Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH

PUTUSAN LEPAS (ONSTLAG VAN ALLE RECT VERVOLGING) TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI KARENA TERBUKTI TIDAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI PUTUSAN PN JAMBI NOMOR 32/PID.SUS-TPK/2018/PN JMB JO. PUTUSAN MA NOMOR 1675 K/PID.SUS/2019) Pakpahan, Rahmat Sahala; Yunara, Edi; Alsa, Abdul Aziz
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2316

Abstract

Abstract: The decision of acquittal from all legal charges (onslaag van recht vervolging) in corruption cases is a necessity as long as the act is administrative in nature and does not enter the realm of criminal law so that it is not criminal liability but administrative liability with the legal implication that the defendant is released from all legal charges (onslaag van recht vervolging) in corruption cases.T he formulation of the problem in this thesis research is how to prove the determination of the point of contact between civil law and criminal law in the legal system in Indonesia, how are the differences in the elements of state losses referred to in Article 2 and Article 3 of the Corruption Crime Law, what is the basis for the judge's consideration in issuing a verdict of acquittal from all legal charges (onstlag van alle rechtsvervolging) in the Jambi District Court Decision Number 32 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN Jmb Jo. Supreme Court Decision Number 1675 K / Pid.Sus / 2019 is in accordance with the applicable criminal procedure law. The alleged act is not a criminal act of corruption but rather an unlawful act because the legal relationship that occurred was based on a contractual relationship in the implementation of civil servant housing procurement. Keywords: Acquittal, Criminal Act, Corruption Abstrak: Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslaag van recht vervolging) pada perkara tindak pidana korupsi merupakan sebuah keniscayaan selama perbuatan tersebut bersifat administratif dan tidak memasuki ranah hukum pidana sehingga bukan pertanggungjawaban pidana akan tetapi pertanggungjawaban administratif dengan implikasi yuridisnya terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslaag van recht vervolging) pada perkara tindak pidana korupsi. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana pembuktian dalam penentuan titik singgung antara hubungan hukum perdata dan hukum pidana dalam sistem hukum di Indonesia, bagaimana perbedaan unsur kerugian negara yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) dalam Putusan PN Jambi Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb Jo. Putusan MA Nomor 1675 K/Pid.Sus/2019 sudah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif serta menarik kesimpulan secara deduktif. Perbuatan yang didakwakan tersebut tidak merupakan tindak pidana korupsi melainkan perbuatan melawan hukum karena hubungan hukum yang terjadi dilandasi suatu hubungan kontraktual pelaksanaan pengadaan perumahan PNS. Kata kunci: Putusan Lepas, Tindak Pidana, Korupsi
KEABSAHAN HASIL ANALISIS AUDIO FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Ayunda, Adila Perma; Syahrin, Alvi; Yunara, Edi; Ekaputra, Ekaputra
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2346

Abstract

Abstract: Forensic audio is used to analyze sounds to show ownership of the sound, which can shed light on the occurrence of a crime and will ultimately be used as evidentiary material. Proving a criminal act will always be related to the presence of evidence. The function of evidence itself is to prove whether or not someone committed a criminal act. By carrying out forensic audio analysis correctly, the results of forensic audio analysis of the sound can be used as evidence. The research method used in writing this thesis is a normative juridical legal research method which is descriptive analytical in nature by conducting library research to obtain the required secondary data, including primary, secondary and tertiary legal materials related to the problem. All data was collected using library research and field research data collection methods. Based on the results of the research, it shows that the results of forensic audio analysis as evidence in criminal acts of corruption have strength after sound analysis has been carried out using the following stages. Used in accordance with the Standard Operating Procedure (SOP). Keywords: Forensic Audio, Evidence, Crime, Corruption Abstrak: Audio forensik digunakan untuk menganalisis suara untuk menunjukkan kepemilikan suara, yang dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian. Pembuktian suatu tindak pidana akan selalu berkaitan dengan adanya alat bukti. Fungsi alat bukti itu sendiri adalah untuk membuktikan benar atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana. Dengan melakukan analisis audio forensik dengan benar maka hasil analisis audio forensik terhadap suara tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan melakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkait dengan permasalahan. Keseluruhan data dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research).Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis audio forensik sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi, memiliki kekuatan setelah dilakukan analisa suara dengan tahapan-tahapan yang digunakan sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP). Kata kunci: Audio Forensik, Alat Bukti, Tindak Pidana, Korupsi
ANALISIS POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENGATURAN KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA Pandiangan, Jackson Apriyanto; Yunara, Edi; Marlina, Marlina
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2357

