Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.229
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya AL KAUNIYAH JURNAL LITIGASI (e-Journal) Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Konstitusi Bina Hukum Lingkungan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Sociological Jurisprudence Journal BINAMULIA HUKUM Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Syntax Idea Titian: Jurnal Ilmu Humaniora Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Jurnal Hukum Adigama Unnes Law Journal JURNAL USM LAW REVIEW Academia Open JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan PKn Jurnal Konstitusi Jurnal Abdimas Prakasa Dakara Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Prosiding Seri Seminar Nasional Journal of Law, Poliitic and Humanities Bina Hukum Lingkungan Innovative: Journal Of Social Science Research Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Binamulia Hukum Jurnal Serina Abdimas
Yuwono Prianto
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PERAN UNIVERSITAS DALAM MENUMBUHKAN NILAI TOLERANSI DI LINGKUP PENDIDIKAN Claudia Yosal; Evelyn Hartono; Faksi Rafi; Yuwono Prianto
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 9 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i9.2023.4503-4508

Abstract

Pendidikan memiliki tujuan utama untuk mendidik anak-anak bangsa agar dapat terus berkembang, berperan, dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Pendidikan juga diharapkan dapat menjadi sumber norma susila dan nilai kejujuran. Namun, pada kenyataannya, masih banyak terjadi perbuatan-perbuatan negatif seperti tawuran antar mahasiswa. Dalam hal ini, pendidikan mempunyai peran penting untuk memfasilitasi dan mengajarkan kemampuan-kemampuan menuju tercapainya toleransi antar mahasiswa. Penelitian ini bermaksud untuk mendiskusikan peran perguruan tinggi dalam mengajarkan nilai toleransi dalam diri para mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan observasi kualitatif serta studi pustaka. Melalui penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pendidikan di tingkat universitas sangatlah berpengaruh terhadap pengembangan nilai-nilai toleransi dalam diri mahasiswa. Dengan adanya lingkungan dan fasilitas yang sesuai, universitas dapat menjadi sarana pengembangan sikap toleransi yang sangat baik di lingkup pendidikan.
IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI PENEGAK HUKUM DALAM PERSIDANGAN Della Savelya; Yuwono Prianto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i12.p17

Abstract

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai standar-standar etika di persidangan serta peran etika dalam menunjang asas-asas peradilan akan dengan melakukan kajuan mengkaji implementasi etika profesi di persidangan melalui penelitian deskriptif analitis yang didukung dengan pendekatan kualitatif yang menggunakanserta data primer dan sekunder. Penelitian bertujuan untuk mengetahui standar etika yang belaku di persidangan dan perannya dalam menunjang asas-asas peradilan. Dengan adanya penelitian ini, diketahui bahwasanya meskipun kode etik memegang peran penting dan memiliki standar-standar yang jelas, namun dalam pelaksanaannya masih sering dikesampingkan guna memenuhi kepentingan pribadi. This research is expected to add insight into the ethical standards in court and the role of ethics in supporting the principles of justice by examining the implementation of professional ethics in court through descriptive analytical research supported by a qualitative approach that uses primary and secondary data. The research aims to determine the ethical standards that apply in court and their role in supporting the principles of justice. With this research, it is known that although the code of ethics plays an important role and has clear standards, but in its implementation it is still often put aside to fulfill personal interests.
PENERAPAN PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENANGANAN PERKARA PENYEROBOTAN TANAH Fernando Fernando; Yuwono Prianto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i01.p18

