Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DAFTAR NOMINATIF SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN BIAYA PROMOSI DI PENGADILAN Hermawan Wibisono Putra; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sendi Sanjaya
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i2.1851

Abstract

This study aims to analyze the status of the Nominal List as evidence in disputes at the Tax Court, specifically regarding the conflict between formal administrative defects and the substantiation of the material truth of Promotional Expenses. The research employs a normative-juridical method, utilizing both statutory and case-based approaches through an analysis of five Tax Court rulings: PUT-006323.15/2018/PP/M.XIA, PUT-005707.15/2019/PP/M.VIIIA, PUT-011363.15/2020/PP/M.XIVA, PUT-006886.15/2020/PP/M.XIIIA, and PUT-003087.15/2023/PP/M.XVIA. The analysis reveals that while the Nominal List serves a crucial function as both an administrative and evidentiary instrument, defects therein do not automatically result in the disallowance of Promotional Expenses. The Panel of Judges has applied varying approaches, ranging from a formalistic stance—treating the Nominal List as an absolute prerequisite—to a "substance over form" approach, which allows taxpayers to substantiate the reality of transactions through invoices, bills, contracts, proof of payment, and other supporting documents. These differing rationes decidendi indicate an absence of a uniform standard regarding the legal consequences of defects in the . Consequently, there is a need for consistent evidentiary practices that treat administrative defects as factors influencing the burden of proof, rather than as automatic grounds for disregarding the material truth of Promotional Expenses.
Kejahatan Terhadap Kesusilaan: Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 245/Pid.B/2026/PN Srg Hera Widjayanti; Hotman Sinambela; Heru Mario; Panti Silaban
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.14087

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk ancaman terhadap tumbuh kembangnya, termasuk tindak pidana persetubuhan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tindak pidana kesusilaan dan perlindungan hukum terhadap anak korban, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 245/Pid.B/2026/PN Srg tanggal 14 Juli 2026 yang menerapkan Pasal 473 ayat (2) huruf b juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya menyangkut kerahasiaan identitas dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Disimpulkan perlunya penguatan kapasitas aparat penegak hukum guna mewujudkan perlindungan anak dan keadilan.
Syarat Persetujuan Istri dalam Izin Poligami: (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1167 Tahun 2023) Filemon Gunawan Dirjanto; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.1046

Abstract

Syarat persetujuan istri izin poligami rentan dimanipulasi melalui paksaan atau praktik nikah siri. Peradilan agama seharusnya tidak terjebak pada formalitas dokumen tertulis, melainkan aktif memverifikasi kehendak bebas istri di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai syarat persetujuan istri dalam permohonan izin poligami, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menolak izin tersebut pada Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2023/PA.Smn. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan persetujuan istri merupakan syarat kumulatif mutlak sebagai instrumen pelindungan preventif. Secara prosedural, keabsahan persetujuan tidak cukup sekadar dokumen tertulis, melainkan wajib diverifikasi secara lisan di muka sidang guna memastikan adanya kehendak bebas tanpa paksaan. Dalam studi kasus Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2023/PA.Smn dengan menolak permohonan poligami karena ketiadaan persetujuan lisan istri pertama. Majelis hakim menolak menjadikan pengadilan sebagai alat ratifikasi untuk melegalkan nikah siri masa lalu, sehingga kemaslahatan istri pertama lebih diprioritaskan dibandingkan sekadar syarat kesanggupan finansial suami.
Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU TPKS: (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 141 Tahun 2024) Muhammad Arafah; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Maruba Parlindungan Hutahaean
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.1048

Abstract

Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE), masih menghadapi tantangan serius akibat kerancuan penerapan instrumen hukum yang sering kali mengkriminalisasi korban. Seharusnya, pelindungan hukum terhadap korban dijamin secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengedepankan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pelindungan korban dalam UU TPKS serta menelaah pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Kka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS telah membawa pergeseran paradigma hukum pidana menjadi berorientasi pada korban dengan mengakui bentuk kekerasan seksual baru dan menjamin hak korban atas keamanan, pendampingan, serta pemulihan. Pada putusan a quo, hakim telah mencerminkan prinsip keadilan substantif dengan menerapkan Pasal 14 UU TPKS secara tepat. Disimpulkan bahwa implementasi UU TPKS perlu diperkuat melalui konsistensi aparat penegak hukum dalam memberikan prioritas pada hak-hak korban.
Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Rudyanto Dahlan; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.1050

