang cukup besar dalam merealisasikannya. Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar utama yang terdiri dari ekonomi, lingkungan, dan sosial. Ketiga pilar ini harus saling berkaitan atau bersinergi antara satu dengan yang lain agar dapat mewujudkan perekonomian yang merata melalui pembangunan berkelanjutan. Salah satu kearifan lokal yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan adalah kearifan lokal Ulap Doyo yang berada di Dayak Benuaq, Kalimantan Timur. Ulap Doyo merupakan salah satu kearifan lokal yang berupa kain tenun yang berasal dari tanaman doyo. Tanaman Doyo merupakan tanaman yang tumbuh di daerah tertentu saja, sehingga dapat dikatakan bahwa tanaman ini merupakan tanaman yang langka. Untuk tetap menjaga kelestariannya maka perlu ada upaya dari masyarakat dan pemerintah. Untuk mencegah terjadinya pemalsuan dan pengakuan identitas secara sepihak perlu dilakukan tindakan preventif dan represif agar tidak menghambat proses pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan oleh penulis dalam menulis makalah ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang disajikan dalam bentuk naratif atau deskriptif dengan menggunakan teknik studi kepustakaan.]]>
<![CDATA[FENOMENA PINJOL SEBAGAI TAMBAHAN MODAL USAHA DI LINGKUNGAN UMKM SOLO ]]>
<![CDATA[Stephanie Priscilla Darmawan]]>;
<![CDATA[Yuwono Prianto]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (502.502 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v1i1.17502
<![CDATA[The journey of human life in fulfilling the necessities of life to maintain life and achieve prosperity at an established level. In implementation, it is often accompanied by events that erode the original purpose and often turn into something that is detrimental to human life, at least to certain individuals or social groups. The development of information technology in the financial sector, disrupts the stability of life, destabilizes the joints of life together, or threatens the survival of a person, a family and colleagues, if not understood carefully. Borrowing is a shortcut to meet the needs of life or as additional capital to maintain the continuity of its business activities which are squeezed by the restrictions imposed in connection with the Covid-19 pandemic. The purpose of the study was to determine the factors that Solo UMKN chose to borrow as additional capital and to protect SMEs that were caught in the loan. The results of the study are the high level of loan complaints, illegal borrowing using debt collectors. The empirical sociological legal research method is based on primary data collection in the form of interviews, preceded by a literature study as a guide for conducting field research. Informants were determined purposively by contacting lenders, cultural figures, community leaders, religious leaders, youth leaders, government officials, legal practitioners, and academics in Solo. Use the question list as a guide. The data is processed and analyzed qualitatively using deductive logic by placing laws and regulations as the major premise and legal facts obtained through interviews as the minor premise. Digitalization intelligence places Solo micro, small and medium entrepreneurs to get additional capital from Pinjol amid the business slump experienced due to the prolonged corona pandemic. And the cunning of borrowing strategies and the cruelty of debt collectors can be avoided]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI EMERGENCY CONTACT YANG DICANTUMKAN SECARA SEPIHAK UNTUK PINJAMAN ONLINE ]]>
<![CDATA[Vincentius Jionny]]>;
<![CDATA[Michelle Ariel Tendhyanto]]>;
<![CDATA[Yuwono Prianto]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.274 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.18542
<![CDATA[Inovasi keuangan merupakan suatu tindakan menciptakan instrumen keuangan yang baru serta teknologi dan pasar keuangan baru. Finansial teknologi merupakan istilah yang digunakan dalam menyebut sebuah inovasi dalam bidang jasa keuangan yang sudah melalui sentuhan teknologi modern. Salah satu contoh inovasi tersebut yaitu dengan adanya perusahaan pinjaman online. Dalam melakukan peminjaman online, pelaku usaha memberikan syarat kepada calon peminjam agar memberikan nomor kontak, akun sosial media, dan juga nomor kontak darurat untuk mencegah pelaku peminjaman online tidak bisa membayarkan hasil pinjamannya. Hal tersebut dilakukan dengan menelepon kontak darurat kemudian memberi tahu bahwa peminjam memiliki utang tanpa diketahui oleh kontak darurat karena nomor kontak darurat dicantumkan secara sepihak atau tanpa diketahui kontak darurat sebelumnya. Tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan data pribadi kontak darurat maka perlu adanya perlindungan hukum yang dilakukan dalam rangka melindungi hak-hak kontak darurat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara pemberi pinjaman online dengan kontak darurat dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap kontak darurat yang datanya dicantumkan secara sepihak kemudian disalahgunakan oleh pemberi pinjaman online. