Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.667
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Surya Teknika Al-Albab Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) JEECAE (Journal of Electrical, Electronics, Control, and Automotive Engineering) Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Surya Teknika Al asma : Journal of Islamic Education Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy Jurnal Pengabdian Inovasi dan Teknologi Kepada Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (JIPMI) Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam AL-KHAZINI: JURNAL PENDIDIKAN FISIKA Indonesian Research Journal on Education Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Inovtek Seri Mesin Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga Journal of Shariah Economic Law TANJAK : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi (Ju-SoSAK)
Suhardiman Suhardiman
Politeknik Negeri Bengkalis
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PEMANFAATAN METODE LEARNING OUTDOOR TERHADAP PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA JURUSAN DESAIN KOMUNIKASI VISUAL MATA PELAJARAN PHOTOGRAPI KELAS XII SMK NEGERI 7 BONE Riswan, Riswan; Suhardiman, Suhardiman; B, Ahmad Nurul Ihsan
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.44335

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan metode learning outdoor terhadap peningkatan hasil belajar siswa jurusan desain komunikasi visual mata pelajaran photograpi kelas XII SMK Negeri 7 Bone. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Data yang diperoleh dan diolah merupakah hasil penilaian soal pre test, nilai siklus I dan nilai siklus II siswa jurusan Desaun Komunikasi Visual kelas XII SMK Negeri 7 Bone. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi,, tes dan dokumentasi dengan terjun langsung ke lokasi penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh penulis adalah penerapan metode learning outdoor berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran photograpi sebelum penerapan metode learning outdoor menunjukkan nilai yang rendah. Pada pre-test, hanya 3 siswa (15%) yang tuntas dengan nilai rata-rata 41%. Sebagian besar siswa, yakni 17 siswa (85%), berada pada kategori tidak tuntas dengan nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan. Setelah penerapan metode learning outdoor pada siklus I, terdapat peningkatan yang signifikan dalam hasil belajar siswa. Persentase ketuntasan belajar meningkat menjadi 60%, dengan nilai rata-rata 67%. Pada siklus II, hasil belajar siswa menunjukkan kemajuan yang lebih baik lagi dengan nilai rata-rata mencapai 81% dan persentase ketuntasan meningkat menjadi 80%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan metode learning outdoor berhasil meningkatkan hasil belajar siswa.
Pengembangan Instrumen Kemampuan Berpikir Kritis Berbasis Two Tier Test Pada Praktikum Fisika Dasar I R., Mulyasari; Dani, Ali Umar; Suhardiman, Suhardiman
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.29919

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan langkah-langkah pengembangan instrumen kemampuan berpikir kritis berbasis Two Tier Test pada praktikum fisika dasar I dan 2) mendeskripsikan nilai validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda instrumen kemampuan berpikir kritis berbasis Two Tier Test pada praktikum fisika dasar I. Jenis penelitian ini adalah Pengembangan dengan jenis research and development(R&D) dengan menggunakan model pengembangan Tessmer. Tahapannya terdiri dari: 1) preliminary, 2) self evaluation, 3) prototyping, dan 4) field test. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fisika Dasar Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Subjek penelitian adalah mahasiswa prodi Pendidikan Fisika UIN Alauddin Makassar angkatan 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa soal yang dikembangkan telah memenuhi kriteria valid, karena hasil validitas isi (Aiken V) memiliki rata-rata 0,67 dengan kategori “validitas sedang”. Uji reliabilitas sebesar 0,65027 dengan kategori tinggi. Tingkat kesukaran berada pada interval 0,70 – 1,00 dimana secara umum soal dikatakan baik. Daya pembeda soal berada pada kisaran DP < 0,2 dengan kategori jelek. Implikasi penelitian ini adalah: 1) Instrumen yang dikembangkan dalam penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih dalam mengenai kemampuan berpikir kritis mahasiswa, sehingga berkontribusi terhadap pengembangan evaluasi pemelajaran praktikum berbasis konsep. 2) Instrumen yang dikembangkan memberikan alternatif penilaan lebih mendalam, karena tidak hanya menilai jawaban akhir (Tier I), tetapi juga alasan dibalik jawaban tersebut (Tier II). Hal ini memungkinkan dosen mengidentifikasi kesalahan konsep dan tingkat pemahaman mahasiswa dengan akurat. 3) Jika peneliti berikutnya melanjutkan penelitian ini dengan menambahkan beberapa soal dan artikel, maka keakuratan hasil yang diperoleh akan semakin meningkat.
Inovasi Pelayanan Publik Melalui LayananDigital Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (SIBENITAMBUN) Pada UPTD Pengawasan Benih Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Pratiwi, Vivin Ardila; Maskan, Maskan; Suhardiman, Suhardiman; Jamiah, Jamiah; Jubaidi, Ahmad
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 24, No 2 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v24i2.8877