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana militer Indonesia berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), analisis difokuskan pada regulasi tekstual UU 31/1997, literatur sekunder, serta kajian yurisprudensi terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU 31/1997 belum memuat ketentuan eksplisit mengenai restorative justice, sistem peradilan militer masih berlandaskan paradigma retributif yang menekankan penjatuhan sanksi pidana. Meskipun demikian, terdapat ruang konseptual untuk mengintegrasikan mekanisme restorative justice seperti mediasi, konferensi korban, dan program rehabilitasi terutama pada kasus pelanggaran yang tidak mengganggu kepentingan militer. Hambatan utama meliputi budaya militer yang menekankan disiplin hierarkis, keterbatasan kerangka prosedural, serta kurangnya regulasi pelaksanaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi normatif dan kebijakan operasional diperlukan untuk mewujudkan pendekatan restorative justice dalam peradilan militer, yang dapat meningkatkan kepuasan korban, mengurangi recidivism dan memperkuat legitimasi institusi militer.
ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA Maskur; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sunarno
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i2.1911

Abstract

This study aims to conduct a normative-juridical analysis of the criminal offense of online gambling in Indonesia, specifically regarding the construction of criminal liability and the grounds for judicial sentencing of offenders. The study employs a normative-juridical method utilizing both statutory and case-based approaches. Legal materials were analyzed qualitatively to examine the relevant legal provisions and the considerations of the Panel of Judges in the online gambling case involving Pariyanto B. Siregar. The findings indicate that online gambling must be assessed based on the specific actions and the role of the offender, rather than solely on the use of technology as the medium for gambling. The defendant was proven to have actively accepted bets from others, placed bets via the "Puli Toto" account, managed payout settlements, and derived profit. The Panel of Judges opted for the Second Charge based on Article 303 paragraph (1) item 1 of the Criminal Code (KUHP), as the defendant's actions were deemed to satisfy the elements of offering or providing an opportunity for gambling and engaging in it as a livelihood. Criminal liability was established based on the defendant's capacity for accountability, the presence of criminal intent (*mens rea*), the fulfillment of all elements of the offense, and the absence of any justifying or excusing circumstances. A nine-month prison sentence was deemed proportionate, taking into account the defendant's role, the intensity of the actions, and aggravating and mitigating circumstances. The study underscores the importance of a systematic analysis linking actions, roles, culpability, evidence, and sentencing in the adjudication of online gambling cases.
KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN KERJA TENAGA KESEHATAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XXI/2023 Caesar Daffa Nugraha; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sendi Sanjaya
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i2.1914

Abstract

This study aims to analyze the legal certainty of employment agreements for health workers following Constitutional Court Decision Number 130/PUU-XXI/2023. The research employs a normative-juridical method utilizing statutory and conceptual approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 17 of 2023 concerning Health, labor regulations, and Constitutional Court Decision Number 130/PUU-XXI/2023, while secondary legal materials were obtained from literature and legal doctrine. The findings indicate that Constitutional Court Decision Number 130/PUU-XXI/2023 did not establish new norms regarding the status of health workers but rather affirmed the constitutional validity of Law Number 17 of 2023 concerning Health. Consequently, legal certainty regarding health worker employment agreements continues to be determined through the harmonization of health law, labor law, and contract law. Determining the status of the legal relationship must be based on the substance of the work relationship—specifically the elements of work, wages, and orders—rather than merely the contract's nomenclature. The use of partnership agreements for relationships that are substantively employment relationships creates potential uncertainty and diminishes the protection of health workers' normative rights. Therefore, minimum standards for employment agreements are required to ensure clarity regarding status, rights and obligations, remuneration, social security, professional protection, and dispute resolution.  
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA TERHADAP ANAK TIRI Natalia Vivi; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sunarno
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i2.1915

Abstract

This study aims to analyze law enforcement regarding the crime of child abuse committed by a stepparent under Indonesian criminal law. The research employs a normative-juridical method utilizing both statutory and case-based approaches. Legal materials were analyzed qualitatively to assess the alignment between legal provisions, case facts, evidentiary findings, and the application of criminal penalties. The results indicate that the Child Protection Law establishes a specific legal basis for addressing violence against children through Article 76C in conjunction with Article 80. In the case of Dina Mayana, acts such as slapping, banging the victim's head, pinching, and shoving were proven to constitute physical violence; one victim sustained severe injuries—specifically hemorrhaging and brain swelling—requiring surgery. Based on corroborating evidence, the defendant was found guilty and sentenced to four years in prison. From a legal standpoint, the application of Article 80 paragraph (2) was appropriate given the severe injuries sustained by the victim. However, law enforcement was not fully optimal; the defendant's status as a stepparent was relevant to the sentence enhancement provisions under Article 80 paragraph (4), yet this provision was not included in the indictment. Consequently, optimizing child protection requires diligence during the investigation and prosecution stages, as well as a strengthening of victim recovery efforts.
ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA Ivana Barnesa; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sunarno
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3111