Abstract

Abstract: With the ratification of the new Criminal Code which has become Law no. 1 of 2023 has raised the issue of curbing freedom of expression again, due to the article on insulting the president and vice president, which has long been decriminalized in Decision 013-022/PUU-IV/2006 and the presence of the article on insulting state institutions along with the criminalization of holding demonstrations, there are The 5 articles that attract attention in this description are Articles 218 and 219, namely the offense of insulting the president, as well as 240 and 241 regarding insulting state institutions, up to Article 256 regarding punishment for holding demonstrations. This research is normative juridical in nature, with the aim of obtaining qualitative results, the approach taken is a statutory approach, as well as using library study data collection techniques, by studying and analyzing books, statutory regulations and other sources, with data analysi qualitative. Keywords: Politics, Criminal Law, Freedom of Opinion Abstrak: Dengan disahkan nya KUHP  baru yang telah menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 telah mematik isu pengekangan atas kebebasan berpendapat kembali, dikarenakan adanya pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, yang telah lama didekriminalisasi pada Putusan 013-022/PUU-IV/2006 serta hadirnya Pasal penghinaan terhadap lembaga negara bersama dengan pemidanaan penyelengaaran demonstrasi, terdapat 5 Pasal yang menarik perhatian atas uraian tersebut ialah Pasal 218 dan 219  yaitu delik penghinaan presiden serta 240 dan 241 tentang penghinaan Lembaga negara, hingga Pasal 256 terkait pemidanaan terhadap penyelenggaraan demonstrasi. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, serta dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dengan mempelajari dan menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain, dengan analisis data kualitatif. Kata kunci: Politik, Hukum Pidana, Kebebasan Berpendapat 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PEMBELAAN TERHADAP KLIEN BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA OBSTRUCTION OF JUSTICE Sembiring, Debreri Irfansyah; Yunara, Edi; Mulyadi, Mahmud
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 1 (2025): February 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i1.2709

Abstract

Abstract: This study examines the legal protection of lawyers' immunity rights in defending clients related to obstruction of justice crimes. Using normative legal research methods, this study highlights the boundaries between lawyers' immunity rights as stipulated in Article 16 of the Advocates Law and obstruction of justice crimes. The findings reveal that lawyers' immunity rights do not grant absolute legal immunity, especially when lawyers act beyond their authority or violate the principle of good faith. A case study on Decision No. 78 PK/Pid.Sus/2021 demonstrates that although lawyers have immunity rights, they can still be held criminally accountable if found guilty of obstructing justice. This study recommends strengthening regulations and oversight of immunity rights implementation to prevent misuse.Keywords: Lawyers' Immunity Rights, Obstruction of Justice, Legal Protection, Good Faith Abstrak: Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap hak imunitas advokat dalam menjalankan tugas pembelaan terhadap klien terkait tindak pidana obstruction of justice. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini menyoroti batasan antara hak imunitas advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat dan tindak pidana obstruction of justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak imunitas advokat tidak memberikan kekebalan hukum absolut, terutama jika tindakan advokat melampaui batas wewenangnya atau melanggar prinsip itikad baik. Studi kasus pada Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021 menunjukkan bahwa meskipun advokat memiliki hak imunitas, mereka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan tindakan yang menghambat proses hukum. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap penerapan hak imunitas untuk mencegah penyalahgunaan.Kata kunci: Hak Imunitas Advokat, Obstruction of Justice, Perlindungan Hukum, Itikad Baik
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA DI KABUPATEN ASAHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 800/PID.SUS/2021/PN KIS) Br Hutagalu, Beatrix Nancy Monica; Yunara, Edi; Harianto, Dedi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2354

