Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.678
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora JAS (Journal of ASEAN Studies) International Multidiciplinary Conference on Social Sciences (IMCoSS) JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Policy & Governance Review Jurnal Administrasi Publik (JAP) JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Jurnal Bina Praja JWP (Jurnal Wacana Politik) Jurnal Hukum Magnum Opus Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Permukiman Jurnal Public Policy Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik PERSPEKTIF Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA) BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Akuntansi dan Keuangan Jurnal Manajemen Toba: Journal of Tourism, Hospitality, and Destination Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan JANE (Jurnal Administrasi Negara) Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Manajemen : Jurnal Ekonomi Jurnal Penelitian Transportasi Darat Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Budiman Rusli
FISIP Unpad
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 62 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 62 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Pendekatan Dan Pemecahan Masalah Implementasi Kebijakan Subsidi Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Simbolon, Adventus Managam; Budiman Rusli; Candradewini
Jurnal Permukiman Vol 18 No 1 (2023)
Publisher : Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31815/jp.2023.18.25-35

Abstract

Pemerintah memegang peranan penting dalam menyediakan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Implementasi kebijakan subsidi perumahan menjadi kebijakan pemerintah di bidang perumahan telah dikembangkan dan berlangsung lebih dari sepuluh tahun hingga saat ini, namun aparat pengawasan pemerintah baik internal maupun eksternal masih menemukan permasalahan yang sama dan cenderung berulang dari tahun ke tahun diantaranya ketidaktepatan sasaran penerima subsidi rumah dan tingkat keterhunian rumah subisidi yang rendah.  Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis permasalahan implementasi kebijakan subsidi perumahan yang dihadapi pemerintah dan langkah pemerintah untuk mengatasi permasalahan berulang tersebut. Dalam penelitian ini dikembangkan beberapa metode penelitian diantaranya menggunakan pendekatan literature review, pendekatan logic model, pendekatan system thinking dan analisis SWOT. Hasil penelitian berupa rekomendasi kebijakan yang dapat dipakai pemerintah sebagai solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan yang sama dan berulang tersebut diantaranya melakukan pengawasan yang lebih melekat dengan melibatkan pihak pengembang/pengurus masyarakat setempat dan penerapan sanksi yang tegas dengan pencabutan manfaat subsidi yang tidak tepat sasaran.
Evaluation of Performance Allowance Policy in the Bandung City Office Education Wibowo, Muhamad Dwicahya Gentur Wibowo; Budiman Rusli; Elisa Susanti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 21 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v21i2.1160

Abstract

Evaluations serve as a valuable instrument for democratic governments, offering a foundation for accountability and facilitating policy learning. Bandung Mayor Regulation Number 58 of 2020 concerning Employee Performance Appraisal, a regional policy applicable in Bandung City, is to calculate and receive fair and measurable performance allowances in line with the achievement of individual and organizational performance goals. This article aims to evaluate the implementation of the performance allowance policy in the last three years at the Bandung City Education Office. This study uses qualitative methods, collecting subjective data from informants' perspectives. The results of the evaluation found that the Evaluation of the Performance Allowance Policy at the Bandung City Education Office has been practical, efficient, good enough in terms of the nominal allowances given, equality in policy implementation, responsive to developments, appropriate in overcoming performance problems and employee welfare at the Bandung City Education Office. The evaluation found that the policy improved employee welfare, addressed performance issues effectively, and was responsive to organizational changes
Pelatihan dan Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Bagi Perangkat Desa di Desa Pasirmulya Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung Satia Muharam, Riki; Rusli, Budiman; Karlina, Nina; Candradewini, Candradewini; Sukarno, Dedi
BANTENESE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 6 No. 2 (2024): Bantenese: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Pusat Studi Sosial dan Pengabdian Masyarakat Fisipkum Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/mzf20t68

