Claim Missing Document
Check
Articles

Peran Pemerintah Terhadap Stabilisasi Harga Minyak Goreng Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Sipahutar, Regina Lois Priscilla; Sirait, Ningrum Natasya; Saidin, OK.; Sukarja, Detania
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 12 - December 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i12.269

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengenalisis dan mengetahui tentang mengapa pemerintah perlu mewujudkan stabilisasi harga minyak goreng sawit berdasarkan peraturan perundang-undangan; kebijakan stabilisasi harga minyak goreng sawit ditinjau dari asas kepastian hukum; dan kompetensi pemerintah terhadap stabilisasi harga minyak goreng sawit berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang mengunakan data penelitian hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pemerintah perlu intervensi terhadap stabilisasi harga minyak goreng sawit karena sebagai kebutuhan pokok minyak goreng sawit dapat berpengaruh terhadap ekonomi negara karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng sawit melalui Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 serta perlindungan preventif dan represif yang diatur. Kebijakan stabilisasi harga minyak goreng sawit telah terlaksana namun belum memenuhi asas kepastian hukum. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 telah terlaksana dengan koordinasi antar pemerintah namun masih terdapat penyelewengan dari segi harga dan pasokan minyak goreng sawit. Saran penelitian ini, dibutuhkan perspektif pemerintah yang khusus terhadap minyak goreng sawit, perlu didukung dengan kajian yang terhadap kebijakan stabilisasi harga minyak goreng sawit, perlu dilakukan evaluasi terhadap program pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4/2019: Bukti Arogansi Institusi Penegak Hukum Purba, M Hadyan Yunhas; Sirait, Ningrum Natasya; Siregar, Mahmul; Harianto, Dedi
JURNAL MERCATORIA Vol. 16 No. 2 (2023): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v16i2.8226

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji legalitas peraturan yang dibuat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Peraturan yang dikaji dalam artikel ini adalah Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan (Peraturan KPPU No. 4/2019). Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Hal tersebut dilakukan dengan menginventarisasi berbagai peraturan, jurnal, putusan mahkamah konstitusi, ensiklopedi, dan literatur lainnya untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh, diketahui bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada yang memberikan legitimasi kepada KPPU sebagai pembentuk hukum. Oleh karena itu, tindakan KPPU membentuk peraturan yang substansi normanya menganulir hak-hak subjek hukum dengan menentukan bahwa putusan KPPU bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum apapun adalah tindakan yang melebihi kewenangannya (exceed the authority) dan menunjukkan sikap arogansi KPPU sebagai institusi penegak hukum. Sebab, hal tersebut bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang secara hirarki lebih tinggi dan juga berbagai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini tentunya memberikan konsekuensi bahwa peraturan KPPU tersebut dapat diajukan uji materi (judicial review) untuk dapat dibatalkan sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat.
The Urgency of Good Faith Principle Implementation in Indonesian Bankruptcy Regime Robert, Robert; Sirait, Ningrum Natasya
JURNAL MERCATORIA Vol. 16 No. 2 (2023): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v16i2.8835

Abstract

This article aims to argues the urgency of good faith principle implementation in the Indonesian bankruptcy regime. The problem is focused on describing several flaws in the Indonesian bankruptcy law related to the good faith principle, several example bankruptcy abuse cases in Indonesia. Furthermore, this study also aims to propose notions to minimalize Indonesian bankruptcy regime abuse in the future. In order to approach this problem, the normative legal research method is used. The data is collected through library research and analyzed qualitatively. The study concludes that several flaws in Indonesian bankruptcy law related to the good faith principle, such as excessively modest bankruptcy petition requirements, lack of governmental supervision in the bankruptcy process, and severe punishment for the bankruptcy fraudsters. In the future, the Indonesian bankruptcy regime is expected to implement an insolvency test, improve the role of the Property and Heritage Agency, and strictly punish bankruptcy fraudsters for minimalizing bankruptcy abuse by bad faith parties.
Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2021: Bukti Mahalnya Keadilan di Indonesia Purba, M Hadyan Yunhas; Sirait, Ningrum Natasya; Siregar, Mahmul; Dedi Harianto
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 10 No. 2 (2023): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v10i2.8807