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis-normatif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan hukum antara pemberi pinjaman online dengan kontak darurat dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap kontak darurat yang datanya dicantumkan secara sepihak kemudian disalahgunakan oleh pemberi pinjaman online Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.]]>
<![CDATA[RELEVANSI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA DI ERA EKONOMI DIGITAL ]]>
<![CDATA[Stefany Ismantara]]>;
<![CDATA[Yuwono Prianto]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (238.375 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.18548
<![CDATA[Revolusi Industri 4.0 yang diikuti dengan Society 5.0 mendorong perubahan ekonomi konvensional ke arah ekonomi digital. Selain menimbulkan dampak positif, perubahan tersebut juga menghasilkan permasalahan-permasalahan baru. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mencari tahu relevansi hukum perlindungan konsumen yang ada di Indonesia saat ini dalam mengakomodasi perkembangan digitalisasi ekonomi dan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang ada. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi literatur dengan melakukan pendekatan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum dapat mengakomodasi permasalahan hukum yang timbul di era ekonomi digital dewasa ini. Banyaknya jumlah pelaku usaha online mengakibatkan sistem pengawasan menjadi kurang memadai dan seringkali konsumen hanya dapat menerima kerugian dengan pasrah, kebocoran data konsumen dalam e-commerce juga menjadi lebih rawan. Transaksi digital antar negara menimbulkan permasalahan terkait choice of law. Terdapat pemeran-pemeran baru seperti endorser dan pemilik platform yang tanggung jawabnya perlu diatur, pemerintah juga perlu membuat payung hukum bagi pihak penyedia jasa. Perlu segera dilakukan pengharmonisasian hukum secara internasional dan pembaharuan hukum terkait perlindungan konsumen yang substansinya harus menyangkut hal-hal teknis. Masyarakat sebagai masing-masing pribadinya sendiri juga harus memiliki kesadaran hukum. Kesadaran masyarakat terkait hukum perlindungan konsumen dapat dibangkitkan dengan cara sosialisasi hukum.]]>
<![CDATA[TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PENYUAPAN EKSPOR BENIH LOBSTER ]]>
<![CDATA[Camila Tatya Nadida]]>;
<![CDATA[Wihelmina Melissa]]>;
<![CDATA[Diza Pratama]]>;
<![CDATA[Yuwono Prianto]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (240.479 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.19645
<![CDATA[Penelitian yang berjudul “Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi Benih Lobster ” yang dilatarbelakangi dengan tindak pidana korupsi penyuapan terhadap biaya ekspor benih lobster. Kasus ini bermula dari pelarangan penjualan beberapa jenis hewan laut dikarenakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), Dan Rajungan (Portunus Spp.) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia melarang penjualan benih lobster berlandaskan pertimbangan belum adanya teknologi yang memadai untuk kelangsungan pembudidayaan bibit lobster. Lobster hanya boleh diambil apabila digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2019-2024 berpendapat lain dan mencabut Peraturan tersebut karena dianggap merugikan para nelayan. Tindak pidana korupsi yang merajalela di tanah air tidak hanya merugikan keuangan Negara saja tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak- hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, korupsi bukan lagi masalah nasional, melainkan sudah menjadi fenomena transnasional sehingga kerjasama internasional menjadi esensial dalam mencegah dan memberantasnya. Dalam hal ini kami, para penulis membahas isu ini dalam tinjauan normatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan mengenai Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Penyuapan Ekspor Benih Lobster. Metode penulisan dalam karya tulis ini memakai data sekunder dan data kualitatif yang bersifat deskriptif yang menjelaskan pokok permasalahan terhadap data-data sekunder yang ada. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian tentang pertanggunggjawaban pidana mengenai kasus penyuapan benih lobster ini diharapkan tidak ada lagi yang melakukan tindak kejahatan serupa pada hari mendatang.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Yuwono Prianto]]>;