Abstract

The results showed that with the innovation of “SIBENITAMBUN” (Planation Seed Certification) in seed certification application services at the Plantation Service (UPTD Supervision of Plantation Seeds) of East Kalimantan Province, it was considered optimal when viewed from the aspects of relative advantage, service needs, and perceived benefits. However, when viewed from the aspect of complexity, it can be said that it still requires large maintenance costs and appropriate budget allocations and requires a lot of time for maintenance involving external parties and inadequate network access problems in some areas. Based on the conclusions previously described, the researcher provide suggestions that may be useful for the development of innovation “SIBENITAMBUN” (Planation Seed Certification) at the Plantation Service (UPTD Supervision of Plantation Seeds) of East Kalimantan Province in the future, namely in order to reduce dependence on external parties in system maintenance, further analysis needs to be done regarding budget management, and it is advisable to conduct further surveys to identify technical obstacles faced by communities in remote areas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan inovasi “SIBENITAMBUN” (Sertifikasi Benih Perkebunan) dalam layanan aplikasi sertifikasi benih di Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Benih Perkebunan (UPTD) Provinsi Kalimantan Timur, hal ini dianggap optimal jika dilihat dari aspek keunggulan relatif, kebutuhan layanan, dan manfaat yang dirasakan. Namun, dari aspek kompleksitas, dapat dikatakan bahwa inovasi ini masih memerlukan biaya pemeliharaan yang besar dan alokasi anggaran yang sesuai, serta memerlukan waktu yang cukup lama untuk pemeliharaan yang melibatkan pihak eksternal dan masalah akses jaringan yang tidak memadai di beberapa wilayah. Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti memberikan saran yang mungkin berguna untuk pengembangan inovasi “SIBENITAMBUN” (Sertifikasi Benih Perkebunan) di Layanan Perkebunan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan) Provinsi Kalimantan Timur Di masa depan, khususnya untuk mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal dalam pemeliharaan sistem, perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai pengelolaan anggaran, dan disarankan untuk melakukan survei lebih lanjut guna mengidentifikasi hambatan teknis yang dihadapi oleh masyarakat di daerah terpencil
“UANG KOPI” PADA UTANG PIUTANG MASYARAKAT SIANTAN HULU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM MUAMALAH Wulandari, Ayu; Sukardi, Sukardi; Suhardiman, Suhardiman
Al-Aqad Vol. 1 No. 1 (2021): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i1.339

Abstract

Penelitian ini bertujuan mencari jawaban atas permasalahan pokok yaitu bagaimana ketentuan “uang kopi” dalam praktik utang piutang masyarakat di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara dan bagaimana ketentuan hukum muamalah terhadap “uang kopi” dalam praktik utang piutang masyarakat di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif analisis kualitatif. Peneliti mengumpulkan data primer dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk data sekunder peneliti memperolehnya dari literatur, artikel, jurnal, dan internet. Teknik analisis data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Untuk uji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi dan membercheck. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketentuan “uang kopi” dalam praktik utang piutang pada masyarakat setempat harus ditulis dan dipersaksikan, tidak ada unsur paksaan dalam penambahan pengembalian “uang kopi”, bersegera melunasi utang sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dan memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan untuk membayar hutang. Beberapa ketentuan-ketentuan transaksi utang piutang yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan transaksi utang piutang dalam hukum muamalah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi utang piutang dengan penambahan pengembalian “uang kopi” yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Siantan Hulu diperbolehkan.
BISNIS PENGEMIS DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KALIMANTAN BARAT NO.11 TAHUN 2019 PASAL 37 DAN HUKUM ISLAM DI KOTA PONTIANAK Agustini, Agustini; Sukardi, Sukardi; Suhardiman, Suhardiman
Al-Aqad Vol. 1 No. 2 (2021): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i2.395

