Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.873
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Unram Law Review Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Multidisiplin Indonesia Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Horadin Saragih
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Pekerja Harian Lepas pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Di Cv. Sumber Batu Alam Mandiri) Aisah, Siti; Saragih, Horadin; Widarto, Joko; Subiyakto, Ahmad Edi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.481

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum jaminan sosial bagi pekerja harian lepas di CV Sumber Batu Alam Mandiri, sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beroperasi di Kabupaten Lebak, Banten. Penelitian berfokus pada implementasi jaminan sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dilengkapi dengan empiris melalui wawancara mendalam terhadap pekerja harian lepas, karyawan tetap, dan manajemen perusahaan untuk memahami dinamika penerapan jaminan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja harian lepas belum optimal, terutama dalam pendaftaran program BPJS Ketenagakerjaan, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Beberapa kendala utama yang diidentifikasi meliputi proses pendaftaran yang rumit, kurangnya transparansi informasi, dan fluktuasi jumlah hari kerja yang menyebabkan ketidakstabilan pendapatan pekerja. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban jaminan sosial turut memperburuk situasi. Penelitian ini merekomendasikan sejumlah solusi, seperti peningkatan sosialisasi program BPJS, penyederhanaan prosedur administrasi pendaftaran, pemberian subsidi iuran BPJS bagi UMKM, dan pembentukan serikat pekerja lokal untuk mengadvokasi hak-hak pekerja. Implementasi jaminan sosial yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, produktivitas perusahaan, dan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, sekaligus mewujudkan prinsip keadilan sosial dalam sistem ketenagakerjaan nasional.
Prinsip Akuntabilitas dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap GDPR dan Akibat Hukumnya Eka Pradana, Muhammad Akbar; Saragih, Horadin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13476

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mempermudah transfer informasi dan komunikasi, serta mendorong pertumbuhan Big Data dari berbagai sumber seperti smartphone, Internet of Things (IoT), transaksi perbankan, dan media sosial. Big Data memberikan manfaat tetapi juga menimbulkan tantangan seperti heterogenitas data dan risiko keamanan serta privasi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi apakah UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memenuhi prinsip akuntabilitas General Data Protection Regulation Europe Union (GDPR EU) dan menganalisis jaminan perlindungan serta kepastian hukum data pribadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam UU PDP sesuai dengan ketentuan GDPR dan UU PDP telah memberikan perlindungan serta kepastian hukum.
Co-Authors Ade Hari Siswanto Alfiana, Rita Anatomi Muliawan Anna Triningsih Asyifa, Takhfa Nur Azis, Riska Amelia Azis, Rizka Amelia Bertha, Anna Billah, Rofila Salsa Citra, Lana Fadila Eka Pradana, Muhammad Akbar Elawati, Tuti Erwin Putra Pratama Feriza, Gousta Fitria Olivia Helvis, Helvis Henakin, Anna Stefania Peni Henry Arianto Hikmawati, Elok I Gede Hartadi Kurniawan Irmanjaya Thaher Joko Widarto Kantika, I Made Kantika, Markoni Kantikha , I Made Kantikha, I Made Markoni Markoni Markoni Nazah, Farida Nurun Nurhayani nurhayani Rahmadani, Adhining Prabawati Sembiring, Malemna Sura Annabertha Setiowati, Indah Siti Aisah Sri Redjeki Slamet Subiyakto, Ahmad Edi Suprajogi, Agus Vania, Cindy Wardana, Eva Kusuma Wardhani, Sri Pramudya Wasis Susetio Widiatno, Men Wih Zulfikar Judge