<![CDATA[Benny Djaja]]>;
<![CDATA[Rasji SH]]>;
<![CDATA[Narumi Bungas Gazali]]>
<![CDATA[ Bina Hukum Lingkungan Vol 4, No 1 (2019): Bina Hukum Lingkungan ]]>
Publisher : <![CDATA[Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (254.685 KB)
|
DOI: 10.24970/bhl.v4i1.80
<![CDATA[ABSTRAKKetentuan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mereduksi pesan moral dan mengakibatkan inkonsistensi kaidah hukum secara vertikal terhadap Pasal 33 ayat 3, Pasal 18, dan Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 juga menganulir kewenangan Pemda Tingkat II di bidang pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba meningkatkan konsekuensi kerusakan lingkungan dan berdampak pada terpinggirkannya perlindungan hukum bagi rakyat kecil yang karena keterbatasan melakukan usaha pertambangan tanpa izin yang diancam sanksi pidana sesuai Pasal 158. Artikel ini didasarkan metode penelitian hukum empiris sosiologis untuk mendapatkan data primer melalui observasi dan wawancara di 6 desa berbeda kecamatan yang ditetapkan secara purposive. Penegakan hukum pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kuningan lebih bersifat persuasif kompromis, belum berdampak secara signifikan terhadap fungsi lingkungan karena berkurangnya tekanan penduduk. Perlu dilakukan pemberdayaan hukum kepada mereka agar dapat menggeser mata pencahariannya ke sektor pariwisata kuliner. Kata kunci: fungsi lingkungan; pertambangan ilegal; penegakan hukum. ABSTRACTThe provisions of Article 14 Paragraph 1 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government have reduced the moral message and resulted in vertical legal inconsistencies with Article 33 paragraph 3, Article 18, and Article 18A of the 1945 Constitution also annulling the authority of the Level II Regional Government in mining sector based on Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal increases the consequences of environmental damage and results in the marginalization of legal protection for small people who due to limitations in conducting mining businesses without permits are threatened with criminal sanctions in accordance with Article 158. This article is based on sociological empirical legal research methods for get primary data through observation and interviews in 6 different villages determined purposively. Mining law enforcement without permits in Kuningan Regency is more persuasive in nature, not yet having a significant impact on environmental functions due to reduced population pressure. Legal empowerment needs to be done for them to be able to shift their livelihoods to the tourism culinary sector.Keywords: environmental function; illegal mining; law enforcement.]]>
<![CDATA[Toleransi Dalam Kehidupan Masyarakat di Kota Salatiga, Jawa Tengah ]]>
<![CDATA[Christian Samuel Lodoe Haga]]>;
<![CDATA[Yuwono Prianto]]>;
<![CDATA[Muhammad Rangga Arya Putra]]>
<![CDATA[ BINAMULIA HUKUM Vol 11 No 2 (2022): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v11i2.701
<![CDATA[Pandangan negara tentang sikap toleransi sejatinya tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 22 ayat (1) dan (2) dalam kebijakan pemerintah Kota Salatiga dan mengetahui faktor apa saja yang membuat warga Salatiga mampu mengembangkan sikap toleran dalam kehidupan bermasyarakat. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris/sosiologis dengan data primer yang menjadi sumber penelitian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif. Implementasi UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 22 ayat (1) dan (2) diwujudkan melalui slogan Kota Salatiga yaitu “Hati Beriman.” Selain itu, dalam aspek anggaran, bisa dilihat dalam tabel Indikasi Rencana Program Prioritas Pendanaan Kota Salatiga Tahun 2017-2022, pada instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdapat program pengembangan wawasan kebangsaan dengan indikator kinerja persentase pemahaman masyarakat terhadap kebangsaan. Sinergitas antara tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh intelektual menjadi faktor kuatnya kehidupan toleransi di Kota Salatiga.]]>
