Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.746
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora JAS (Journal of ASEAN Studies) JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Jurnal Administrasi Publik (JAP) JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Jurnal Bina Praja JWP (Jurnal Wacana Politik) Jurnal Hukum Magnum Opus Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Permukiman Jurnal Public Policy Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat PERSPEKTIF Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA) BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Akuntansi dan Keuangan Jurnal Manajemen Toba: Journal of Tourism, Hospitality, and Destination Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Budiman Rusli
Faculty Of Social And Political Sciences Universitas Padjadajaran
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Transportation Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Gas Subsidi untuk Siapa? Analisis Ekonomi Publik atas Efisiensi dan Pemerataan Subsidi LPG 3 Kg di Jawa Barat Muharam, Riki Satia; Rusli, Budiman; Karlina, Nina; Candradewini, Candradewini
Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma) Vol. 5 No. 1 (2025): Artikel Riset Maret 2025
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Kharizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jebma.v5i1.5795

Abstract

Subsidi LPG 3 Kg merupakan program pemerintah untuk membantu rumah tangga miskin dalam mengakses energi bersih dan terjangkau. Namun, dalam implementasinya di Jawa Barat, kebijakan ini menghadapi tantangan serius, seperti ketidaktepatan sasaran dan pemborosan fiskal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi dan pemerataan subsidi dalam kerangka ekonomi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola penyebab ketidaktepatan subsidi dan dampaknya terhadap masyarakat miskin. Temuan menunjukkan bahwa sekitar 40% subsidi LPG 3 Kg dinikmati oleh rumah tangga mampu, sementara sebagian masyarakat miskin belum mendapat akses. Lemahnya validasi data penerima, pengawasan distribusi, dan keterbatasan sistem digital menjadi penyebab utama. Subsidi LPG 3 Kg di Jawa Barat belum efisien dan adil. Reformasi kebijakan diperlukan melalui pembaruan data penerima, digitalisasi distribusi, dan penguatan pengawasan agar subsidi tepat sasaran, efisien secara fiskal, dan mendukung keadilan sosial.
The Effectiveness of The Governor's Communication In The Synchronization Of Regional Development In West Java: Study of West Java Governor's KOPDAR Activities Setiawan, Egy Herdiansyah; Rusli, Budiman; Susanti, Elisa
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 9, No 1 (2025): Journal of Humanities and Social Studies
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v9i1.10201

Abstract

This research is motivated by the problem of the Provincial Government and Regency/City Government not being in sync in implementing regional development for the community. To overcome this problem, the Governor of West Java created a government communication pattern in the form of Regional Development Communication Activities called “Komunikasi Pembangunan Daerah (KOPDAR)” as an effort to synchronize regional development for the community. The aim of this research is to determine the effectiveness of government communication carried out by the governor during West Java Governor's KOPDAR activities in the context of synchronizing regional development in West Java. In this research, the author used a descriptive method with a quantitative approach. Research data was obtained through distributing questionnaires to 55 respondents who were participants in West Java Governor's KOPDAR activities, interviews, field studies along with observations and literature studies. The research results obtained show that the assessment of the effectiveness of government communication in West Java Governor's KOPDAR activities in the context of synchronizing regional development in West Java is based on indicators of the quality of communicators, information conveyed and media or communication channels in the very high category, while communication indicators and indicators of the communication atmosphere between communicators and communication is in the high category. The conclusion obtained from the results of the research carried out is that the assessment of the effectiveness of the governor's communication in synchronizing regional development in West Java Governor's KOPDAR activities seen from all indicators is in the high category. Thus, government communication carried out during West Java Governor's KOPDAR activities in the context of synchronizing regional development in West Java is said to be effective government communication.
Manajemen Risiko Fiskal dalam Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg: Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat Riki Satia Muharam; Rusli, Budiman; Karlina, Nina; Candradewini, Candradewini
MAMEN: Jurnal Manajemen Vol. 4 No. 3 (2025): Juli 2025
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/mamen.v4i3.5326

