Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.516
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Media Hukum Mimbar Keadilan Pembaharuan Hukum Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Bhamada: Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan (E-Journal) Jurnal Yustitia Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Journal of Social Science Jurnal Syntax Transformation jurnal syntax admiration Jurnal Health Sains Jurnal Hukum Lex Generalis Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jurnal Sosial dan Teknologi Devotion: Journal of Research and Community Service Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation International Journal of Social Service and Research Interdisciplinary Social Studies Jurnal Impresi Indonesia Journal of Social Research COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal Of World Science Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Journal of Social And Economics Research Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Journal of Social Science Bandung Conference Series: Economics Studies Prosiding Seminar Nasional Hasil-hasil Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies Jurnal Hukum Indonesia Nusantara: Journal Of Law Studies Journal of Social Science Journal of Entrepreneur and Business Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Journal Of Law Sciences (Legisci) Journal of Community Service (Abdisci) Journal of Law and Social Politics Journal of Management, Economic, and Financial Asian Journal of Social and Humanities journal of social and economic research Jurnal Greenation Sosial dan Politik Bhamada: Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan (E-Journal) Rechtsnormen: Journal of Law
Endang Sutrisno
Universitas Swadaya Gunung Jati
Religion Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 105 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 105 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Implementasi Kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Bumdes Dikecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu Meliantika, Meta; Sutrisno, Endang; Narriyah, Hery
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 12 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i12.3087

Abstract

Kecamatan Kertasemaya menaungi 13 Desa yang artinya memiliki 13 BUMDes. Namun demikian, berdasarkan data dari kemtrian Desa hanya ada 10 BUMDes yang terdaftar dengan status Nan terferivikasi dan berbadan hukum terferivikasi. Fakatnya dilapangan, hanya ada dua BUMdes yang masih aktif. Sehingga timbul pertanyaan penelitian mengenai bagaimana kebijakan pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk pengelolaan BUMDes. Tujuannya yaitu untuk menganalisa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu melalui OPD DPMD untuk pengelolaan BUMdes.selanjjutnya untuk menganalisa kebijakan penyertaan modalnya, dan hal yang menjadi pendukung serta penghambat pengelolaan BUMDEs. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan Pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis data model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, data display, dan kesimpulan. Pengecekan validitas data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian yaitu (1) Kabupaten Indramayu sudah mengeluarkan kebiajakn yaitu peraturan Daerah Kab. Indramayu No. 4 Tahun 2016 diserai dengan pembinaan berbentuk perlombaan BUMDes. (2) Hasil analisis menggunakan Model George III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menyatakan bahwa implementasi kebijakan penyertaan modal pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDES di Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu telah dilaksanakan namun belum efektif. (3) Hal yang menjadi peluang yaitu adanya Dimensi komunikasi dan sumberdaya yang sudah diimplementasikan secara optimal. Sedangkan hal yang menjadi kendala yaitu dimensi disposisi dan struktur birokrasi yang memang sangat berkaitan erat karena akan menimbulkan kinerja yang tidak efektif dan efisien satusamalain.
Manajemen Strategi Pelestarian Cagar Budaya Dalam Konteks Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon) Mughni, Amin; Sutrisno, Endang; Hidayat, Moh.Taufik
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 12 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i12.3088

Abstract

Kabupaten Cirebon merupakan wilayah yang kaya akan sejarah dan budaya, tercermin dari banyaknya peninggalan cagar budaya yang tersebar di berbagai lokasi. Keberadaan cagar budaya ini memerlukan upaya pelestarian yang terstruktur dan berkelanjutan agar nilai sejarah dan identitas budaya daerah tetap terjaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen strategi pelestarian cagar budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon sebagai instansi yang bertanggung jawab, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi dan perpanjangan keikutsertaan, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi dan evaluasi strategi telah dilaksanakan secara sistematis dan optimal. Namun, pada tahap implementasi strategi masih ditemukan kendala, terutama terkait minimnya partisipasi dan komitmen stakeholders eksternal yang seharusnya turut aktif dalam pelestarian cagar budaya. Temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan kolaboratif yang lebih kuat antara Disbudpar dan para pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efektivitas pelestarian. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan kebijakan pelestarian berbasis partisipatif dan integratif.
Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk Mewujudkan Lulusan yang Unggul Rahma, Ariska Gania; Sutrisno, Endang; Nursahidin, Nursahidin
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 12 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i12.3100