Abstract

Legal remedies for objections to the decision of the Business Competition Supervisory Commission ("KPPU") submitted to the Commercial Court (formerly the District Court) are the legal rights of the reported business actor who does not accept the decision. This right has been guaranteed in Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition ("UU No. 5/1999") and Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation ("Law No. 11/2020"). The rights guaranteed by the two regulations are human rights as regulated in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia ("1945 Constitution"), where these rights must, of course, be respected and upheld. This type of research is normative juridical research, which involves taking inventory of laws and regulations, journals, legal principles, encyclopedias, and other literature to be analyzed qualitatively. The results obtained made it known that the norms contained in Article 4 paragraph (1) letter D of Supreme Court Regulation Number 3 of 2021 concerning Procedures for Filing and Examination of Objections to Decisions of the Commission for the Supervision of Business Competition at the Commercial Court ("Perma No.3/2021") became an obstacle for the reported business actor in filing an objection against the KPPU's decision. This is not appropriate and is contrary to the concept of a rule of law.
Organisasi Non-Profit Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang Sirait, Ningrum Natasya; Rangkuti, Liza Hafidzah Yusuf
AML/CFT Journal : The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism Vol 1 No 2 (2023): Permasalahan Hukum terkait Tindak Pidana Pencucian Uang
Publisher : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.436 KB) | DOI: 10.59593/amlcft.2023.v1i2.54

Abstract

Non-Profit Organisations (NPOs) as known as Foundation received attention when there was suspicion of money laundering. Several cases that has become the highlight is the Aksi Cepat Tanggap Foundation (ACT) and Yayasan Keadilan Untuk Semua Foundation (YKUS). In its development, the Foundation has been used as a medium for money laundering due to weak regulations on the organization of the Foundation. This study aims to find out how the law regulates Foundation, maps risk factors and preventive measures against Foundation as a medium for money laundering crimes. The research is normative using statutory and conceptual approaches. The results showed that Foundation are regulated through laws and government regulations, there are four risk factors for running Foundation as a medium for money laundering, namely anonymous donations/mysterious donors, overvaluation of donation assets, misuse of funds, and other unusual transactions. Likewise, the importance of applying proper due diligence procedures as an effort to prevent money laundering in accepting foundation donations. The conclusion is that money laundering threatens the integrity and stability of the system and financial institutions, including Foundation. Regulations for Foundation in Indonesia are still limited, not yet comprehensive and highly vulnerable to money laundering, so further research is needed to compare laws and regulations in other countries related Foundation.
SKEMA PERJANJIAN PINJAM PAKAI BADAN USAHA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 Muhammad Anggi Nasution; Ningrum Natasya Sirait; Mahmul Siregar
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i4.6112

Abstract

Seiring berjalannya waktu didapati sebuah fenomena jika para pelaku usaha baik yang bersifat perorangan atau badan usaha dan badan hukum yang melakukan praktik perjanjian pinjam pakai badan usaha dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana amanat Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan hal tersebut berimplikasi buruk terhadap ekosistem persaingan usaha yang sehat di IndonesiaKegiatan ini bertujuan Artikel ini bertujuan untuk melihat bentuk persekongkolan tender yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan praktik perjanjian pinjam pakai badan usaha peserta tender lainnya, masalah dalam penelitian ini akan berfokus terhadap kedudukan perjanjian pinjam pakai badan usaha dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia melalui prespektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Metode kegiatan Penelitian yuridis normatif yaitu suatu metode aturan yang dilakukan menggunakan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian Analisis Deskriptif. Pada penelitian ini menaruh gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam mengenai suatu keadaan atau tanda-tanda yang diteliti tentang segala hal yang berkaitan menggunakan metode pendekatan hukum. Perjanjian pinjam pakai badan usaha melanggar ketentuan pada Pasal 22 dengan jenis persekongkolan horizontal yang telah diperincikan melalui Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender dengan jenis persekongkolan secara horizontal serta melanggar serta Pasal 6 dan 7 pada Perpres No. 16 Tahun 2018, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum.
FORMS OF AGREEMENTS IN THE CIVIL CODE THAT CAUSE COLLABORATION IN THE PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES Nasution, Muhammad Anggi; Sirait, Ningrum Natasya; Siregar, Mahmul
NOMOI Law Review Vol 5, No 2 (2024): November Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v5i2.21304