Abstract

The 3-kilogram LPG subsidy is one of Indonesia’s key fiscal policy instruments aimed at protecting the purchasing power of low-income households and micro-enterprises. However, its implementation—particularly in West Java Province—faces significant challenges, including targeting inaccuracies, budget overruns, and increasing fiscal dependency on the central government. This study aims to analyze the forms of fiscal risks arising from the 3-kg LPG subsidy policy and identify relevant fiscal risk management strategies at the regional level. Employing a qualitative descriptive approach and a case study of West Java, the findings reveal various fiscal risks such as inefficient spending, budget diversion from productive sectors, and regional budget instability. To address these challenges, the study recommends implementing targeted subsidies based on integrated socioeconomic data, strengthening digital verification systems, diversifying alternative energy sources, and enhancing fiscal transparency and local government capacity. These findings highlight the urgent need for energy subsidy reform that is more equitable, efficient, and sustainable, while preserving regional fiscal resilience amid dynamic economic pressures.
Koordinasi Pengembangan Program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Bangka Barat Regina, Regina; Rusli, Budiman; Candradewini, Candradewini
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 6 No. 1, Juni 2020
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v6i1.8489

Abstract

Kampung Keluarga Berencana atau disingkat dengan Kampung KB adalah salah satu yang sudah diterapkan di Indonesia. Bangka Belitung sudah ada Kampung KB sejak 2016 lalu. Tepatnya di Kabupaten Bangka Barat saat ini sedang gencar-gencarnya untuk membangun Kampung KB. Dari 2016 sampai 2018 ini Kabupaten Bangka Barat sudah mempunyai 15 Kampung KB. Selain itu di tahun 2018 Kabupaten Bangka Barat ada Desa Stunting di dalam Kampung KB tersebut mengingat bahwa Kabupaten ini salah satu penderita stunting dengan angka yang tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Untuk literature review ini menggunakan database Science Direct, Proquest, Goggle Scholar. Pada tahap awal dengan pencarian keyword : “Coordination, Family Planning” Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Barat karena memang Dinas ini adalah narasumber dalam penelitian penulis dan melakukan wawancara di Desa Sinar Surya yang menjadi lokus penelitian. Namun, ada beberapa Dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, dan BKKBN Provinsi karena Kampung KB ini adalah kegiatan yang bersifat multisektor. Dalam proses koordinasi untuk pengembangan Kampung KB ini melibatkan beberapa peran penting di dalamnya, hal ini mengacu pada teori yang digunakan oleh peneliti dari Henry Fayol dalam buku Hasibuan “Manajemen Sumber Daya Manusia” (2007) yakni komunikasi, kerjasama, pembagian tugas, pertemuan dan rapat. Peneliti mengambil teori ini karena dirasa lebih cocok dengan permasalahan koordinasi yang diangkat oleh peneliti. Dalam penelitian ini terdapat kesimpulan bahwa masih kurang efektifnya dalam proses koordinasi tepatnya pada bidang kerjasama dan pertemuan/rapat yang dilaksanakan oleh petugas-petugas dan perangkat terkait pengembangan Kampung KB di Kabupaten Bangka Barat.
Revisiting Sustainable Tourism Practices in ASEAN Member State: A Study on the Saba Baduy in Indonesia Santoso, Tulus; Nurasa, Heru; Rusli, Budiman; Sumadinata, R. Widya Setiabudi
JAS (Journal of ASEAN Studies) Vol. 13 No. 1 (2025): Journal of ASEAN Studies
Publisher : Centre for Business and Diplomatic Studies (CBDS) Bina Nusantara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21512/jas.v13i1.12880

Abstract

Being brought in as a tool to empower socio-cultural integration between Southeast Asian countries, the ASEAN Tourism Strategy Plan (ATSP) has become a standard norm among Southeast Asian countries to achieve sustainable tourism practices.  Discussing local tourism policy prospects for regional integration is central to understanding whether compliance with ATSP standards, which is notably regarded as a non-sensitive issue in the ASEAN socio-cultural pillar, is applicable at the regional level, and beneficial for the local authorities. Despite that ASEAN countries have strongly relied on the tourism economy, scholars have yet to understand whether member states are ready to comply with ATSP. This research aimed to thoroughly evaluate sustainable tourism development in one destination site in Indonesia, using the case study of Saba Budaya Baduy of Banten Province. By reviewing policy measures, aspirations and interests of diverse actors in Banten, the research argued that adherence to ATSP is constrained by the dilemma between promoting economic development and preserving the cultural heritage of the Baduy Indigenous people. The research applied a qualitative method with a case study approach, which involves in-depth interviews, field observations, and analysis of policy documents. It also suggests that to ensure the readiness to comply with ATSP, the Indonesian authority needs more participatory policies.
Navigating Environmental Policy in North Bandung Area: Overcoming Implementation Barriers for Sustainable Governance Abdullah, Muhammad Solihin; Rusli, Budiman; Darto, Darto
Journal Public Policy Vol 11, No 3 (2025): July
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v11i3.11409

