p-Index From 2021 - 2026
5.678
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora JAS (Journal of ASEAN Studies) International Multidiciplinary Conference on Social Sciences (IMCoSS) JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Policy & Governance Review Jurnal Administrasi Publik (JAP) JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Jurnal Bina Praja JWP (Jurnal Wacana Politik) Jurnal Hukum Magnum Opus Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Permukiman Jurnal Public Policy Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik PERSPEKTIF Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA) BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Akuntansi dan Keuangan Jurnal Manajemen Toba: Journal of Tourism, Hospitality, and Destination Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan JANE (Jurnal Administrasi Negara) Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Manajemen : Jurnal Ekonomi Jurnal Penelitian Transportasi Darat Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Claim Missing Document
Check
Articles

Policy Networks in the Implementation of ‘Cities Without Slums’ Program in Baleendah District, Bandung Regency Ahmad Hadi; Budiman Rusli; M. Benny Alexandri
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 10, No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v10i2.3622

Abstract

This study is entitled Policy Network in the Implementation of ‘Cities Without Slums’ Program (KOTAKU) in Baleendah District, Bandung Regency. This study is motivated by the author's interest in the implementation of the KOTAKU program, which is a collaborative platform program but in its implementation there are still problems related to coordination and participation in achieving the goals of ‘cities without slums’ program. This study used descriptive research method with a qualitative approach, and the results of studywere obtained from library research and field studies, namely observation, documentation, and interviews. This study used the Deleon and Varda policy network theory which consists of several characteristics: representation, reciprocity, horizontal power structure, embeddedness, trust and formality, participatory decision making, and collaborative leadership. Based on the results of this study, it can be concluded that the Policy Network in the Implementation of the KOTAKU Program in Baleendah District, Bandung Regency is not optimal because some of the characteristics that exist in the policy network are representation, horizontal power structure and collaborative leadership.
SOSIALISASI PEMELIHARAAN PERSONAL HYGIENE DAN PROTEKSI DIRI DI LINGKUNGAN PERUMAHAN PADA ERA NEW NORMAL Nina Karlina; Budiman Rusli; Entang Adhi Muhtar; Candradewini Candradewini
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2021): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v4i1.30658

Abstract

Perumahan merupakan kelompok rumah yang memiliki fungsi sebagai lingkungan tempat tinggal maupun hunian yang memiliki berbagai prasarana lingkungan seperti kelengkapan dasar meliputi penyediaan air minum, pembuangan sampah, listrik, telepon, jalan serta sarana lingkungan yang merupakan sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan serta pengembangan kehidupan.  Pada masa pandemi Covid-19 ini dituntut untuk menjaga diri dan lingkungan agar dapat menanggulangi penyebaran Covid-19. Salah satu dengan melakukan penataan kawasan pemukiman dan perumahan. Pada era new normal ini sangatlah penting karena banyak masyarakat berpersepsi bahwa new normal ini kembali ke situasi biasa sebelum adanya pandemi ini. Akan tetapi penyebaran Covid-19 masih cukup tinggi per harinya yaitu sekitar 3000 kasus baru terjadi di Indonesia. Dalam menanggulangi penyebaran virus corona yaitu mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari–hari misalnya penggunaan masker, menjaga jarak, hindari kerumunan serta selalu mencuci tangan. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai cara personal hygiene dan proteksi diri yang sangat penting, apabila masyarakat sudah dapat mematuhi protokol kesehatan untuk memelihara personal hygiene dan proteksi diri maka bisa mengurangi penyebaran virus corona di lingkungan tempat tinggal seperti pemukiman dan perumahan. Harus adanya kesadaran dari masing-masing warga menciptakan lingkungan perumahan tempat tinggalnya terbebas dari penyebaran virus corona.
Sosialisasi Pembangunan Perumahan & Permukiman Berbasis Komunitas dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung Nina Karlina; Budiman Rusli; Entang Adhi Muhtar; Candradewini Candradewini
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 2 (2020): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v3i2.25243

Abstract

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan. Desa Pulosari merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Pengalengan, kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat. Pembangunan desa Pulosari sebagai kawasan agrowisata telah dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2017. Salah satu misi desa Pulosari adalah memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Tercapainya misi desa Pulosari ini tentunya memerlukan bantuan dari berbagai pihak diantaranya dosen dan mahasiswa. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) juga merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan pengembangan daerah. Hal ini perlu penyampaian informasi yang terpercaya kepada masyarakat tentunya dapat diharapkan dari dosen dan mahasiswa sebagai insan cendekia. Maka dari itu, mahasiswa dengan bimbingan dari tim Dosen akan melaksanakaN Pengabdian Pada Masyarakat  di Desa Pulosari dengan fokus akan melakukan edukasi dalam bentuk sosialisasi.
KEBIJAKAN PENATAAN MINIMARKET DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG TRADISIONAL DI KOTA BANDUNG: STUDI DI KAWASAN PEMUKIMAN KECAMATAN ANTAPANI Budiman Rusli
Sosiohumaniora Vol 13, No 2 (2011): SOSIOHUMANIORA, JULI 2011
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.12 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v13i2.5513