Abstract

Abstract: The use of traditional medicines dominates pharmaceutical preparation in Indonesia caused some factors and their special qualifies which are regarded safer than the modern ones. The market development for traditional medicine circulation also plays the role in the growth of new industry of traditional medicine. The circulation of illegal traditional medicines, using malignant chemical substance for health in Asahan Regency. The result of the research shows that legal protection for consumers of traditional medicines containing malignant chemical substances is regulated in Law No 8/1999 on Legal Protection for Consumer and Law No 36/2009 on Health. Imprisonment will be imposed on anyone who sells illegal traditional medicines as it is regulated in Article 197 in conjunction with Article 106, paragraph (1) of Law No. 36/2009 on Health. Business people are responsible for giving compensation to consumers consuming a product containing malignant chemical substance. The importance of education provided for business people about good production practicing and compliance with security standard should always be increased. The government should be more active in fostering and controlling the circulation of traditional jamu/medicines before and after they are sold in the market. Keywords: Legal Protection, Malignant Traditional Medicines, Jamu, Consumer Abstrak: Di Indonesia, penggunaan obat tradisional mendominasi dalam sediaan farmasi di masyarakat disebabkan karena beragam faktor serta khasiat lain dari obat tradisional yakni dianggap lebih aman dibanding penggunaan obat modern. Berkembangnya pasar bagi peredaran jamu tradisional juga berperan dalam tumbuhnya industri baru di bidang jamu tradisional. Di Kabupaten Asahan ditemukan peredaran jamu ilegal yang diduga menggunakan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Hasil penelitian menemukan bahwa pelindungan konsumen pengguna obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bagi setiap orang yang melakukan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, terancam pidana penjara yang diatur di Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelaku Usaha usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas terhadap konsumen yang mengonsumsi produk yang mengandung bahan kimia berbahaya. Pentingnya edukasi kepada pelaku usaha mengenai praktik produksi yang baik dan kepatuhan terhadap standar keamanan harus terus ditingkatkan. Pemerintah juga harus lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan peredaran obat/jamu tradisional baik sebelum beredar di pasar maupun setelah obat/jamu tradisional beredar di pasaran. Kata kunci: Pelindungan Hukum, Obat Tradisional Berbahaya, Jamu, Konsumen
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA TERKAIT DENGAN KASUS PELAKU TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU Sitepu, Putri Karina; Yunara, Edi; Rizky, Fajar Khaify
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3215

Abstract

Abstract: This study examines the analysis of criminal liability and judicial considerations in imposing criminal sanctions against perpetrators of forest timber transportation crimes without valid documentation, as regulated in Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. The research uses a normative juridical approach by reviewing two court decisions related to illegal timber transportation. The findings show that the elements of criminal liability are fulfilled in both analyzed cases. Furthermore, judicial considerations reflect efforts to enforce justice by assessing legality, intent, and environmental impact. This study emphasizes the importance of firm and proportional legal enforcement to preserve forest sustainability and deter forestry-related criminal acts. Keywords: Criminal Liability, Illegal Timber Transportation, Judicial Decision, Forest  Destruction Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai analisis pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dokumen sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah dua putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengangkutan kayu ilegal. Hasil kajian menunjukkan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi dalam kedua kasus yang dianalisis. Selain itu, pertimbangan hakim mencerminkan upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta mempertimbangkan aspek legalitas, niat, dan dampak lingkungan. Kajian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan terukur dalam menjaga kelestarian hutan serta menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana kehutanan. Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengangkutan Kayu Ilegal, Putusan Hakim, Perusakan Hutan
HAMBATAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN PELAKU PERAMPOKAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEKERASAN (BEGAL MOTOR) DIKOTA MEDAN Saragih, Yael Argani; Yunara, Edi; Sutiarnoto, Sutiarnoto
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.2931

