Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.697
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cita Hukum Al-Ahkam Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Veritas et Justitia Jurnal Media Hukum LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Recital Review JURNAL ILMIAH LIVING LAW Jurnal Notariil Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Yudisial Kosmik Hukum Jurnal Hukum Positum Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Dialogia Iuridica Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Iuris Jurnal Hukum Acara Perdata Jurnal Al-Dustur JUSTISI Cepalo Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vyavahara Duta Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal Hukum Malahayati PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat PAMALI: Pattimura Magister Law Review Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Penyuuhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Hukum dan Peradilan Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Hukum Prioris Media Bina Ilmiah Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Hukum dan Sosial Politik Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Asian Journal of Law and Humanity TONGKONAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Midang Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Nusantara Journal of Multidisciplinary Science International Journal of Nusantara Islam Jurnal Hukum Islam Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law SASI Journal of Law and Legal Reform Referendum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Lex Scientia Law Review Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Hazar Kusmayanti, Hazar
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 99 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 99 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERANAN DISNAKERTRANS DALAM MELAKUKAN MEDIASI PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI MASA PANDEM Karsona, Agus Mulya; Kusmayanti, Hazar; Afriana, Anita
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 8, No 1 (2022): Januari - Juni 2022
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v8i1.167

Abstract

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang biasa digunakan adalah melalui mediasi. Mediasi ini secara langsung merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam proses persidangan di pengadilan. Instansi yang bertanggung jawab di Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota yang berwenang untuk menerima pencatatan perselisihan hubungan industrial dan melakukan mediasi adalah instansi yang bertanggung jawab di Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota tempat pekerja/buruh bekerja. sejauh mana kesiapan Disnakertrans dalam menghadapi konfl ik antara buruh dan perusahaan di masa pandemi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifi kasi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan uraian di atas maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial maka Disnakertrans memiliki peranan yang penting dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui proses mediasi, hal ini membuktikan pemerintah juga (dalam hal ini Disnakertrans) mendukung proses penyelesaian arbitrase, konsiliasi dan bipatride. Proses tersebut sangat berpengaruh besar terhadap penyelesaian suatu permasalahan hubungan industrial dan proses yang kerap dipakai untuk menyelesaikan tersebut adalah mediasi. Kelancaran mediasi sangat berpengaruh terhadap peranan mediator yang terampil dan pakar untuk menyelesaikan suatu masalah, namun hambatan mediasi di Disnakertrans ini adalah minimnya jumlah mediator tidak sebanding dengan jumlah perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang masuk dan perlu diselesaikan.
KEABSAHAN PERKAWINAN KULI KAWIN DI DESA PAMANUKAN HILIR KABUPATEN SUBANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM Kusmayanti, Hazar; Sandra, Eidy; Rahmatullah, Rijalullah
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 2 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (730.289 KB) | DOI: 10.29103/sjp.v7i2.1984

Abstract

Pada umumnya, seorang pria maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun keturunannya serta anggota masyarkat yang lainnya. Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya. Perkawinan kuli kawin di Desa Pamanukan Hilir Kabupaten Subang bertujuan untuk menghalalkan mantan istri yang sudah ditalak 3 (tiga) oleh suaminya agar dapat kembali rujuk. Tulisan ini akan mengkaji mengenai bagaimana keabsahan perkawinan kuli kawin dan bagaimana akibat hukum dari perkawinan tersebut. Perkawinan kuli kawin yang terjadi di kehidupan masyarakat dinyatakan tidak sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta bagi masyarakat Islam setiap peristiwa perkawinan harus dicatatkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum dari perkawinan kuli kawin menurut Hukum Islam adalah haram hukumnya berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam karena melanggar tujuan perkawinan sebagai mitssaqa ghalidzan, oleh karena itu perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama dan kepercayaannya maka mengakibatkan tidak sah juga menurut Pasal 2 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
PERANAN DISNAKERTRANS DALAM MELAKUKAN MEDIASI PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI MASA PANDEM Karsona, Agus Mulya; Kusmayanti, Hazar; Afriana, Anita
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 8, No 1 (2022): Januari - Juni 2022
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v8i1.167