Abstract

Penelitian ini menyoroti masalah kebijakan penataan pasar modern dalam hal ini mini market yang belum berjalan sesuai harapan. Ditemukan banyak pelanggaran yang menyebabkan para pedagang tradisional tersudutkan bahkan tidak sedikit yang gulung tikar. Lokasi penelitian ini di kawasan pemukiman Kecamatan Antapani yang tediri dari empat kelurahan yaitu; Kelurahan Antapani Wetan, Kelurahan Antapani Kulon, Kelurahan Antapani Tengan dan Kelurahan Antapani Kidul. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data diperoleh melalui indepth interview, observasi, studi literature dan pengumpulan data sekunder. Adapun informan pada penelitian ini adalah pejabat perijinan BPPT, Disperindag KUKM, Camat Antapani, Minimarket dan Ritel Tradisional di Kecamatan Antapani. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa implementasi Kebijakan Penataan minimarket belum berjalan sesuai dengan harapan. Perkembangan usaha ritel modern masih mendominasi perekonomian masyarakat. Belum ada usaha yang berhasil secara signifikan memberdayakan para pedagang tradisional agar siap bersaing merebut pasar potensial yaitu konsumen yang bermukim di sekitar kawasan perumahan tersebut.Pelanggaran demi pelanggaran masih terjadi. Berdampak pada penurunan omzet yang sangat tajam melampaui angka 70% yang membuat pelaku ekonomi yang lemah ini tersudutkan dan tidak sedikit yang gulung tikar. Dari hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan salah satu poin penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini melalui memperkuat pola kemitraan. Model kemitraan yang kuat akan menjadi penopang utama kelancaran implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, penulis mengajukan “Model Kemitraan MRT,” sebagai model alternatif dalam mengatasi hambatan dan masalah implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diamanatkan Perda Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009. Kata Kunci: Kebijakan, Minimarket dan Ritel Tradisional
MENCERMATI PENERAPAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH Budiman Rusli
Sosiohumaniora Vol 5, No 3 (2003): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2003
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v5i3.5523

Abstract

Terjadi fenomena yang menarik sekaligus memprihatinkan setelah hampir tiga tahun penerapan kebijakan otonomi daerah. Kondisi ini menggambarkan kelemahan yang ada dalam UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Bermunculan perda-perda bermasalah yang kontra produktif karena terlalu berorientasi pada peningkatan PAD. Pemerintah Pusat tidak mampu mengendalikannya mengingat kewenangan yang diberikan sangat terbatas. Beberapa hal penyebabnya adalah : (1) Semangat reformasi yang tinggi mewarnai penyusunan UU no. 22 tahun 1999, sehingga memberikan kelonggaran yang berlebihan pada Pemda untuk membuat perda. (2) Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Pusat melalui Tim Pengkaji Perda (TPPD) untuk melakukan verifikasi terhadap perda sangat terbatas hanya 45 (empat puluh lima) hari, padahal ribuan perda yang harus diverifikasi. (3) Belum ada petunjuk pelaksanaan bagi pemda dalam merumuskan sebuah perda. (4) Semangat yang tinggi Pemda memanfaatkan momentum reformasi. Kata Kunci : Otonomi Daerah, Perda
PUBLIC ENGAGEMENT IN THE POLICY OF ARRANGEMENT AND EMPOWERMENT FOR STREET VENDORS IN GARUT KOTA SUBDISTRICT Kurnia Muhamad Ramdhan; Budiman Rusli; Rd. Ahmad Buchari
Sosiohumaniora Vol 22, No 2 (2020): SOSIOHUMANIORA, JULY 2020
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v22i2.25792

