Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.498
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publikasi Pendidikan FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Journal of Indonesian Legal Studies Hasanuddin Law Review Jurnal Bina Mulia Hukum Jambe Law Journal Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM Journal of Law Science Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal Supremasi Mendapo: Journal of Administrative Law PAMPAS: Journal of Criminal Law Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora RIO LAW JURNAL Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Karya Abdi Masyarakat Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR) Journal of Law, Education and Business Probono and Community Service Journal AL-SULTHANIYAH Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Joong-Ki Ipso Jure Journal of Citizen Research and Development Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari Joong-Ki Jurnal Jurisprudence Ipso Jure
Hafrida
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 73 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 73 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan di Indonesia Adam Hazariga; Hafrida Hafrida; Elizabeth Siregar
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 8, No 1 (2026): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v8i1.6886

Abstract

Abortion resulting from sexual violence remains a controversial moral and legal issue in Indonesia, where women’s bodies are often subject to control by the state, religion, and social morality. The existing legal framework, particularly under Act Number 1 of 2023 on the Criminal Code, continues to reflect a restrictive approach that emphasizes criminalization, while the aspect of post-abortion recovery as part of human rights and reproductive justice has not been adequately accommodated. This study aims to critically examine gender bias, regulatory gaps, and state intervention in determining the 14-week gestational limit for abortion in cases of sexual violence. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary legal materials consist of laws and regulations related to abortion and sexual violence, while secondary materials include relevant scholarly literature, particularly those grounded in Feminist Legal Theory and Reproductive Justice. The analysis is conducted to identify normative inconsistencies, gender bias, and the ideological constructions underlying abortion regulation in Indonesia. The findings reveal that Indonesian law continues to maintain patriarchal assumptions that position the uterus as a moral object rather than as a space of women’s autonomy. Gestational limits, administrative procedures, and restrictive interpretations of legal exceptions tend to exacerbate the burden on victims of sexual violence and create the risk of revictimization. Furthermore, the absence of a comprehensive post-abortion recovery framework reflects inadequate protection of women’s dignity and well-being. This study proposes the concept of Restorative Reproductive Dignity as a legal paradigm that emphasizes the integration of physical, psychological, and social recovery within abortion regulation. This approach advocates a shift from a punitive framework toward a restorative, gender-responsive, and trauma-informed approach aimed at restoring women’s dignity as autonomous legal subjects. Therefore, a reformulation of legal policy aligned with human rights principles is necessary to achieve substantive justice for victims of sexual violence.
Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan Dimas Prayoga; Hafrida Hafrida; Erwin Erwin
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8173

Abstract

Fenomena perundungan (bullying) menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun yang telah menimbulkan dampak serius terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum positif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan dan kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan. Saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur tentang perundungan. Metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukannya reformulasi kebijakan hukum pidana terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya terhadap Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (2), dengan penurunan batas usia pertanggungjawaban pidana anak menjadi 10 (sepuluh) tahun sebagai usia di mana seorang anak dapat mulai dimintai pertanggungjawaban pidana melalui sistem peradilan pidana anak secara proporsional. Penelitian ini menegaskan perlu adanya reformulasi kebijakan hukum pidana terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta perlu adanya aturan yang lebih jelas mengenai perundungan dalam sistem peradilan pidana anak yang menegaskan definisi perundungan, klasifikasi bentuk perundungan, pencegahan, mekanisme penanganan, dampak yang dtimbulkan, serta batasan perkara yang dapat diselesaikan melalui diversi dan yang memerlukan proses peradilan.
Legal Counseling on Cybercrime as a Preventive Effort Against Crime at Hifdzil Quran Al-Mubarak Islamic Boarding School Jambi Tri Imam Munandar; Hafrida Hafrida; Ansorullah Ansorullah; Nelli Herlina
Probono and Community Service Journal Vol 5, No 1 (2026): Issue June 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/pcsj.v5i1.36828