Abstract

The Civil Code divides the agreement into 2 parts, named agreements and unnamed agreements. These agreements are sometimes used for tenders related to the procurement of goods and services. These forms of agreements are often used by tender participants to create a pseudo-business competition. Pseudo-business competition is commonly used to win a tender. So that this research will focus on the forms of agreements that are often used in the procurement of goods and services in Indonesia through the perspective of Law Number 5 of 1999. This research is a normative juridical research using descriptive analysis. In this study, a comprehensive, systematic and in-depth picture of a situation or signs that are studied about all related matters. Named agreements and unnamed agreements have legality in Indonesian positive law, but agreements are not allowed to be made in the procurement of goods and services, because they will violate the provisions of Article 22 with the type of horizontal conspiracy that has been detailed through the Regulation of the Business Competition Supervisory Commission Number 3 of 2023 with the type of horizontal conspiracy and violates Articles 6 and 7 of Presidential Regulation No. 16 of 2018 as amended by Presidential Regulation No. 12 of 2021, so that the agreement is null and void .
LEGAL ANALYSIS OF TRANSFER OF SHARES TO PARTIES OTHER THAN THE HEIRS OF SHARE OWNERS WHICH CAUSE ACTS UNLAWFUL (CASE STUDY OF MEDAN DISTRICT COURT DECISION NO. 552/PDT.G/2018/PN.MDN) Nadeak, Sugianto SP; Sirait, Ningrum Natasya; Robert, Robert
NOMOI Law Review Vol 5, No 2 (2024): November Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v5i2.21305

Abstract

Shares are movable objects so that shareholders can transfer shares to other parties by fulfilling the requirements for transfer of rights as stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT). Shares can be transferred to the heirs of the shareholder if the shareholder dies. The transfer of shares due to inheritance is regulated in Article 57 paragraph (2) of the UUPT. This provision confirms that shares are an object of inheritance. Inheritance for Christians is regulated in civil law provisions (KUH Perdata). Article 833 of the KUH Perdata stipulates that the right to ownership of the heir is legally transferred to the heirs. This provision states that the heirs have rights to the shares owned by the heir so that if the shares are transferred or distributed to other parties without the consent of the heirs, it is a form of unlawful act. This research is normative legal research with a statute approach and case study. The results of the study found that limited liability companies secretly transferred shares by distributing shares owned by deceased shareholders to other parties without the consent of the shareholder's heirs as in the Medan District Court Decision Number: 552/Pdt.G/2018/PN.Mdn. Based on the evidence in the trial, the Judge in the decision stated that the limited liability company's actions in distributing shares owned by deceased shareholders to other parties without the consent of the heirs was an unlawful act because according to the UUPT, limited liability companies are not shareholders so that limited liability companies do not have the right and capacity to distribute the shares
Legal Position of Business Competition Law in the Perspective of Legal Certainty in Indonesia: A Normative Study of Law No. 5 of 1999 Post-Omnibus Law Mohammad Reza; M. Hawin; Sirait, Ningrum Natasya
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6010

Abstract

This study aims to analyze the legal position of business competition law within Indonesia’s legal system following amendments introduced by the Omnibus Law, as well as its implications for legal certainty in competition case resolution. This research employs a normative legal method through legislative, conceptual, and case approaches. The findings indicate that Law No. 5 of 1999, after being amended by the Omnibus Law, places competition law within the administrative non-criminal legal framework, yet still leaves several legal uncertainties, particularly regarding the authority of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in conducting investigations. These uncertainties result in inconsistencies in law enforcement and overlaps with other legal systems. This study recommends a comprehensive procedural framework for business competition law, reinforcing KPPU’s position as an auxiliary state institution with full authority over administrative investigations, along with improvements in evidence mechanisms.
Embassy of Foreign Country as Employer Subject to Severance Payment Obligations Yusuf, Darmawan; Agusmidah, Agusmidah; Sirait, Ningrum Natasya; Uwiyono, Aloysius
Ultimate Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 1 (2023): Ultimate Journal of Legal Studies (ULJLS)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/uljls.v1i1.13017

