Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.154
P-Index
This Author published in this journals
All Journal E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha Saintifika FKIP e-PROCEEDING Edu Geography Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi Majalah Pembelajaran Geografi Jurnal Geografi Awang Long Law Review Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Khidmatuna : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JPIG Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Bisnis Jurnal Pembelajaran Fisika Journal of Innovation Research and Knowledge Natural Science Education Research (NSER) SAINTIFIKA JUDGE: Jurnal Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal of International Multidisciplinary Research JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini dan Kewarganegaraan
Sri Astutik
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR DENGAN SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) ATAS TINDAKAN PIDANA ANCAMAN DARI KOMSUMEN Dony Adhitama Kurniawan; Subekti, Subekti; Sri Astutik; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindakan konsumen yang merugikan yang sering terjadi pada saat pembayaran menggunakan sistem COD yaitu penolakan pembeli untuk membayar barang yang telah diterimanya yang dapat digolongkan sebagai wanprestasi. Seringkali juga disertai pengancaman kurir dengan senjata tajam maupun senjataapi oleh pelanggan buntut dari pembeli yang menolak membayar barang yang diterimanya dan menurut Pasal 368 KUHP dapat digolongkan sebagai perbuatan pemerasan dan pengancaman (selanjutnya disebut KUHP). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Kurir Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Atas Tindakan Pidana Ancaman dari Komsumen. Metode penelitian digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis normatif. Perlindungan hukum bagi kurir perlu dipertimbangkan dan mungkin dikodifikasikan untuk mencakup aspek-aspek tertentu yang dapat memberikan keamanan dan jaminan terhadap hakhak mereka, Pentingnya memahami dan mengenali hak dan kewajiban kurir dalam perjanjian kerjasama, terutama terkait pembayaran COD, menjadi hal yang krusial.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PENGGUNA E - COMMERCE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Nurul Hidayat; Subekti, Subekti; Sri Astutik; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Maraknya penggunaan e-commerce di era digital meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi serta sejauh mana efektivitas UU No. 27 Tahun 2022 dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah mengatur kewajiban pengendali dan prosesor data serta sanksi administratif maupun pidana, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek pengawasan, literasi digital masyarakat, dan kesiapan lembaga pengawas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kesadaran hukum, serta sinergi antar lembaga untuk memastikan perlindungan data pribadi dapat terwujud secara optimal di ranah e-commerce.
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI Suriyo, Suriyo; Sri Astutik; Subekti, Subekti; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peredaran rokok tanpa pita cukai merupakan bentuk pelanggaran hukum yang merugikan negara, terutama dari segi penerimaan pajak dan pengawasan terhadap produk tembakau ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kasus, wawancara dengan aparat penegak hukum, dan analisis dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang jelas, seperti dalam Undang-Undang Cukai dan peraturan pelaksanaannya, penegakan hukum masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta maraknya jaringan distribusi ilegal yang sulit dilacak. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum, Bea Cukai, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai.
TINJAUAN HUKUM SANKSI PIDANA PADA PELAKU PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DI INTERNET Rengga Fatma Jaya; Noenik Soekorini; Sri Astutik; Vieta Imelda Cornelis
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i5.6169

