Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.528
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora JAS (Journal of ASEAN Studies) JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Jurnal Administrasi Publik (JAP) JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal JWP (Jurnal Wacana Politik) Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Permukiman Jurnal Public Policy Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA) BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Jurnal Akuntansi dan Keuangan Jurnal Manajemen Toba: Journal of Tourism, Hospitality, and Destination Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Budiman Rusli
Faculty Of Social And Political Sciences Universitas Padjadajaran
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Transportation Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
SOSIALISASI PEMELIHARAAN PERSONAL HYGIENE DAN PROTEKSI DIRI DI LINGKUNGAN PERUMAHAN PADA ERA NEW NORMAL Nina Karlina; Budiman Rusli; Entang Adhi Muhtar; Candradewini Candradewini
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2021): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v4i1.30658

Abstract

Perumahan merupakan kelompok rumah yang memiliki fungsi sebagai lingkungan tempat tinggal maupun hunian yang memiliki berbagai prasarana lingkungan seperti kelengkapan dasar meliputi penyediaan air minum, pembuangan sampah, listrik, telepon, jalan serta sarana lingkungan yang merupakan sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan serta pengembangan kehidupan.  Pada masa pandemi Covid-19 ini dituntut untuk menjaga diri dan lingkungan agar dapat menanggulangi penyebaran Covid-19. Salah satu dengan melakukan penataan kawasan pemukiman dan perumahan. Pada era new normal ini sangatlah penting karena banyak masyarakat berpersepsi bahwa new normal ini kembali ke situasi biasa sebelum adanya pandemi ini. Akan tetapi penyebaran Covid-19 masih cukup tinggi per harinya yaitu sekitar 3000 kasus baru terjadi di Indonesia. Dalam menanggulangi penyebaran virus corona yaitu mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari–hari misalnya penggunaan masker, menjaga jarak, hindari kerumunan serta selalu mencuci tangan. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai cara personal hygiene dan proteksi diri yang sangat penting, apabila masyarakat sudah dapat mematuhi protokol kesehatan untuk memelihara personal hygiene dan proteksi diri maka bisa mengurangi penyebaran virus corona di lingkungan tempat tinggal seperti pemukiman dan perumahan. Harus adanya kesadaran dari masing-masing warga menciptakan lingkungan perumahan tempat tinggalnya terbebas dari penyebaran virus corona.
KEBIJAKAN PENATAAN MINIMARKET DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG TRADISIONAL DI KOTA BANDUNG: STUDI DI KAWASAN PEMUKIMAN KECAMATAN ANTAPANI Budiman Rusli
Sosiohumaniora Vol 13, No 2 (2011): SOSIOHUMANIORA, JULI 2011
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.12 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v13i2.5513

Abstract

Penelitian ini menyoroti masalah kebijakan penataan pasar modern dalam hal ini mini market yang belum berjalan sesuai harapan. Ditemukan banyak pelanggaran yang menyebabkan para pedagang tradisional tersudutkan bahkan tidak sedikit yang gulung tikar. Lokasi penelitian ini di kawasan pemukiman Kecamatan Antapani yang tediri dari empat kelurahan yaitu; Kelurahan Antapani Wetan, Kelurahan Antapani Kulon, Kelurahan Antapani Tengan dan Kelurahan Antapani Kidul. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data diperoleh melalui indepth interview, observasi, studi literature dan pengumpulan data sekunder. Adapun informan pada penelitian ini adalah pejabat perijinan BPPT, Disperindag KUKM, Camat Antapani, Minimarket dan Ritel Tradisional di Kecamatan Antapani. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa implementasi Kebijakan Penataan minimarket belum berjalan sesuai dengan harapan. Perkembangan usaha ritel modern masih mendominasi perekonomian masyarakat. Belum ada usaha yang berhasil secara signifikan memberdayakan para pedagang tradisional agar siap bersaing merebut pasar potensial yaitu konsumen yang bermukim di sekitar kawasan perumahan tersebut.Pelanggaran demi pelanggaran masih terjadi. Berdampak pada penurunan omzet yang sangat tajam melampaui angka 70% yang membuat pelaku ekonomi yang lemah ini tersudutkan dan tidak sedikit yang gulung tikar. Dari hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan salah satu poin penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini melalui memperkuat pola kemitraan. Model kemitraan yang kuat akan menjadi penopang utama kelancaran implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, penulis mengajukan “Model Kemitraan MRT,” sebagai model alternatif dalam mengatasi hambatan dan masalah implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diamanatkan Perda Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009. Kata Kunci: Kebijakan, Minimarket dan Ritel Tradisional
MENCERMATI PENERAPAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH Budiman Rusli
Sosiohumaniora Vol 5, No 3 (2003): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2003
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v5i3.5523