Abstract

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat mengancam kesehatan masyarakat, merusak generasi muda, serta mengganggu ketertiban dan keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkotika serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam perkara yang dikaji, Majelis Hakim menerapkan Pasal 114 ayat (1) karena unsur tindak pidana terbukti berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, hasil pemeriksaan laboratorium, barang bukti, dan fakta hukum persidangan. Terdakwa dinyatakan terbukti membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dijatuhi pidana penjara selama enam tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00. Penelitian ini menunjukkan pentingnya ketepatan kualifikasi perbuatan dan penguatan pembuktian dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika.
ANALISIS YURIDIS NORMATIF DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN ADANYA KORBAN JIWA Fakhry Rozi Mujoko; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sunarno
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3115

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP. Perbuatan tersebut bermula dari maksud terdakwa mengambil sepeda motor milik korban, kemudian terdakwa menggunakan senjata tajam ketika aksinya diketahui dan korban melakukan perlawanan. Kekerasan tersebut menimbulkan luka serius yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan dakwaan pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP tidak terbukti karena tidak ditemukan dasar yang cukup mengenai adanya niat awal untuk menghilangkan nyawa korban. Selanjutnya, dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 365 ayat (3) KUHP dinyatakan terbukti. Hakim mempertimbangkan alat bukti, fakta persidangan, hubungan sebab akibat, kemampuan bertanggung jawab terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana penjara selama 13 tahun.
Co-Authors Abizar Algifari Adalin Ali Adalin Ali, Ade Rifa Salsabilla Adi Saputro Aditya Dwi Prasetyo Adzim Munawali Agus Setiyawan Agus Susetyo Akhmad Dinul Kholis Anwar Appe Hutauruk Apud Abdul Aziz Arief Prayoga Arief Widodo Aswin Suwardi Ayahandono Kussetyadi Baihaqi Ramadhan Benny Wijaya Biochandra Hutapea Boy Three Immanuel Hutasoit Buhit Christian Caesar Daffa Nugraha Cahyo Priyono Charles DL Pardede David Yuwono Dede Ardiansyah Denny Cahyadi Tiono Dimas Arifianto Suryo Edmon Derson Simamora Edy Surpiyanto Edy Susanto Erwin Hutasoit Faizal Imam Muharam Fakhry Rozi Mujoko Fauzi Fauzi Jamal Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean Fendy Hutahaean Filemon Gunawan Dirjanto Franky Bangkit Sumardi FX. Suyud Margono Gunawan Hadi Nugroho Gusthi Satya Kurniawan Hadi Wijaya Hapit Sugandi Harriani Bianca Daryana Hendry Maxi Kewas Hera Widjayanti Hermawan Wibisono Putra Heru Mario Hotma Mentalita Ida Ayu Asti Manuaba Intan Trisna Metiarni Iqba Alkholidi Ivana Barnesa Janti Saragih Jaozi Jasatua Jody Agy Napitupulu John Hendry Suryo Wibowo Jois Candra Panjaitan Jusak Budiman Soehardja Kefi Firdaus Thon Kencana Wulan Kharismawati Lamhot Hutahaean Lamhot Hutahaean Lasbok Marbun Lim Sang Hong M. Amin Saleh Mardiman Sane Maria Prihadiyanti Maruba Parlindungan Hutahaean Mas Agus Priyambodo Maskur Muchamad Ariyanto Pradana Muhammad Amin Saleh Al-Habsy Muhammad Arafah Muhammad Nasir Muhenri Sihotang Muhenri Sihotang Muslih Anhar Mutia Sakti Najwa Aulia Ramadhani Natalia Vivi Natan, Antonius Nawang Kusuma Bastari Nico Wandiredja Nurkenda Panti Silaban Panti Silaban Purwanto Budi Santoso Raden Sihar Martogi Sinambela Raden Sihar Martogi Sinambela Rahmad David Djauhari Relita Hafsidiany Ricky Kurniawan Suriana Rifai Lumbantoruan Robert L Simanungkalit Robert L. Simanungkalit Rony Eli Hutahaean Ruby W H Oktolina Samosir Ruby W H Oktolina Samosir Rudyanto Dahlan Saifudin Wahid Selamat Rapama Sihombing Sendi Sanjaya Setia Jaya Siti Munawaroh Stanisius Leo Stenly Minti Sugi Hariyanto Suharyono Suhermi Suhermi Sularto Sunarno Sunarno Sunarno Supadmi Sutarso Sutarso Suyud Margono Tatang Ruslih Tricia Elisabeth Napitupulu Widia Wirawan Yendrizen Yogi Fajran Qausar Yohanes Higayon Yulis Setyaningsih Yusuf Chornia Zul Ashari