Abstract

This research started from the phenomenon of beggars who became a social disease in Pontianak City. This work is not justified because it dramatically disturbs public order; a supporting factor that plays a role in handling beggars is Regional Regulation Number 11 of 2019 article 37 of the Pontianak City. The business of managing beggars is of particular interest to road users who pass at the redlight crossroad of the Kapuas 1 Highway Pontianak. This research is qualitative research with a qualitative approach to socio-legal research that uses descriptive methods. Data collection techniques used primary data consisting of observations, interviews, documentation, and secondary data obtained through literature, articles, journals, and the internet. The data analysis technique uses data collection, data reduction, data presentation, and conclusions, meanwhile, in testing the validity of the data using triangulation and member check. The results of the study show three findings: 1) The business of managing beggars is not appropriate based on positive law and Islamic law. 2) The implementation of Regional Regulation Number 11 of 2019 article 37 has not run optimally, the quality of service is still not well, and the sanctions given are not firm. 3) The view of Islamic law on the prohibition of giving beggars, there are three kinds of people who are permitted to beg, namely, people who bear a dependent, people who are afflicted by a disaster, and people who are stricken with disaster. Keyword: Beggars, Regional Regulations, Islamic Law, Pontianak City
WANPRESTASI ANGGOTA CREDIT UNION PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DALAM TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH Rahmah, Alfiatur; Sukardi, Sukardi; Suhardiman, Suhardiman
Al-Aqad Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.516

Abstract

This study aims to reveal the practice of default by Credit Union members in loan agreements in the Credit Union area of ??Pontianak, West Kalimantan. This is reviewed in Civil Law using the Civil Code (KUH-Perdata) and Sharia Economic Law using the Sharia Economic Law Compilation (KHES). This study uses a qualitative research method with the type of juridical-normative research in which researchers directly go to the field. The data collection technique uses primary data through observation, interviews, documentation, and secondary data obtained through books, journals, articles, and from the Civil Code and KHES, relating to practices that occur in the field. Researchers can conclude that: 1) several members default on the loan agreement; 2) The review of the Civil Code regarding defaults committed by Credit Union members in the loan agreement has been explained in article 1234 of the Civil Code, which if the debtor does not fulfill his promised performance then he can be said to be in default; 3) Review of KHES regarding the broken promises/defaults committed by Credit Union members in the loan agreement according to article 36 of the KHES and getting sanctions which are contained in article 38 of the KHES. The implication of this research finding is to increase legal awareness. Whatever the form of the agreement must lead to a legal relationship. Decisions that have been mutually agreed upon must be carried out with full responsibility following the applicable rules, especially for Credit Union members who have received loans.
AKTA PERDAMAIAN PUTUSAN NOMOR 1/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Siregar, Rekha Agustriani; Suhardiman, Suhardiman
Al-Aqad Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.589