Abstract

Terjadi fenomena yang menarik sekaligus memprihatinkan setelah hampir tiga tahun penerapan kebijakan otonomi daerah. Kondisi ini menggambarkan kelemahan yang ada dalam UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Bermunculan perda-perda bermasalah yang kontra produktif karena terlalu berorientasi pada peningkatan PAD. Pemerintah Pusat tidak mampu mengendalikannya mengingat kewenangan yang diberikan sangat terbatas. Beberapa hal penyebabnya adalah : (1) Semangat reformasi yang tinggi mewarnai penyusunan UU no. 22 tahun 1999, sehingga memberikan kelonggaran yang berlebihan pada Pemda untuk membuat perda. (2) Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Pusat melalui Tim Pengkaji Perda (TPPD) untuk melakukan verifikasi terhadap perda sangat terbatas hanya 45 (empat puluh lima) hari, padahal ribuan perda yang harus diverifikasi. (3) Belum ada petunjuk pelaksanaan bagi pemda dalam merumuskan sebuah perda. (4) Semangat yang tinggi Pemda memanfaatkan momentum reformasi. Kata Kunci : Otonomi Daerah, Perda
PUBLIC ENGAGEMENT IN THE POLICY OF ARRANGEMENT AND EMPOWERMENT FOR STREET VENDORS IN GARUT KOTA SUBDISTRICT Kurnia Muhamad Ramdhan; Budiman Rusli; Rd. Ahmad Buchari
Sosiohumaniora Vol 22, No 2 (2020): SOSIOHUMANIORA, JULY 2020
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v22i2.25792

Abstract

This paper aims to examine the cause of public engagement ineffectiveness in the policy of arrangement and empowerment for street vendors in Garut Kota subdistrict. The research method used is descriptive qualitative. Based on the results of the study, it can be concluded that public engagement in this policy has not been effective, because it has not been related to: 1) Context and Settings; 2) Sponsors, Conveners, and Their Motivations for Direct Public Engagement; 3) Process Design; and 4) Outcomes. Regarding Context and Settings, there are no specific rules for public engagement. Public engagement has become a formality to fulfill the principles of democratic governance, but most of the local government decisions and actions that are considered crucial in this policy do not represent street vendors desire. Regarding Sponsors, Conveners, and Their Motivations for Direct Public Engagement, public engagement in the policy does not have sponsors yet in its sustainability, as for those who are organizers of public engagement in this policy based on the Regent’s Decree, especially in the fields that give positions to street vendors to be engaged as implementing elements. Some information, related to Process Design and Outcomes, is challenging to obtain. In substance, the author does not find information that is genuinely relevant to the aspects contained therein. The author recommends that a comprehensive review be carried out to formulate the Implementation Guidelines and Technical Guidelines based on the elements set out in the framework of direct public engagement as a guideline for conducting public engagement.
Anomali Prosedur Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Muhammad Husein Maruapey; Budiman Rusli
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 8 No. 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v8i2.1903