Abstract

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang biasa digunakan adalah melalui mediasi. Mediasi ini secara langsung merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam proses persidangan di pengadilan. Instansi yang bertanggung jawab di Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota yang berwenang untuk menerima pencatatan perselisihan hubungan industrial dan melakukan mediasi adalah instansi yang bertanggung jawab di Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota tempat pekerja/buruh bekerja. sejauh mana kesiapan Disnakertrans dalam menghadapi konfl ik antara buruh dan perusahaan di masa pandemi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifi kasi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan uraian di atas maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial maka Disnakertrans memiliki peranan yang penting dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui proses mediasi, hal ini membuktikan pemerintah juga (dalam hal ini Disnakertrans) mendukung proses penyelesaian arbitrase, konsiliasi dan bipatride. Proses tersebut sangat berpengaruh besar terhadap penyelesaian suatu permasalahan hubungan industrial dan proses yang kerap dipakai untuk menyelesaikan tersebut adalah mediasi. Kelancaran mediasi sangat berpengaruh terhadap peranan mediator yang terampil dan pakar untuk menyelesaikan suatu masalah, namun hambatan mediasi di Disnakertrans ini adalah minimnya jumlah mediator tidak sebanding dengan jumlah perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang masuk dan perlu diselesaikan.
Penyuluhan Perlindungan Hukum Hak Petani Berkaitan Dengan Pemuliaan Varietas Tanaman Di Desa Sayang Kecamatan Jatinagor Kabupaten Sumedang Sudjana Sudjana; Hernadi Hernadi; Dede Mulyanto; Hazar Kusmayanti
Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Vol 4, No 2 (2022): JPDL (Jurnal Pengabdian Dharma Laksana)
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/j.pdl.v4i2.18222

Abstract

Pemberian perlindungan varietas tanaman (PVT dilaksanakan untuk mendorong dan memberi peluang kepada petani meningkatkan perannya dalam berbagai aspek pembangunan pertanian. Pada waktu mendatang yang diharapkan petani semakin berperan sehingga lebih banyak varietas tanaman lokal yang lebih unggul dan lebih beragam dapat dihasilkan. Penyuluhan hukum Perlindungan ini memberikan peluang bagi petani memanfaatkan varietas baru untuk keperluannya sendiri, serta dengan tetap melindungi varietas lokal bagi kepentingan masyarakat lokal.  Untuk itu,  dilaksanakan Penyuluhan hukum di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang, penyuluhan ini penting dilakukan karena masyarakat Sumedang masih sangat banyak para petani penggarap. Metode kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan ceramah dan presentasi yaitu memberikan penjelasan berdasarkan teori-teori dan hasil dari kajian dari materi/ bahan hukum tentang  hak-hak petani. Para peserta terdiri dari kepala desa dan perangkat desa  serta petani penggarap, sehingga diharapkan peserta penyuluhan khususnya petani  memiliki kesadaran hukum atas hak-hak yang dimilikinya.  Penyuluh memberikan penjelasan secara detail sistem perlindungan hak-hak petani terutama mengenai varietas tanaman lokal berdasarkan hukum positif dilanjutkan dengan pertanyaan yang diajukan oleh para peserta.
SOSIALISASI HAK MEWARIS ANAK ANGKAT BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT UNTUK MENCAPAI KEADILAN KELUARGA Djanuardi Djanuardi; Hazar Kusmayanti; Linda Rachamainy
Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Vol 3, No 2 (2021): JPDL (Jurnal Pengabdian Dharma Laksana)
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/j.pdl.v3i2.8840

Abstract

ABSTRAK             Pengangkatan anak ini memiliki tujuan yang pada awalnya adalah untuk meneruskan keturunan ketika di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, tujuan pengangkatan anak ini berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Hal itu dapat dikatakan bahwa pengangkatan anak pada umumnya dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki keturunan dengan tujuan untuk mempertahankan kelangsungan ikatan perkawinan dan kebahagiaan keluarganya. Dalam pengabdian pada masyarakat ini nantinya akan memberikan penyuluhan hukum mengenai hak mewaris hak anak angkat menurut hukum Islam dan Hukum Adat oleh Tim Pengabdian Kepada Mayarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah diskusi terarah dengan sasaran masyarakat, diskusi ini diikuti oleh semua unsur yang berkepentingan dengan pemahaman dan untuk memahami mengenai hak mewaris hak anak angkat menurut hukum Islam dan Hukum Adat di Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Sumedang dan melalui sosialisasi ini masyarakat kesadaran menjadi meningkat Kata kunci: Pengangkatan Anak, Hukum, Jatinangor
SOSIALISASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM RANGKA KESADARAN HUKUM Artaji Artaji; Hazar Kusmayanti; Ali Abdurachman
Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Vol 3, No 2 (2021): JPDL (Jurnal Pengabdian Dharma Laksana)
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/j.pdl.v3i2.8803