Abstract

The purpose of this study is to explain the construction of the settlement deed in the sharia economic case in decision Number 1/Pdt.GS/2019/Pa.Ptk was registered at the Pontianak Religious Court on 27 August 2019. The research questions are 1) What is the content of the deed in the Decision of the Religious Court in case Number 1/Pdt.GS/2019/PA.Ptk? 2) What is the legal construction of the case decision Number 1/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk? 3) And what are the implications for the concept of peace in the Sharia Economic Law Compilation (KHES)? This research method is qualitative with a juridical-normative approach. The main source of data was obtained from the peace deed No. 1/Pdt.G.S/2019PA.Ptk was analyzed using the content analysis method. Furthermore, these findings were strengthened and confirmed through interviews with judges at the Pontianak Religious Court. The secondary data is the Sharia Economic Law Compilation (KHES) and various opinions of Islamic jurists on peace. The conclusions of this study are 1). The judge did not refer directly to the shari'a arguments to decide the case of the peace deed. 2). As a result, the judge's decision on the peace deed does not show an important difference with the judge's decision in the District Court. 3). The judge did not use the Sharia Economic Law Compilation (KHES) as one of his basic considerations in explaining the meaning and mechanism of peace in Islam. This research argues that this peace deed does not fully refer to sharia sources, but tends to agree with what has been determined by the litigants. However, this peace deed is following the norms of Islamic law regarding treaties, namely that all Muslims are bound by the agreements they made.
PENAMBANGAN PASIR ILEGAL PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Prahesti, Diyah Sita; Sukardi, Sukardi; Suhardiman, Suhardiman
Al-Aqad Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.658

Abstract

The purpose of this study is to find out: 1) the legal potential of illegal sand mining in North Singkawang District from the perspective of the Regional Regulation (Perda) of West Kalimantan Province and MUI Fatwa, and 2) the legal potential of illegal sand mining in North Singkawang District from the perspective of West Kalimantan Provincial Regulation and MUI Fatwa. Researchers used qualitative methods by field research and juridical-empirical approaches. Sources from primary data are in the form of observations and interviews in the field and primary legal materials, namely the Regional Regulation of West Kalimantan Province No. 09 of 2019 and MUI Fatwa No. 22 of 2011. Meanwhile, secondary data gain from books, journals, and previous research. Data collection techniques gather from observation, interviews, and documentation. The data that has been collected, researchers check the validity through a series of source triangulation and member-checks. Then, researchers analyze it through several stages, namely data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the study indicate that: 1) the lack of good coordination between the government and the authorized mining services, as well as the government's unpreparedness in adjusting regulatory changes to the social application in society so that the implementation of the law has not been maximized; 2) violations committed by sand mining entrepreneurs create legal potential because the mining activities carried out are not in accordance with the rules contained in the Regional Regulation and environmentally friendly mining in the MUI fatwa. In addition, these mining activities cause natural damage that has an impact on the people living around the mining site. Monitoring and evaluation have become a priority for the government, especially in repairing and preventing damage.
SISTEM BAGI HASIL PADA PERUSAHAAN TRAVEL DI KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Meilandri, Bella Deva; Rasiam, Rasiam; Suhardiman, Suhardiman
Al-Aqad Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.767

Abstract

The purpose of this study was to determine the practice of profit sharing at the Faqih Family Travel Company through the study of the Sharia Economic Law Compilation (KHES). Researchers used qualitative methods with field research and juridical-empirical approaches. Sourced from primary data in the form of observations, interviews, and primary book materials, namely (KHES). In contrast, secondary data are articles, journals, and websites on the internet. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. From the collected data, researchers check the validity through a series of time triangulation and member-check. Then, it is analyzed through data reduction, data presentation, verification, and concluding. The results showed that the practice of profit sharing at the Faqih Family Travel Company in Sungai Kunyit District, Mempawah Regency, was carried out at the end of each month depending on the number of consumers who used the services of the Faqih Family Travel Company based on the agreement agreed upon by all parties. There are two types of contracts in this profit-sharing practice: the first syirkah 'inan is a contract between the company owner and the fleet owner because they both issue capital even though the amount is not the same. Based on the ijarah contract, a discrepancy with KHES occurred because it is unlike the first agreement with the drivers. Therefore, researchers recommend revising the agreement with parties to find a solution regarding the distribution of results which is not follow the first agreement. Keywords: Profit Sharing, Ijarah, Syirkah Al-'Inan
PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Faruq, M; Sukardi, Sukardi; Suhardiman, Suhardiman
Al-Aqad Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.812