Abstract

This study aims to answer the question: "What are the obstacles and challenges in implementing environmental policies in the North Bandung Area?" Using a qualitative case study approach, data were collected from key government policymakers, local communities, and environmental activists. Participants were selected through purposive and snowball sampling to capture diverse perspectives. Findings indicate that limited government support, inconsistent policy enforcement, and inadequate community engagement hinder effective policy implementation. Political pressure, weak inter-agency coordination, and insufficient funding further exacerbate these implementation gaps. To address these challenges, participatory and collaborative strategies utilizing systems thinking are essential to identify leverage points for sustainability. In conclusion, environmental policies in North Bandung face political, financial, and coordination constraints. Effective conservation requires strong political commitment, innovative financing, community involvement, digital monitoring tools, and lessons drawn from practices in Bali and Bogor. This study is limited by its focus on a single region within the KBU, so findings may not be generalizable to other conservation areas. Future research using mixed methods or comparative approaches is recommended to validate and expand upon these findings. Practically, the study offers actionable recommendations for policymakers, including adopting digital monitoring technologies, developing alternative financing strategies, and institutionalizing community participation in environmental governance
Implikasi Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg terhadap Penerimaan Negara dan Keuangan Daerah: Studi Kasus Jawa Barat Riki Satia Muharam; Budiman Rusli; Nina Karlina; Candradewini, Candradewini
AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 4 No. 3 (2025): Juli 2025
Publisher : Yayasan Pendidikan Penelitian Pengabdian Algero

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54259/akua.v4i3.4534

Abstract

This study analyzes the fiscal implications of the 3 kg LPG subsidy policy in Indonesia, focusing on its impact on national revenue and regional finance in West Java Province. Employing a descriptive qualitative approach supported by empirical data, the research reveals that although the subsidy aims to improve social welfare by providing affordable energy access for low-income households, it also creates significant fiscal pressure on both national and regional budgets. The findings indicate that the subsidy reduces potential state revenue, narrows fiscal space, and leads to inefficiencies due to mis-targeting and distribution leakages. At the regional level, the subsidy affects budget allocations, limits fiscal flexibility, and increases administrative burdens for monitoring and implementation. The case study in West Java illustrates how the suboptimal management of the subsidy generates a trade-off between achieving social goals and maintaining fiscal sustainability. Therefore, policy reforms are needed, including digitalized distribution systems, improved beneficiary targeting, and stronger fiscal coordination between central and local governments. This research contributes to the development of more efficient and sustainable energy subsidy policies and supports the improvement of public financial governance that is transparent and accountable at both national and subnational levels.
Kebijakan Energi untuk Rakyat: Subsidi LPG 3 Kg dan Tantangannya di Jawa Barat Riki Satia Muharam; Rusli, Budiman; Karlina, Nina; Candradewini, Candradewini
SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2025): September 2025
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/sosmaniora.v4i3.5070

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the 3-kg LPG subsidy policy in West Java Province and to identify the challenges faced in its distribution and monitoring. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with key informants and documentation studies. The findings show that the 3-kg LPG subsidy policy has had a positive impact in reducing household energy expenses for low-income families, improving quality of life, and expanding access to clean energy. However, several serious challenges still hinder the effectiveness of the policy, including inaccuracies in targeting subsidy recipients, uneven distribution, weak distribution infrastructure, poor local monitoring, and the emergence of speculative practices and gas mafia activities. The role of local governments in updating data, conducting socialization, and enforcing regulations needs to be strengthened to ensure the subsidy reaches its intended targets. Policy recommendations include the adoption of digital technologies for distribution monitoring, regular updating of recipient data, strengthening of supervision, community empowerment in distribution monitoring, enhancing transparency, and fostering collaboration among government, private sector, and society. With improvements in these areas, the distribution of the 3-kg LPG subsidy is expected to become more equitable, effective, and supportive of Indonesia’s sustainable energy transition agenda.
SUBSIDI LPG 3 KG DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI KEBIJAKAN: DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN DAN LINGKUNGAN DI JAWA BARAT Riki Satia Muharam; Rusli, Budiman; Karlina, Nina; Candradewini, Candradewini
SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara Vol. 4 No. 2 (2025): Agustus 2025
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/sabana.v4i2.5078

