Claim Missing Document
Check
Articles

Perlindungan Hukum Konsumen (Lessee) Atas Penarikan Paksa Kendaraan Yuwono Prianto; Nadya Faradiba; Cevin Christian Alexsander; Christopher Andrew Winata
Syntax Idea 1661-1667
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v6i4.3160

Abstract

Kehadiran leasing sebagai alternatif pendanaan kendaraan bermotor telah menjadikannya kebutuhan primer bagi banyak individu dan perusahaan. Artikel ini mengulas peran leasing dalam skema pembiayaan kendaraan bermotor serta tantangan yang dihadapi, terutama terkait penarikan paksa oleh debt collector. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum represif bagi konsumen (lessee) diperlukan untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum terhadap kendaraan yang dibiayai. Peraturan-peraturan seperti Peraturan KAPOLRI No. 8 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 130/PMK 010/2012 telah diterbitkan untuk melindungi konsumen dalam skema leasing. Namun, penarikan paksa oleh debt collector masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan penanganan yang tepat. Pengaturan hukum yang jelas terkait jaminan fidusia dan tindakan debt collector diperlukan untuk menghindari pelanggaran hukum dan memastikan perlindungan hak konsumen. Leasing perlu memastikan bahwa prosedur penarikan paksa dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, dan jika terjadi sengketa, penyelesaiannya harus melalui jalur hukum yang sesuai. Kesimpulannya, perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen dalam skema leasing kendaraan bermotor merupakan hal yang penting untuk menjamin keadilan dan keamanan dalam transaksi bisnis ini
Toleransi Dalam Kehidupan Masyarakat di Kota Salatiga, Jawa Tengah Christian Samuel Lodoe Haga; Yuwono Prianto; Muhammad Rangga Arya Putra
Binamulia Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v11i2.298

Abstract

Pandangan negara tentang sikap toleransi sejatinya tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 22 ayat (1) dan (2) dalam kebijakan pemerintah Kota Salatiga dan mengetahui faktor apa saja yang membuat warga Salatiga mampu mengembangkan sikap toleran dalam kehidupan bermasyarakat. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris/sosiologis dengan data primer yang menjadi sumber penelitian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif. Implementasi UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 22 ayat (1) dan (2) diwujudkan melalui slogan Kota Salatiga yaitu “Hati Beriman.” Selain itu, dalam aspek anggaran, bisa dilihat dalam tabel Indikasi Rencana Program Prioritas Pendanaan Kota Salatiga Tahun 2017-2022, pada instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdapat program pengembangan wawasan kebangsaan dengan indikator kinerja persentase pemahaman masyarakat terhadap kebangsaan. Sinergitas antara tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh intelektual menjadi faktor kuatnya kehidupan toleransi di Kota Salatiga.
Analisis Permasalahan Dalam Praktek Profesi Advokat Terhadap Akses Keadilan di Masyarakat Lila Graciella Yuwono; Meiliani; Yuwono Prianto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6249

Abstract

Abstract At this time, many problems occur in all fields of work, including in the field of Law. One of the problems faced today is the number of advocate organizations that exist, which is much more when compared to other professions. For example, the Indonesian Teachers Association (PGRI) is the only organization that oversees the teaching profession in Indonesia, while the advocate profession has many organizations, including the Indonesian Advocates Association (IKADIN), the Indonesian Advocates Association (AAI), the Indonesian Legal Advisors Association (IPHI), the Indonesian Advocates and Lawyers Association (HAPI), the Indonesian Lawyers Union (SPI), the Indonesian Legal Consultants Association (AKHI), the Capital Market Legal Consultants Association (HKHPM) and the Indonesian Sharia Lawyers Association (APSI). This has led to unhealthy competition among these advocate organizations. The purpose of this journal is to find a solution so that the number of advocate organizations does not limit the development of the advocate profession as a whole. With government intervention, it is hoped that prospective advocates can receive standardized and quality education and training, thus creating competent and professional advocates. This will help reduce unfair competition between advocate organizations and encourage better development of the advocate profession in Indonesia. Keywords: Advocate development, Government, Association Abstrak Pada saat ini, permasalahan banyak terjadi di segala bidang pekerjaan, termasuk dalam bidang Hukum. Salah satu masalah yang dihadapi saat ini adalah banyaknya organisasi advokat yang ada, yang jumlahnya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan profesi lain. Seperti contoh, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) adalah satu-satunya organisasi yang menaungi profesi guru di Indonesia, sedangkan profesi advokat memiliki banyak organisasi, diantaranya Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Hal ini menyebabkan persaingan yang tidak sehat di antara organisasi-organisasi advokat tersebut. Tujuan dari pembuatan jurnal ini adalah untuk mencari solusi agar banyaknya organisasi-organisasi advokat tersebut tidak membatasi perkembangan profesi advokat secara keseluruhan. Dengan campur tangan pemerintah, diharapkan calon advokat dapat menerima pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi dan berkualitas, sehingga menciptakan advokat-advokat yang kompeten dan profesional. Hal ini akan membantu mengurangi persaingan tidak sehat antar organisasi-organisasi advokat dan mendorong perkembangan profesi advokat yang lebih baik di Indonesia. Kata Kunci: Perkembangan profesi advokat, Pemerintah, Asosiasi
IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA TERHADAP PERUNDUNGAN DI SEKOLAH INDONESIA Shasmita, Sylvia; Furguson, Felix; Amanda, Clara; Prianto, Yuwono
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora , dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v8i1.29342.2024

