Articles
<![CDATA[Upaya Penanggulangan Pungutan Liar di Lingkungan Madrasah Dengan Sistem Pengawasan Silang ]]>
<![CDATA[Edisman]]>;
<![CDATA[Fitriati]]>;
<![CDATA[Putra Pratama , Bisma]]>
<![CDATA[ Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ejzw8b75
<![CDATA[Pengaturan mengenai pungli diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Upaya penanggulangan pungutan liar (pungli) di lingkungan Madrasah dengan sistem pengawasan silang oleh Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Departemen Agama Kabupaten Pasaman Barat yaitu menggunakan pengawas berasal dari satuan lainnya merupakan upaya untuk mencapai pelaksanaan pengawasan yang memberikan informasi yang valid. Mekanisme penanganan perkara pungutan liar yang ditangani oleh bidang Pendidikan Madrasah Kementrian Agama Kabupaten Pasaman Barat yaitu melaksanakan kegiatan intelijen berupa pengumpulan data dan keterangan pengamanan, penggalangan dengan langkah-langkah deteksi, identifikasi dan penilaian dalam rangka penajaman target kegiatan, pelaku dan anatomi jaringan pelaku pungli. Fungsi pencegahan, yakni 1) Membuat produk-produk terkait dengan kempanye anti pungli, seperti pamplet, brosur, spanduk, baliho, film). 2) Menumbuhkembangkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap pungli melalui penyertaan sikap/ikrar anti pungli pada sentra pelayanan masyarakat. 3) Membangun sistem pencegahan pungli secara kompherensif. Hambatan dalam penanggulangan pungutan liar (pungli) di lingkungan madrasah dengan sistem pengawasan silang oleh Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Departemen Agama Kabupaten Pasaman Barat diantaranya adalah Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan. Penegak hukum ada yang bertindak kurang profesional. Berkas yang tidak lengkap, kurangnya komunikasi antar lembaga, adanya tugas sampingan para anggota. kesadaran hukum masyarakat membantu pelaksanaan atau penegakan hukum pada sangat kurang, banyak masyarakat yang ingin melaporkan adanya pungutan liar tetapi mereka memilih untuk tidak melaporkan karena berbagai alasan.]]>
<![CDATA[Fungsi Autopsi Sebagai Alat Bukti oleh Penyidik Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan ]]>
<![CDATA[Widia, Linda]]>;
<![CDATA[Fitriati]]>;
<![CDATA[Yuspar]]>
<![CDATA[ Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/exy4s366
<![CDATA[Salah satu fungsi penegakan hukum adalah autopsi oleh ahli forensik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 133, Pasal 134 KUHAP dan Pasal 122 angka (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi: “Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitif. Fungsi autopsi sebagai alat bukti oleh penyidik dalam penerapan unsur tindak pidana pembunuhan adalah untuk mengetahui penyebabkan kematian, Kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Koto Tangah Polresta Padang, berawal ketika anak korban menganggap ibunya tidur namun setelah beberapa jam menemukan ibunya meninggal. Kasus ini terjadi diwilayah hukum Polsek Koto Tangah Polresta Padang. Kendala penyidik dalam pengunaan hasil autopsi sebagai alat bukti dalam penerapan unsur tindak pidana pembunuhan adalah kurang kemampuan penyidik memahami bahasa medis didalam visum et repertum, sarana dan prasarana belum lengkap dan kurangya pemahaman masyarakat tentang fungsi autopsi forensik.]]>
<![CDATA[Penerapan Unsur Tindak Pidana Di Bidang Properti Berdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Pada Tingkat Penyidikan ]]>
<![CDATA[Nevada, Irwan]]>;
<![CDATA[Fitriati]]>
<![CDATA[ Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/6zd1xb15
<![CDATA[Pasal 63 Ayat (2) KUHP merupakan dasar berlakunya asas lex specialis derogat legi generali yang mengadung makna bahwa ketentuan hukum khusus mengesampingkan ketentuan hukum umum. Salah satu penerapannya pada tindak pidana dibidang properti yang ditangani oleh Satreskrim Polresta Padang, namun terdapat perbedaan penerapan unsur tindak pidana yaitu ada yang menggunakan ketentuan umum sebagaimana yang diatur dalam KUHP, dan adapula yang menggunakan ketentuan khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Hal ini patut untuk diteliti dan dianalisa terhadap penerapan unsur suatu tindak pidana berdasarkan asas hukum yang berlaku khususnya pada tingkat