Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.139
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Unram Law Review Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Arus Jurnal Sosial dan Humaniora International Journal of Science and Society (IJSOC) International Journal of Science and Environment Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Multidisiplin Indonesia Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Horadin Saragih
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Pekerja Harian Lepas pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Di Cv. Sumber Batu Alam Mandiri) Aisah, Siti; Saragih, Horadin; Widarto, Joko; Subiyakto, Ahmad Edi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.481

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum jaminan sosial bagi pekerja harian lepas di CV Sumber Batu Alam Mandiri, sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beroperasi di Kabupaten Lebak, Banten. Penelitian berfokus pada implementasi jaminan sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dilengkapi dengan empiris melalui wawancara mendalam terhadap pekerja harian lepas, karyawan tetap, dan manajemen perusahaan untuk memahami dinamika penerapan jaminan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja harian lepas belum optimal, terutama dalam pendaftaran program BPJS Ketenagakerjaan, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Beberapa kendala utama yang diidentifikasi meliputi proses pendaftaran yang rumit, kurangnya transparansi informasi, dan fluktuasi jumlah hari kerja yang menyebabkan ketidakstabilan pendapatan pekerja. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban jaminan sosial turut memperburuk situasi. Penelitian ini merekomendasikan sejumlah solusi, seperti peningkatan sosialisasi program BPJS, penyederhanaan prosedur administrasi pendaftaran, pemberian subsidi iuran BPJS bagi UMKM, dan pembentukan serikat pekerja lokal untuk mengadvokasi hak-hak pekerja. Implementasi jaminan sosial yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, produktivitas perusahaan, dan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, sekaligus mewujudkan prinsip keadilan sosial dalam sistem ketenagakerjaan nasional.
Prinsip Akuntabilitas dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap GDPR dan Akibat Hukumnya Eka Pradana, Muhammad Akbar; Saragih, Horadin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13476

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mempermudah transfer informasi dan komunikasi, serta mendorong pertumbuhan Big Data dari berbagai sumber seperti smartphone, Internet of Things (IoT), transaksi perbankan, dan media sosial. Big Data memberikan manfaat tetapi juga menimbulkan tantangan seperti heterogenitas data dan risiko keamanan serta privasi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi apakah UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memenuhi prinsip akuntabilitas General Data Protection Regulation Europe Union (GDPR EU) dan menganalisis jaminan perlindungan serta kepastian hukum data pribadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam UU PDP sesuai dengan ketentuan GDPR dan UU PDP telah memberikan perlindungan serta kepastian hukum.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOBA DAN BAHAYA SOSIAL DI KANTOR MAJELIS ULAMA JAKARTA UTARA “Problematika Narkoba dan Solusi Terpadu dari Perspektif Hukum” Azis, Rizka Amelia; Afif, Ahmad Sururi; Susetio, Wasis; Olivia, Fitria; Judge, Zulfikar; Nurhayani, Nurhayani; Hikmawati, Elok; Saragih, Horadin; Arianto, Henry; Hartadi, I Gede
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 12, No 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v12i2.10387

Abstract

AbstractThe abuse of narcotics in Indonesia has shown a significant increase, accompanied by broad social impacts, particularly on young people and vulnerable groups. This Community Service Program (PkM) was conducted by lecturers of the Faculty of Law at Universitas Esa Unggul in collaboration with the Indonesian Ulema Council (MUI) of North Jakarta through the National Anti-Narcotics Movement on 26 October 2025. The program aimed to provide legal education, enhance understanding of the social consequences of narcotics, and promote integrated prevention strategies grounded in legal norms and religious values. The methods employed included legal counseling, lectures, interactive discussions, and case analysis based on Law No. 35 of 2009 on Narcotics, Law No. 5 of 1997 on Psychotropics, and the National Criminal Code (Law No. 1 of 2023). The findings show that narcotics abuse is not solely a criminal matter but also a complex issue involving health, social conditions, morality, and institutional governance. This activity strengthened collaboration between universities, communities, and religious institutions in building an effective prevention ecosystem. Ultimately, accurate legal education has proven to improve public literacy on rehabilitation, criminal liability, and the role of families in preventing narcotics abuse. Keywords: narcotics, criminal law, rehabilitation, prevention, social harm. AbstrakPenyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dengan dampak sosial yang meluas, khususnya pada generasi muda dan kelompok rentan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta Utara melalui program Gerakan Nasional Anti Narkoba pada 26 Oktober 2025. Tujuan kegiatan adalah memberikan edukasi hukum, pemahaman dampak sosial narkoba, serta strategi pencegahan terpadu berbasis hukum dan nilai keagamaan. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, ceramah, diskusi interaktif, serta analisis kasus berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, serta KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya persoalan kriminal, tetapi juga persoalan kesehatan, sosial, moral, dan kelembagaan. Kegiatan ini memperkuat kolaborasi kampus–masyarakat–institusi keagamaan dalam membangun ekosistem pencegahan yang efektif. Pada akhirnya, edukasi hukum yang tepat terbukti meningkatkan literasi masyarakat mengenai rehabilitasi, pertanggungjawaban pidana, serta peran keluarga dalam pencegahan narkoba. Kata kunci: narkotika, hukum pidana, rehabilitasi, pencegahan, bahaya sosial.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENDIDIKAN HUKUM TERKAIT HAK PRIBADI DALAM BERMEDIA SOSIAL BAGI MASYARAKAT Di DESA TUGU JAYA, KECAMATAN CIGOMBONG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT Susetio, Wasis; Lisasih, Nin Yasmine; Azis, Rizka Amelia; Hartadi, I Gede; Arianto, Henry; Olivia, Fitria; Wasahua, Idris; Saragih, Horadin; Slamet, Sri Redjeki; Ahmad, Ahluddin Saiful; Suprayogi, Agus; Muliawan, Anatomi; Feriza, Gousta; Juanda, Juanda
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 12, No 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v12i3.10560