Abstract

Peraturan Desa (Perdes) disahkan oleh Kepala Desa setelah proses pembahasan dan kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai landasan hukum dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa. Penetapan Perdes merupakan realisasi dari wewenang desa yang sesuai dengan regulasi yang lebih tinggi, memastikan Perdes selaras dengan peraturan di tingkat nasional dan tidak merugikan kepentingan umum. Namun, banyak perangkat desa dan masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai aspek hukum ini, yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Desa dan berpotensi menimbulkan konflik hukum. Pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan Perdes bertujuan agar perangkat desa memahami standar penyusunan regulasi desa, baik dari aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Metode pelatihan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan sesi tanya jawab, yang memungkinkan diskusi mendalam tentang pembuatan Perdes, peraturan kepala desa, dan regulasi lain yang relevan. Dari kegiatan ini, perangkat desa memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis maupun teoritis dalam peraturan desa, membantu perangkat desa menyusun regulasi yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Evaluation of Performance Allowance Policy in the Bandung City Office Education Wibowo, Muhamad Dwicahya Gentur Wibowo; Budiman Rusli; Elisa Susanti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 21 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v21i2.1160

Abstract

Evaluations serve as a valuable instrument for democratic governments, offering a foundation for accountability and facilitating policy learning. Bandung Mayor Regulation Number 58 of 2020 concerning Employee Performance Appraisal, a regional policy applicable in Bandung City, is to calculate and receive fair and measurable performance allowances in line with the achievement of individual and organizational performance goals. This article aims to evaluate the implementation of the performance allowance policy in the last three years at the Bandung City Education Office. This study uses qualitative methods, collecting subjective data from informants' perspectives. The results of the evaluation found that the Evaluation of the Performance Allowance Policy at the Bandung City Education Office has been practical, efficient, good enough in terms of the nominal allowances given, equality in policy implementation, responsive to developments, appropriate in overcoming performance problems and employee welfare at the Bandung City Education Office. The evaluation found that the policy improved employee welfare, addressed performance issues effectively, and was responsive to organizational changes
Policy and Governance Publications in Southeast Asia During The Period 2012–2022 : A Bibliometric Analysis Karlina, Nina; Rusli, Budiman; Candradewini, Candradewini; Sukarno, Dedi; Muharam, Riki Satia
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 8, No 2 (2024): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v8i2.54621

Abstract

The purpose of this investigation is to determine which issue in Policy and Governance Publications in Southeast Asia During The Period 2012–2022 is currently trending. To analyze the data, we extracted it from the Scopus database and ran it using R software's Bibliometrix program, which was then imported into VOSviewer. According to criteria derived from citation analysis, we have identified the most important papers, journals, authors, countries, and affiliations in Southeast Asia. Indonesia has published the greatest number of contributions, followed by Malaysia and Thailand, according to the country's scientific productivity. However, even though keywords and phrases are likely to be the most relevant subjects and findings of the research, it is possible that some of the main patterns and concerns that have been covered in the entire text are not well represented in our investigation. In addition, future studies should examine relevant research clusters for developing patterns in Bibliometric in order to provide scientific information.
Governance Networks in Urban Tourism Policy Halilm, Hilman Abdul; Nurasa, Heru; Rusli, Budiman; Sugandi, Yogi Suprayogi
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 8, No 2 (2024): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v8i2.54787

Abstract

Tourism Village governance networks are something that is still relatively unfamiliar to be developed in urban tourism. This research aims to analyze the principles of governance networks in the Bandung City Tourism Village (Braga Creative Tourism Village). The research was conducted using qualitative descriptive methods. Data was obtained through observation, interviews, and document studies with the stakeholders involved. The results of the research show that of the four dimensions of governance networks, there is one dimension that is working well, namely formation, while the three dimensions, namely operations, performance accountability, and desire, are not yet working well. The findings in this research are that the state needs to have a greater role than other actors because society's capacity is still small in the economic aspect and there is a link between the success of governance networks and the maturity of democracy in a country, so that the more mature a level of democracy, the greater the level of governance networks success obtained.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MENGGUNAKAN SISTEM ONLINE DI DPMPTSP KOTA CIREBON Faustina, Rahma; Rusli, Budiman
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i1.61157