Abstract

Abstrak. The development of the times is so rapid, the mode of spreading pornographic content has also spread through the internet. The formulation of the crime of pornography is also regulated in article 27 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, which reads: "Every person intentionally and without right distributes and/or transmits and/or makes electronic information accessible and/or Electronic Documents that contain content that violates decency.”the formulation of the problem that will be raised in this thesis is: How is the law enforced for perpetrators of spreading pornographic content on the internet? What are the criminal sanctions for those who spread pornographic content on the internet? This type of research is normative legal research. Normative legal research is solving legal problems normatively which basically relies on a critical and in-depth study of library materials and legal documents that are relevant to the legal problems being studied. Conclusion: Legal review of the distribution of pornographic content on the internet according to Law number 1 of 2024 concerning the second amendment to Law number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions, that content within the scope of information and electronic transactions which is included in the category of decency is several types of content pornography, namely in the form of writing, images or videos. Meanwhile, Legal sanctions for the purpose of distributing pornographic content on the internet according to Law Number 44 of 2008 concerning Pornography must meet the criminal elements for uploading decency content on social media according to Law Number 1 of 2024 concerning the second amendment to Law Number 11 of 2008 Regarding electronic information and transactions, content or sentences uploaded to social media services that contain elements of decency are distributed without any rights and become public consumption for users. other social media services. The legal consequences arising from the use of content containing decency on social media based on the criminal law in force in Indonesia are that you will be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a fine of a maximum of IDR. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) in accordance with Article 45 of Law Number 1 of 2024. Second amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Keywords: Criminal Sanctions, Distribution, Pornographic Content, Internet Abstrak. Perkembangan zaman yang begitu pesat, modus penyebaran konten pornografi pun juga merambah melalui internet. Rumusan tindak pidana pornografi juga diatur pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”Penelitian ini menjelaskan penegakan hukum pelaku penyebaran konten pornografi di internet? Bagaimana sanksi pidana pelaku penyebaran konten pornografi di internet ? Penelitian hukum normatif adalah memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan- bahan pustaka dan dokumen- dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Kesimpulan penyebaran konten pornografi di internet menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, Bahwa konten dalam lingkupan informasi dan transaksi elektronik yang termasuk dalam kategori kesusilaan adalah beberapa jenis konten pornografi yaitu dalam bentuk tulisan, gambar atau video. Sedangkan Sanksi hukum penyebaran konten pornografi di internet menurut Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi harus memenuhi unsur pidana atas unggahan konten konten berbentuk kesusilaan pada media sosial menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik adalah konten-konten atau kalimat-kalimat yang diunggah kedalam layanan media sosial yang mengandung unsur kesusilaan disebar luaskan secara tanpa memiliki hak dan menjadi konsumsi publik bagi pengguna layanan media sosial lainnya. Akibat hukum yang timbul terhadap penggunaan konten yang mengandung kesusilaan pada media sosial berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kata Kunci: Sanksi Pidana, Penyebaran, Konten Pornografi, Internet
KEWENANGAN PROFESI DAN KEAMANAN (PROPAM)DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KODE ETIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS PENINDAKAN PROPAM TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN PELAKU PEMERKOSAAN) Oktavian Brian Firmansyah; Subekti; Siti Marwiyah; Sri Astutik
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1616

Abstract

Abstract This study examines the authority of the Indonesian National Police’s Division of Profession and Security (PROPAM) in enforcing law and the professional code of ethics, focusing on a case involving disciplinary action against a police officer who committed rape. Using a normative juridical approach, the research collects data through literature review, documentation, and analysis of relevant regulations such as Police Regulation No. 7 of 2022 and Law No. 2 of 2002. Findings indicate that PROPAM plays a strategic role in maintaining the integrity of the police institution, with powers including conducting internal investigations, seizing evidence, and recommending administrative sanctions up to dishonorable discharge. However, weaknesses remain in transparency, structural independence, and openness to external oversight. While PROPAM’s handling of the rape case demonstrates serious ethical enforcement, systemic reforms are necessary to strengthen accountability and professionalism within the police force
Legal Review of Local Government Institutions in Papua under Government Regulation No. 106/2021 Billy Muskitta Bastian Erlando; Vieta Imelda Cornelis; Noenik Soekorini; Sri Astutik; Hartoyo Hartoyo
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 9 (2025): September 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1368