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mengkaji solusi yang dilakukan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Indramayu. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn digunakan sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MBKM belum berjalan optimal, dengan kendala utama berupa keterbatasan anggaran, infrastruktur, sumber daya manusia, serta rendahnya motivasi mahasiswa. Upaya perbaikan dilakukan melalui peningkatan alokasi anggaran, sosialisasi program, dan penyediaan fasilitas pendukung. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi dan dukungan kelembagaan untuk efektivitas pelaksanaan kebijakan.
Implementasi Kebijakan Pembangunan Melalui Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon) Putri, Nadya Angelica Difiana; Sutrisno, Endang; Khumayah, Siti
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 12 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i12.3101

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pembangunan melalui dana desa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola dana secara mandiri sesuai prioritas pembangunan yang disepakati melalui musyawarah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat, yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan telah meningkatkan pelayanan publik, namun belum berdampak signifikan terhadap pemerataan kesejahteraan. Faktor penghambat utama meliputi rendahnya kapasitas sumber daya manusia, terbatasnya sarana prasarana, serta kurangnya koordinasi dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparatur desa dan peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai strategi untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa dalam pembangunan berkelanjutan.
The Implementation of National Health Insurance Policy in Rural Health Center Mulyadi, Hendi; Darmawan, Arif Budy; Yulyani, Nani; Sutrisno, Endang; Permana, Ipik
Jurnal Health Sains Vol. 5 No. 7 (2024): Journal Health Sains
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jhs.v5i7.1329

Abstract

Kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak dapat terlaksana dengan baik apabila tidak didukung dengan upaya peningkatan kesehatan bagi masyarakat berkaitan dengan upaya kesehatan masyarakat pemerintahan mempunyai kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah sebuah pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Pedesaan. Penelitian ini termasuk jenis kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi keperpustakaan. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan Puskesmas Desa dan Masyarakat yang mengikuti program JKN. Teknik analisis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Pedesaan belum maksimal dan masih terdapat kekurangan yang masih perlu diperbaiki. Penataan sumber daya manusia seharusnya berjalan dengan maksimal agar program dapat terus berjalan, penggunaan sarana prasarana masih terjadi kesenjangan dalam memperoleh pelayanan di pukesmas pedesaan, dan masih terdapat masyarakat yang kurang mampu belum mendapatkan pelayanan yang baik. Puskesmas Pedesaan sebagai pelaksana program JKN diharapkan untuk lebih mengintensifkan sosialisasi mengenai pelayanan kesehatan gratis, misalnya dengan melakukan penyuluhan dan pemasangan spanduk sehingga informasi tentang program Pelayanan JKN bisa sampai ke pelosok-pelosok desa.
Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Endang Sutrisno; Yondri Yondri
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17 No. 2 (2017): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v17i2.541

Abstract

The protection that has been imposed by law concerning the rights and obligations of human being as the subject of law in its interaction with other human being and its environment so that it can take legal action. Child protection in Law No. 35 of 2014 on Child Protection is defined as all activities for the protection and protection of children and the rights of children to live, grow, develop and properly in accordance with the dignity and dignity of humanity and get sanction from violence and disk . This paper discusses the law of a child who is full of laws. The acquisition of the load contained in the content of positive legal legislation is the right of every child, the embodiment for the children, building justice in society, for the achievement of the rights of the child. Special protection of children who are full of law in the criminal law domain for children who are victims of criminal acts, flee and offenders.Keywords: Legal Protection, Child Rights
SINKRONISASI HUKUM UNTUK ALIH FUNGSI LAHAN DALAM PENGEMBANGAN WISATA ALAM Gibran Muhammad Gaza Palestin; Putri Nur Fazriyah; Endang Sutrisno; Mohammad Sigit Gunawan; Harmono
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6397

Abstract

Land use conversion in the context of tourism development particularly nature-based tourism constitutes a strategic issue encompassing legal, environmental, and socio-economic dimensions. This study aims to analyze the extent to which Indonesia’s legal and regulatory frameworks have accommodated the governance of land-use conversion within the framework of sustainable tourism development. The research employs a normative juridical approach by examining statutory regulations relating to spatial planning and land-use conversion. This study is particularly relevant given the increasing strategic importance of environmental policies, including those in Kuningan Regency. One such regulation is Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning. The findings indicate that, normatively, there is a degree of legal synchronization across various regulations that ensures conformity in spatial utilization with the Regional Spatial Plan (RTRW) and the Detailed Spatial Plan (RDTR), while also incorporating sustainability and environmental protection considerations. Nonetheless, practical challenges persist, including overlapping authorities, weak enforcement mechanisms, and limited public participation. Therefore, there is a pressing need to strengthen both legal structures and the legal culture of society to realize legal certainty and effective protection in land-use conversion for equitable and sustainable tourism development.
Implementation Of Legal Protection For Women Victims Of Domestic Violence From A Human Rights Perspective Diki Sahbana; Rehan suryananda; M.Fariz Kurnadi; Endang Sutrisno; Agus Dimyati
Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 3 No. 8 (2024): Edunity : Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v3i8.299