Abstract

Research about Anomaly of Election Procedure of Head Village Government until now become unresolved social problem. Although the Policy of Regional Regulation Number 3 Year 2006 has been going on for a long time. The Local Government has made various breakthroughs, but is constrained by various problems. Among others, internal conflicts of indigenous peoples, lack of community support and the intrigue and interests of local political elites. The use of qualitative methods in this study is because the object under study requires direct observation of the researcher as the main instrument in addition to avoiding the occurrence of speculation and engineering research data, Based on the research, showing there are procedural deviations caused by several aspects such as: Saniri State Resources not yet qualified, implementing agencies are inconsistent with rules, halfhearted and unequivocal policies, external conditions of polarized community with policy the election of the village head implemented by the Soeharto government. The results of the research showing are related to factors (1) Human Resources not yet qualified, (2) Non-compliance with Rules, (3) Unclear policies, (4) with the Electoral Program of the New Order era (5) Intrik and interests of local political elites and (6) The history bias of the State Government.
The Global Research Trend in Information Governance Muhtar, Entang Adhy; Candradewini, Candradewini; Rusli, Budiman; Karlina, Nina; Muharam, Riki Satia
BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Vol. 30, No. 3
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The word “governance” has gained extensive usage in the business sector. Thus, “information governance” is not a new addition to the lexicon. This study aims to examine English articles on information governance written by international academics and published in Scopus-indexed journals by adopting bibliometric and content analyses. We conducted the content analysis using the VOSviewer program, which allows us to display keyword co-occurrence and bibliographic coupling of nations and sources. We identified 587 publications on information governance spanning the last 30 years. The most prolific publication platform is the Journal of the American Health Information Management Association (n=32). The most productive nation is the United Kingdom (n=206). Citations reveal that the most significant authors and periodicals are Michie S. et al. (n=352) and the Journal of Medical Internet Research (n=552), respectively. The search terms for information governance (e.g., information governance, humans, and human) in this study generate six clusters. Research on information governance has experienced dramatic growth over the past three decades, which is evident from a worldwide viewpoint. Publications in European-published journals are observed. Consequently, Asia has to engage more actively in the study of this subject.
Pendekatan Dan Pemecahan Masalah Implementasi Kebijakan Subsidi Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Simbolon, Adventus Managam; Budiman Rusli; Candradewini3
Jurnal Permukiman Vol 18 No 1 (2023)
Publisher : Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31815/jp.2023.18.25-35

Abstract

Pemerintah memegang peranan penting dalam menyediakan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Implementasi kebijakan subsidi perumahan menjadi kebijakan pemerintah di bidang perumahan telah dikembangkan dan berlangsung lebih dari sepuluh tahun hingga saat ini, namun aparat pengawasan pemerintah baik internal maupun eksternal masih menemukan permasalahan yang sama dan cenderung berulang dari tahun ke tahun diantaranya ketidaktepatan sasaran penerima subsidi rumah dan tingkat keterhunian rumah subisidi yang rendah.  Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis permasalahan implementasi kebijakan subsidi perumahan yang dihadapi pemerintah dan langkah pemerintah untuk mengatasi permasalahan berulang tersebut. Dalam penelitian ini dikembangkan beberapa metode penelitian diantaranya menggunakan pendekatan literature review, pendekatan logic model, pendekatan system thinking dan analisis SWOT. Hasil penelitian berupa rekomendasi kebijakan yang dapat dipakai pemerintah sebagai solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan yang sama dan berulang tersebut diantaranya melakukan pengawasan yang lebih melekat dengan melibatkan pihak pengembang/pengurus masyarakat setempat dan penerapan sanksi yang tegas dengan pencabutan manfaat subsidi yang tidak tepat sasaran.
Evaluation of Performance Allowance Policy in the Bandung City Office Education Wibowo, Muhamad Dwicahya Gentur Wibowo; Budiman Rusli; Elisa Susanti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 21 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v21i2.1160

Abstract

Evaluations serve as a valuable instrument for democratic governments, offering a foundation for accountability and facilitating policy learning. Bandung Mayor Regulation Number 58 of 2020 concerning Employee Performance Appraisal, a regional policy applicable in Bandung City, is to calculate and receive fair and measurable performance allowances in line with the achievement of individual and organizational performance goals. This article aims to evaluate the implementation of the performance allowance policy in the last three years at the Bandung City Education Office. This study uses qualitative methods, collecting subjective data from informants' perspectives. The results of the evaluation found that the Evaluation of the Performance Allowance Policy at the Bandung City Education Office has been practical, efficient, good enough in terms of the nominal allowances given, equality in policy implementation, responsive to developments, appropriate in overcoming performance problems and employee welfare at the Bandung City Education Office. The evaluation found that the policy improved employee welfare, addressed performance issues effectively, and was responsive to organizational changes
Pelatihan dan Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Bagi Perangkat Desa di Desa Pasirmulya Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung Satia Muharam, Riki; Rusli, Budiman; Karlina, Nina; Candradewini, Candradewini; Sukarno, Dedi
BANTENESE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 6 No. 2 (2024): Bantenese: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Pusat Studi Sosial dan Pengabdian Masyarakat Fisipkum Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/mzf20t68