Abstract

AbstractThe rapid development of digital technology and social media has brought significant changes to patterns of communication and social interaction. On the one hand, social media provides a space for participation and freedom of expression; on the other hand, it also gives rise to various legal issues, particularly those related to personal rights, privacy protection, defamation, and the misuse of personal data. Low levels of digital legal literacy have made communities, especially those in rural areas, vulnerable to becoming both victims and perpetrators of legal violations in cyberspace. This Community Service Program (PkM) was conducted by lecturers of the Faculty of Law, Universitas Esa Unggul, in Tugu Jaya Village, Cigombong District, Bogor Regency, West Java, on 6–7 December 2025. The program aimed to provide legal education on personal rights in the use of social media, to enhance public legal awareness, and to encourage responsible and law-abiding social media behavior. The methods employed included lectures and socialization sessions, discussions and question-and-answer activities, as well as educational games and the distribution of rewards, with reference to Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, and relevant provisions of the Indonesian Civil Code and Criminal Code. The results of the program indicate an improvement in community understanding of the right to privacy, digital ethics, and the legal consequences of the misuse of social media. The activity also fostered preventive awareness among community members in protecting personal data and avoiding legal conflicts in the digital space. Therefore, digital legal education serves as an important instrument in building a legally competent and responsible society in the era of social media.Keywords: personal rights, social media, legal education, community service, data protection. AbstrakPerkembangan teknologi digital dan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi dan interaksi masyarakat. Di satu sisi, media sosial membuka ruang partisipasi dan kebebasan berekspresi, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak pribadi, perlindungan privasi, pencemaran nama baik, serta penyalahgunaan data pribadi. Rendahnya literasi hukum digital menyebabkan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, rentan menjadi korban maupun pelaku pelanggaran hukum di ruang siber. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 6–7 Desember 2025. Tujuan kegiatan adalah memberikan pendidikan hukum mengenai hak pribadi dalam bermedia sosial, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mendorong perilaku bermedia sosial yang bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum. Metode yang digunakan meliputi paparan berikut sosialisasi, diskusi dan tanya jawab serta permainan edukatif dan pemberian hadiah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan relevan dalam KUHPerdata dan KUHP. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak atas privasi, etika digital, serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaan media sosial. Kegiatan ini juga mendorong kesadaran preventif masyarakat dalam melindungi data pribadi dan menghindari konflik hukum di ruang digital. Dengan demikian, pendidikan hukum digital menjadi instrumen penting dalam membangun masyarakat yang cakap hukum dan bertanggung jawab di era media sosial. Kata kunci: hak pribadi, media sosial, pendidikan hukum, pengabdian masyarakat, perlindungan data
Tantangan Penetapan Tersangka Untuk Menjerat Pelaku Kejahatan Siber Oleh Penyidik Kepolisian Atas Perkara Nikita Mirzani Dharmanusa, Andre; Saragih, Horadin
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1549