penyidikan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan unsur tindak pidana di bidang property berdasarkan asas lex spesialis derogat legi generalis pada tingkat penyidikan dan apa pertimbangan penyidik dalam penerapan unsur tindak pidana di bidang properti pada tingkat penyidikan. Penelitian bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang penerapan unsur tindak pidana di bidang properti berdasarkan asas lex spesialis derogat legi generalis pada tingkat penyidikan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder selanjutnya dianalisis menggunakan teori-teori secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analistis. Hasil pembahasan dan analisis disimpulkan bahwa terhadap peristiwa yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, maka aturan umum yaitu penipuan dan penggelapan dikesampingkan.]]>
<![CDATA[Penerapan Unsur Tindak Pidana Aborsi Oleh Penyidik Berdasarkan Alat Bukti Yang Digunakan ]]>
<![CDATA[Lesmono, Joko Hendro]]>;
<![CDATA[Fitriati]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v8i1.495
<![CDATA[Sanksi pidana terhadap wanita yang menggugurkan kandungannya tercantum pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan unsur tindak pidana aborsi oleh penyidik pada Satreskrim Polresta Padang dengan penggunaan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Surat berupa rekaman medis, dokumen terkait lainnya dan keterangan ahli berupa penjelasan dari ahli kefarmasian mengenai jenis obat yang digunakan dan akibat dari penggunaan obat tersebut. Pada alat bukti Keterangan Saksi, Penyidik memperoleh informasi terkait cara dilakukan aborsi. Saksi-saksi ini terdiri dari petugas medis, saksi mata, atau orang yang terlibat dalam tindakan tersebut. Keterangan Ahli yaitu Ahli medis atau ahli forensik dapat memberikan keterangan apakah aborsi tersebut ilegal atau tidak. Serta ahli kefarmasiaan yang menerangkan tentang indikasi obat yang digunakan. Kendala Penerapan unsur tindak pidana aborsi oleh penyidik pada Satreskrim Polresta Padang dengan pengunaan alat bukti adalah kurangnya kemampuan Petugas Penyidik dalam menggunakan alat bukti seperti alat bukti rekam medis dan obat-obatan. Sulitnya mencari saksi juga menjadi permasalahan dalam proses penyidikan. Pihak kepolisian kesulitan dalam mencari informasi dan mengumpulkan data tersangka yang berhubungan dengan kasus tidak pidana aborsi, karena aborsi merupakan aib bagi seorang wanita yang berarti jika memberikan informasi berarti membuka aib mereka sendiri. Sulitnya membuka rahasia medis Pasien yang enggan memberikan keterangan atau alat bukti yang memadai kepada penyidik, karena takut atau karena faktor-faktor pribadi. Aborsi sering dilakukan secara diam-diam, dan bukti fisik mungkin terbatas atau sulit diakses. Ini bisa menjadi kendala dalam memastikan adanya tindakan aborsi ilegal. Hukum dan regulasi yang rumit, setiap yurisdiksi memiliki hukum yang berbeda terkait aborsi, dan hal ini dapat mempengaruhi cara penyidik mengumpulkan dan menggunakan bukti dalam penyidikan. Pada beberapa kasus, penyidik mungkin menghadapi keterbatasan teknologi dalam mengumpulkan bukti, terutama jika mereka harus mengandalkan rekaman medis atau perangkat lainnya.]]>
<![CDATA[DESIGNING DISTANCE LEARNING FOR GROUP THEORY COURSES TO IMPROVE THE 21ST-CENTURY PROFICIENCY OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS ]]>
<![CDATA[Mik Salmina]]>;
<![CDATA[Fitriati]]>;
<![CDATA[Ahmad Nasriadi]]>
<![CDATA[ International Conference on Education, Science, Technology and Health (ICONESTH) 2023: ICONESTH ]]>
Publisher : <![CDATA[International Conference on Education, Science, Technology and Health (ICONESTH) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46244/iconesth.vi.247