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa penyerobotan tanah dari perspektif hukum pidana dan hukum perdata. Penelitian ini mengkaji kerangka hukum yang mengatur penyelesaian sengketa tanah di Indonesia, dengan fokus pada peran hukum pidana dan hukum perdata dalam memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam sengketa penyerobotan tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris sosiologis yang menggunakan fakta-fakta empiris dari kasus hukum sebelumnya dalam suatu keputusan, serta informasi dari wawancara atau observasi langsung. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan menyusun deskripsi sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa penyerobotan tanah dapat diperoleh melalui jalur hukum perdata. Sedangkan hukum pidana memberikan sanksi terhadap pelaku penyerobotan tanah sebagai bentuk penegakan hukum dan pencegahan tindakan serupa di masa depan. Sementara itu, hukum perdata memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah melalui proses peradilan perdata yang menghasilkan putusan yang sah dan berkekuatan hukum tetap. Pada konteks penyelesaian sengketa penyerobotan tanah, kepastian hukum dari perspektif hukum pidana dan hukum perdata memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan dan mendorong terciptanya ketertiban dan keadilan dalam hubungan pertanahan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman mengenai pentingnya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa penyerobotan tanah dan memberikan dasar bagi penyempurnaan kerangka hukum yang ada dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa penyerobotan tanah di Indonesia. This research aims to analyze legal certainty in resolving land encroachment disputes from both criminal and civil law perspectives. The study examines the legal framework governing land dispute resolutions in Indonesia, with a specific focus on the roles of criminal and civil law in providing legal certainty for parties involved in land encroachment disputes. The research method employed is empirical-sociological legal research, relying on empirical facts from previous legal cases and information gathered through interviews or direct observations. The study is descriptive in nature, with the goal of providing a systematic, factual, and accurate description of the facts. The findings indicate that legal certainty in resolving land encroachment disputes can be achieved through the civil law pathway. On the other hand, criminal law imposes sanctions on land encroachment offenders as a form of law enforcement and prevention of similar actions in the future. Meanwhile, civil law provides legal certainty regarding land ownership through civil court proceedings that result in valid and legally binding decisions. In the context of resolving land encroachment disputes, legal certainty from both criminal and civil law perspectives safeguards the rights of the aggrieved party and promotes the establishment of order and justice in land-related matters. This research contributes to the understanding of the crucial role of legal certainty in resolving land encroachment disputes and provides a foundation for refining the existing legal framework in efforts to enhance the effectiveness of resolving land encroachment disputes in Indonesia.
REGULASI PROTEKSI DATA PRIBADI PASIEN COVID-19 DI INDONESIA Natasha Olivia Aliza; Yuwono Prianto; R. Rahaditya
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v6i1.13462.2022

Abstract

 ABSTRAK Krisis kesehatan masyarakat yang terjadi sebagai akibat dari pandemi COVID-19 saat ini telah membuat beberapa komunitas yang terkena dampak mengalami tekanan. Hak terhadap privasi kerahasiaan penyakit serta rekam medisnya diberikan kepada pasien, termasuk pasien COVID-19. Privasi pasien adalah faktor kunci dalam identitas COVID-19 dan oleh karena itu identitas COVID-19 harus dijaga kerahasiaannya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) juga telah mengatur informasi pribadi tiap individu yang merupakan hak tiap individu dan perlu diperhatikan secara seksama. Berkaitan dengan tahapan pemrosesan data mulai dari pertimbangan pengumpulan data potensial, pengumpulan data hingga analisis dan penghapusan data kini telah menggunakan teknologi dan dihubungkan secara digital. Namun, privasi data pasien COVID-19 di Indonesia belum memiliki kepastian kaidah regulasi yang mengikat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji regulasi perlindungan data pribadi pasien COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan  metode hukum normatif dengan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi saat ini tersebar di berbagai peraturan Indonesia. Pemerintah Indonesia, bagaimanapun, sudah memiliki RUU Perlindungan Data Pribadi, diharapkan dapat disahkan dengan segera. RUU Perlindungan Data Pribadi ini perlu mendapatkann dukungan dari segala sektor karena data pasien merupakan hak asasi bagi setiap manusia dan hak ini dijamin negara demokrasi seperti Indonesia.ABSTRACT The public health crisis created by the current COVID-19 pandemic has put a strain on some of the affected communities. Patients, including COVID-19 patients, have the right to privacy and confidentiality regarding the disease and its medical data. Since patient privacy is critical to COVID-19 identity, COVID-19 identity must be kept confidential. The Universal Declaration of Human Rights also regulates an individual's right to personal information, which must be carefully considered. Regarding the stages of data processing, from consideration of potential data collection to data collection, analysis, and deletion, technology has been utilized and connected digitally. However, in Indonesia, the privacy of COVID-19 patient data is not yet guaranteed by binding regulatory rules. The aim of this research is to look at how personal data protection is regulated in Indonesia for COVID-19 patients. The normative legal method was used in conjunction with secondary data sources. The study's findings indicate that various legal provisions governing personal data protection are currently scattered throughout various Indonesian regulations. However, the Indonesian government already has a Personal Data Protection Bill that is expected to be passed shortly. This Personal Data Protection Bill requires widespread support because patient data is a fundamental human right guaranteed by a democratic country like Indonesia.  
Kasus Penistaan Agama di Media Sosial yang Terjadi Pasca Pandemi di Indonesia Ellina Dewi; Theodora Suhartanto; Yuwono Prianto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6010

