p-Index From 2021 - 2026
3.923
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Mahupiki

ANALISIS PUTUSAN SANKSI PIDANA MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH BIDAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tulungagung) Jan Bosarmen sinaga; Edi Warman; Syafruddin Syafruddin
Jurnal Mahupiki Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.801 KB)

Abstract

ABSTRAKSI Jan Bosarmen Sinaga* Pertanggungjawaban tindak pidana malpraktek saat ini menjadi sorotan penting dikarenakan aturan hukum yang mengaturnya masih kabur. Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai kualifikasi perbuatan malpraktek tidak jelas dicantumkan aturan hukumnya, perbuatan malpraktek ini tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang keilmuan saja, melainkan dari segi ilmu hukum juga. Perbuatan malpraktek mengandung unsur pidana dan perdata hal ini seharusnya diperhatikan agar setiap pihak tidak memberikan penafsiran masing-masing menurut keilmuan masing-masing. Faktor penyebab tindak pidana malpraktek ini masih simpang siur. Di satu sisi pelaku malpraktek tidak dapat dipersalahkan mengingat perbuatannya dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah akan tetapi perbuatannya tidak menjamin selesainya masalah tersebut. Di sisi lain kurangnya profesionalitas dalam menjalankan profesi sehingga menimbulkan perbuatan malpraktek. Untuk itu penulis menjadikan faktor penyebab menjadi kajian dari skripsi ini. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penulis mengumpulkan bahan hukum primer yakni UU No.36 tahun 2009 dan KUHP sebagai landasan peraturan hukum pidana, khususnya tindak pidana malpraktek. Untuk menemukan suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa secara sitematis buku-buku, internet, putusan-putusan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil yang didapat dari penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan belum cukup untuk mengatur mengenai tindak pidana malpraktek, di dalam KUHP juga tida ditemukan mengenai kualifikasi dari perbuatan malpraktek yang ditemukan hanya kualifikasi akibat perbuatan malpraktek tersebut. Untuk itu menurut penulis, pengaturan mengenai tindak pidana malpraktek ini harus di bentuk baik dari segi kuaifikasi perbuatan malpraktek, akibat dari perbuatan malpraktek dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana malpraktek. *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
PEMBEBASAN BERSYARAT DAN TINGKAT PELANGGARAN YANG DILAKUKUAN OLEH KLIEN PEMASYARAKAAN ( Riset di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan) Ruba Franklin Silaen; Suwarto Suwarto; Syafruddin Syafruddin
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2015)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.083 KB)