Abstract

This research examines the employment agreements between foreign state representatives and local workers that are not related to diplomatic functions and therefore do not enjoy diplomatic immunity. While industrial relations disputes typically arise between workers and company management, there have been instances of labor disputes between workers and foreign state representatives. This creates a connection between Indonesia's legal system and the principle of diplomatic immunity in international law. Despite Indonesia's ratification of the Vienna Conventions of 1961 and 1963 through Law No. 1 of 1982, there is currently no specific national legislation governing privileges and immunities. As a result, labor disputes involving diplomatic immunity are dependent on court judgments. The focus of this research is on the severance payment obligations stipulated in labor laws and the responsibility of foreign embassies as employers in Indonesia to make severance payments. The research methodology employed is normative research with a legislative approach. Through qualitative data analysis, the following conclusions were drawn: First, the existence of pension programs does not automatically negate the right to severance pay that workers should receive upon reaching retirement age. Second, the Employment Law is inconsistent in regulating severance payments and pension guarantees as they were initially regulated separately.
Co-Authors Abdul Aziz Alsa, Abdul Aziz Affila Agusmidah Agusmidah Agustina Pasaribu Ainun Syuhadah Lubis Aloysius Uwiyono Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Azwar, Tengku Keizerina Devi Bakti Sukwanto Bismar Nasution Cahya Wijaya Chairul Bariah Chairul Bariah Cheryl Patriana Yuswar Chris Agave Valentin Berutu Christopher Iskandar Cindy Theresia Br Manurung Dedi Harianto Diennissa Putriyanda, Diennissa Dina Mariana Djodie, Mohammad Effan Edy Ikhsan Elbert, Elbert Eltisha Graciana Emya Pratidina Sembiring ESRA STEPHANI Evelyne Theresia Fernando Z. Tampubolon Hasim Purba Hotman Bintang Parulian Aruan Hutagalung, Cholid Hutapea, Kathrin Irawaty Noralinda Jelly Leviza Ladyta Tahany Reformita Marpaung Lesly Saviera Lubis, Ainun Syuhadah Lubis, Muhammad Abdul Ali Lubis, Tri Murti M. Hawin Mahmud Mulyadi Mahmud Siregar Mahmuddin Mahmuddin MAHMUL SIREGAR Mahmul Siregar Mahmul Siregar Marasamin Ritonga Marlina, Marlina Marpaung, Ladyta Tahany Reformita MARSHIAS MEREAPUL GINTING Mohammad Reza Muhammad Anggi Nasution Muhammad Hamdan Nadeak, Sugianto SP Nasution, Muhammad Anggi Purba, M Hadyan Yunhas Putri Ayu Pratiwi Rangkuti, Liza Hafidzah Yusuf Reggie Priscilla Ridho Pamungkas Robert Robert Robert, Robert Rosmalinda Rosmalinda Rumata Rosininta Sianya Runtung Runtung Runtung Sitepu Saidin, OK. Salim Abdurrahman Shania Meilisa Sinulingga, Tommy Aditia Sipahutar, Regina Lois Priscilla Siregar, Taufik Sitepu, Runtung Solind Ruta Siregar Suhaidi Suhaidi Suheri Angga Sukamto Satoto Sukarja, Detania Sukwanto, Bakti Sunarmi Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto T. Keizerina Devi T. Keizerina Devi Tan Kamello Taufik Hasudungan Sihotang Taufik Siregar Theddy Theddy Tri Murti Lubis Utami, Vira Dwi Vira Dwi Utami WINDHA WINDHA Yuriandi, Agung Yusuf, Darmawan