Abstract

This research aims to analyze the practice of rounding the scales related to the delivery of goods from consumers where the rounding is carried out without notification. This research uses the legal method and is classified as a type of normative legal research-empiric with objects rounding the scales on freight forwarding services at PT. JNE Main Branch of Pontianak. The data source used by researchers to obtain the data - data needed in this study uses primary data and secondary data, primary legal material, and secondary which supports the analysis of rounding the scales on freight forwarding services at PT. JNE Main Branch of Pontianak. The technique used to collect data is a technical field. However, according to the research analysis results, it can be concluded that: 1) Rounding of scales at PT. JNE Main Branch of Pontianak is rounding up to the results of the scales if the weight of the item is less than 1 kg, the perch 1 kg if the weight of the item exceeds 1.3 kg then rounded 2 kg. 2) Rounding the scales carried out by this company is not following KHES article 295 and article 317. Whereas from Law Number 8 about Consumer Protection in the year 1999, contained in article 4 that the consumer has the right to obtain information and article 7 where the business actor is obliged to provide clear, correct information regarding the rounding he does. Keywords: Rounding Scales, KHES, Law No. 8 (1999)
Co-Authors Abdul Rajab Abnur, Adelia Putri Abu Bakar Adam Adam Agustini Agustini, Agustini Ainun Mardiah Andi Firta Nurwafiq Azizah Andriani, Nurafni AR., Eka Hendry ARDIANSYAH ARDIANSYAH Arif Wibowo Armita Cahyani Ashar, H. Hasbullahair Ashar, Hasbullahair Asmah Amir Asroni Mukhlis, Asroni Atifa, Atifa Ayu Wulandari B, Ahmad Nurul Ihsan Basam, Fajri Belinda Dwi Utami Berti, Elisa Cheriani, Cheriani Cindi, Cindi Dani, Ali Umar Dewi, Sulasteri Erwin Hafid, Erwin Fadhil, Moh. Fahmi, Moch. Riza Faizin, Mu'adil Fajrul, Rahmat Faruq, M Faslan, Zul Fauziah Fauziah Fawaid, Muhammad Febriyadi, Muhammad Rezeki Firdaus Achmad Gunawan, Muh. Tedy Hajar, Andi Hasrianti, Andi Ibard, Irsyadul Indra Setia, Bayu Indradewa, Rhian Iwan, Muhammad Jamiah Jamiah, Jamiah Jamilah Jamilah Jaya, Harman Jubaidi, Ahmad Juniarti, Atty Jusman Jusman Leony, Leony Lusiana, Vinna M Rusdi Majid, Ahmad Suwandi Maskan, Maskan Masuwd, Mowafg Abrahem Meilandri, Bella Deva Merthayasa, Alit Moch Riza Fahmi, Moch Riza Muhammad Hasan Muhammad Rizki Muhammad Yusuf Hidayat, Muhammad Yusuf Nadiya Nadiya, Nadiya Natiara, Natiara Nurwaqiah, Nurwaqiah Oktaviandra, Rio Oktaviani, Sis Padhila Bahar, Nurul Prahesti, Diyah Sita Pratiwi, Vivin Ardila R., Mulyasari Rafiqah, Rafiqah Rahmah, Alfiatur Rahman, Syinta Rasiam, Rasiam Reynaldi, Reynaldi Rohmadi Rohmadi Roni Ririn Sabariani, Sabariani Saebah, Nur Seftyaningsi, Dian Sembiring, Rinawati Siregar, Rekha Agustriani St. Syamsudduha, St. Sua, Andi Tenri Sukardi Sukardi Sumiati Sumiati Suryani, Tina Zulfa Syahrani, Audya Taufiq, A. Muh. Ulya, Nanda Himmatul Ummu Kalsum Wanandi, Zulfian Widiyawati, Ari Widyawati Widyawati Yanti, Irdah YENNI SAMRI JULIATI NASUTION, YENNI SAMRI JULIATI Zain, R. Dedy Chairil Zainal Abidin zainuddin, zainuddin zai