Articles
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN BANDING TERDAKWA PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN MUTILASI BERDASARKAN KUHAP
Tanjung, Angel Julisya Uneka Sari;
Santoso, Bambang
Verstek Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i4.97187
This article analyzed the criminal procedure law regarding the filing of an appeal by the defendant against the death penalty verdict granted by the Court of Appeal in the case of premeditated murder with mutilation. The Judge of the Court of Appeal concurred with the Judge of the Court of First Instance that the defendants were legally and convincingly proven guilty of committing the crime in the primary charge. However, the Judge of the Court of Appeal granted the appeal due to his dissent regarding the length of the sentence given. This article aimed to determine if the High Court Judge's verdict to grant the defendant's appeal adhered to the stipulations outlined in the Criminal Procedure Code. The research method used was normative legal research, which was prescriptive and applied. The legal materials were collected using literature studies, and the legal materials used were primary and secondary. Based on the research and discussion of the problem, it can be concluded that the High Court Judge's consideration of granting the appeal filed by the defendant was in line with the provisions of the Criminal Procedure Code.
KOHERENSI BARANG BUKTI ELEKTRONIK DALAM UU ITE DAN KUHAP SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM
Lazuardi, Kevin Athallah;
Santoso, Bambang
Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i2.82107
Penelitian hukum ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara dalam tindak pidana ujaran kebencian melalui siaran langsung. Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara kepada terdakwa dalam perkara ujaran kebencian melalui siaran langsung telah sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum yang dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan teknik analisis deduksi silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus pidana penjara telah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah memenuhi Pasal 183 KUHAP.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS KARENA ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA DALAM KASUS PENGANIAYAAN
Sabila, Shafa Salsa;
Santoso, Bambang
Verstek Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i1.80556
Artikel ini menganalisis bidang Hukum Acara Pidana terkait putusan lepas pada perkara tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Donggala. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas pada putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl telah sesuai dengan KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian ini bersifat perskriptif dan terapan. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah tepat dalam menetapkan putusan lepas perkara tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Dgl karena berdasarkan pembuktian dalam proses persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP dan ditemukan adanya unsur pembelaan terpaksa sehingga Terdakwa tidak dapat dipidana dan wajib dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana ketentuan pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG MENOLAK KASASI PENUNTUT UMUM PADA PERKARA NARKOTIKA BERDASARKAN KUHAP
Diva, Khansa;
Santoso, Bambang
Verstek Vol 11, No 4 (2023): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v11i4.75429
This article analyzes the considerations of the Supreme Court judges in deciding the cassation request by the Public Prosecutor in Decision Number 2729 K/Pid.Sus/2022. The purpose of this article is to analyze the suitability of the Supreme Court Judge's considerations in deciding the cassation request by the Public Prosecutor in Decision Number 2729 K/Pid.Sus/2022 with the Criminal Procedure Code. The research method used is normative research, with the technique of collecting legal materials using library research where the types of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. From the results of the study it can be concluded that the considerations of the Supreme Court Judge in deciding the Public Prosecutor's cassation request against narcotics cases in Decision Number 2729 K/Pid.Sus/2022 are in accordance with the Criminal Procedure Code, especially Article 254 and Article 255 paragraph (1) .Keywords: Cassation; Supreme Court; Narcotics; Consideration
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA PERINGATAN OLEH HAKIM
Oktafiyanti, Yasmin Putri;
Santoso, Bambang
Verstek Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i1.80624
Artikel ini menganalisis pertimbangan penjatuhan putusan pidana peringatan oleh hakim kepada Anak yang berkonflik dengan hukum. Anak melakukan tindak pidana membujuk untuk melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban yang berusia 6 (enam) tahun. Perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum didakwa dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Tujuan artikel adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana peringatan kepada anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Cara mengumpulkan bahan hukum dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis merumuslkan simpulan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus pidana peringatan kepada anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, walau hakim telah mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan asas kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 183 KUHAP, tetapi hakim tidak mempertimbangkan pengertian pencabulan atau perkosaan untuk dalam pertimbangan terhadap pasal-pasal dalam hukum pidana dan tidak mempertimbangkan hasil visum et repertum yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum.
PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA PERKARA PENCURIAN DENGAN PELAKU ANAK
Gunari, Maria Desy;
Santoso, Bambang
Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i2.95532
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Terdakwa Anak dengan prinsip perlindungan serta sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan UU Sistem Peradilan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder adalah dengan studi kepustakaan, dan teknik analisis bahan hukum menggunakan silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan bagi Terdakwa Anak pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr telah sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap terdakwa anak dan sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan UU Sistem Peradilan Anak.
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM SEBAGAI DASAR PENGAJUAN GUGATAN CLASS ACTION DI PTUN
Nursafitri, Dewi Azizah;
Santoso, Bambang
Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i2.83760
Artikel ini meneliti mengenai dasar hukum pengajuan gugatan class action di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Putusan Nomor 242/G/2019/PTUN-Mdn. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui dasar hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan class action dalam Putusan Nomor 242/G/2019/PTUN-Mdn. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dasar hukum pengajuan gugatan class action yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang menerbitkan objek sengketa berupa Izin Mendirikan Bangunan di atas Tanah Wakaf yang selama ini dikelola oleh Yayasan Asrama Puteri dan Rumah Sakit Bersalin Islam. Adapun pengajuan gugatan class action di PTUN ini telah dihubungkan dengan kriteria-kriteria gugatan class action.
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM (RATIO DECIDENDI) TERHADAP PENJATUHAN PIDANA ANAK PELAKU PENCABULAN
Pratama, Nasrul Alief;
Santoso, Bambang
Verstek Vol 10, No 4 (2022): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i4.72649
This article aims to determine the provisions of criminal acts of children as perpetrators of sexual harrasment based on Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System in the study of decision Number 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wng. The method used in this research is perspective and applied normative legal research, namely research using primary legal materials and secondary legal materials. The approach used by the author in this research is a case approach. Based on the results of the author's research, the Judge's consideration in imposing punishment on children in the process of obscenity cases in Decision Number 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wng is in accordance with Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, namely in the form of imprisonment for 8 (eight) months and work training for 3 (three) months at Wonogiri Detention Center. Diversion cannot be applied in the crime of sexual harrasment with child perpetrators in accordance with Article 7 paragraph (2) of the SPPA Law which states that diversion can be applied to children who commit criminal offenses with a criminal penalty of under 7 (seven) years and not repetition of criminal acts. Keywords: Child; Child Sexual Harassment; Judge's Consideration
TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PID.SUS/2023/PN WNG
Hapsari, Rhevika Gurindra;
Santoso, Bambang
Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i2.82605
This article analyzes criminal procedural law related to the suitability of the judge's considerations in deciding the case of the crime of child molestation in Verdict Number 56/Pid.Sus/2023/PN Wng with Article 183 of the Criminal Procedure Code. The purpose of this article is to prove whether the judge's considerations in deciding the case of child molestation in Verdict Number 56/Pid.Sus/2023/PN Wng are in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. This research is prescriptive and applied. The method for collecting legal materials is by means of literature study and the legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of research and discussions to answer this problem, it can be concluded that the judge's consideration in deciding the case of child molestation in Verdict Number 56/Pid.Sus/2023/PN Wng is in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code. This is because the judge's consideration in deciding the case contained 3 pieces of evidence, namely Witness Statement, Defendant's Statement and Letter (visum et repertum number: 445.1/06757).
TELAAH PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS PERKARA PENCABULAN ANAK (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tli.)
Nabila, Elnajj Keysha;
Santoso, Bambang
Verstek Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i3.95944
This article analyses criminal procedure law related to the suitability of the judge's consideration of rendering a judgment of acquittal of case of obscene act against a child in Verdict Number 104/Pid.Sus/2023/PN Tli. with the provision of Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The purpose of this article is to determine whether the judge's consideration of rendering a judgment of acquittal of case of obscene act against a child in Verdict Number 104/Pid.Sus/2023/PN Tli. is in accordance with the provision of Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This research is a normative or doctrinal legal research that is prescriptive and applied. Types of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique used in collecting legal materials is literature study or document study. The finding proves that the judge's consideration of rendering a judgment of acquittal of case of obscene act against a child in Verdict Number 104/Pid.Sus/2023/PN Tli. has been in accordance with the provision of Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.