Abstract

Pancasila berperan penting dalam membangun karakter generasi bangsa dan negara, sesuai dengan salah satu tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Perwujudan dari tujuan tersebut dapat dicapai melalui pendidikan yang berkualitas dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia. Namun, pendidikan sekolah di Indonesia telah menggambarkan bahwa terjadinya krisis etika di lingkungan sekolah. Perundungan di sekolah Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2023. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perundungan, antara lain keinginan menjadi populer dan kekuasaan, kurangnya kasih sayang dan pengawasan dari keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji pengimplementasian nilai Pancasila dapat mencegah dan memberantas kasus perundungan sekolah di Indonesia dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoralitas. Penelitian ini dilaksanakan dengan penerapan metode yuridis normatif yang berlandas pada bahan pustaka. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan nilai-nilai moral yang menjadi pedoman utama dalam membentuk karakter yang berkualitas dan bermoral, antara lain mengajarkan nilai spiritualitas, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, keaktifan partisipasi dalam mengambil keputusan, dan nilai keadilan sosial. Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila tersebut harus ditaati oleh setiap siswa-siswi agar dapat memberantas dan mencegah perundungan yang terjadi di sekolah, serta meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia di Indonesia.
Analisis Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Kacamata Filsafat Hukum Menurut Suku Batak Toba Fatimatuzzahra, Fatimatuzzahra; Arrifa, Reisa; Prianto, Yuwono
Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 2, No 2 (2024): November 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v2i2.3928

Abstract

Pernikahan antara orang yang berbeda agama merupakan masalah yang kompleks dan kontroversial di masyarakat kontemporer. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memeriksa pernikahan yang berbeda agama dari perspektif hukum dan filsafat. Dari sudut pandang hukum, analisis akan membahas hukum yang berlaku di berbagai negara, termasuk norma agama dan hukum positif yang mengatur pernikahan. Sebaliknya, analisis filsafat akan mempertimbangkan perdebatan etika dan moral yang berkaitan dengan kebebasan beragama, identitas, dan hubungan antarbudaya. Pernikahan yang berbeda agama sering kali menghadapi masalah dalam hal hukum, terutama di masyarakat yang memiliki norma agama tertentu. Pernikahan ini dilarang secara total di beberapa negara, tetapi diizinkan di lain dengan syarat tertentu. Dalam analisis ini, kami akan mempelajari bagaimana hukum dapat berfungsi untuk melindungi hak asasi individu dalam konteks pernikahan. Pernikahan yang berbeda agama menimbulkan pertanyaan filosofis.
Studi Filsafat Hukum mengenai Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Prianto, Yuwono; Chandra, Clarissa Mayella; Maharani, Shavira Ardita
Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 2, No 2 (2024): November 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v2i2.3919

Abstract

Anak dalam pandangan hukum memiliki status yang berbeda dengan orang dewasa dikarenakan anak dianggap belum memiliki kapasitas penuh untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Filsafat hukum memberikan kerangka berpikir yang mendasar untuk memahami, menganalisis, dan merumuskan solusi terhadap permasalahan hukum, termasuk tindak pidana yang dilakukan anak. Tindak pidana yang dilakukan anak tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor tindak pidana yang dilakukan anak dapat dilihat dari perspektif filsafat hukum seperti aspek realism hukum, filsafat hukum kritis, filsafat hukum feminis, dan filsafat hukum keadilan. Dengan memahami dasar-dasar filsafat hukum, kita dapat melakukan pendekatan restoratif, penceggahan, perlindungan hukum, dan penanggulangan yang lebih baik dan lebih manusiawi dalam menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor dan kebijakan yang dapat diambil mengenai tindak pidana yang dilakukan anak.
Pengaruh Filsafat Hukum Terhadap Dinamika Pembentukan Hukum Modern Yuwono Prianto; Frangky Jonatan; Vinshen Saputra; Lena Mariana Br Sitorus
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 7 No. 2 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v7i2.1274