Abstract

Abstract: The people of the city of Medan from 2021 to 2023 are made anxious by the rise of violent motor vehicle robbers (begal). There is a lot of news in various media, both mass media and online. This of course must receive special attention from the Indonesian National Police, especially the Medan Police, due to the increasing number of motorbike robbery victims in the city of Medan where the victims not only lose their motorbikes and valuables, they even lose their lives. Efforts to enforce the law and eradicate perpetrators of violent motor vehicle robbery (begal) carried out by the Medan Police in the city of Medan have experienced several obstacles and obstacles. The aim of this research is to identify and analyze the obstacles and efforts of the police in eradicating perpetrators of violent motor vehicle robbery (robbery) in the city of Medan. The method used in this research is empirical juridical by applying descriptive analytical research specifications. The type of data used is primary data from interviews and secondary data from literature studies. The results obtained from this research are the obstacles to the Medan Police in enforcing the law against violent motor vehicle robbery (robbery), including internal obstacles and external obstacles. Keywords: Robbery, Police, Violence. Abstrak: Masyarakat kota Medan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dibuat resah oleh maraknya pelaku perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal). Ramainya pemberitaan di berbagai media, baik media massa maupun online. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian khusus dari pihak Kepolisian Republik Indonesia terutama Polrestabes Medan, dikarenakan semakin banyaknya korban begal motor di kota Medan dimana para korban tidak hanya kehilangan motor dan barang berharganya bahkan sampai kehilangan nyawa. Upaya penegakan hukum dan pemberantasan pelaku perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh Polrestabes Medan di kota Medan mengalami beberapa kendala dan hambatan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah melakukan identifikasi dan analisis terhadap hambatan dan upaya kepolisian dalam pemberantasan pelaku perampokan kendaraan bermotor dengan kekersan (begal) di kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menerapkan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dari wawancara serta menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah hambatan Polrestabes Medan dalam melakukan penegakan hukum terhadap perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal), antara lain adanya hambatan internal dan hambatan eksternal. Kata Kunci : Perampokan, Kepolisian, Kekerasan.
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR 2593/ PID.SUS/ 2022/PN.MDN DAN PUTUSAN NO. 14/ PID.B/2016/ PN.TBK Hadi, Multa; Yunara, Edi; Ekaputra, Muhammad
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3060

Abstract

Abstract: This study explores the disparity in judicial decisions on online gambling criminal cases, focusing on two verdicts: Decision No. 2593/Pid.Sus/2022/PN.Mdn and Decision No. 14/Pid.B/2016/PN.Tbk. Although both defendants were charged with relatively similar offenses, significant differences were found in the legal bases applied and the outcomes of the rulings. This research adopts a normative juridical approach using literature review and document analysis techniques. The findings reveal that the disparity stems from differences in legal interpretation among judges, inconsistency in the application of legal provisions, and the absence of standardized sentencing guidelines. The study recommends the development of consistent sentencing frameworks to ensure legal justice for online gambling offenders. Keywords: Sentencing Disparity, Criminal Offense, Online Gambling, Judge, Electronic                  Information Law Abstrak: Penelitian ini membahas disparitas putusan hakim terhadap perkara tindak pidana perjudian online berdasarkan studi terhadap dua putusan pengadilan, yaitu Putusan No. 2593/Pid.Sus/2022/PN.Mdn dan Putusan No. 14/Pid.B/2016/PN.Tbk. Meskipun kedua terdakwa didakwa atas tindak pidana yang relatif serupa, terdapat perbedaan signifikan dalam dasar hukum yang digunakan dan putusan yang dijatuhkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa disparitas putusan timbul akibat perbedaan interpretasi hukum oleh hakim, tidak konsistennya penerapan pasal, serta kurangnya pedoman yang seragam dalam menangani kasus sejenis. Studi ini merekomendasikan pentingnya penyusunan pedoman pemidanaan agar tercipta keadilan hukum yang lebih konsisten bagi terdakwa tindak pidana perjudian online. Kata kunci: Disparitas Putusan, Tindak Pidana, Perjudian Online, Hakim, UU ITE 
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIKAN TNI ANGKATAN LAUT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN KAPAL DI WILAYAH LAUT TERITORIAL Harahap, Mhd Ripai; Yunara, Edi; Suhaidi, Suhaidi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4230

