Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.819
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Proceedings of Annual International Conference Syiah Kuala University - Social Sciences Chapter USU LAW JOURNAL TRANSPARENCY Journal of International Law Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Integritas: Jurnal Antikorupsi JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum ADIL : Jurnal Hukum NOMOI Law Review Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Sistem Informasi Mahakarya (JSIM) Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam Jurnal Pencerah Bangsa AML/CFT Journal The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Al-Bayyinah Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Acta Law Journal Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues ULJLS
NINGRUM NATASYA SIRAIT
Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISIS HUKUM TERHADAP KETIDAKSESUAIAN PENERAPAN DENDA DALAM PERKARA PERSEKONGKOLAN TENDER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 (Studi Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2016 Tentang Persekongkolan Tender Dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Pesut Pada Sat Irawaty Noralinda; Ningrum Natasya; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY Vol 1, No 02 (2020)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu kegiatan yang dilarang yang dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan dalam tender. Pengaturan mengenai persekongkolan tender terdapat di dalam Pasal 22 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan mengenai persekongkolan tender yaitu tindakan administratif sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 47 UU No.5 Tahun 1999. Salah satu tindakan administratif yang diberikan yaitu pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah). Pedoman mengenai penghitungan denda terdapat di dalam Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2009. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah bagaimana pengaturan persekongkolan tender menurut UU Nomor 5 Tahun 1999, bagaimana penentuan pengenaan denda pada perkara persekongkolan tender serta analisa hukum terhadap ketidaksesuaian penerapan denda dalam putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2016. Metode penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu pengaturan tentang persekongkolan tender terdapat di dalam Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010. Untuk mengetahui penghitungan denda maka KPPU juga menerbitkan Peraturan KPPU No.4 Tahun 2009. Adapun langkah yang dilakukan dalam menentukan besaran denda yaitu penentuan besaran nilai dasar dan penyesuaian terhadap besaran nilai denda. Dalam putusan perkara Nomor 01/KPPU-L/2016 terdapat ketidaksesuaian besaran nilai denda yaitu berada di dibawah Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan aturan mengenai pengenaan denda yang terdapat di dalam pasal 47 huruf g UU No. 5 Tahun 1999. Kata Kunci: Persekongkolan, Peraturan Komisi, Pengenaan Denda
ANALISISYURIDISTERHADAP PRAKTIK MONOPOLI YANG DILAKUKAN OLEH PT PELINDO III (PERSERO) TERKAIT PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT PETIKEMAS DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI PUTUSAN: PUTUSAN KPPU NO.15/KPPU-L/2018) Dina Mariana; Ningrum Natasya; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY Vol 1, No 02 (2020)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu ketentuan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah praktik monopolisebagaikegiatanyang dilarang.Larangan  praktik monopoli dilandaskan pada dampaknya yangtidak hanyamerugikan sesama pelaku usaha tetapi juga merugikankonsumenbahkanperekonomian nasional. KPPU sebagailembagayangberwenangdalam persainganusahatelahmelakukan penegakanakanhukum persaingan usahatermasukdenganmemutuskasusmonopoli yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)yaitu PT Pelindo III (Persero)praktik monopoli terkait pelayanan jasa bongkar muat petikemaslewat putusan nomor:15/KPPU-L/2018. Rumusanmasalahdalam skripsiialahbagaimana penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia, bagaimana pelanggaran praktik monopoli yang dilakukan oleh PT Pelindo III (Persero) terkait pelayanan jasa bongkar muat petikemas di pelabuhan L.Say Maumere dan bagaimana analisa hukum terhadap putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2018 terhadap pelanggaran Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Metode yang digunakan  dalampenulisanskripsi  ini ialahmetode penelitian hukum  yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu praktik monopoli diatur dalam Pasal 17 UU No.5 Tahun 1999 dan Pengecualian monopoli BUMN diatur dalam Pasal 51 UU No.5 Tahun 1999. Putusan KPPU Nomor 15/KPPU/L/2018 yang telah menetapkan PT Pelindo III (Persero) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah tepat. Dengan adanya pemenuhan unsur-unsur Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999, dan pelanggaran terhadap pengecualian yang diatur dalam Pasal 51 UU No.5 Tahun 1999 tentang hak monopoli BUMN. Lebih lanjut diatur dalam Keputusan KPPU No.89/KPPU/KEP/III/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 51 UU No.5 Tahun 1999,