Abstract

Peraturan Desa (Perdes) disahkan oleh Kepala Desa setelah proses pembahasan dan kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai landasan hukum dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa. Penetapan Perdes merupakan realisasi dari wewenang desa yang sesuai dengan regulasi yang lebih tinggi, memastikan Perdes selaras dengan peraturan di tingkat nasional dan tidak merugikan kepentingan umum. Namun, banyak perangkat desa dan masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai aspek hukum ini, yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Desa dan berpotensi menimbulkan konflik hukum. Pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan Perdes bertujuan agar perangkat desa memahami standar penyusunan regulasi desa, baik dari aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Metode pelatihan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan sesi tanya jawab, yang memungkinkan diskusi mendalam tentang pembuatan Perdes, peraturan kepala desa, dan regulasi lain yang relevan. Dari kegiatan ini, perangkat desa memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis maupun teoritis dalam peraturan desa, membantu perangkat desa menyusun regulasi yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Evaluation of Performance Allowance Policy in the Bandung City Office Education Wibowo, Muhamad Dwicahya Gentur Wibowo; Budiman Rusli; Elisa Susanti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 21 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v21i2.1160

Abstract

Evaluations serve as a valuable instrument for democratic governments, offering a foundation for accountability and facilitating policy learning. Bandung Mayor Regulation Number 58 of 2020 concerning Employee Performance Appraisal, a regional policy applicable in Bandung City, is to calculate and receive fair and measurable performance allowances in line with the achievement of individual and organizational performance goals. This article aims to evaluate the implementation of the performance allowance policy in the last three years at the Bandung City Education Office. This study uses qualitative methods, collecting subjective data from informants' perspectives. The results of the evaluation found that the Evaluation of the Performance Allowance Policy at the Bandung City Education Office has been practical, efficient, good enough in terms of the nominal allowances given, equality in policy implementation, responsive to developments, appropriate in overcoming performance problems and employee welfare at the Bandung City Education Office. The evaluation found that the policy improved employee welfare, addressed performance issues effectively, and was responsive to organizational changes
Co-Authors A. Djadja Saefullah A.Djadja Saefullah Abdullah, Muhammad Solihin Adhari, Nizar Aprilia, Sekar Kurnia Asep Sumaryana Buchari, Raden Ahmad Candradewini Candradewini Candradewini Candradewini, Candradewini Candradewini3 Cut Zulfahnur Syafitri Darto Darto Dedi Sukarno Elisa Susanti Elisa Susanti Entang Adhi Muhtar Entang Adhy Muhtar Erlis Karnesih Faustina, Rahma Halilm, Hilman Abdul Heru Nurasa Juliannes Cadith Khairunnida, Natasya Kurdi Kurnia Muhamad Ramdhan Mudiyati Rahmatunnissa Muhammad Husein Maruapey Muharam, Riki Satia Muhtar, Entang Adhy Munajat, MD. Enjat Nandang Alamsah Deliarnoor Nina Karlina Nina Karlina Nina Karlina Nina Karlina Nugraha, Rizki R. Widya Setiabudi Sumadinata Raden Ahmad Buchari Rahmatunnissa, Mudiyati Ramadhan Pancasilawan Ramdhan, Kurnia Muhamad Rd. Ahmad Buchari Rd. Ahmad Buchari, Rd. Ahmad Regina Regina Ridwan Ridwan Riki Satia Muharam Satia Muharam, Riki Setiawan, Egy Herdiansyah Shintaningrum Shintaningrum Simbolon, Adventus Managam Titi Stiawati Tulus Santoso, Tulus Wibowo, Muhamad Dwicahya Gentur Wibowo Yanhar Jamaluddin Yanhar Jamaluddin, Yanhar Yogi Suprayogi Sugandi