Abstract

Perizinan berusaha merupakan dokumen legal yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang baru akan atau sudah berjalan. Perizinan berusaha berbasis risiko sendiri bertujuan untuk menjamin pelaku usaha menjalankan aktivitas usahanya dengan melihat faktor-faktor seperti lingkungan, keselamatan, dan lain sebagainya sesuai ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tujuan riset ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menggunakan Sistem Online di DPMPTSP Kota Cirebon. Metode riset menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari studi pustaka, wawancara, dan observasi. Analisis menggunakan konsep keberhasilan implementasi dari Christoph Knill dan Jale Tosun. Hasil riset menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko menggunakan sistem online masih kurang efektif, penyediaan layanan masih mengalami banyak hambatan, serta ketidakpatuhan pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Hanya aspek kelengkapan kebijakan yang berhasil dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan teknisi dari tiap daerah, memberikan insentif kepada pelaku usaha yang mematuhi ketentuan, serta banyak data yang lengah sebab banyak data yang memerlukan pengawasan.  Business licensing is a legal document that must be owned by business actors who are just starting or already running. Risk-based business licensing aims to guarantee that business actors carry out their business activities by looking at factors such as the environment, safety, etc. by the provisions of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing. This research aims to determine the Implementation of a Risk-Based Business Licensing Policy Using an Online System in DPMPTSP Cirebon City. The research method uses a qualitative descriptive approach—data from literature studies, interviews, and observations. The analysis uses Christoph Knill and Jale Tosun's concept of implementation success. The research results show that the implementation of risk-based business licensing policies using the online system is still less effective, service provision still experiences many obstacles, as well as non-compliance by business actors to comply with applicable regulations. Only the completeness aspect of the policy was successfully implemented. Therefore, it is necessary to involve technicians from each region and provide incentives to business actors who comply with the provisions, many data are caught off guard because there is a lot of data that requires supervision.
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA DI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIREBON Aprilia, Sekar Kurnia; Rusli, Budiman
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i1.61156

Abstract

Pengelolaan prasarana olahraga merupakan aspek penting dalam mendukung kesehatan masyarakat dan pengembangan olahraga di Indonesia. Berdasarkan Sport Development Index 2022, partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga mengalami penurunan dari 32,80% (2021) menjadi 30,93% (2022), salah satunya disebabkan oleh pengelolaan infrastruktur yang belum memadai. Penelitian ini menganalisis kebijakan pengelolaan prasarana olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama dan observasi lapangan terhadap enam fasilitas olahraga. Penelitian menggunakan kerangka analisis kebijakan Meltzer & Schwartz (2019) untuk mengkaji lima aspek utama dalam menganalisis kebijakan. Hasil penelitian mengungkapkan masih terdapat tantangan dalam implementasi Perda Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2023 salah satunya keterbatasan anggaran yang berdampak pada berbagai aspek pengelolaan. Keterbatasan ini mempengaruhi perencanaan yang kurang komprehensif, pengadaan prasarana dan pemanfaatan fasilitas olahraga yang tidak maksimal, pemeliharaan yang tidak terstruktur, dan sistem pengawasan yang lemah. Penelitian ini menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan anggaran, penguatan struktur kelembagaan, peningkatan sistem pemeliharaan dan pengawasan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan prasarana olahraga.  Sports infrastructure management is an important aspect in supporting public health and sports development in Indonesia. Based on the Sport Development Index 2022, community participation in sports activities has decreased from 32.80% (2021) to 30.93% (2022), one of which is caused by inadequate infrastructure management. This study analyses the sports infrastructure management policy at the Cirebon City Youth and Sports Agency based on Regional Regulation No. 2 of 2023. Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with key stakeholders and field observations of six sports facilities. The research used Meltzer & Schwartz's (2019) policy analysis framework to examine five main aspects in analysing the policy. The results revealed that there are still challenges in the implementation of Cirebon City Regional Regulation No. 2 of 2023, one of which is budget limitations that have an impact on various aspects of management. This limitation affects less comprehensive planning, procurement of infrastructure and utilisation of sports facilities that are not optimal, unstructured maintenance, and a weak monitoring system. This research emphasises the importance of optimising budget management, strengthening institutional structures, improving maintenance and supervision systems, and encouraging active community participation in the management of sports infrastructure. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN DI KOTA CIREBON Khairunnida, Natasya; Rusli, Budiman
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i1.61781