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yuridis dalam proses penetapan tersangka pada tindak pidana siber, dengan studi kasus pada perkara Nikita Mirzani yang ditangani oleh Subdirektorat Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Kejahatan siber, khususnya melalui media sosial, menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan multitafsir norma, validitas alat bukti elektronik, serta peran penyidik dalam menjamin pelaksanaan prinsip due process of law. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan meliputi peraturan hukum terkait seperti UU ITE, KUHAP, doktrin hukum, serta data empiris dari wawancara bersama penyidik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan tersangka dalam perkara kejahatan siber menghadapi berbagai kendala, antara lain ketentuan pasal dalam UU ITE yang belum jelas dan multitafsir, keterbatasan kemampuan forensik digital dalam memverifikasi bukti, serta belum adanya hukum acara khusus untuk tindak pidana siber. Dalam perkara Nikita Mirzani, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan konten digital dan keterangan ahli, namun masih menyisakan persoalan terkait objektivitas dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum acara pidana siber dan peningkatan kapasitas penyidik agar penegakan hukum digital dapat berlangsung secara adil, pasti, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Tanggung Jawab Hukum Administratif Bagi Dokter dalam Kasus Malpraktik (Studi Putusan : Nomor 233 K/Pid.Sus/2021) Misbah, Ninda Aurelia; Saragih, Horadin
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1574

Abstract

dr. Elisabeth Susana, M.Biomed menyuntikan hyaluronic acid ke hidung dan di area alis korban terhadap pasien Agita Diana Fitri tanpa memiliki sertifikasi kompetensi di bidang estetik medik, yang menyebabkan kebutaan hingga meninggal dunia. Tindakan tersebut dilakukan di luar kewenangan praktik medis yang sah yang melanggar ketentuan perundang-undangan, dan menimbulkan kerugian serius bagi pasien, sehingga melahirkan isu hukum bagaimana seharusnya pertanggungjawaban hukum dari dokter yang melakukan tindakan malpraktik. Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif berupa studi kepustakaan dengan tujuan mengkaji bentuk tanggung jawab hukum administratif bagi dokter dalam kasus malpraktik serta mendorong perlindungan hukum terhadap pasien. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks, Terdakwa dibebaskan karena dianggap tidak memenuhi unsur kesalahan. Namun, Mahkamah Agung kemudian mengabulkan kasasi dan menjatuhkan hukuman pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kepada Terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 233 K/Pid.Sus/2021. Studi ini menyimpulkan pentingnya penjatuhan sanksi administratif kepada dokter selain sanksi pidana, seperti pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) secara permanen sebagai upaya penegakan hukum yang lebih adil dan memberikan efek jera.
Asas Legalitas dalam Perkembangan Politik Hukum Pidana di Indonesia Wirawan, Ardy; Sembiring, Malemna Sura Anabertha; Helvis; Saragih, Horadin
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.564

Abstract

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi menjamin kepastian hukum dan membatasi penggunaan kewenangan pemidanaan oleh negara. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas ini secara normatif diakui sebagai pilar negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, perkembangan politik hukum pidana menunjukkan adanya dinamika dalam pemaknaan dan penerapan asas legalitas, terutama seiring dengan pembaruan hukum pidana nasional dan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Artikel ini mengkaji penerapan asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia serta menganalisis pengaruh perkembangan politik hukum pidana terhadap keberlakuan dan konsistensi asas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan politik hukum pidana di Indonesia tidak mengarah pada pengabaian asas legalitas, melainkan pada pengembangan yang bersifat sistematis dan terkendali. Pengakuan terhadap living law dalam KUHP Baru ditempatkan dalam kerangka legalitas melalui mekanisme formalisasi dan pengawasan yang ketat, sehingga asas legalitas tetap dipertahankan sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana nasional.
Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Perkelahian yang Dipicu Bullying di Sekolah(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2025/Pn. Jkt. Sel) Syaefullah; Saragih, Horadin; Susetio, Wasis; Helvis
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.575

Abstract

Kekerasan di lingkungan sekolah telah berkembang menjadi persoalan hukum serius, khususnya ketika menimbulkan luka berat terhadap korban yang masih berstatus anak. Kekerasan antar-anak yang dipicu bullying menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya mampu menyediakan ruang aman bagi peserta didik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan bela paksa dalam perkara kekerasan anak yang dipicu bullying di lingkungan sekolah serta pertanggungjawaban pihak sekolah terhadap peristiwa kekerasan tersebut. Penelitian menggunakan teori bela paksa, restorative justice, dan vicarious liability dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan kedudukan bela paksa dalam perkara ini bergantung pada terpenuhinya unsur serangan seketika, melawan hukum, dan proporsionalitas tindakan pembelaan. Meskipun anak pelaku mengalami tekanan psikologis akibat bullying, tidak seluruh tindakan perlawanan dapat dikualifikasikan sebagai noodweer apabila melampaui batas kewajaran. Namun, kondisi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf. Di sisi lain, sekolah memiliki tanggung jawab moral, administratif, dan potensi tanggung jawab hukum apabila lalai mencegah, mengawasi, dan menangani bullying. Kelalaian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai omission yang berimplikasi hukum. Kesimpulannya, kekerasan anak akibat bullying umumnya tidak memenuhi unsur bela paksa sempurna, tetapi dapat menjadi alasan pemaaf karena tekanan psikis dan kelalain pihak sekolah. Penyelesaian perkara sebaiknya diarahkan pada restorative justice serta perbaikan sistem pengawasan di sekolah.
Legal Protection for Fixed-Term Workers in the Drafting of an Employment Agreement Mutowali, Zen; Saragih, Horadin; Judge, Zulfikar; Widarto, Joko
International Journal of Science and Society Vol 8 No 1 (2026): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v8i1.1605