Abstract

ABSTRAK             Lembaga bantuan hukum lahir karena adanya suatu harapan baru dalam membantu masyarakat berhadapan dengan hukum yang tidak mampu baik secara ekonomi maupun kedudukan strata sosial serta minimnya pengetahuan hukum mereka, selain itu terdorong karena keinginan dalam mewujudkan supremasi hukum bagi seluruh warga Negara, keberadaannya pun sangat penting ditengah-tengah masyarakat mengigat prinsip persamaan di depan hukum. Dalam pengabdian pada masyarakat ini nantinya akan membicarakan seputar kegiatan Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin merupakan upaya untuk memaksimalkan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin sebagai pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu.  Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah diskusi terarah dengan sasaran masyarakat diskusi ini diikuti oleh semua unsur yang berkepentingan. Berdasarkan hasil penyuluhan didapat hasil terjadinya peningkatan pengetahuan, pemahaman serta kemampuan para masyarakat di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Sumedang mengenai prosedur bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin. Kata Kunci : Lembaga Hukum, Masyarakat Miskin, Jatinangor.
PENYULUHAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT HUKUM ISLAM DI KECAMATAN DARMARAJA KABUPATEN SUMEDANG Djanuardi Djanuardi; Hazar Kusmayanti; Linda Rachmainy
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 3 (2021): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v4i3.34455

Abstract

Penyelesaian sengketa Hukum Islam dilakukan dengan dua cara yaitu melalui mediasi di luar pengadilan dan melalui pengadilan negara. Namun banyak masyarakat tidak mengetahui akan tata cara dan prosedur bagaimana menyelesaikan permasalahan mereka, tujuan PKM ini untuk menyosialisasikan lembaga penyelesaian sengketa hukum Islam berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penyuluhan hukum dilaksanakan di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Jawa Barat dengan metode diskusi dua arah. Para peserta penyuluhan terdiri dari perwakilan desa, kecamatan, dan tokoh masyarakat. Setelah penyuluhan hukum dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:Pertama, pada tahap pengetahuan hukum, masyarakat di Kecamatan Darmaraja mengetahui sejumlah bagaimana proses dan tahapan beracara untuk menyelesaikan sengketa di bidang hukum Islam. Kedua, masyarakat dapat mengerti apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan setelah tim penyuluh memberikan paparan mengenai materi tata beracara penyelesaian sengketa di bidang hukum Islam. Sejauh ini tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat Darmaraja menjadi meningkat. Ketiga, masih ditemukan masyarakat Darmaraja yangmerasa takut akan sanksi dan takut ketika mendengar kata “pengadilan”.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Diluar Perkawinan bagi Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Cianjur Hazar Kusmayanti; Agus Mulya Karsona
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2020): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v4i1.2162

Abstract

Protection of female workers in Cianjur District is indeed necessary, especially when working abroad. One of the problems is when there are many migrant workers who give birth to children out of wedlock and return to Indonesia without their husband. The purpose of this study was to determine the legal protection illegitimate child born by Women Workers in Cianjur Regency and to know the role of the government to cope with unmarried children born by Women Workers in Cianjur District. The study was analytical descriptive with the method of this research approach through normative juridical. The results of the study found that legal protection for illegitimate child born by Indonesian Female Workers in Cianjur has a regulation protecting it, namely Article 28 of the 1945 Constitution, Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law and Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010. The role of the government in protecting extramarital children born by Indonesian Workers in Cianjur, West Java is not optimal. The role of the village government is very helpful for women migrant workers, namely finding companies that will send their citizens. Whereas illegitimate child born by migrant workers can be protected one of them by smoothing all administrative processes for these children such as issuing a free birth certificate.
PRAKTIK BERACARA PENYELESAIAN SENGKETA ADAT SUMATERA BARAT BERDASARKAN ASAS BAJANJANG NAIAK BATANGGO TURUN Hazar Kusmayanti; Dede Kania; Galuh Puspaningrum
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2022): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2022.v6.i2.p185-202