Abstract

This study aims to analyze the 3 Kg LPG subsidy policy in West Java Province from the perspective of policy sociology, focusing on its impact on community welfare and the accompanying social dynamics. The 3 Kg LPG subsidy was designed to ease the energy expenditure burden of poor households and improve access to affordable clean energy. However, its implementation faces several challenges, including mistargeting, unequal distribution, social dependency on subsidies, and limited public participation in the policy-making process. Using a qualitative descriptive approach and thematic analysis of interview data, observations, and policy documents, the study finds that the 3 Kg LPG subsidy policy reflects unequal power relations at the local level and results in structural injustice in energy distribution. Therefore, policy reform is required through improvements in data-based distribution systems, increased public participation, and a transition toward inclusive and equitable renewable energy. These findings provide important insights for the formulation of fairer and more sustainable energy policies in Indonesia.
Policy Implementation of Housing Financing Facilitation and Assistance for Low-Income People in Bekasi District: A Case Study of Villa Kencana Cikarang Housing Simbolon, Adventus Managam; Rusli, Budiman; Candradewini, Candradewini
Journal Public Policy Vol 10, No 2 (2024): April
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v10i2.7851

Abstract

This study aims to assess the effectiveness of housing financing facilitation and assistance policies for low-income people (LIP) in Bekasi District, with a case study of Villa Kencana Cikarang Housing. A qualitative descriptive approach with a case study design was utilized, applying Khan & Khandaker's rational model of policy implementation to evaluate five key variables: clarity of policy objectives, detailed and consistent planning, clear division of tasks, accurate standardization, and proper supervision. The findings reveal several issues, including policy targets that do not reflect the housing needs of each region, inaccuracies in targeting FLPP mortgage recipients, limited planning of FLPP credit/financing schemes, a shortage of human resources in implementing organizations, and various obstacles in post-distribution monitoring related to occupancy. Practical recommendations from this study include setting policy targets based on the proposed housing needs of each region, continuously developing and evaluating the current government housing credit/financing schemes to expand their implementation and utilization beyond LIP to include the poor and non-LIP groups, accelerating staff recruitment and rotation in implementing organizations, and ensuring inherent supervision by involving developers to monitor occupancy rates and applying strict sanctions to LIP who violate the provisions on the use of subsidized housing.
Co-Authors A. Djadja Saefullah A.Djadja Saefullah Abdullah, Muhammad Solihin Adhari, Nizar Ajib Rakhmawanto, Ajib Aprilia, Sekar Kurnia Asep Sumaryana Azhari Azhari Buchari, Raden Ahmad Candradewini Candradewini Candradewini Candradewini Candradewini, Candradewini Cut Zulfahnur Syafitri Darto Darto Dedi Sukarno Didin Muhafidin Elisa Susanti Elisa Susanti Entang Adhi Muhtar Entang Adhy Muhtar Erlis Karnesih Faustina, Rahma Halilm, Hilman Abdul Herijanto Bekti Heru Nurasa Hidayat, Dasep Sanju Juliannes Cadith Khairunnida, Natasya Kurdi Kurdi Kurdi Kurnia Muhamad Ramdhan Mudiyati Rahmatunnissa Muhammad Husein Maruapey Muharam, Riki Satia Muhtar, Entang Adhy Munajat, MD. Enjat Nandang Alamsah Deliarnoor Nina Karlina Nina Karlina Nina Karlina Nina Karlina Nugraha, Rizki R. Widya Setiabudi Sumadinata Raden Ahmad Buchari Rahmatunnissa, Mudiyati Ramadhan Pancasilawan Ramdhan, Kurnia Muhamad Rd. Ahmad Buchari Rd. Ahmad Buchari, Rd. Ahmad Regina Regina Ridwan Ridwan Riki Satia Muharam Satia Muharam, Riki Setiawan, Egy Herdiansyah Shintaningrum Shintaningrum Simbolon, Adventus Managam Sintaningrum Sintaningrum, Sintaningrum Syafitri, Cut Zulfahnur Titi Stiawati Tulus Santoso, Tulus Wibowo, Muhamad Dwicahya Gentur Wibowo Yanhar Jamaluddin Yanhar Jamaluddin, Yanhar Yogi Suprayogi Sugandi Zinsky, Winda Purnama