Abstract

This paper aims to examine the cause of public engagement ineffectiveness in the policy of arrangement and empowerment for street vendors in Garut Kota subdistrict. The research method used is descriptive qualitative. Based on the results of the study, it can be concluded that public engagement in this policy has not been effective, because it has not been related to: 1) Context and Settings; 2) Sponsors, Conveners, and Their Motivations for Direct Public Engagement; 3) Process Design; and 4) Outcomes. Regarding Context and Settings, there are no specific rules for public engagement. Public engagement has become a formality to fulfill the principles of democratic governance, but most of the local government decisions and actions that are considered crucial in this policy do not represent street vendors desire. Regarding Sponsors, Conveners, and Their Motivations for Direct Public Engagement, public engagement in the policy does not have sponsors yet in its sustainability, as for those who are organizers of public engagement in this policy based on the Regent’s Decree, especially in the fields that give positions to street vendors to be engaged as implementing elements. Some information, related to Process Design and Outcomes, is challenging to obtain. In substance, the author does not find information that is genuinely relevant to the aspects contained therein. The author recommends that a comprehensive review be carried out to formulate the Implementation Guidelines and Technical Guidelines based on the elements set out in the framework of direct public engagement as a guideline for conducting public engagement.
Evaluation Of Health Services Regional Public Hospital Besemah in Pagar Alam City of South Sumatra . Yuslainiwati; Budiman Rusli; Josy Adiwisastra; Sinta Ningrum
International Multidiciplinary Conference on Social Sciences (IMCoSS) Vol 1 (2015): 3rd IMCoSS 2015
Publisher : Bandar Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hospital (Hospital) Besemah Pagar Alam is the property of the City of Pagar Alam in organizing the service is often a gap between perceived service with the services provided at the hospital. Problems that occur in hospitals BesemahPagar Alam is the number of medical personnel, infrastructure, information and communication systems less. This study aimed to evaluate health care in hospitals BesemahPagar Alam is then expected to acquire a new concept for the development of Public Administration. This study used a qualitative approach. Collecting data using literature study, observation and interviews, Focus Group discutions and study documents. The survey results revealed that the quality of health care at the Regional Hospital Besemah Pagar Alam city seen from the dimensions of service quality dimensions tangibless seen less and Responsiveness enough. Equip assessment results Model of The Australian Council on Health Care Standards (Achs) achievement rating Some few then obtain Achievement (SA), the level of achievement Hospital Accreditation Standards are lacking.
Efforts to Overcome Child Commercial Sexual Exploitation Victims in City Tourism Area, Manado Rahmat Hidayat; Budiman Rusli; Sintaningrum Sintaningrum; Yogi Suprayogi Sugandi
Policy & Governance Review Vol 1 No 3 (2017): September
Publisher : Indonesian Association for Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1188.971 KB) | DOI: 10.30589/pgr.v1i3.59

Abstract

The tourism sector has a significant contribution to the economy of Manado City, North Sulawesi Province. However, on the other hand, it has a negative effect on the increase in the number of child commercial sexual exploitation victims and makes children into commercial sex workers. Despite not effective, the Local Government of Manado City, North Sulawesi Province, has made efforts to cope with the child commercial sexual exploitation victims. In connection with the case, this study is designed to analyze the causes of ineffectiveness of Local Government efforts in tackling child commercial sexual exploitation victims. The study was conducted in tourism area of Manado City, North Sulawesi Province. The informants involved in this study were divided into two types: experts and non-experts. The informants were determined by using Opportunistic Sampling, and the sampling is using Snowball Sampling. The results of the study showed that the development of tourism sector has negative effect on children in the communities. Efforts made to cope with child commercial sexual exploitation victims by the local government and relevant parties have not been effective due to limited allocation of budgets and skilled, quality human resources, the lack of harmonious understanding between police with judges and public prosecutors as law apparatus, supervision, and protection of victims in solving the cases of child commercial sexual exploitation victims, the implementation of action committee’s duties and responsibility have been not effect, the number of obstacles facing them.
EVALUASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SUBANG Nuraida Nuraida; Budiman Rusli; Sintaningrum Sintaningrum; Mudiyati Rahmatunnisa
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 8 No 1 (2019): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v8i1.832