Abstract

The Province of Papua holds a special constitutional status under Law No. 2 of 2021, implemented through Government Regulation (PP) No. 106 of 2021, which assigns 23 governmental functions to regional authorities. The regulation embodies asymmetric decentralization intended to protect the rights of Indigenous Papuans (OAP) and address local needs. However, it raises legal concerns regarding ambiguous authority distribution between central, provincial, and municipal levels, as well as the unclear operational role of the Papuan People’s Assembly (MRP). The main research problem is whether PP No. 106/2021 provides a coherent and constitutionally consistent governance framework. This study applies doctrinal legal research using normative-analytical methods, including statutory interpretation, constitutional tests, and comparative perspectives. The findings indicate weak accountability mechanisms in managing Special Autonomy Funds, limited integration of customary law, and institutional fragility in newly established bodies such as BP-DOP and UPAP. The study concludes that PP No. 106/2021 does not fully align with the constitutional principles of legal certainty and decentralization. It recommends substantial revisions, strengthening MRP’s legal status, formal recognition of customary law through Perdasus, and an institutional blueprint with clear performance indicators to ensure effective, inclusive, and adaptive governance in Papua
TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PERSFEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Dede Wildan Kurniawan; Ernu Widodo; Subekti, Subekti; Sri Astutik
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pencabulan dalam perspektif hukum Islam dianggap sebagai tindakan yang sangat serius dan dapat merusak kesucian dan kehormatan seseorang. Dalam hukum Islam, pencabulan diartikan sebagai tindakan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain tanpa persetujuan atau tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Hukuman untuk pencabulan dalam hukum Islam dapat berupa rajam, cambuk, atau denda, tergantung pada syarat-syarat yang dipenuhi. Pelaku pencabulan yang telah menikah dan melakukan tindakan pencabulan dengan sengaja dapat dikenakan hukuman rajam. Dalam hukum Islam, pencabulan dianggap sebagai tindakan yang merusak kesucian dan kehormatan seseorang, serta dapat menyebabkan kerusakan pada masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menghormati hukum Islam dalam menghadapi tindakan pencabulan.
KEKUATAN HUKUM HASIL AUTOPSI SEBAGAI UPAYA PEMBUKTIAN DALAM DELIK PEMBUNUHAN M. Alvan Nur Rosyid; M. Syahrul Borman; Irawan Soerodjo; Sri Astutik
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

