Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.746
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora JAS (Journal of ASEAN Studies) JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Jurnal Administrasi Publik (JAP) JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Jurnal Bina Praja JWP (Jurnal Wacana Politik) Jurnal Hukum Magnum Opus Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Permukiman Jurnal Public Policy Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat PERSPEKTIF Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA) BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Akuntansi dan Keuangan Jurnal Manajemen Toba: Journal of Tourism, Hospitality, and Destination Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Budiman Rusli
Faculty Of Social And Political Sciences Universitas Padjadajaran
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Transportation Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Policy and Governance Publications in Southeast Asia During The Period 2012–2022 : A Bibliometric Analysis Karlina, Nina; Rusli, Budiman; Candradewini, Candradewini; Sukarno, Dedi; Muharam, Riki Satia
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 8, No 2 (2024): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v8i2.54621

Abstract

The purpose of this investigation is to determine which issue in Policy and Governance Publications in Southeast Asia During The Period 2012–2022 is currently trending. To analyze the data, we extracted it from the Scopus database and ran it using R software's Bibliometrix program, which was then imported into VOSviewer. According to criteria derived from citation analysis, we have identified the most important papers, journals, authors, countries, and affiliations in Southeast Asia. Indonesia has published the greatest number of contributions, followed by Malaysia and Thailand, according to the country's scientific productivity. However, even though keywords and phrases are likely to be the most relevant subjects and findings of the research, it is possible that some of the main patterns and concerns that have been covered in the entire text are not well represented in our investigation. In addition, future studies should examine relevant research clusters for developing patterns in Bibliometric in order to provide scientific information.
Governance Networks in Urban Tourism Policy Halilm, Hilman Abdul; Nurasa, Heru; Rusli, Budiman; Sugandi, Yogi Suprayogi
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 8, No 2 (2024): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v8i2.54787

Abstract

Tourism Village governance networks are something that is still relatively unfamiliar to be developed in urban tourism. This research aims to analyze the principles of governance networks in the Bandung City Tourism Village (Braga Creative Tourism Village). The research was conducted using qualitative descriptive methods. Data was obtained through observation, interviews, and document studies with the stakeholders involved. The results of the research show that of the four dimensions of governance networks, there is one dimension that is working well, namely formation, while the three dimensions, namely operations, performance accountability, and desire, are not yet working well. The findings in this research are that the state needs to have a greater role than other actors because society's capacity is still small in the economic aspect and there is a link between the success of governance networks and the maturity of democracy in a country, so that the more mature a level of democracy, the greater the level of governance networks success obtained.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MENGGUNAKAN SISTEM ONLINE DI DPMPTSP KOTA CIREBON Faustina, Rahma; Rusli, Budiman
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i1.61157

Abstract

Perizinan berusaha merupakan dokumen legal yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang baru akan atau sudah berjalan. Perizinan berusaha berbasis risiko sendiri bertujuan untuk menjamin pelaku usaha menjalankan aktivitas usahanya dengan melihat faktor-faktor seperti lingkungan, keselamatan, dan lain sebagainya sesuai ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tujuan riset ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menggunakan Sistem Online di DPMPTSP Kota Cirebon. Metode riset menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari studi pustaka, wawancara, dan observasi. Analisis menggunakan konsep keberhasilan implementasi dari Christoph Knill dan Jale Tosun. Hasil riset menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko menggunakan sistem online masih kurang efektif, penyediaan layanan masih mengalami banyak hambatan, serta ketidakpatuhan pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Hanya aspek kelengkapan kebijakan yang berhasil dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan teknisi dari tiap daerah, memberikan insentif kepada pelaku usaha yang mematuhi ketentuan, serta banyak data yang lengah sebab banyak data yang memerlukan pengawasan.  Business licensing is a legal document that must be owned by business actors who are just starting or already running. Risk-based business licensing aims to guarantee that business actors carry out their business activities by looking at factors such as the environment, safety, etc. by the provisions of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing. This research aims to determine the Implementation of a Risk-Based Business Licensing Policy Using an Online System in DPMPTSP Cirebon City. The research method uses a qualitative descriptive approach—data from literature studies, interviews, and observations. The analysis uses Christoph Knill and Jale Tosun's concept of implementation success. The research results show that the implementation of risk-based business licensing policies using the online system is still less effective, service provision still experiences many obstacles, as well as non-compliance by business actors to comply with applicable regulations. Only the completeness aspect of the policy was successfully implemented. Therefore, it is necessary to involve technicians from each region and provide incentives to business actors who comply with the provisions, many data are caught off guard because there is a lot of data that requires supervision.
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA DI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIREBON Aprilia, Sekar Kurnia; Rusli, Budiman
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i1.61156