Abstract

Kemiskinan merupakan masalah yang banyak terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, tanpa terkecuali di Kabupaten Subang. Kemiskinan di wilayah ini masih cukup tinggi sekalipun banyak program penanggulangan kemiskinan telah di lakukan. Untuk itu, maka penelitian ini difokuskan pada Evaluasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Subang, mengingat program-program yang ada hanya dinikmati tidak lebih dari 20 persen penduduk miskin yang ada.Untuk menjawab masalah tersebut digunakan kriteria penilaian yaitu menggunakan konsep evaluasi William N.Dunn yang mendasarkan kriteria penilaian untuk enam dimensi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi pustaka,dengan wawancara langsung, observasi, forum group discussion (FGD), dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini berasal dari Kementrian Sosial, Bappeda Jawa Barat, unsur pemerintah daerah, tim TKPKD, unsur perguruan tinggi dan masyarakat sebagai kelompok penerima manfaat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi efektivitas mulai dari pembangunan system, mekanisme penyaluran sampai kepada sumber daya finansial maupun sumberdaya manusia belum optimal. Begitupun untuk efisiensi. Pamanfaatan sumberdaya yang ada juga belum maksimal. Responsivitas rendah, karena rentang kendali dan kontrol lemah. Perataan juga belum terdistribusi dengan baik, sehingga ketapatan sasaran bagi rumah tangga miskin belum mencapai sasaran yang ditetapkan dalam program-programpercepatan. Dari hasil evaluasi kinerja yang menjadi hambatan utama di Kabupaten Subang adalah otorisasi atau kewenangan, disusul kemudian efisiensi dan efektivitas, disiplin dan inisiatif. Bahwa jika dilihat dari dampak Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terhadap kelompok penerima manfaat di Kabupaten Subang, tidak berdampak cukup besar bagi perubahan kehidupan mereka. Temuan hasil riset adalah bahwa kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan akan berhasil apabila ditopang oleh political will pemerintah yang melibatkan kekuatan struktur birokrasi di dalamnya selain peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha
Policy Network: Smart Village Program in Banyuwangi Regency Dewi Gartika; Budiman Rusli; Atik Rochaeni; Riki Satia Muharam
Iapa Proceedings Conference 2019: Proceedings IAPA Annual Conference: Theme 6
Publisher : Indonesian Association for Public Administration (IAPA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/proceedings.2019.261

Abstract

Smart Kampung is a concept of community development in a community to do something smart / wise in overcoming various problems with the ability of resources that are available efficiently in an area. Smart village aims to encourage the development of rural areas by integrating development of productive economic activities, creative and socio-cultural activities, improving public services, improving the quality of education, improving the quality of health services and alleviating poverty by utilizing the use of information and communication technology. Constraints that occur in smart village program from the network with limited quota and lack of human resources for service operators. This study aims to examine and analyze related policy networks in the implementation of the Smart Village program in Banyuwangi Regency. The theory used in this research is the Policy Network theory from Frans Van Waarden. The method used is a qualitative research method. The results of the study show that the actors involved in the implementation of the Smart Kampung program consisted of government and community elements. Research recommendations on the need for other actors involved in implementing smart village programs such as the social community, the private sector and academics.
Co-Authors . Yuslainiwati A. Djadja Saefullah A.Djadja Saefullah Abdullah, Muhammad Solihin Adhari, Nizar Adventus Managam Simbolon Ahmad Buchari, Rd. Ahmad Buchori Ahmad Hadi Ahmad Hadi Ajib Rakhmawanto, Ajib Ani Triani Aprilia, Sekar Kurnia Asep Sumaryana Atik Rochaeni Azhari Azhari Biantara, Andri Bocut Amarina Malahayati Candardewini - - Candradewini Candradewini Candradewini Candradewini Cut Zulfahnur Syafitri Darto Darto Dedi Sukarno Devi Damayanti Dewi Gartika Didin Muhafidin Elisa Susanti Entang Adhi Muhtar Entang Adhi Muhtar Entang Adhy Muhtar Erlis Karnesih Faustina, Rahma Fauzan, Ahmad Fadli Halilm, Hilman Abdul Herijanto Bekti Hermawan, Susong Heru Nurasa Hidayat, Dasep Sanju Ida Widianingsih Josy Adiwisastra Juliannes Cadith Khairunnida, Natasya Kurdi Kurdi Kurdi Kurnia Muhamad Ramdhan M. Benny Alexandri Mas Halimah MD. Enjat Munajat Mudiyati Rahmatunnisa Mudiyati Rahmatunnissa Muhammad Husein Maruapey Muhammad Jodi Sanjaya Muharam, Riki Satia Muhtar, Entang Adhy Munajat, MD. Enjat Nandang Alamsah Deliarnoor Nina Karlina Nugraha, Rizki Nuraida Nuraida R. Widya Setiabudi Sumadinata Raden Ahmad Buchari Rahmat Hidayat Rahmatunnissa, Mudiyati Ramadhan Pancasilawan Ramdhan, Kurnia Muhamad Rd. Ahmad Buchari Rd. Ahmad Buchari, Rd. Ahmad Regina Regina Ridwan Ridwan Riki Satia Muharam Riki Satia Muharam Rizki Nugraha Ryan Kharisma Akbar Saifu, Amirun Bonti Satia Muharam, Riki Setiawan, Egy Herdiansyah Shintaningrum Shintaningrum Simbolon, Adventus Managam Sinta Ningrum Sintaningrum Sintaningrum, Sintaningrum Soni W. Ramadhan Syafitri, Cut Zulfahnur Titi Stiawati Tulus Santoso, Tulus Wibowo, Muhamad Dwicahya Gentur Wibowo Yanhar Jamaluddin Yanhar Jamaluddin Yogi Suprayogi Sugandi Zinsky, Winda Purnama