ABSTRAKSI TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN PERJANJIAN KARTEL PERDAGANGAN GARAM INDUSTRI ANEKA PANGAN DI INDONESIA MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI PUTUSAN KPPU NO.09/KPPU-I/2018) Eltisha Graciana; Ningrum Natasya; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY Vol 1, No 02 (2020)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum persaingan usaha di Indonesia telah menerapkan dua cara pembuktian perkara dalam hukum acara persaingan usaha yaitu dengan menggunakan bukti langsung dan bukti tidak langsung. Mengingat begitu sulit dalam hal membuktikan pelanggaran yang terjadi dalam kasus persaingan usaha khususnya untuk membuktikan kartel perdagangan garam industri aneka pangan yang mengaitkan 7 terlapor. Perlu diterapkan bukti tidak langsung dalam kasus kartel ini yang dapat mendukung dan menguatkan bukti langsung yang ditemukan. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif yang bersifat perspektif. Penulisan skripsi ini dalam menyusunnya didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dengan menggunakan tehnik pengumpulan data studi pustaka (library research) dan analisa data kualitatif. Kasus kartel garam industri aneka pangan telah diputuskan oleh Majelis Komisi bahwa 7 terlapor tidak terbukti melakukan perjanjian kartel. Meskipun investigator mengungkapkan bahwa para terlapor melakukan perjanjian kartel dengan bukti melakukan rapat dengan dikeluarkannya Surat AIPGI, melakukan kenaikan harga secara bersama-sama, akan tetapi bukti itu tidak dapat menyatakan ketujuh terlapor terbukti melakukan kartel. Bukti tidak langsung dengan adanya fakta ekonomi yaitu kenaikan harga secara bersama-sama, juga tidak dapat membuat para terlapor terbukti. Kata kunci: Persaingan Usaha, Kartel, Garam Industri Aneka Pangan
KAJIAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN PENETAPAN HARGA JASA FREIGHT CONTAINER PADA RUTE SURABAYA MENUJU AMBON DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-L/2018) Reggie Priscilla; Ningrum Natasya; Mahmul Siregar
TRANSPARENCY Vol 1, No 02 (2020)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum persaingan usaha merupakan rambu-rambu yang berfungsi menjaga perilaku pelaku usaha agar tunduk kepada aturan main yang berlaku.Dalam dunia usaha sekarang banyak sekali ditemukan perjanjian yang mengandung unsur yang kurang adil dalam sebuah persaingan yang disebabkan kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penetapan harga adalah salah satu perjanjian yang dilarang yang dilakukan oleh para pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Tulisan ini membahas tentang dugaan pelanggaran perjanjian penetapan harga terhadap putusan KPPU No 08/KPPU-L/2018 tentang jasa freight container pada rute Surabaya menuju Ambon.   Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder guna memperoleh bahan hukum primer, sekunder maupun tertier terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas.   Skripsi ini membahas mengenai bagaimana terjadinya proses penetapan harga dan pemberian sanksi administratif oleh KPPU selaku komisi pengawas persaingan usaha yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan penyelesaian perkara hukum persaingan usaha di Indonesia. Berdasarkan penelitian, penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam putusan 08/KPPU-L/2018 termasuk per se illegal yang artinya dalam melakukan pemeriksaan KPPU hanya perlu membuktikan adanya pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tanpa harus membuktikan adanya dampak dari perjanjian penetapan harga tersebut. Selain itu penelitian menemukan bahwa pemberian sanksi oleh KPPU nyatanya tidak memiliki efek jera kepada pelaku usaha. Dalam Putusan 08/KPPU-L/2018 pelaku usaha kembali dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.   Kata kunci: Perjanjian yang dilarang, Perjanjian Penetapan Harga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PERAN NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) DALAM OPERASI PERDAMAIAN DI TIMUR TENGAH (STUDI KASUS: LIBYA) Evelyne Theresia; Ningrum Natasya; Sutiarnoto Sutiarnoto
Journal of USU International Law Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Journal of USU International Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.599 KB)