Abstract

Legal philosophy plays an important role in bridging the relationship between law, society, and changing times. Rooted in the principle of "ubi societas, ibi ius" which emphasizes that law and society are complementary entities, this study explores the dynamics of legal philosophy in the digital era. Normative research methods with philosophical and conceptual approaches are used to explore how basic values such as justice, human rights, and utilitarianism are adapted in the modern legal system. The digital era presents new challenges, such as data privacy, cybersecurity, and digital justice. Legal philosophy is expected to be able to develop a new conceptual framework to adapt to technological realities, including the use of artificial intelligence (AI) and big data in law enforcement. In addition, the role of legal philosophy is also seen in the development of relevant regulations, such as the protection of personal data and electronic transactions, to answer the needs of the digital era society. The history of legal philosophy shows a significant evolution of thought from ancient Greece to the modern era, which continues to be relevant in supporting the legitimacy of law and justice. In this era, legal philosophy combines ethics with technology to ensure the inclusivity, transparency, and sustainability of the legal system. This study highlights the importance of technology integration in legal education, improving digital regulations, and innovation of the justice system to maintain access to justice amidst social change.
Implementation of Policy Regulation on Dengue Fever Treatment Through Gene Drive of Wolbachia Bacteria Benny Djaja; Yuwono Prianto; Fully Handayani Ridwan; I Made Hery Karyadika; Kurniawan
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 1 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i1.855

Abstract

Dengue fever is an infectious disease transmitted through the bite of the Aedes aegypti mosquito. Efforts to control this disease often face insecticide resistance and environmental factors. One innovation that is expected to reduce the spread of DHF is the application of gene drive by utilizing Wolbachia bacteria. This technology works by infecting mosquito populations to reduce their ability to transmit dengue virus. This article discusses the implementation of the policy on dengue treatment through gene drive based on Wolbachia bacteria in Indonesia, focusing on regulatory aspects, field tests, and community acceptance of the technology. This study used a qualitative approach with secondary data analysis from policy documents, field trial results, and interviews with stakeholders. The results showed that although field trials showed promising results in reducing the spread of DHF, the challenges faced were immature regulations and public concerns regarding environmental and health impacts. Therefore, a more integrated policy approach is needed, as well as better communication to increase public understanding and support for this innovation.
Implementation of Actio Pauliana in the Construction Services Contract for the Construction of the National Strategic Project Sgar Mempawah Cindy; Yuwono Prianto
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 1 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i1.861

Abstract

The purpose of this study is to determine the implementation of actio pauliana by the parties in the event of default on the contract and what legal protection can be given to the contractor when actio pauliana executed /performed. This study is a normative-Empirical Legal Research, which combines aspects of normative jurisprudence with empirical jurisprudence. Normative aspects include the study of legislation and legal literature related to actio pauliana and construction services law. The results of the study show that the application of actio pauliana must also take into account the legal protection of third parties, especially contractors in good faith. The law recognizes that a buyer in good faith remains entitled to legal protection in order to obtain his rights to the goods he legally purchased. If the buyer is unable to obtain the goods he has purchased as a result of the cancellation of the legal act through actio pauliana, they are entitled to claim damages. It is also important to note that not all legal acts can be annulled through the actio pauliana. Legal acts committed in the interests of the company, not in personal interests, may be excluded from cancellation. This suggests that the law also takes into account the context and purpose of the legal act committed.
The Responsibility of Local Government Towards UMKM Actors, A Case Study of the Curbing of Traders in the Peak Tourist Area Della Kristina; Yuwono Prianto
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 1 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i1.892