<![CDATA[This study aimed to produce a distance learning design for the Group Theorycourse to improve the 4C skills of prospective mathematics teachers. Thisresearch is included in Research and Development (R&D), which consists ofthree stages, namely: (1) a preliminary study, (2) development studies, and (3)product effectiveness tests. The research results show that the distance learningdesign developed is feasible and effective for the learning process. Tests Theresearch results are grouped into two parts: (1) tests for aspects of problemsolving and critical thinking skills and (2) non-tests to assess creativity andinnovation, communication, and collaboration. Regarding critical thinkingskills, there are differences in students' critical thinking in distance learningdesigns and group learning theory. However, for problem-solving skills,student problem-solving is the same as distance learning designs in grouptheory learning subjects. For the results of the questionnaire data analysis, it isknown that the indicators for achieving creativity and innovation,communication, and collaboration are above 50%. This shows that the distancelearning design of the Group Theory course has succeeded in increasing theskills of prospective 21st-century mathematics teachers.]]>
<![CDATA[PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (Studi Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pdg dan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg) ]]>
<![CDATA[zulkifli, Zulkifli]]>;
<![CDATA[Fitriati, Fitriati]]>;
<![CDATA[ferdi, ferdi]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 1 No. 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/law.v1i2.29
<![CDATA[In the law enforcement of corruption, there are at least 2 (two) articles that are often used to ensnare the defendant, namely Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 20 Year 2001 regarding the Amendment of Law Number 31 Year 1999 regarding Eradication of Corruption. In practice, the provision has been applied by the Judge in the decision of corruption case in the implementation of partnership program and environment development with the actors from the private sector, as the Manager of Lubuk Alung Regional IV branch PT. Sang Hyang Seri (Persero) is found guilty because it has been proven legally and convincingly committed a criminal act of corruption by misusing and using the. Community Development Program fund from PT. Angkasa Pura and PKBL funds from PT. Pertamina and PT. Bukit Asam]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN (Studi Pada Sat Reskrim Polres Solok) ]]>
<![CDATA[Nursin, Hendri]]>;
<![CDATA[Fitriati, Fitriati]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 1 No. 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/law.v1i3.38
<![CDATA[Penal mediation is one of the means of resolving criminal acts that have often been carried out by law enforcement officials, especially at the level of investigations in the police as explained in the letter of the Chief of Police No: B / 3022 / XII / 2009 / SDEOPS, December 14, 2009 concerning Handling Case Through Alternative Dispute Resolution (ADR). Specifications in this study are descriptive analytical. The reason mediation model carried out by the Aro police station The likes of resolving criminal cases are mediation victim-offender models. This model places more emphasis on mediation between victims and perpetrators involving various parties who meet. The mediator can come from a formal official, independent mediator or combination. In this case the mediators involved were ninik mamak and local adat stakeholders and even the Kerapatan Adat Nagari (KAN). The obstacle encountered in the reasoning mediation of the Aro Suka police station is that there is no explicit regulation as a legal aspect governing reason mediation in the settlement of criminal cases, then the Police cannot fully act as mediators in the settlement of criminal cases through reasoning mediation, and there are still some people argues that all criminal cases can be carried out reason mediation or peace efforts between litigants. The effort that must be made is to encourage customary institutions in the nagari along with their traditional leaders to assist the National Police in resolving criminal cases whose source of problems starts from the issue of inheritance, inheritance, customary titles and so on.]]>
<![CDATA[Pengawasan Internal oleh Kepolisian Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Secara Restoratif ]]>
<![CDATA[Hakim, Arif Rahman]]>;
<![CDATA[Fitriati]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/msw4yt02