Abstract

Implementasi kebijakan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan di Kota Cirebon masih rendah, dengan hanya 19 dari 143 perumahan (13,28%) yang menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah hingga 2023. Riset ini menganalisis tantangan implementasi kebijakan serta merumuskan rekomendasi perbaikan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil riset menunjukkan bahwa regulasi yang ada telah memberikan pedoman yang jelas, tetapi masih terdapat kendala dalam hal kesadaran pengembang, kelengkapan dokumen, serta efektivitas pengawasan. Kompetensi badan pelaksana cukup baik, tetapi sosialisasi belum konsisten, sedangkan koordinasi antarorganisasi masih terkendala minimnya dukungan dari pengembang dan masyarakat. Faktor sosial dan politik menunjukkan bahwa perubahan regulasi dan tanggung jawab OPD meningkatkan jumlah penyerahan PSU perumahan, tetapi partisipasi masyarakat yang rendah dan alih fungsi PSU tetap menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran pengembang, optimalisasi sosialisasi, penguatan koordinasi, serta perbaikan mekanisme administrasi guna meningkatkan efektivitas kebijakan. Implementation of housing infrastructure, facilities, and utilities (PSU) handover policy in Cirebon City until 2023 is still low, which is only 13.28% or 19 out of 143 housing submitted PSU to the Local Government. This research analyses the challenges of policy implementation and formulates recommendations for improvement using qualitative research methods through interviews, observations, and literature research. The results show that existing regulations have provided clear guidelines, but there are still obstacles in terms of developer awareness, document completeness, and supervision effectiveness. The competence of the implementing agency is quite good, but socialisation has not been consistent, while inter-organisational coordination is still constrained by the lack of support from developers and the community. Social and political factors show that changes in regulations and OPD responsibilities have increased the number of housing PSU deliveries, but low community participation and PSU conversion remain a challenge. Therefore, it is necessary to increase developer awareness, optimise socialisation, strengthen coordination, and improve administrative mechanisms to increase policy effectiveness.  
Kebijakan Kendaraan Listrik dalam Perspektif Pasar dan Infrastruktur: Studi Reviu Komparasi Bilateral Korea Selatan dan Indonesia Adventus Managam Simbolon; Budiman Rusli; Candardewini - -
Jurnal Penelitian Transportasi Darat Vol. 24 No. 2 (2022): Jurnal Penelitian Transportasi Darat
Publisher : Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi, Formerly by Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/jptd.v24i2.1943