Abstract

Perkembangan media sosial saat ini memungkinkan orang untuk mengunggah konten yang berkaitan dengan hal-hal tertentu yang dapat menyebabkan perpecahan kedamaian dalam pergaulan masyarakat beragama, yang sering diawali dengan sikap intoleran terhadap kehadiran agama lain. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pelanggaran hukum terhadap agama, faktor-faktor yang berperan dalam kasus penistaan agama, dan bagaimana trend berita tentang kasus penistaan agama. Hasil penulisan ini membuktikan bahwa faktor budaya menyebabkan penegakan hukum yang lemah terhadap penistaan agama, serta minimnya pengetahuan maupun pemahaman baik dalam konteks agama atau hukum, jerat hukum yang tidak memberikan efek jera, dan Berita tentang penistaan agama meningkat setelah pandemi, meningkatkan kebutuhan akan pemahaman lebih lanjut tentang konsekuensi penistaan agama.  
Perlindungan Hukum Konsumen (Lessee) Atas Penarikan Paksa Kendaraan Yuwono Prianto; Nadya Faradiba; Cevin Christian Alexsander; Christopher Andrew Winata
Syntax Idea 1661-1667
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v6i4.3160

Abstract

Kehadiran leasing sebagai alternatif pendanaan kendaraan bermotor telah menjadikannya kebutuhan primer bagi banyak individu dan perusahaan. Artikel ini mengulas peran leasing dalam skema pembiayaan kendaraan bermotor serta tantangan yang dihadapi, terutama terkait penarikan paksa oleh debt collector. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum represif bagi konsumen (lessee) diperlukan untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum terhadap kendaraan yang dibiayai. Peraturan-peraturan seperti Peraturan KAPOLRI No. 8 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 130/PMK 010/2012 telah diterbitkan untuk melindungi konsumen dalam skema leasing. Namun, penarikan paksa oleh debt collector masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan penanganan yang tepat. Pengaturan hukum yang jelas terkait jaminan fidusia dan tindakan debt collector diperlukan untuk menghindari pelanggaran hukum dan memastikan perlindungan hak konsumen. Leasing perlu memastikan bahwa prosedur penarikan paksa dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, dan jika terjadi sengketa, penyelesaiannya harus melalui jalur hukum yang sesuai. Kesimpulannya, perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen dalam skema leasing kendaraan bermotor merupakan hal yang penting untuk menjamin keadilan dan keamanan dalam transaksi bisnis ini
Toleransi Dalam Kehidupan Masyarakat di Kota Salatiga, Jawa Tengah Christian Samuel Lodoe Haga; Yuwono Prianto; Muhammad Rangga Arya Putra
Binamulia Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v11i2.298

Abstract

Pandangan negara tentang sikap toleransi sejatinya tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 22 ayat (1) dan (2) dalam kebijakan pemerintah Kota Salatiga dan mengetahui faktor apa saja yang membuat warga Salatiga mampu mengembangkan sikap toleran dalam kehidupan bermasyarakat. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris/sosiologis dengan data primer yang menjadi sumber penelitian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif. Implementasi UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 22 ayat (1) dan (2) diwujudkan melalui slogan Kota Salatiga yaitu “Hati Beriman.” Selain itu, dalam aspek anggaran, bisa dilihat dalam tabel Indikasi Rencana Program Prioritas Pendanaan Kota Salatiga Tahun 2017-2022, pada instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdapat program pengembangan wawasan kebangsaan dengan indikator kinerja persentase pemahaman masyarakat terhadap kebangsaan. Sinergitas antara tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh intelektual menjadi faktor kuatnya kehidupan toleransi di Kota Salatiga.
Analisis Permasalahan Dalam Praktek Profesi Advokat Terhadap Akses Keadilan di Masyarakat Lila Graciella Yuwono; Meiliani; Yuwono Prianto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6249