Abstract

ABSTRAK *Suwarto **Syafruddin ***Ruba Sistem pemasyarakatan saat ini sudah sangat berkembang jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang dikenal dengan sistem penjara. Perkembangan yang dimaksud terletak pada pelayanan terhadap terpidana serta pihak lain yang berkaitan. Sistem pemasyarakatan dikatakan sudah berkembang dapat dibuktikan dengan banyaknya program pembinaan terhadap warga binaan Lapas maupun Rutan dengan segala kegiatan yang bertujuan agar dapat memahami keadaan diri sendiri, sehingga ketika kembali ke dalam masyarakat warga binaan dapat dengan mudah kembali beradaptasi.Pembebasan bersyarat adalah suatu program atau kegiatan yang dikeluarkan oleh negara demi merealisasikan semangat dari sistem pemasyarakatan tersebut. Hal ini dijelaskan juga dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Repubuk Indonesia Nomor M.2.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, pada pasal 4 ayat 2 yakni pembebasan bersyarat merupakan program pembinaan dan pembimbingan warga binaan/klien pemasyarakatan yang bertujuan untuk memotivasi dan mendorong klien agar dapat beradaptasi dengan masyarakat dan tidak mengulangi keasalahan sebelumnya. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah praktik pemberian pembebasan bersyarat dan tingkat pelanggaran yang tercatat dalam registrasi BAPAS kelas I Medan sebagai tempat penelitian/riset skripsi ini. Metode peneltian yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan penelitian yuridis empiris,yang bersifat deskriptif analitis, yaitu mengkaji dan menguji data yang berkatian dengan permasalahan melalui teknik pengumpulan data melalui library searching (studi kepustakaan) kemudian menmbandingkannya dengan hasil penelitian dilapangan (BAPAS Kelas I Medan). Berdasarkan hasil peneltian di BAPAS Kelas I Medan ditemukan bahwa proses perealisasian program pembebasan bersyarat mulai dari peromohonan dari pihak Lapask kapada BAPAS, sampai pada masa pembimbingan BAPAS tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang terkait. Tetapi sering petugas/pegawai BAPAS masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang lama (tahun 1990-an) yang sebenarnya sudah dirubah. Tetapi secara keseluruhan proses pembebasan bersyarat karena persentase tingkat pelanggaran sangat minim atau sedikit jika dibandingkan dengan jumlah seluruh klien pemasyarakatan yang dalam masa pembimbingan. *) Dosen Pembimbing I **) Dosen Pembimbing II ***) Mahasiswa Fakultas Hukum USU
Co-Authors Ade Safitri Afifuddin Afifuddin Afrizal Tanjung Ahmad Ali Akbar Ainun Jariah Amalia Fatma Zahra Amalia Sutriana Amri Jahi Andi Sukri Syamsuri Andi Ulfah Magefirah Rasyid Andrianto Andrianto Andy Eddy Arman Sayuti Ashadi, Andri Aulia Brigitha Awanis Ilmi Bajang Asrin Budianto Panjaitan cut nila tasmi Damrah Darmawi Darmawi Dasrul Dasrul Debby Marinda Dessy Ayu Mega Putri Dewi Isnaeni Dian Masyitha Dinda Jasmal Sikumbang Dita Faradillah Edi Warman Eka Kurniasih Erida Nurahmi Erwin Erwin Erwin Saputra Andika Eryuni Ramdhayani Fahmi Yahya Fajar Fajar Farida Athaillah Fatayatun Nurarifiati Fitri Rahmadani Gebrille Rizki Nagata Gholib Gholib Gusnawan Mahendra Hadianur Hadianur Hafizuddin Hafizuddin Hairil Wadi Hamdan Hamdan Hamidsyukrie ZM Hapzi Ali Hasanuddin Hasanuddin Hasnah Hasnah Heni Pujiastuti Herawati Herawati Hermansyah Hermansyah Ida Bagus Kade Gunayasa iga rahmatullah Ihsan Ihsan Indah Dwi Lestari Irwanto Tandi Ismail Sulaiman Ismuhadi Ismuhadi Ivyna Clarisa Tampubolon Jan Bosarmen sinaga Kartono , Khairuna Khairuna Lalu Hamdian Affandi Lestari Dekayanti M Hanafiah M. Nur Salim M. Sayuti Mahardika Darmawan Kusuma Wardana Mahdi Abrar Mahdi Abrar Marlina Marlina Maryulia Dewi Mauliana Mauliana Maulina Maulina Mayuda Arsa Nurfalah Akbar meutya silviana morow Mochammad Rhizal Effendhy Muhammad Fathur Ridho Muhammad Hambal Muhammad Ilyas Muhammad Nasir Mukhlishin Mukhlishin Mulyadi Adam Munadi Munadi Munirah Munirah Musahrain Musahrain Muslim Akmal Muslim Akmal Mustika Nila Mutmainna Nurul Dwi Nanda Yulian Syah Nelly Safitri Nora Afnita Nur Ismawati Nurfaujiah Nurfaujiah Nurseha Nurseha Oppi Oktaviany Priyanti Heriastuti Purnama Sari Rabiatul Adwiyah RATNA SARI Ratu Karmila Regi Putra Rehani rehani Riadi Suhendra Richard W.E. Lumintang Rika Annisa Ripa Nirpya Rispawati Rispawati Rivai Andika Pakpahan Ruba Franklin Silaen rubianti Arsyid Safrida Safrida Sahnan Sahnan Sajidan Sajidan Saputra, Edriagus Sara Febria Putri Siti Aisa Lamane Sri Peni Wastutiningsih Sri Wahyuni Sri Widyastuti Sudirman Sudirman Sugito Sugito Sugiyarto Sugiyarto Sunarru Samsi Hariadi Sunarru Samsi Hariadi Suud Suud Syamsuddin Syamsuddin Syamsudin Syamsudin Syarif Fitriyanto t fadrial karmil Taqur Miranda Teuku Armansyah Teuku Rihayat Tongku Nizwan Siregar Tongku Nizwan Siregar Tongku Nizwan Siregar, MP Ulfa Hansri Ar Rasyid Ummu Balqis Vera Devani WAHYU SUKARTININGSIH Willadi Rasyid Winaruddin Winaruddin Wiwi Noviati Yelmida Azis Zuhrawati Zuhrawati Zultiniar Zultiniar