Abstract

ABSTRACTElectric Vehicle Policy in Market and Infrastructure Perspectives: A Comparative Review Study of South Korea and Indonesia: Environmentally friendly transportation policy is necessary for developing transportation mode technology and sustainable development today. One of the technologies that is widely developed in the field of environmentally friendly transportation is electric vehicles. Many factors influence the implementation of electric vehicle policies in a country, including market stimulation policies and the provision of electric vehicle infrastructure. This paper aims to produce a literature review related to electric vehicle policy and analyze the comparison of the adoption of electric vehicle policies. The analysis method used in this paper is through reviewing literature using the vosviewer application and analyzing the comparison of electric vehicle policy adoption with the electric vehicle market and infrastructure approach that occurs in South Korea and Indonesia. This study resulted in a literature review on the application of electric vehicle policies and compared the policies selected by each country. The role of all electric vehicle policy actors involved is one of the keys to success in its implementation. The review results show two alternatives: electric vehicles based on hybrid and hydrogen technology and electric vehicles based on battery technology. Based on the comparative results between BEV and hybrid electric vehicles, it is concluded that BEV has advantages. The BEV vehicle does not produce exhaust emissions, can grow downstream of Indonesia's electric vehicle battery industry, and support national battery-based electric cars. It is hoped that the Indonesian government can consider the results of this study in implementing a battery-based electric vehicle development policy.Keywords: bilateral comparative studies, electric vehicle policy, literature review study, transportation policyABSTRAKKebijakan transportasi yang ramah lingkungan merupakan suatu keharusaan dalam pengembangan teknologi moda transportasi dan pembangunan berkelanjutan saat ini. Salah satu teknologi yang banyak dikembangkan dalam bidang transportasi ramah lingkungan tersebut adalah kendaraan listrik. Keberhasilan suatu negara untuk menerapkan kebijakan kendaraan listrik dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya kebijakan stimulasi pasar dan penyediaan infrastruktur kendaraan listrik. Tujuan penulisan ini adalah menghasilkan reviu literatur terkait kebijakan kendaraan listrik dan menganalisis perbandingan adopsi kebijakan kendaraan listrik. Metode analisis yang digunakan dalam makalah ini yaitu melalui reviu literatur menggunakan aplikasi vosviewer dan menganalisis perbandingan adopsi kebijakan kendaraan listrik dengan pendekatan pasar dan infrastruktur kendaraan listrik yang terjadi di Negara Korea Selatan dan Indonesia. Penelitian ini menghasilkan reviu literatur yang berkaitan dengan penerapan kebijakan kendaraan listrik dan membandingkan penerapan kebijakan yang dipilih oleh masing-masing negara. Peran dari seluruh aktor kebijakan kendaraan listrik yang terlibat menjadi salah satu kunci sukses dalam implementasinya. Hasil reviu menunjukkan ada dua alternatif yaitu kendaran listrik berbasis teknologi hybrid dan hidrogen, dan kendaraan listrik berbasis teknologi baterai. Berdasarkan hasil komparasi antara kendaraan listrik BEV dan hybrid, disimpulkan bahwa BEV mempunyai kelebihan: tidak menghasilkan emisi gas buang, dapat menumbuhkan hilirisasi industri baterai kendaraan listrik di Indonesia, dan mendukung mobil listrik nasional berbasis baterai. Diharapkan hasil studi ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan pengembangan kendaraan litrik berbasis baterai.Kata Kunci: kebijakan kendaraan listrik, kebijakan transportasi, studi komparasi bilateral, studi reviu literature
Co-Authors . Yuslainiwati A. Djadja Saefullah A.Djadja Saefullah Abdullah, Muhammad Solihin Adhari, Nizar Adventus Managam Simbolon Ahmad Buchari, Rd. Ahmad Buchori Ahmad Hadi Ahmad Hadi Ajib Rakhmawanto, Ajib Ani Triani Aprilia, Sekar Kurnia Asep Sumaryana Atik Rochaeni Azhari Azhari Biantara, Andri Bocut Amarina Malahayati Candardewini - - Candradewini Candradewini Candradewini Candradewini Cut Zulfahnur Syafitri Darto Darto Dedi Sukarno Devi Damayanti Dewi Gartika Didin Muhafidin Elisa Susanti Entang Adhi Muhtar Entang Adhi Muhtar Entang Adhy Muhtar Erlis Karnesih Faustina, Rahma Fauzan, Ahmad Fadli Halilm, Hilman Abdul Herijanto Bekti Hermawan, Susong Heru Nurasa Hidayat, Dasep Sanju Ida Widianingsih Josy Adiwisastra Juliannes Cadith Khairunnida, Natasya Kurdi Kurdi Kurdi Kurnia Muhamad Ramdhan M. Benny Alexandri Mas Halimah MD. Enjat Munajat Mudiyati Rahmatunnisa Mudiyati Rahmatunnissa Muhammad Husein Maruapey Muhammad Jodi Sanjaya Muharam, Riki Satia Muhtar, Entang Adhy Munajat, MD. Enjat Nandang Alamsah Deliarnoor Nina Karlina Nugraha, Rizki Nuraida Nuraida R. Widya Setiabudi Sumadinata Raden Ahmad Buchari Rahmat Hidayat Rahmatunnissa, Mudiyati Ramadhan Pancasilawan Ramdhan, Kurnia Muhamad Rd. Ahmad Buchari Rd. Ahmad Buchari, Rd. Ahmad Regina Regina Ridwan Ridwan Riki Satia Muharam Riki Satia Muharam Rizki Nugraha Ryan Kharisma Akbar Saifu, Amirun Bonti Satia Muharam, Riki Setiawan, Egy Herdiansyah Shintaningrum Shintaningrum Simbolon, Adventus Managam Sinta Ningrum Sintaningrum Sintaningrum, Sintaningrum Soni W. Ramadhan Syafitri, Cut Zulfahnur Titi Stiawati Tulus Santoso, Tulus Wibowo, Muhamad Dwicahya Gentur Wibowo Yanhar Jamaluddin Yanhar Jamaluddin Yogi Suprayogi Sugandi Zinsky, Winda Purnama