Abstract

Pengelolaan prasarana olahraga merupakan aspek penting dalam mendukung kesehatan masyarakat dan pengembangan olahraga di Indonesia. Berdasarkan Sport Development Index 2022, partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga mengalami penurunan dari 32,80% (2021) menjadi 30,93% (2022), salah satunya disebabkan oleh pengelolaan infrastruktur yang belum memadai. Penelitian ini menganalisis kebijakan pengelolaan prasarana olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama dan observasi lapangan terhadap enam fasilitas olahraga. Penelitian menggunakan kerangka analisis kebijakan Meltzer & Schwartz (2019) untuk mengkaji lima aspek utama dalam menganalisis kebijakan. Hasil penelitian mengungkapkan masih terdapat tantangan dalam implementasi Perda Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2023 salah satunya keterbatasan anggaran yang berdampak pada berbagai aspek pengelolaan. Keterbatasan ini mempengaruhi perencanaan yang kurang komprehensif, pengadaan prasarana dan pemanfaatan fasilitas olahraga yang tidak maksimal, pemeliharaan yang tidak terstruktur, dan sistem pengawasan yang lemah. Penelitian ini menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan anggaran, penguatan struktur kelembagaan, peningkatan sistem pemeliharaan dan pengawasan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan prasarana olahraga.  Sports infrastructure management is an important aspect in supporting public health and sports development in Indonesia. Based on the Sport Development Index 2022, community participation in sports activities has decreased from 32.80% (2021) to 30.93% (2022), one of which is caused by inadequate infrastructure management. This study analyses the sports infrastructure management policy at the Cirebon City Youth and Sports Agency based on Regional Regulation No. 2 of 2023. Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with key stakeholders and field observations of six sports facilities. The research used Meltzer & Schwartz's (2019) policy analysis framework to examine five main aspects in analysing the policy. The results revealed that there are still challenges in the implementation of Cirebon City Regional Regulation No. 2 of 2023, one of which is budget limitations that have an impact on various aspects of management. This limitation affects less comprehensive planning, procurement of infrastructure and utilisation of sports facilities that are not optimal, unstructured maintenance, and a weak monitoring system. This research emphasises the importance of optimising budget management, strengthening institutional structures, improving maintenance and supervision systems, and encouraging active community participation in the management of sports infrastructure. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN DI KOTA CIREBON Khairunnida, Natasya; Rusli, Budiman
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i1.61781

Abstract

Implementasi kebijakan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan di Kota Cirebon masih rendah, dengan hanya 19 dari 143 perumahan (13,28%) yang menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah hingga 2023. Riset ini menganalisis tantangan implementasi kebijakan serta merumuskan rekomendasi perbaikan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil riset menunjukkan bahwa regulasi yang ada telah memberikan pedoman yang jelas, tetapi masih terdapat kendala dalam hal kesadaran pengembang, kelengkapan dokumen, serta efektivitas pengawasan. Kompetensi badan pelaksana cukup baik, tetapi sosialisasi belum konsisten, sedangkan koordinasi antarorganisasi masih terkendala minimnya dukungan dari pengembang dan masyarakat. Faktor sosial dan politik menunjukkan bahwa perubahan regulasi dan tanggung jawab OPD meningkatkan jumlah penyerahan PSU perumahan, tetapi partisipasi masyarakat yang rendah dan alih fungsi PSU tetap menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran pengembang, optimalisasi sosialisasi, penguatan koordinasi, serta perbaikan mekanisme administrasi guna meningkatkan efektivitas kebijakan. Implementation of housing infrastructure, facilities, and utilities (PSU) handover policy in Cirebon City until 2023 is still low, which is only 13.28% or 19 out of 143 housing submitted PSU to the Local Government. This research analyses the challenges of policy implementation and formulates recommendations for improvement using qualitative research methods through interviews, observations, and literature research. The results show that existing regulations have provided clear guidelines, but there are still obstacles in terms of developer awareness, document completeness, and supervision effectiveness. The competence of the implementing agency is quite good, but socialisation has not been consistent, while inter-organisational coordination is still constrained by the lack of support from developers and the community. Social and political factors show that changes in regulations and OPD responsibilities have increased the number of housing PSU deliveries, but low community participation and PSU conversion remain a challenge. Therefore, it is necessary to increase developer awareness, optimise socialisation, strengthen coordination, and improve administrative mechanisms to increase policy effectiveness.  
IMPLEMENTATION OF THE ELECTRONIC PARKING SYSTEM POLICY IN BANDUNG: RESPONSE TO PUBLIC DEMAND Adhari, Nizar; Rusli, Budiman; Pancasilawan, Ramadhan
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 10, No 2 (2025): JWP (Jurnal Wacana Politik) May
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v10i2.58633