Abstract

The Puncak tourist area in Bogor is one of the top destinations that attracts thousands of tourists every year. However, this increased tourism activity presents challenges related to public order and spatial management, particularly regarding street vendors who are often perceived as disruptive. The local government enforces vendor regulation to maintain the area's aesthetics and reduce congestion, but this policy often neglects the welfare of MSMEs that depend on trading in the area. This study aims to explore the responsibility of local governments in providing legal protection and support to MSME vendors, especially in the context of vendor regulation policies in the Puncak tourist area. Based on Law No. 23 of 2014 on Regional Government and Law No. 20 of 2008 on MSMEs, the government is obligated to create a conducive business environment and involve the community in policy-making. Findings show that enforcement without alternative solutions harms vendors socially and economically. Local governments need to adopt inclusive and participatory approaches to balance maintaining public order and protecting the welfare of small vendors
Co-Authors Abigael Rhemrev, Evellyn Ade Adhari Ade Adhari Ade Lilis Suryani Ahmad Redi Ahmad Redi, Ahmad Aliya Metta Wijaya Amanda, Clara Amelia Andrew Winata, Christopher Anggara, Josh Julian Aprianes, Cesilia Aprilia, Indah Siti arrifa, Reisa Aurelia Jessica Mavelynn Aurelia, Jessica Benny Djaja Benny Djaja Budidarsono, Anya Sitara Burnama, Yustince Camila Tatya Nadida Carsnelly, Eileen Cathabell Virginia Fernanda Widjaja Cesilia Aprianes Cevin Christian Alexsander Chandra, Clarissa Mayella Cheung, Sherlyn Nathalia Christian Alexsander, Cevin Christian Samuel Lodoe Haga Christian Samuel Lodoe Haga Christopher Andrew Winata Cicelly Chiesa Kurniawan Cindy Claudia Yosal Della Kristina Della Savelya Devi Devi Devi Devi, Devi Diza Pratama Djaja, Benny Ellina Dewi Evellyn Octavia Evelyn Hartono Fahri, Achmad Faksi Rafi Faradiba, Nadya Farma Rahayu, Mella Ismelia Fatimatuzzahra Fatimatuzzahra Felysia, Michelle Fernando Fernando Feybiola Cecilia Mahieu Florencia Lavina Setiawan Fraistifina Frangky Jonatan Furguson, Felix Gazali, Narumi Bungas Geraldy Mista Putera Gracia Kamarov Hakim, Elsan Octavia Hanivah Fitriyani Hardjono, Sheren Hartono, Evelyn Hauwra Ananda Hauwra Ananda Hery Firmansyah Hutabarat, Rugun Romaida I Made Hery Karyadika Ivon alvinia salim Jasran Asya Jeffaldo Thio Jessica Sandini Jety Widjaja Kamelia Kamiliya, Cindra Shafa Kayla Fausta Natania Sada Keiko Patricia Liwe Keishya Saputra, Lovine Kristinawati, Kristinawati Kurniawan Lena Mariana Br Sitorus Lila Graciella Yuwono Limputri, Euginia Maxine Maharani, Shavira Ardita Marcelia Oktavia Gosal Marian Marian Meiliani Michelle Ariel Tendhyanto Muhammad Rangga Arya Putra Muhammad Rangga Arya Putra Nadilatasya, Putri Meilika Nadya Faradiba Naomi Elvienne Yanto Narumi Bungas Gazali Narumi Bungas Gazali Natasha Olivia Aliza Nathalie Cristine Lumban Gaol Nuzan, Namira Diffany R. Rahaditya Rafi, Faksi Rasji Rasji Rasji Rasji, Rasji Ridwan, Fully Handayani Rifurio, Muhammad Haikal Roro Juliana Rahmawati Rozaq, Muhammad Abdur Rugun Romaida Hutabarat Sabrina Audelia Salim, Ivone Alvinia Sanny Nuyessy Putri Santoso, Albert Wibowo Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing Shafira Nazhimah Shafira Nazhimah Shasmita, Sylvia Sheren Hardjono Sherlyn Nathalia Cheung Shifa Rachmadani Siantar, Paula Roxyana Lumban Stefany Ismantara Stella Stella Stephanie Priscilla Darmawan Sukamto, Iwan Suni, Indri Elena Swara Yudhasasmita Swara Yudhasasmita Theodora Suhartanto Tobing, Sarah Angelina Setiahata Lumban Tundjung Herning Sitabuana Tundjung Herning Sitabuana Varartha , Grace Yustitia Octha Vincentius Jionny Vinshen Saputra Viony Kresna Sumantri Wihelmina Melissa Wiratno, Sandy Yocelyn Averyll Lie Yona Yonanda Soly Yosal, Claudia Yunita Anggraeni Yusi Permatasi