Abstract

Abstract: This study examines the legal authority of the Indonesian Navy (TNI AL) to investigate the crime of ship piracy in the territorial waters of Indonesia, with an emphasis on the limits of authority between law enforcement officers and the potential for regulatory conflicts. Indonesia's vast and strategic sea area involves many institutions in law enforcement functions, such as the TNI AL, Polri, Bakamla, Ministry of Transportation, and Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. This multi-institutional involvement often results in overlapping authority, especially in the process of investigating crimes of piracy that are cross-border and international in nature. This research is to answer (this uses a normative legal method with a statute approach and a case approach. Authority is very important to be given legal rules so that there is no clash of authority and conflict between law enforcement institutions including the sea area has various types of law enforcers who on average have the authority to conduct investigations including the Indonesian Navy. However, in the crime of ship hijacking, seen from the existing law, the Indonesian Navy has not been authorized to investigate the crime, due to the absence of a legal basis that is relevant and certain to provide the authority to investigate the Indonesian Navy.Keyword: Investigative Authority, Indonesian Navy, Ship Hijacking, Territorial Sea Area, Conflict of Authority, Law of the SeaAbstrak: Penelitian ini mengkaji secara yuridis kewenangan penyidikan TNI Angkatan Laut (TNI AL) terhadap tindak pidana pembajakan kapal di wilayah laut teritorial Indonesia, dengan menitikberatkan pada batasan kewenangan antar-aparat penegak hukum dan potensi konflik regulasi. Wilayah laut Indonesia yang luas dan strategis melibatkan banyak institusi dalam fungsi penegakan hukum, seperti TNI AL, Polri, Bakamla, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keterlibatan multi-institusi ini seringkali menimbulkan tumpang tindih kewenangan, khususnya dalam proses penyidikan tindak pidana pembajakan yang bersifat lintas batas dan berskala internasional. Penelitian ini untuk menjawab (ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Kewenangan sangat penting diberi aturan hukum agar tidak terjadi benturan kewenangan dan konflik antar lemabaga penegak hukum termasuk wilayah laut memilik berbagai macam penegak hukum yang rata-rata memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan termasuk TNI Angkatan Laut. Namun pada tindak pidana pembajakan kapal dilihat dari undang-undang yang ada TNI Angkatan Laut belum berwenang menyidik Tindak Pidana tersebut, akibat ketiadaan dasar hukum yang secara relevan dan pasti memberikan kewenangan penyidikan pada TNI Angkatan Laut.Kata kunci: Kewenangan Penyidikan, TNI Angkatan Laut, Pembajakan Kapal, Wilayah Laut Teritorial, Konflik Kewenangan, Hukum Laut