Abstract

Implementation Implementation of Electronic Parking System Policy in Bandung: Response to Public Demand This study examines the application of strategic planning in managing the electronic parking system in Bandung, focusing on the influence of local political dynamics on policy implementation. A qualitative approach and case study method were used to analyze strategic planning and political dynamics in the context of the electronic parking system. Primary data was collected through in-depth interviews and field observations, while secondary data was sourced from media documentation and previous research.The findings reveal that the strategic planning of the electronic parking system aims to improve urban mobility and optimize parking space utilization. However, challenges such as resource limitations and the influence of local political dynamics hinder effective implementation. Based on the Powercube theory, which includes the dimensions of level, space, and form, this study emphasizes the importance of a comprehensive approach to strategic planning. Local political dynamics significantly impact organizational capacity, particularly in terms of policy stability and resource allocation. Dependence on certain political actors and the lack of consensus among stakeholders weaken the effectiveness of policy implementation. Local governments, parking attendants, and public users play key roles in the success of this system’s management. This study highlights the importance of cross-stakeholder collaboration to enhance traffic management, create sustainable parking solutions, and improve urban quality of life. Effective coordination is required to address political and operational challenges in implementing the electronic parking system in Bandung.
Subsidi LPG 3 Kg di Jawa Barat: Analisis Kinerja Kebijakan dari Perspektif Manajemen dan Akuntansi Berkelanjutan Muharam, Riki Satia; Rusli, Budiman; Karlina, Nina; Candradewini, Candradewini
Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Manajemen dan Akuntansi Medan Juli 2025
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Kharizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Subsidi LPG 3 Kg merupakan salah satu bentuk intervensi negara dalam menjamin akses energi bersih dan terjangkau bagi rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja kebijakan subsidi LPG 3 Kg di Provinsi Jawa Barat dari perspektif manajemen publik dan akuntansi berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan data yang diperoleh melalui studi dokumentasi kebijakan, laporan distribusi, serta wawancara dengan pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi subsidi belum sepenuhnya efektif dan efisien. Ketidaktepatan sasaran, praktik pengoplosan, dan lemahnya pengawasan menjadi isu utama yang mengurangi akuntabilitas program. Di sisi lain, kebijakan ini masih menjadi penopang penting bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan energi sehari-hari. Dari perspektif akuntansi berkelanjutan, subsidi ini memberi dampak ekonomi melalui beban fiskal yang terus meningkat, dampak sosial berupa ketimpangan akses dan keterjangkauan, serta dampak lingkungan yang berhubungan dengan emisi karbon dari konsumsi LPG. Diperlukan integrasi sistem distribusi berbasis data (NIK), pelaporan kinerja yang transparan, serta pendekatan multidisipliner untuk mewujudkan kebijakan subsidi energi yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.
The Influence of Legal Politics in the Implementation of Government Cooperation of Small-Scale Enterprises of Local Government Cut Zulfahnur Syafitri; kurdi; Asep Sumaryana; Budiman Rusli
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 4 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (May-June 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i4.441

Abstract

The implementation of infrastructure development in the regions continues to experience obstacles despite the conception of PPP. Obstacles as contained in PPP in the regions can occur considering the cost of PPP in the regions is not as large as PPP in the central government and in connection with this, a conception of Small Scale PPP is needed that can be implemented by the Regional Government so that later development in the regions can be carried out with the PPP mechanism. The implementation of small-scale PPP in the regions is certainly inseparable from legal politics because it is legal politics that can determine the direction of policy. In connection with this, the author wants to conduct an analysis with the formulation of the problem in the form of How is the Influence of Legal Politics in the Implementation of Small-Scale Business Entity Government Cooperation of Local Governments? The results of this study are that small-scale PPP is strongly influenced by legal politics where legal politics in this case not only directs the course of infrastructure development with the PPP scheme, but also serves as a safeguard for the interests of all parties involved, including contractors, investors, and affected communities.
The Threat To Democracy From The Environmental Law After The Election of The President And Vice President For The Period 2024-2029: A Review of Critical Theory Cut Zulfahnur Syafitri; Rusli, Budiman; Deliarnoor, Nandang Alamsah
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 5 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (July-August 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i5.461