Abstract

The Indonesian government signed a declaration on the Elimination of Violence Against Women (1993) in 2014. However, at a technical level, violence against women still often occurs due to Domestic Violence (KDRT) in Indonesia. The purpose of this writing is to understand the implementation of laws and the protection of women's human rights against domestic violence from the perspective of international law. The research results show that the entry of the public law system into the domestic realm, namely domestic life, is one of the new developments in the field of human rights, especially in Indonesia. Domestic Violence (KDRT) has become a common agenda in the last few decades. The facts show that domestic violence has quite a negative effect on women as victims. The research that has been carried out is normative legal research which is focused on norms and also legal objects as the main data, and a book consisting of rules, and the truth of the research that has been carried out. All forms of violence have violated human rights as regulated in Law No. 23 of 2004 concerning the elimination of domestic.
The Relationship Between Law and Public Policy in Social Development Sutrisno, Endang
Journal of Law and Social Politics Vol. 3 No. 1 (2025): Journal of Law and Social Politics
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jlsp.v3i1.58

Abstract

Background: Law and public policy play a central role in social development by providing legal and institutional frameworks that regulate economic, political, and social interactions. In democratic systems, misalignment between legal frameworks and public policies often weakens governance and limits social progress. Objective: This study aims to analyze the influence of law on public policy formulation and implementation in supporting social development, identify key challenges arising from legal–policy misalignment, and propose strategies to enhance their coherence. Methods: A qualitative research approach was employed using comparative analysis of legal frameworks, policy-making processes, and selected case studies from various jurisdictions. Data were collected from legal documents, government policies, academic literature, and expert opinion. Results: The findings show that effective social development requires strong alignment between legal frameworks and public policy goals. Legal rigidity, political interference, and inconsistent enforcement are major obstacles to policy effectiveness. In contrast, integrated legal and policy mechanisms contribute to better governance, economic stability, and social welfare. Conclusion: Strengthening synergy between law and public policy through transparent legal processes, institutional reform, and inclusive policy-making can enhance social development outcomes. This study provides valuable insights for policymakers and legal scholars in improving governance and social progress.
The Potential Application of The Bridging Approach In Community-Based Corrections In Indonesia: A Comparative Perspective Hamja, Hamja; Nunna, Bhanu Prakash; Sutrisno, Endang; Sambas, Nandang; Widjajanti, Ermania
LAW REFORM Vol 22, No 1 (2026)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v22i1.71136