Abstract

ABSTRAK The peace process in the various Arab countries is still the world spotlight until now. Usually the conflict that often occurs between Arab countries is to end the leadership of an authoritarian state because it has served for decades, one of which is Libya (Muammar Gaddafi as head of state for 43 years). NATO as an international organization in the field of security played a role in the settlement of the conflict in Libya. The participation of NATO towards peace mediator Arab countries, it has many other important missions for the internal purposes of NATO. Israel (pro-Western) has always been the core issue of the state (pro-Arab) others. However, Gaddafi who issued an ultimatum to attack the U.S. and its allies to make Libya a target attack western countries (Article V of the NATO Treaty). NATO attacked Libya on grounds of violation of human rights in accordance with the UN Security Council. 1970 and 1973 Articles 39, 41 and 42 which further aggravate the situation. Article 33, which contains about 2 ways of resolving disputes should be taken by NATO. Libya is now having problems after the incident that Gaddafi elections, minimize violence and promoting human rights in order to build a democratic state and national unity.
BERLAKUNYA STATUTA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) DIKAITKAN DENGAN KEDAULATAN NEGARA (STUDI KASUS DUALISME PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI)) Hotman Bintang Parulian Aruan; Ningrum Natasya Sirait; Jelly Leviza
Journal of USU International Law Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Journal of USU International Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.061 KB)

Abstract

ABSTRACT This study aims to determine how the statute owned by an international sports federation which is an international non governmental organizations, Federation Internationale de Football Association (FIFA) on its relation to the sovereignty of a country, and this case is appeared on dualism that happened ini one of FIFA member, Football Association of Indonesia (PSSI). In the dualism of PSSI case, the Indonesian government urged to resolve the problem of PSSI but it is tangent to the articles in the FIFA Statutes which prohibits any intervention, including one from a country through the government, on the problems faced by members of FIFA and if that happens, there will be sanctions provided to the country's football association. The problem in this thesis is how to give FIFA a position as an international organization under international law, how the role of the FIFA Statutes as Lex Sportiva in the international community, and how the FIFA Statutes applicable to the sovereignty of the state in the dualism of PSSI case. The method used is the normative legal research with library research used to obtain secondary data required which includes primary legal materials, secondary and tertiary related issues. The results of the study are presented descriptively in order to obtain an explanation of the issues discussed. The results showed that the FIFA Statutes is Lex Sportiva and applied as a transnational law and binding its members in performing all activities. Applicability of Statutes of FIFA against the sovereignty of the state in the dualism of PSSI indicated by the Indonesian government involvement in resolving the case by holding to the FIFA instructions to guide the parties to the dispute and not to interfere and take PSSI directly. Here it can be seen that the Indonesian government run it with respect to the presence of FIFA and it statutes. FIFA also assumed that the Indonesian government did not intervene in the matter so that it did not issue any  sanctions. With the harmonization between the Indonesian government involvement and the enforcement of the FIFA Statutes, PSSI then can solved the dualism problem. Keywords : Statutes, FIFA, FIFA Statutes, State Sovereignty
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM OLEH INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) KEPADA PEKERJA/BURUH PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA Theddy Theddy; Ningrum Natasya Sirait; Jelly Leviza
Journal of USU International Law Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Journal of USU International Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.851 KB)

Abstract

A JURIDICAL VIEW REGARDING THE LEGAL PROTECTIONS TO WOMEN AND CHILD’S LABOURS BY INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) IN INDONESIA *) Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI. **) Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum. ***) Theddy ABSTRACT Labours must have legal protections. Legal protections are given by states by national law, and international organization by International Labour Organization (ILO) with conventions and recommendations. Women and Child’s labours always being discriminated in every aspects of work, harm, and never have the rights as labours The methods of this research are the study of literature through inventory of materials from books, journals, internet, and other researches. Other materials come from international treaties such as, ILO conventions and recommendations, and Indonesia’s national laws related to the legal protection of women and child’s labour. The research shows that legal protections given by Indonesia and ILO have some relations. Indonesia as the member states of ILO have ratified conventions that give the fundamental rights to labours. Legal protections from the national law could directly achieve by women and child’s labours. ILO has essential acts, such as making conventions, recommendations, monitoring, joint between states, also tripartism and social dialogue. Tripartism is a mechamism where labours, employers, and governments meet each other. All of these are to achieve international labour standards and giving the legal protections to women and child’s labour in Indonesia. Keywords: International Labour Organization, legal protection, women and child’s labour   *) Advisor I **) Advisor II ***) Student at Faculty of Law USU
PERAN UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN’S EMERGENCY FUND (UNICEF) TERHADAP PEMULIHAN KONDISI PENDIDIKAN DI SULAWESI TENGAH INDONESIA PASCA GEMPA BUMI Ladyta Tahany Reformita Marpaung; Ningrum Natasya Sirait; Mahmul Siregar
Journal of USU International Law Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Journal of USU International Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (810.2 KB)