Abstract

One of the most criticized arrangements in the Job Creation Law is its regulation in the environmental sector which changes several provisions in Law No. 32/2009 on Environmental Law. The regulation in the Job Creation Law in the environmental sector is the legal politics of the Jokowi administration and will be continued by the government that won the 2024-2029 presidential election. This arrangement can be explained using critical theory. This research was prepared with the aim of knowing the threat to democracy from the Job Creation Law in the environmental sector, which in its ratification caused pros and cons in the Prabowo-Gibran Government era. This research uses normative legal research with a statutory approach and conceptual approach. The results show that the Job Creation Law in the environmental sector is more likely to reduce community participation in environmental approval, which is one indicator of the realization of democracy in state administration. This regulation is a threat to democracy after the 2024-2029 presidential election because the winner of the 2024-2029 presidential election has a tendency to continue the previous government's program.
Jejaring Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan: Studi Strategi Pengelolaan Ekowisata di Kota Tasikmalaya Riki Satia Muharam; Budiman Rusli
TOBA: Journal of Tourism, Hospitality, and Destination Vol. 4 No. 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/toba.v4i2.4909

Abstract

Sustainable ecotourism management requires the involvement of various stakeholders through an effective policy network. The city of Tasikmalaya has significant ecotourism potential but still faces several management challenges, such as limited infrastructure, lack of coordination between institutions, and insufficient community participation in ecotourism policies. This study analyzes the role of policy networks in supporting sustainable ecotourism management in Tasikmalaya by highlighting the synergy between the government, the tourism industry, academics, and local communities. The analysis results indicate that government regulations, village tourism programs, and partnerships with the private sector and communities significantly impact ecotourism sustainability. However, challenges remain in policy implementation, such as overlapping regulations and a lack of support for conservation-based ecotourism innovation. Therefore, strategies that can be implemented to strengthen policy networks include participatory regulation improvement, enhanced cross-sector collaboration, and the utilization of technology for ecotourism policy monitoring and evaluation. With the right strategies, Tasikmalaya can optimize ecotourism management that not only enhances local economic welfare but also preserves environmental and cultural sustainability.
Co-Authors A. Djadja Saefullah A.Djadja Saefullah Abdullah, Muhammad Solihin Adhari, Nizar Ajib Rakhmawanto, Ajib Aprilia, Sekar Kurnia Asep Sumaryana Azhari Azhari Buchari, Raden Ahmad Candradewini Candradewini Candradewini Candradewini Candradewini, Candradewini Cut Zulfahnur Syafitri Darto Darto Dedi Sukarno Didin Muhafidin Elisa Susanti Elisa Susanti Entang Adhi Muhtar Entang Adhy Muhtar Erlis Karnesih Faustina, Rahma Halilm, Hilman Abdul Herijanto Bekti Heru Nurasa Hidayat, Dasep Sanju Juliannes Cadith Khairunnida, Natasya Kurdi Kurdi Kurdi Kurnia Muhamad Ramdhan Mudiyati Rahmatunnissa Muhammad Husein Maruapey Muharam, Riki Satia Muhtar, Entang Adhy Munajat, MD. Enjat Nandang Alamsah Deliarnoor Nina Karlina Nina Karlina Nina Karlina Nina Karlina Nugraha, Rizki R. Widya Setiabudi Sumadinata Raden Ahmad Buchari Rahmatunnissa, Mudiyati Ramadhan Pancasilawan Ramdhan, Kurnia Muhamad Rd. Ahmad Buchari Rd. Ahmad Buchari, Rd. Ahmad Regina Regina Ridwan Ridwan Riki Satia Muharam Satia Muharam, Riki Setiawan, Egy Herdiansyah Shintaningrum Shintaningrum Simbolon, Adventus Managam Sintaningrum Sintaningrum, Sintaningrum Syafitri, Cut Zulfahnur Titi Stiawati Tulus Santoso, Tulus Wibowo, Muhamad Dwicahya Gentur Wibowo Yanhar Jamaluddin Yanhar Jamaluddin Yogi Suprayogi Sugandi Zinsky, Winda Purnama