Abstract

Abstract At this time, many problems occur in all fields of work, including in the field of Law. One of the problems faced today is the number of advocate organizations that exist, which is much more when compared to other professions. For example, the Indonesian Teachers Association (PGRI) is the only organization that oversees the teaching profession in Indonesia, while the advocate profession has many organizations, including the Indonesian Advocates Association (IKADIN), the Indonesian Advocates Association (AAI), the Indonesian Legal Advisors Association (IPHI), the Indonesian Advocates and Lawyers Association (HAPI), the Indonesian Lawyers Union (SPI), the Indonesian Legal Consultants Association (AKHI), the Capital Market Legal Consultants Association (HKHPM) and the Indonesian Sharia Lawyers Association (APSI). This has led to unhealthy competition among these advocate organizations. The purpose of this journal is to find a solution so that the number of advocate organizations does not limit the development of the advocate profession as a whole. With government intervention, it is hoped that prospective advocates can receive standardized and quality education and training, thus creating competent and professional advocates. This will help reduce unfair competition between advocate organizations and encourage better development of the advocate profession in Indonesia. Keywords: Advocate development, Government, Association Abstrak Pada saat ini, permasalahan banyak terjadi di segala bidang pekerjaan, termasuk dalam bidang Hukum. Salah satu masalah yang dihadapi saat ini adalah banyaknya organisasi advokat yang ada, yang jumlahnya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan profesi lain. Seperti contoh, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) adalah satu-satunya organisasi yang menaungi profesi guru di Indonesia, sedangkan profesi advokat memiliki banyak organisasi, diantaranya Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Hal ini menyebabkan persaingan yang tidak sehat di antara organisasi-organisasi advokat tersebut. Tujuan dari pembuatan jurnal ini adalah untuk mencari solusi agar banyaknya organisasi-organisasi advokat tersebut tidak membatasi perkembangan profesi advokat secara keseluruhan. Dengan campur tangan pemerintah, diharapkan calon advokat dapat menerima pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi dan berkualitas, sehingga menciptakan advokat-advokat yang kompeten dan profesional. Hal ini akan membantu mengurangi persaingan tidak sehat antar organisasi-organisasi advokat dan mendorong perkembangan profesi advokat yang lebih baik di Indonesia. Kata Kunci: Perkembangan profesi advokat, Pemerintah, Asosiasi
IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA TERHADAP PERUNDUNGAN DI SEKOLAH INDONESIA Shasmita, Sylvia; Furguson, Felix; Amanda, Clara; Prianto, Yuwono
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora , dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v8i1.29342.2024

Abstract

Pancasila berperan penting dalam membangun karakter generasi bangsa dan negara, sesuai dengan salah satu tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Perwujudan dari tujuan tersebut dapat dicapai melalui pendidikan yang berkualitas dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia. Namun, pendidikan sekolah di Indonesia telah menggambarkan bahwa terjadinya krisis etika di lingkungan sekolah. Perundungan di sekolah Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2023. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perundungan, antara lain keinginan menjadi populer dan kekuasaan, kurangnya kasih sayang dan pengawasan dari keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji pengimplementasian nilai Pancasila dapat mencegah dan memberantas kasus perundungan sekolah di Indonesia dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoralitas. Penelitian ini dilaksanakan dengan penerapan metode yuridis normatif yang berlandas pada bahan pustaka. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan nilai-nilai moral yang menjadi pedoman utama dalam membentuk karakter yang berkualitas dan bermoral, antara lain mengajarkan nilai spiritualitas, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, keaktifan partisipasi dalam mengambil keputusan, dan nilai keadilan sosial. Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila tersebut harus ditaati oleh setiap siswa-siswi agar dapat memberantas dan mencegah perundungan yang terjadi di sekolah, serta meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia di Indonesia.
The Urgency of Legal Protection for Domestic Workers as Informal Workers Cheung, Sherlyn Nathalia; Prianto, Yuwono; Hardjono, Sheren
Unnes Law Journal Vol 9 No 1 (2023): Various Contemporary Issues on the Legal Protection, Justice, and Crime Managemen
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v9i1.62214