Abstract

Electronic Monitoring (EM) constitutes a sophisticated surveillance mechanism that epitomizes technological advancements within the legal sphere and acts as a feasible substitute for conventional detention practices. Nations such as South Korea have adeptly incorporated EM into a meticulously designed, community-centric training framework. Indonesia is encouraged to adopt EM; however, the effective realization of this initiative necessitates alterations to the prevailing legal and social infrastructure. This research endeavors to investigate the feasibility of EM implementation in Indonesia through a comparative analysis with the established framework in South Korea, focusing particularly on the alignment of correctional institutions, technological systems, and community engagement. Employing a comparative judicial methodology, this study assesses the legal framework, institutional arrangements, and operational procedures pertaining to EM in both jurisdictions. Findings indicate that South Korea has established a comprehensive national framework for EM, supported by centralised monitoring facilities located in Seoul and Daejeon, regional parole offices, and coordinated oversight in conjunction with law enforcement agencies. In contrast, Indonesia's correctional system remains hampered by fragmented regulatory measures, inadequate institutional collaboration, and limited technological capabilities. The lack of EM as a formally recognised legal instrument limits alternative sentencing options and exacerbates prison overcrowding. This study concludes that Indonesia requires legislative reform, capital investment in monitoring infrastructure, and enhanced inter-agency collaboration to facilitate the effective implementation of EM.
Co-Authors Abdul Azis Mustofa Abdullah Abdullah Abid Nur Fariz Pamungkas Abim Dwi Nugroho Achmad Faqih Adrey Fitri Zildjian Chandra Gupta Agus Dimyati Agus Dimyati Ainun Nisha Alamsyah, Riza Alfazrryan Ghalib Alfiyan, Angga Alip Rahman Ambar Rani Priyanjani Ameilia Putri Syavei, Amanda Amin Mughni Amran Jaenudin Anggie Aqila Ariadica Anggie Aqila Ariadica Apriyana, Zaeni Nadzif Apriyani Purnamasari Aria Wirakusuma Arief Fahrurrozie Hidayat Arief Prayitno Aufa, Fushshilati Ayih Sutarih Ayu Feby Sheilla Azhar Syahdan, Taufail Azis, Mohamad Feri Betty Dina Lambok Bruna Costa Cipto Dwiariyanto Costa, Bruna Darmawan, Arif Budy Deddy Utomo Deni Yusup Permana Dharliana Hardjowikarto Diah Lestari Dianita Utami Diki Sahbana Dikrurrahman, Dikky Dikrurrahman, Diky Diky Irdianto Pratama Pratama Dinda Alfira Syahrani Djuariah Djuariah Djuhariah Djuhariah Dukat Dukat Efionita Sepfiani Elya Kusuma Dewi Eni Suhaeni Erika Erika Ermania Widjajanti Fabiani Nur Ayesha El Adawiyah Fajarini, Hanari Farah Fadillah Fawwaz Aiman Febriani, Khairina Fitria, Nyimas Ghina Nur Afifah Gibran Muhammad Gaza Palestin Gusti Yosi Andri Halimatussa’diyah Halimatussa’diyah Hamja Hamja HARMONO HARMONO Hartini, Inge Hartini, MC Inge Hesti Widianti Hidayat, Moh. Taufik Hidayat, Moh.Taufik Ibnu Artadi Ibnu Artadi Iis Krisnandar Iman Nuryadi Indanna Zulfa Nadia Hidayat Indraswari, Sri Primawati Ipik Permana Iqbal Maulana Ghozi Irma Gamawati Isya Fahrizky Ardianto Iwan Yusuf Ridwan Jaenudin Umar Julia Choeirunnissa Kamilah Kamilah Karmenita, Karmenita Kartika Meilani, Indah Kastiyah Kastiyah Kastiyah, Kastiyah Khafdilah, Khafdilah Krisnandar, Iis Lambok, Betty Dina Lastini, Ketut Legawa, Gibran Dima M. Noupel M.Fariz Kurnadi Maria Ulfa, Gita Martha, Dicki Andika Martin Situmorang Maulana, M Fajar Maulida, Irma MC Inge Hartini MC Inge Hartini Meliantika, Meta Meta Triandini Moh.Taufik Hidayat Mohamad Sigit Gunawan Mohammad Sigit Gunawan Mughni, Amin Muhamad Zidan Mukarto Siswoyo Mulyadi, Hendi Mulyono, Paulus Mustopo Mustopo Mustopo, Mustopo Nanang Supriyanto Nanda Mahardhika Septiansyah Nanda, Aninda Zilva Nandang Sambas Narriyah, Hery Norman Adrianto Nunna, Bhanu Prakash Nurhaki, Ari Nuriyanti Nuriyanti Nursahidin, Nursahidin Nuryadi, Iman Oktaviani, Nela Pandini Febrianti Islami Putri, Intan Paulus Mulyono Pedro Silva Pera Pera Putri Nur Fazriyah Putri, Alicia Dwi Putri, Nadya Angelica Difiana Raden Handiriono Rahma Jelita, Ghina Rahma, Ariska Gania Rangga Agin Wijaya Ratu Mawar Kartina Rd. Handiriono Rehan suryananda Retno Citraning Asih Ria Apriani Ridwan, Iwan Yusuf Riris Eka Sri Rahayu Rudi Kurniawan ruhyana, nanang S Endang Prasetyawati S, Ali Saptaji Saptaji Saptaji, Saptaji Sarsintorini Putra Sheilla, Ayu Feby Silva, Pedro Silviyah A’delina Siti Khumayah Sri Fitrinah Sri Murdiyah Sudarminto Sudarminto Sugiarti, Taty Sukari Sukari Sukari Sukari, Sukari Sulastri, Tuty Triandini, Meta Triwanda Sekar Dewi Tuty Sulastri Ursula Penny P Usman Iman Usman Virda Lantika Vivi Aulia Syaharanti Widiyanti, Amalika Yogi Genovan Yondri Yondri Yosa Yosa Yosa, Yosa Yulyani, Nani Yusup Permana, Deni Zahran Muhammad Ikhwan