Co-Authors Abdul Aziz Alsa, Abdul Aziz Affila Agusmidah Agusmidah Almunawar Sembiring Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alwan Alwan Anaria Br Ginting Andi Supratman Andrio Bukit ANDRY AGASI Aritonang, Yohana Eirene Aprilita Arjuna, Arjuna Arpan Carles Pandiangan Ayunda, Adila Perma Aziz, Ichwan Ria BENNI ISKANDAR Binsar Imanuel Bintang David R Manurung Bismar Nasution Br Hutagalu, Beatrix Nancy Monica Brivan Sitompul Budiawan, Sahala Valentino Cantika, Gebby Chairul Bariah Cynthia Wirawan Daffid Ivani Dahlia Kesuma Dewi Dara Ade Suandi Ade Dedi Harianto Dendi sembiring Deny Setiawan Siregar Dina Eriza Valentine Purba Dosma Pandapotan Edi Warman Edi Warman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman, Ediwarman Edy Ikhsan EKA ASTUTI Eka Putra Ekaputra Ekaputra, Ekaputra Ekaputra, Mohammad Elwi Danil Erlangga Prasady Erman Syafrudianto Fajar Rudi Manurung Febry Ramadhan Feni, Evita Fuji Sasmita Gerry Anderson Gultom Gilbeth Abiet Nego Sitindaon Ginting, Nabila Marsiadetama Gita Cristin Debora Sihotang Gunawan Sinurat Hade Brata Hadi, Multa Hana Oktaviana Fahlevi Harahap, Mhd Ripai Hariyatmoko Hariyatmoko Helen Pasaribu Hendi Setiawan Henry Sucipto Sanjaya Sirait Hidayat Bastanta Sitepu Imanuel Carlos Indriana Indriana, Indriana Jamaluddin Mahasari James Kristian Laoli Jaya, Herry Shan Jelly Leviza Jenggel Nainggolan Joko Pranata Situmeang Juangga Saputra Kemas, Taufik Lailan Munibah Lubis Lidya Ruth Panjaitan Lydia Lestarica M Eka Putra M Ekaputra M Ekaputra M Hamdan M Ikhwan Adabi M. Arie Wahyudi Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Madiasa Ablizar Madiasa Ablizar Mahmud Mulyadi Manurung, Andri Rico Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina, Marlina Mauliza Mauliza Meliani Sitepu, Artanta Michael Simbolon Mirza Erwinsyah Mirza Nasution Mirza Nasution Mohd Din Muhammad Ekaputra Muhammad Ekaputra, Muhammad Muhammad Hamdan Muhammad Hatta Rachmadi Saman Muhammad Junaidi Muhammad Syarif Natalia Tampubolon Naziha Fitri Lubis Nurmala wati Nurmalawaty Nurmalita Rahmi Harahap Nurul Amelia Pakpahan, Rahmat Sahala Pandiangan, Jackson Apriyanto Parlindungan Twenti Saragih Pola Martua Siregar Polin Pangaribuan Priangga Yoena Mustafa Kamal Hutabarat Prima Sakti Sidabutar Putri Rumondang Siagian Radyansyah Fitrianda Lubis Rafidah Sinulingga Rafiqoh lubis Rafiqoh Lubus Rafiqoh Rafiqoh Rapiqoh Lubis Ricky T. A Pasaribu Ridha Fahmi Ananda Rina Dian Risca Ardilla Rozel Risnawati Br Ginting Rizky, Fajar Khaify Romeo Manurung RONI Alexandro Rosalyna Damayanti Gultom Rosmalinda Sagala, Silvia Hermala Samsul Aripin Silitonga Saragih, Yael Argani Sembiring, Debreri Irfansyah Sipayung, Ronald Fredy Christian siregar, deny setiawan Siregar, Khoiruddin Manahan Sitepu, Putri Karina Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sunarmi, Sunarmi Susila, Ayu Hutami Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Syafruddin Hasibuan Syafruddin Kalo Syamsul Arifin Tarigan, Vita Cita Emia Taufiq Nugraha Syahputra Tioneni Sigiro Trisna, Wessy Valentina Hura, Martha Sarah Vinamya Audina Marpaung Wan September Wessy Trisna Wisjnu Wardhana Yati Sharfina Desiandri Yesnita Gracetre Sitompul Yolanda Sari Yosua T.R. Panjaitan Yudha Prasetyo, Achmad Yulita Ariska Siregar Zulkarnain Zulkarnain