<![CDATA[Legal Protection for Victims of Illicit Banks Under the Guise of Cooperatives Requires Indonesian Government Intervention ]]>
<![CDATA[Jety Widjaja]]>;
<![CDATA[Yuwono Prianto]]>
<![CDATA[ Sociological Jurisprudence Journal Vol. 6 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/scj.6.1.2023.41-45
<![CDATA[Illicit Bank under the guise of a Cooperative is a form of illegal investment in Indonesia. Cooperatives that do not carry out their principles and functions according to the Cooperative Regulation Law no. 25 of 1992, collecting public funds illegally, and ultimately failing to return the funds deposited by its members is an indication of Illicit Bank. The Indosurya Cipta Savings and Loans Cooperative was an illicit bank under the guise of a cooperative that was found as the biggest fraud case in Indonesia, affected 23,000 victims and a loss of 106 trillion rupiahs. KSP Indosurya Cipta was charged with Article 46 Paragraph 1 of Law no. 10 of 1998 concerning Amendments to Law no. 7 of 1992 concerning Banking and Money Laundering. Normative legal research was conducted to analyze the importance of the government's role in providing legal protection for tens of thousands of victims of this illicit bank. After the court decision to refund the victim's deposit funds through the homologation process two years ago failed again, the confiscation of criminal assets (TPPU) of the Founder and two other perpetrators requires certainty and different legal settlements in order to compensate the victims, not only as evidence to punish the perpetrators of the crime. The intervention of the Government of Indonesia and related agencies is important to restore the confidence of the Indonesian people in the existence of the law and the protection of investment in the legality of legal entities such as cooperatives.]]>
<![CDATA[KETIMPANGAN DISTRIBUSI TANAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN PANGAN ]]>
<![CDATA[Iwan Sukamto]]>;
<![CDATA[Yuwono Prianto]]>
<![CDATA[ JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol. 24 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pasundan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23969/litigasi.v24i1.6213
<![CDATA[The majority of land distribution in Indonesia is controlled by companies. Only 2.7 million hectares of the land are allocated for the community, while companies control the 94.8 percent of the land. The unequal distribution of land raises problems in the food security sector. This study examines the consistency of legal rules related to land distribution in the context of food security. For this reason, normative legal research is used based on secondary data collected which is analysed qualitatively using deductive logic. The policies on land distribution in supporting food security faced many obstacles and constraints because it is unable to accommodate strategic factors in the land sector, resulting in conflict of laws and regulations that have an impact on the slow distribution of agricultural land. Keywords: Agrarian Reform, Food Security, Inequality, Land Distribution.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGАN HUKUM BАGI NАSАBАH ASURАNSI UNIT LINK ]]>
<![CDATA[Gracia Kamarov]]>;
<![CDATA[Yuwono Prianto]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3034
<![CDATA[ABSTRACT Humаns experience risks that cаnnot be predicted аnd hаve quite аn impаct on one's finаnciаl condition. In fаct, when а person experiences а risk to life (illness, аccident, nаturаl disаster, аnd unexpected deаth) it does not only аffect the emotionаl stаte, it is аffected by lаrge expenditures for medicаl treаtment аnd even funerаl processions. Trаnsferring or delegаting risk to other pаrties or business entities in insurаnce is one wаy to reduce risk. Unit link is а well-known type of insurаnce. This study аims to determine whether Utilink insurаnce customers hаve legаl remedies. This study uses а normаtive аpproаch thаt is similаr to descriptive аnаlysis reseаrch. The statutory approach аnd the conceptuаl аpproаch аre used in this reseаrch. The results of the study, nаmely the form of legаl protection for Unit link Insurаnce Customers is аccording to lаw Number 2 of l992 concerning the Implementаtion of аn insurаnce business nаmely: It is stated in Article 2 point a and Аrticle 3 point а number 2 Аrticle ll paragraph (l) аnd Article l5 paragraph (l) аnd аccording to lаw Number 8 of l999 concerning Consumer Protection nаmely: Contained in Аrticle 4 аnd Аrticle 45.]]>