Abstract

PERAN UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN’S EMERGENCY FUND (UNICEF) TERHADAP PEMULIHAN KONDISI PENDIDIKAN DI SULAWESI TENGAH INDONESIA PASCA GEMPA BUMI Ladyta Tahany Reformita Marpaung ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan oleh organisasi internasional yaitu United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) dalam membantu pemulihan pendidikan di Sulawesi Tengah Indonesia pasca gempa bumi. Sedangkan kegunaaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi pembaca mengenai bantuan apa saja yang diberikan UNICEF terhadap pemulihan pendidikan di Sulawesi Tengan Indonesia pasca gempa bumi. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan UNICEF sebagai organisasi internasional menurut hukum internasional, bagaimana perkembangan UNICEF di Indonesia, dan bagaimana peran UNICEF terhadap pemulihan kondisi pendidikan di Sulawesi Tengah Indonesia pasca gempa bumi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif juga memperoleh penjelasan dari masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan UNICEF adalah sebagai subjek hukum internasional yaitu organisasi internasional dibawah PBB dan merupakan bagian dari organisasi internasional antar pemerintah yaitu bersifat semi otonom dan memiliki badan pengatur sendiri. Perkembangan UNICEF di Indonesia juga berjalan dengan baik ditunjukan dengan kerjasama yang terus dilakukan UNICEF dengan Indonesia selama lebih dari enam puluh tahun sampai saat ini. Pasca gempa bumi di Sulawesi Tengah Indonesia pendidikan disana menjadi terbengkalai karena banyaknya sekolah yang rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Dalam membantu pemerintah Indonesia mengatasi pemulihan pendidikan disana, UNICEF dengan cepat dan sigap mengirimkan bantuan berupa tenda darurat dan paket sekolah untuk anak-anak sehingga pendidikan di daerah tersebut dapat berjalan kembali dan pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan UNICEF tersebut.   Kata Kunci: UNICEF, Peran UNICEF, Pendidikan Pasca Gempa Bumi di Sulawesi Tengah
PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH Ainun Syuhadah Lubis; Ningrum Natasya Sirait; Chairul Bariah
Journal of USU International Law Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Journal of USU International Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.182 KB)

Abstract

PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH Ainun Syuhadah Lubis ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan oleh organisasi internasional yaitu United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam menangani pengungsi rohingya di Aceh. Sedangkan kegunaaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi pembaca mengenai bantuan apa saja yang diberikan UNHCR terhadap pengungsi rohingya di Aceh pasca terjadinya pelanggaran HAM yang terjadi di Bangladesh dan Myanmar. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana latar belakang UNHCR, bagaimana prosedur UNHCR dalam penanganan pengungsi rohingya di Aceh, dan bagaimana peran UNHCR dalam menangani pengungsi rohingya di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif juga memperoleh penjelasan dari masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang UNHCR adalah organisasi yang berada di bawah naungan PBB. UNHCR difungsikan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pengungsi. Prosedur penanganan pengungsi oleh UNHCR melaluli langkah-langkah Situation Analysis, Programme Planning, Programme Evaluation. Peran UNHCR dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh yaitu dengan memberikan fasilitas serta bantuan bagi para pengungsi Rohingya antara lain, membangun pusat-pusat komunitas untuk perempuan berkumpul, menyediakan berbagai barang kebutuhan rumah tangga, menyediakan tempat penampungan serta memberikan fasilitas pendidikan berupa belajar bahasa inggris kepada pengungsi Rohingya tersebut.   Kata Kunci: UNHCR, Pengungsi, Rohingya  
PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA Vira Dwi Utami; Ningrum Natasya Sirait; Sutiarnoto Sutiarnoto
Journal of USU International Law Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Journal of USU International Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (630.894 KB)