Abstract

Dengan adanya kebijakan penghapusan peradilan adat maka secara yuridis yang diakui dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu peradilan negara. Namun di Sumatera Barat eksistensi lembaga penyelesaian sengketa adat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini akan mengkaji mengenai praktik penyelesaian sengketa adat di Sumatera Barat. Penulisan artikel ini menggunakan metode pendekatan sosiologis yuridis, mengkaji kaidah, konsep, pandangan masyarakat, doktrin-doktrin hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa tahapan beracara penyelesaian sengketa secara adat dilakukan dengan asas bajanjang naiak batanggo turun yaitu melalui tahap Bakaum (musyawarah antara kaum), Bakampuang (penyelesaian di setiap kampung), kemudian tahap Pasukuan (penyelesaian dibantu oleh suku lain) dan Babalai Bamusajik. Apabila tidak selesai maka diajukan kepada Lembaga Kerapatan Nagari.
Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Sephora atas Dasar Persamaan pada Pokoknya Berdasarkan HIR dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Sherly Ayuna Putri; Tasya Safiranita Ramli; Hazar Kusmayanti
Jurnal Hukum Positum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v4i2.3182

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme prosedur hukum acara dalam penyelesaian sengketa tentang merek terkenal “Sephora” dan pembuktian perkara hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga berdasarkan HIR dan apakah Putusan Pengadilan Niaga No.34/Pdt.Sus.Merek/ 2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang pelanggaran merek terkenal “Sephora”, telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum merek yang diatur dalam TRIPs dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
Co-Authors ., Karwiyah Afifah Tasya Miladya Afriansyah, Mochammad Rizky Agung Ramadhan Seli Agus Mulya Karsona Agus Mulya Karsona, Agus Mulya Agus Suwandono Agus Suwandono Ali Abdurachman Alya Hanifah Setiawan Anita Afriana Artaji, Artaji Artiana, Maureen Maysa Asti Sri Mulyanti Bambang Daru Nugroho Betty Rubiati Budiawati SUpangkat Iskandar, Budiawati SUpangkat Camalia, Tamarine Cecep Safaatul Barkah Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah D. Andra, Vini Aprila Darodjat, Rafan darojat, rafan Daru Nugroho, Bambang Dede Dede Kania Dede Kania, Dede Kania Dede Mulyanto Desi Rahmawati Deviana Yuanitasari Djanuardi Djanuardi, Monica L. Efa Laela Fakhriah Efa Laela Fakriah Eidy Sandra Elchika Zalfa Athalia Sopian Elisantris Gultom Elvania Novita Natajaya Endeh Suhartini Fatimah Az Zahra Fatmi Utarie Nasution Fatmi Utarie Nasution Fatoni, Siti Nur Febriana, Dina Triana Fiola Amabel Yohana Sinaga Galuh Puspaningrum Hadiyanti, Nurmeida Hani Suriyani Hernadi Hernadi Hidayat Ab Rahman, Nurul Hyung-Jun Kim Jefri Marzal Jesslyn Wisely Jocelyne Ordelia Abigail Karamina, Elvani Karwiyah, Karwiyah Linda Rachamainy Linda Rachmainy Linda Rachmainy, Linda M Nasiruddin Fa Madiha Dzakiyyah Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah Chairunnisa Masykur, Mohammad Hamidi Maulana Irfan, Maulana Maulana, Mursal Maulin, Yola Mutiara Rembune Payu Nanik Prasetyoningsih Natajaya, Elvania Novita Novita, Elvania Nun Harrieti, Nun Nur Fitri Melnia Nurul Maulidina Jamilah Nurul Maulidina Jamilah Nyulistiowati Suryanti Pupung Faisal Putri, Azizah Kamilah Putri, Viorizza Suciani Rachmainy, Linda Rahmah, Agnia Rahmainy, Linda Rahmainy, Linda Rahmanillah, Vienka Rahmatullah, Rijalullah Rai Mantili Rajamanicham, Ramalinggam Rajamanickam, Ramalinggam Ramadanni, Manisha Ramadhanty, Nindya Tien Ramza Fatria Maulana Renny Supriyatni Bachro Riswadinata, Indra Rizky Maulana, Rizky Sherly Ayuna Putri Sherly Machmud Imam Slamet Siregar, Rifanisa Arda Sonny Dewi Sonny Dewi Judiasih Sridewi Anggraeni Wiyono Sudjana Sudjana Sulastri, Dewi Suparto, Susilowati Susilowati Suparto Tasya Safiranita, Tasya Vanisa Vinabilah Veronica Komalawati Vinabilah, Vanisa Warapsari, Tri Utami Wiranova, Alissa Wulansari, Esti Putri Yani Pujiwati Yantoro, Y Zinatul Ashiqin Zainol