Abstract

The advancement of information technology has brought significant changes in various aspects of life, including in religious-based educational environments such as Islamic boarding schools (pesantren). These institutions are not immune to such threats, considering the ease of access to the internet and digital devices. Although technology offers many benefits, its development also increases the risk of cybercrimes, including online gambling. This activity aims to provide legal understanding related to cybercrime in general and online gambling in particular, as well as to equip students (santri) with life skills and encourage their active participation in preventing and combating such crimes. The motives behind cybercrimes are generally not limited to economic factors alone but can also stem from intellectual motives. From an economic perspective, online gambling is a prevalent form of cybercrime in Jambi Province, especially among children, teenagers, and civil servants. Many students and teachers are still unaware that certain online activities can constitute crimes, including online gambling—both in terms of their legal aspects, impacts, and efforts for prevention. Jambi Province, in particular, has been identified as having one of the highest numbers of online gambling cases in Indonesia. The methods used include socialization, simulation, and interactive discussions. After participating in this legal education program, it is expected that the students will not only refrain from engaging in online gambling but also become pioneers of digital da’wah, promoting positive values and encouraging the community to lead a healthier and more Islamic lifestyle. Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan seperti pesantren. Lingkungan pesantren pun tidak luput dari ancaman ini, mengingat kemudahan akses terhadap internet dan perangkat digital. Meskipun memberikan manfaat, perkembangan teknologi juga meningkatkan risiko terjadinya kejahatan siber termasuk judi online. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum mengenai kejahatan siber pada umumnya serta judi online khususnya. serta membekali para santri dengan lifeskill dan partisipasi aktif dalam mencegah serta menanggulangi kejahatan ini. Motif pelaku kejahatan siber pada umumnya bukannya hanya sekedar motif ekonomi semata namun juga kejahatan ini dilakukan dengan motif intelektual. Dari motif ekonomi, judi online merupakan kejahatan siber yang marak terjadi di Provinsi jambi khususnya oleh anak dan remaja serta ASN. Banyak santri dan tenaga pengajar belum memahami bahwa beberapa tindakan di internet bisa termasuk kejahatan termasuk judi online, baik itu aspek hukum, dampak serta bagaimana Upaya penanggulangannya. bahwa Provinsi Jambi khususnya merupakan Provinsi kasus judi online tertinggi di Indonesia Metode yang dilakukan berupa sosialisasi, simulasi dan tanya jawab. Perubahan literasi digital khususnya aspek hukum digital berdampak pada santri, dan juga diharapkan santri menjadi pelopor dakwah digital yang menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan mengajak masyarakat untuk hidup lebih sehat dan Islami
Co-Authors Adam Hazariga Adinda Farah Anisya Adrienne Dwi Syahfiradella Aga Anum Payudhi Aga Hanum Praydhi Ahmad Ridha Andi Najemi Andi Najemi, Andi Andreas Agung Angga Aldilla Gussman Ansorullah Ansorullah Azrina, Nikmatul bt Ab. Kadir, Noor Aida Bustanuddin . Daulay, Nisrina Ramadhani Dessy Rakhmawati Dheny Wahyudi Dimas Pangestu Dimas Prayoga Elisabeth Siregar, Elisabeth Elizabeth Siregar Elly Sudarti Erwin Erwin Erwin Erwin Erwin Erwin Erwin Ferdian, Tomy Fernanda, Vuzio Fransisco, Wawan Gussman, Angga Aldilla Hartati Hartati Haryadi - Haryadi Haryadi Helmi Helmi Helmi Helmi Herlambang, M. Ricky Putra Herry Liyus Hidayat, Faisal Hutauruk, Jasa Alex Parlinggoman Ivan Fauzani Raharja Liyus, Herry Lukas Permadi Orlando Beremanda M Wahyu Armailiansyah Bakhtiar Maharani, Puan Mahendra, Bovin Tri Maryati Maryati Matondang, Cristien Meli Indah Sari Moch. Reza Restu Prihatmaja Mohamad Rafiq Mohamad Rapik Muhammad Zhafran Rahman Munandar, Tri Imam Nelli Herlina Nelli Herlina Nys. Arfa Pebrianto, Dony Yusra Permatasari, Bunga Pibrezia, Pibrezia Powa, Tamara Adriani Prasna, Adeb Davega Pratiwi Dwi Saputri Putra, Naufal Ibnu Ghazy Rakhmawati, Dessy Rakhmawaty, Dessy Retno Kusniati Retno Kusniati Reza Saputra, Fahreyz Rikmadani, Yudi Anton Rizki, Khana Amalia Rizky Amalia Rosmidah Rosmidah Sabri, Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sahuri Lasmadi SAPUTRA, BENY Sasmiar Sasmiar Shafira, Pinkan Tania Siregar, Elizabeth SRI RAHAYU Sri Rahayu Sudarti . Sulistiani Sulistiani Sutoto, Sukamto Tri Imam Munandar Usman Usman Usman Usman Ussi Astika Anggraeni Utary, Sisi Delica Vuzio Fernanda Wahyuning Robbi, Suci Wulandari, Sacra Resti Yulia Monita Zulham Adamy