Abstract

PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA Vira Dwi Utami ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh organisasi internasional yaitu International Organization for Migration (IOM) dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana kondisi perdagangan manusia di Indonesia dan upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perdagangan manusia ditinjau dalam hukum nasional Indonesia. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi pembaca mengenai kejahatan perdagangan manusia yang banyak terjadi di wilayah Asia Tenggara khususnya Indonesia. Perdagangan manusia merupakan kejahatan serius yang harus ditangani. Indonesia yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, baik jalur darat maupun jalur laut menyebabkan kejahatan seperti perdagangan manusia terjadi di banyak daerah. Hal ini disebabkan karena pelaku perdagangan manusia tidak mendapat kesulitan atau hambatan untuk masuk dan keluar dari negara tersebut ke satu negara lain untuk melakukan kejahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif juga memperoleh penjelasan dari masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IOM merupakan subjek hukum internasional yaitu organisasi internasional di bawah PBB dan merupakan bagian dari organisasi internasional antar pemerintah yang bersifat semi otonom dan memiliki badan pengatur sendiri. Perkembangan IOM di Indonesia juga berjalan dengan baik ditunjukkan dengan kerjasama yang dilakukan IOM dengan Indonesia dimulai pada tahun 1979 saat penanganan migran Vietnam yang tiba di pelabuhan Tanjung Pinang. Namun peran IOM dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia dinilai masih kurang efektif. Hal ini disebabkan karena peran IOM tidak secara langsung mengatasi inti dari masalah perdagangan manusia. IOM hanya bertindak sebagai kemitraan dengan pemerintah Indonesia dengan membantu para korban perdagangan manusia melalui pengembalian para korban, pemulihan dan Pendidikan.   Kata Kunci: IOM, Peran IOM, Perdagangan Manusia
Co-Authors Abdul Aziz Alsa, Abdul Aziz Affila Agusmidah Agusmidah Agustina Pasaribu Ainun Syuhadah Lubis Aloysius Uwiyono Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Azwar, Tengku Keizerina Devi Bakti Sukwanto Bismar Nasution Cahya Wijaya Chairul Bariah Chairul Bariah Cheryl Patriana Yuswar Chris Agave Valentin Berutu Christopher Iskandar Cindy Theresia Br Manurung Dedi Harianto Diennissa Putriyanda, Diennissa Dina Mariana Djodie, Mohammad Effan Edy Ikhsan Elbert, Elbert Eltisha Graciana Emya Pratidina Sembiring ESRA STEPHANI Evelyne Theresia Fernando Z. Tampubolon Hasim Purba Hotman Bintang Parulian Aruan Hutagalung, Cholid Hutapea, Kathrin Irawaty Noralinda Jelly Leviza Ladyta Tahany Reformita Marpaung Lesly Saviera Lubis, Ainun Syuhadah Lubis, Muhammad Abdul Ali Lubis, Tri Murti M. Hawin Mahmud Mulyadi Mahmud Siregar Mahmuddin Mahmuddin Mahmul Siregar MAHMUL SIREGAR Mahmul Siregar Marasamin Ritonga Marlina, Marlina Marpaung, Ladyta Tahany Reformita MARSHIAS MEREAPUL GINTING Mohammad Reza Muhammad Anggi Nasution Muhammad Hamdan Nadeak, Sugianto SP Nasution, Muhammad Anggi Purba, M Hadyan Yunhas Putri Ayu Pratiwi Rangkuti, Liza Hafidzah Yusuf Reggie Priscilla Ridho Pamungkas Robert Robert Robert, Robert Rosmalinda Rosmalinda Rumata Rosininta Sianya Runtung Runtung Runtung Sitepu Saidin, OK. Salim Abdurrahman Shania Meilisa Sinulingga, Tommy Aditia Sipahutar, Regina Lois Priscilla Siregar, Taufik Sitepu, Runtung Solind Ruta Siregar Suhaidi Suhaidi Suheri Angga Sukamto Satoto Sukarja, Detania Sukwanto, Bakti Sunarmi Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto T. Keizerina Devi T. Keizerina Devi Tan Kamello Taufik Hasudungan Sihotang Taufik Siregar Theddy Theddy Tri Murti Lubis Utami, Vira Dwi Vira Dwi Utami WINDHA WINDHA Yuriandi, Agung Yusuf, Darmawan