Abstract

Fixed-Term Employment Agreements (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT) are widely used by companies to flexibly meet labor needs. However, in practice, PKWTs are often drafted with clauses that disadvantage workers, resulting in contractual injustice. This study aims to analyze the forms of government protection for workers under PKWT arrangements and the drafting of fair PKWT clauses. This research employs normative legal research with statutory and conceptual approaches, supported by legal protection theory, contract theory, and justice theory. The findings indicate that government protection is implemented through labor regulations, supervision, and industrial dispute resolution mechanisms. Nevertheless, such protection remains largely passive, as labor offices merely record PKWTs without reviewing the substance of their clauses. Meanwhile, fair PKWT drafting should reflect the principles of balance and good faith, which are often absent in practice. This study concludes that although legal instruments governing PKWT are comprehensive, there remains a significant gap between regulation and implementation. Strengthening supervision and law enforcement is therefore necessary to ensure contractual justice for workers.
Legal Analysis of the Principle of Legal Certainty in Tax Collection and Settlement in Indonesia Hendy; Kanthika, I Made; Saragih, Horadin; Sembiring, Malemna Sura Anabertha
International Journal of Science and Society Vol 8 No 1 (2026): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v8i1.1606

Abstract

Taxation is a fundamental source of state revenue and plays a crucial role in supporting national development. Consequently, tax collection must be based on legal principles that ensure justice, efficiency, and legal certainty. In practice, tax disputes frequently arise due to differences in the interpretation and application of tax regulations, as well as issues related to dispute resolution mechanisms. This study examines the implementation of the principle of legal certainty within Indonesia’s tax collection system and tax dispute resolution framework, and evaluates the extent to which tax legislation provides legal protection for both taxpayers and tax authorities. The research focuses on a tax dispute between PT MSJ (Mitra Sinar Sejahtera) and the Directorate General of Taxes concerning the issuance of a Tax Collection Letter. Using a normative juridical research method, this study analyzes relevant tax laws and regulations, legal doctrines, and court decisions. The findings indicate that Indonesia’s tax collection and dispute resolution systems are formally grounded in the principle of legal certainty. Practical challenges persist, particularly inconsistencies in legal interpretation and discrepancies between statutory provisions and administrative practices, which may lead to tax disputes and weaken taxpayer confidence in the national tax system. Strengthening legal certainty in taxation requires regulatory harmonization, improved transparency in tax governance, and consistent law enforcement to ensure a fair and predictable tax system.
Co-Authors Ade Hari Siswanto Afif, Ahmad Sururi Agus Suprayogi Ahmad, Ahluddin Saiful Alfiana, Rita Alindawati, Jeni Anatomi Muliawan Anisa Fitria Anna Triningsih Apriyanti, Luri Asyifa, Takhfa Nur Azis, Riska Amelia Azis, Rizka Amelia Bertha, Anna Billah, Rofila Salsa Citra, Lana Fadila Dharmanusa, Andre Eka Pradana, Muhammad Akbar Elawati, Tuti Erwin Putra Pratama Feriza, Gousta Fitria Olivia Hartadi, I Gede Helvis, Helvis Henakin, Anna Stefania Peni Hendy Henry Arianto Hikmawati, Elok I Gede Hartadi Kurniawan I Made Kanthika Irmanjaya Thaher Joko Widarto Juanda Juanda Kantika, I Made Kantika, Markoni Kantikha , I Made Kantikha, I Made Lisasih, Nin Yasmine Malemna Sura Anabertha Sembiring Markoni Markoni Markoni Misbah, Ninda Aurelia Mutowali, Zen Nazah, Farida Nurun Nurhayani nurhayani Rahmadani, Adhining Prabawati Sembiring, Malemna Sura Annabertha Setiowati, Indah Siti Aisah Sri Redjeki Slamet Subiyakto, Ahmad Edi Suprajogi, Agus Syaefullah Vania, Cindy Wardana, Eva Kusuma Wardhani, Sri Pramudya Wasahua, Idris Wasis Susetio Widiatno, Men Wih Wirawan, Ardy Zulfikar Judge