Abstract

One of the informal professions in Indonesia is a domestic worker. The problem is that domestic workers have not received maximum protection related to their wages, comfort and work safety which causes them belittled because the lack of their awareness about the rights they supposed to get. This article was made to examine the issues faced by domestic workers and what steps can be taken to improve the bargaining position of domestic workers. The research method used is empirical sociological, focusing on primary data and interviews, supported by secondary data. Data collection and analysis were carried out qualitatively by using Anthon F. Susanto model through the stages of data triangulation. The conclusion is that in Government Regulation Number 2 of 2015 there are no details regarding the rights of domestic workers and there are no laws protecting domestic workers so there are still many violations against domestic workers.
Co-Authors Abigael Rhemrev, Evellyn Ade Adhari Ade Adhari Ade Lilis Suryani Ahmad Redi Ahmad Redi, Ahmad Amanda, Clara Andrew Winata, Christopher Anggara, Josh Julian Aprianes, Cesilia Aprilia, Indah Siti arrifa, Reisa Aurelia, Jessica Benny Djaja Benny Djaja Budidarsono, Anya Sitara Burnama, Yustince Camila Tatya Nadida Carsnelly, Eileen Cesilia Aprianes Cevin Christian Alexsander Chandra, Clarissa Mayella Cheung, Sherlyn Nathalia Christian Alexsander, Cevin Christian Samuel Lodoe Haga Christian Samuel Lodoe Haga Christopher Andrew Winata Cicelly Chiesa Kurniawan Cindy Claudia Yosal Della Kristina Della Savelya Devi Devi, Devi Diza Pratama Djaja, Benny Ellina Dewi Evelyn Hartono Fahri, Achmad Faksi Rafi Faradiba, Nadya Farma Rahayu, Mella Ismelia Fatimatuzzahra Fatimatuzzahra Felysia, Michelle Fernando Fernando Fraistifina Frangky Jonatan Furguson, Felix Gazali, Narumi Bungas Geraldy Mista Putera Gracia Kamarov Hakim, Elsan Octavia Hanivah Fitriyani Hardjono, Sheren Hartono, Evelyn Hauwra Ananda Hery Firmansyah Hutabarat, Rugun Romaida I Made Hery Karyadika Ivon alvinia salim Iwan Sukamto Jasran Asya Jessica Sandini Jety Widjaja Kamelia Kamiliya, Cindra Shafa Keiko Patricia Liwe Keishya Saputra, Lovine Kristinawati, Kristinawati Kurniawan Lena Mariana Br Sitorus Lila Graciella Yuwono Lila Graciella Yuwono Limputri, Euginia Maxine Maharani, Shavira Ardita Marcelia Oktavia Gosal Marian Marian Meiliani Meiliani Michelle Ariel Tendhyanto Muhammad Rangga Arya Putra Muhammad Rangga Arya Putra Nadilatasya, Putri Meilika Nadya Faradiba Naomi Elvienne Yanto Narumi Bungas Gazali Narumi Bungas Gazali Natasha Olivia Aliza Nathalie Cristine Lumban Gaol Nuzan, Namira Diffany R. Rahaditya Rafi, Faksi Rasji Rasji Rasji Rasji, Rasji Ridwan, Fully Handayani Rifurio, Muhammad Haikal Rozaq, Muhammad Abdur Rugun Romaida Hutabarat Salim, Ivone Alvinia Sanny Nuyessy Putri Santoso, Albert Wibowo Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing Shafira Nazhimah Shasmita, Sylvia Siantar, Paula Roxyana Lumban Stefany Ismantara Stella Stella STELLA STELLA Stephanie Priscilla Darmawan Suni, Indri Elena Swara Yudhasasmita Swara Yudhasasmita Theodora Suhartanto Tobing, Sarah Angelina Setiahata Lumban Tundjung Herning Sitabuana Tundjung Herning Sitabuana Varartha , Grace Yustitia Octha Vincentius Jionny Vinshen Saputra Viony Kresna Sumantri Wihelmina Melissa Wiratno, Sandy Yona Yonanda Soly Yosal, Claudia Yunita Anggraeni Yusi Permatasi