: Autopsi merupakan salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang signifikan dalam proses pembuktian dalam perkara delik pembunuhan. Hasil autopsi memberikan analisis ilmiah tentang jenis luka, sebab kematian, dan hubungan sebab-akibat dengan tindakan tersangka. Meskipun memiliki peran yang vital, hasil autopsi juga memiliki keterbatasan, seperti potensi kesalahan dalam pelaksanaannya atau interpretasi yang berbeda dari ahli. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kekuatan hukum hasil autopsi dalam mendukung proses pembuktian dalam delik pembunuhan dan untuk menilai bagaimana hasil tersebut dapat mempengaruhi proses peradilan. Hasil otopsi memiliki kekuatan hukum yang signifikan sebagai alat bukti sah dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam kasus pembunuhan. Sebagai keterangan ahli, hasil otopsi dapat menjadi bukti yang memperkuat atau membantah penyebab kematian korban. Otopsi harus dilakukan oleh ahli yang kompeten, dan prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan hukum untuk dianggap sah dan memiliki nilai pembuktian yang kuat. Otopsi berperan penting dalam menentukan penyebab kematian korban dalam kasus pembunuhan. Melalui pemeriksaan medis yang menyeluruh, otopsi dapat mengungkap jenis kekerasan yang dialami korban, serta memberikan petunjuk tentang apakah kematian tersebut disebabkan oleh tindak kekerasan yang disengaja atau tidak. Hasil otopsi menjadi bukti yang sangat berharga dalam pembuktian delik pembunuhan, cara pembunuhan, dan apakah ada perencanaan di balik tindakan tersebut.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA MELINDUNGI MASYARAKAT PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP Alief Akbar Albasir; Subekti, Subekti; Sri Astutik; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat, terutama melalui berbagai program pembangunan yang dilaksanakan di tingkat desa. Salah satu program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Terpadu Lokal, yang bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup warga desa. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah desa dalam melindungi masyarakat melalui program Pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Ketetang, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pemerintah desa dalam program Pendaftaran tanah sistematis lengkap telah berjalan efektif dalam menciptakan fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti akses jalan yang lebih baik dan peningkatan fasilitas umum. Namun, terdapat tantangan terkait pendanaan, partisipasi masyarakat, dan pengawasan yang perlu ditingkatkan agar program ini dapat lebih optimal dalam melindungi masyarakat. Penelitian ini menyarankan pentingnya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi program untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program Pendaftaran tanah sistematis lengkap di masa depan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENGGANTIAN LABEL PRODUK MAKANAN IMPOR KADALUARSA Immanuel Obed Anaru; Sri Astutik; Nur Handayati; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik penggantian label produk makanan impor yang telah melewati tanggal kedaluwarsa, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum dan juga tanggung gugat terhadap pelaku usaha yang melakukan tindakan tersebut. Fenomena penggantian label kedaluwarsa menjadi permasalahan serius karena berpotensi membahayakan kesehatan konsumen dan melanggar hak mereka atas informasi yang benar sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung oleh studi literatur dan analisis putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen meliputi perlindungan preventif melalui kewajiban pencantuman label yang benar dan pengawasan oleh BPOM, serta perlindungan represif berupa sanksi administratif, dan perdata terhadap pelaku usaha yang memalsukan atau mengganti tanggal kedaluwarsa tanpa dasar hukum yang sah. Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas pelanggaran pelaku usaha yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha sekaligus menjamin terpenuhinya hak konsumen atas produk yang aman, layak konsumsi, dan sesuai standar mutu.
Co-Authors Abdillah Satar Aditya Mahardika Aditya Rakhmawan Afida Silmi Nahdliyah Agum Taufan Agus Abdul Ghani Ahliyani Ahliyani Ajeng Lestyarindi Albertus Djoko Lesmono Alief Akbar Albasir Amar Ma’ruf Al Bawani Ana Susiati Ana Wahyu Lestari Anika Firdiansari Anindya Vania Permatasari Anna Partina Ari Dwi Handrian Arif Rahman Fadli Asyroful Mujib Ayub Fatahillah Ayuk Witria Ningsih Bachrul Amiq Bejo Apriyanto Berliana Oni Imaniar Billy Muskitta Bastian Erlando Brian Aziz Suryadana Cindy Ineke Ferdanti Dede Wildan Kurniawan Dian Pratiwi dian putri ayu rahmawati Dony Adhitama Kurniawan Elan Artono Nurdin Era Iswara Pangastuti Ernu Widodo Fahmi Arif Kurnianto Febrian Eko Priandono Firda Afiana Maghfiroh Fitri Hariani Gilang Candra Setiawan Giofani Ginolla Ardiyanto Hartoyo Hartoyo Hildatul Zannah Hovi Abdillah I Ketut Mahardika Ida Purwati Iinamy Nurul Fuad Ilzam, Moch Immanuel Obed Anaru Indrawati Indrawati Intan Dwi Handayani Irawan Soerodjo Kiki Dwi Trisnani Kurnianto, Fahmi Arif Lailatul Nuraini Lisa Listyo Wati Lu’luul Maknuniyah M. Alvan Nur Rosyid M. Syahrul Borman M. Yustino Aribawa Maryani Maryani Maulana Ahmadi Maygi Angga Siswantoro Mohammad farid Hidayatulloh Muhammad Asyroful Mujib Naelal Ngiza Nita Dwi Handayani Nita herlina ekasaputri Noenik Soekorini Nur Handayati Nur Wandiyah Kamilasari Nuriman Nuriman Nurma Yuwita Nurul Faradilla NURUL HIDAYAT Oktavian Brian Firmansyah Pangastuti, Era Iswara Prasasti Nur Indahsari Putri Anjani Rakhmawati Oktasenta Syafira ratna amalia Ratna Yuliastanti Regena Yuni Maulida Rengga Fatma Jaya Ria Intandari Rifati Dina Handayani Rif’ati Dina Handayani Rike Dwi Wulandari Risalatul Lutfiyah Shoum Rizka Nugraha Praktikna rofiqoh rofiqoh Rohmatul Husna Rohmi Khoirun N Rr. Laksmi Wulandari Safina Aulia Sani Salfa Zahroh Ahadah Shely, Shely Silvia Ainur Rohma Singgih Bektiarso Sinthia Lolita Lorensi Siti Badriyatul Siti Iklimatul Fatimah Siti Marwiyah Somaryati St SRI RAHAYU Sri Wahyuni Subekti Subekti Subekti Subekti Subekti Subiki Subiki Sudarti . Suhdi Suhdi Supeno Supeno Suriyo, Suriyo Sutarto Sutarto Tini Wulandari Tjiptaning Suprihati Trapsilo Prihandono Tri Mardiyanti Rahayu Uswatun Hasanah Uswatun Hasanah Verawati Eka Ratna Sari Vieta Imelda Cornelis Wahyu Prawesthi Wicaksono, Iwan Yuni Dyah Pratiwi Yushardi Yushardi Zevi Hofifah Zhahrotun Nurroniah Zhulfi Prasetyadi