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Bentuk pengawasan internal oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap penyelesaian tindak pidana secara restoratif adalah memastikan bahwa proses tersebut dijalankan dengan transparansi, profesionalisme, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan ini mencakup aspek syarat tindak pidana yang dapat direstoratif justice. Memastikan bahwa pelaku, korban, dan masyarakat (terutama keluarga) setuju. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan seperti Itwasda bertugas mengawasi agar anggota kepolisian tidak menyalahgunakan posisinya untuk memaksakan atau memanipulasi hasil dari proses restorative justice. Penyimpangan yang harus dihindari adalah adanya dugaan pemerasan atau sogokan dari pelaku untuk menghindari proses peradilan formal. Itwasda memantau implementasi dari kesepakatan yang disepakati. Kendala dalam pengawasan internal oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap penyelesaian tindak pidana secara restoratif adalah tidak adanya standarisasi proses, tanpa aturan yang jelas, standar pengukuran kinerja yang tidak seragam. Kesulitan dalam memastikan bahwa proses mediasi dan penyelesaian dilakukan dengan benar dan adil. Proses restorative justice hanya menjadi prosedur administratif tanpa memperhatikan prinsip pemulihan yang sesungguhnya, sehingga proses tidak memberikan hasil yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel pengawas maupun dukungan teknologi untuk melakukan monitoring secara berkala terhadap penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice.]]>
<![CDATA[IMPROVING PRE-SERVICE MATHEMATICS TEACHERS’ SUBJECR MATTER KNOWLEDGE THROUGH SCHOOL-UNIVERSITY PARTNERSHIP MEDIATED BY LESSON STUDY PROGRAM ]]>
<![CDATA[Fitriati, Fitriati]]>;
<![CDATA[Rosli, Roslinda]]>;
<![CDATA[Hidayat, Arif]]>
<![CDATA[ International Conference on Education, Science, Technology and Health (ICONESTH) 2024: The 2nd ICONESTH ]]>
Publisher : <![CDATA[International Conference on Education, Science, Technology and Health (ICONESTH) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46244/iconesth.vi.515
<![CDATA[The purpose of this study is to explore the power of a school university partnership mediated by lesson study (SUPER-LS) in improving pre-service mathematics teachers’ subject matter knowledge (SMK). This study implemented the SUPER-LS program with 10 pre-services teachers (PSTs), 10 in-service teachers (ISTs) and knowledgeable others to accomplish this objective. The study was executed in two phases: one at the school and the other at the university. Throughout the program, they designed a mathematics curriculum based on the concepts of Realistic Mathematics Education (RME), facilitated an open class, and engaged in post-lesson discussions throughout two cycles of lesson study. Data were collected through observations of lesson study activities and objects, and analyzed using transcript-based lesson study following MKT framework. The study revealed that the SUPER-LS program can enhance collaboration among PSTs to augment their Subject Matter Knowledge (SMK), with specialized content knowledge (SCK) being predominant. Nonetheless, a follow-up program to guarantee that PSTs have rigorous training is essential.]]>
<![CDATA[PENGARUH RETURN ON ASSETS DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI LQ-45 PERIODE 2015-2019 ]]>
<![CDATA[Fitriati, Fitriati]]>;
<![CDATA[Nurulrahmatiah, Nafisah]]>
<![CDATA[ JURNAL MANAJEMEN & ORGANISASI REVIEW (MANOR) Vol. 3 No. 1 (2021): MANOR: Jurnal Manajemen dan Organisasi Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Fajar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47354/mjo.v3i1.287
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Return On Assets (ROA) dan Debt To Equity Ratio (DER) terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di LQ-45 periode 2015-2019. Populasi pada penelitian ini adalah 45 perusahaan.Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 3 perusahaan.Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan.Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan SPSS versi 23.Hasil penelitian menunjukan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. DER disisi lain berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. Secara simultan, ROA dan DER tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan makanan dan minuman tahun 2015-2019. Kata Kunci: Return On Assets, Debt To Equity Ratio, Pertumbuhan Laba]]>
