Claim Missing Document
Check
Articles

Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan Atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan: Analisis Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009740.99/2024/PP/M.XVB Sugi Hariyanto; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5757

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan terhadap Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta menganalisis pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Nomor PUT-009740.99/2024/PP/M.XVB Tahun 2024 ditinjau dari asas lex favor reo. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis menggunakan Teori Keadilan Adam Smith, Teori Kepastian Hukum Jan Michiel Otto, dan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan sanksi kenaikan 100 persen terhadap Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran menimbulkan persoalan keadilan dan proporsionalitas apabila tidak mempertimbangkan iktikad baik serta karakter kesalahan Wajib Pajak. Selain itu, perubahan ketentuan perpajakan dari UU KUP, UU Cipta Kerja, hingga UU HPP menimbulkan persoalan hukum antarwaktu dalam menentukan rezim sanksi yang tepat. Oleh karena itu, penerapan sanksi perlu memperhatikan kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap Wajib Pajak, sedangkan asas lex favor reo relevan sebagai perspektif dalam menentukan penerapan ketentuan yang lebih menguntungkan dalam kondisi perubahan regulasi.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yohanes Higayon; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5738

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual serta penerapan sanksi pidana dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak serta penerapannya dalam perkara anak pelaku kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan melalui prinsip kepentingan terbaik bagi anak, bantuan hukum, pendampingan orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan, perlindungan identitas, persidangan tertutup, serta penerapan pidana penjara sebagai ultimum remedium. Dalam perkara yang dikaji, anak pelaku berusia 16 tahun dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan dan pelatihan kerja selama 2 bulan di PPSGBK Cileungsi. Pemidanaan tersebut menunjukkan orientasi pembinaan dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan kondisi individual anak, hasil Litmas, serta dampak terhadap korban. Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap anak pelaku harus tetap diseimbangkan dengan pemulihan dan perlindungan terhadap anak korban.
Analisis Yuridis Normatif Pertanggungjawaban Pidana Ibu Sebagai Pelaku Pembunuhan terhadap Anak yang Baru Dilahirkan Iqba Alkholidi; Mas Agus Priyambodo; Hotman Sinambela; Appe Hutauruk
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5797

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkan serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara yang diteliti didasarkan pada Pasal 341 KUHP karena pelaku merupakan ibu dari korban, perbuatan dilakukan pada saat atau tidak lama setelah kelahiran, terdapat kesengajaan, dan perbuatan dilatarbelakangi rasa takut kelahiran diketahui namun pembuktian mengenai penyebab kematian bayi memiliki persoalan karena Visum et Repertum tidak dapat menentukan penyebab kematian secara medis. Hakim tetap menyatakan unsur tindak pidana terpenuhi serta tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dalam menjatuhkan pidana Hakim mempertimbangkan seriusnya akibat perbuatan sekaligus usia pelaku yang masih berstatus Anak, kondisi emosional, latar belakang kehamilan, penyesalan, dan kepentingan pembinaan. Pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut tidak hanya berorientasi pada pembalasan tetapi juga mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan perlindungan terhadap Anak sebagai pelaku.
Prosedur Pembuktian dalam Putusan Pengadilan Pajak Berdasarkan Hukum Acara Perpajakan Arief Prayoga; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5743

Abstract

Pembuktian merupakan unsur penting dalam penyelesaian sengketa pajak karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan kebenaran fakta yang dipersengketakan antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai prosedur pembuktian serta penerapannya dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembuktian telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, meliputi alat bukti, beban pembuktian, kewenangan hakim, dan dasar pengambilan putusan. Sistem pembuktian yang diterapkan lebih mendekati sistem pembuktian bebas yang terbatas, dengan memberikan kewenangan aktif kepada hakim dalam menentukan fakta yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta kekuatan alat bukti. Dalam praktiknya, alat bukti surat atau tulisan menjadi alat bukti yang dominan karena karakteristik Self-Assessment System. Penerapan prosedur pembuktian pada prinsipnya telah mendukung pencarian kebenaran materiil dan memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak. Namun, masih terdapat potensi perbedaan penilaian akibat luasnya diskresi hakim. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pedoman pembuktian, konsistensi penerapan hukum, peningkatan kompetensi hakim, serta peningkatan kualitas administrasi perpajakan.
Pertanggungjawaban Pidana Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Intan Trisna Metiarni; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5731

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan terhadap ketentuan hukum pidana dan fakta hukum dalam perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status sebagai anggota TNI tidak menghapus pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana umum. Para terdakwa terbukti melakukan penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian korban sebagaimana Pasal 351 ayat (3) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertanggungjawaban pidana terpenuhi karena terdapat perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana. Pertimbangan hakim meliputi aspek yuridis berupa terpenuhinya unsur tindak pidana dan aspek nonyuridis berupa akibat perbuatan, keadaan terdakwa, tingkat keterlibatan, serta kedudukan terdakwa sebagai prajurit TNI. Penjatuhan pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer terhadap terdakwa tertentu mencerminkan penerapan teori pemidanaan gabungan yang memadukan aspek pembalasan dan pencegahan.
Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Penculikan dan Pemerkosaan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Relita Hafsidiany; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5739

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana melarikan perempuan dan membujuk anak melakukan persetubuhan serta menganalisis penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim, pembuktian unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta penerapan sistem peradilan pidana anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan dakwaan kumulatif dan menyatakan pelaku terbukti melakukan dua tindak pidana, yaitu melarikan perempuan dan membujuk anak melakukan persetubuhan. Hakim mempertimbangkan alat bukti, fakta hukum, kesalahan pelaku, kondisi korban, serta status pelaku sebagai anak. Sanksi yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama lima tahun dan pelatihan kerja selama tiga bulan. Putusan tersebut menunjukkan upaya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan korban, dan pembinaan pelaku anak. Namun, pertimbangan mengenai dampak terhadap korban, bentuk bujukan, dan alasan pemilihan pidana penjara masih perlu diuraikan secara lebih mendalam.
Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Informasi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Boy Three Immanuel Hutasoit; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5760

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi, tetapi juga meningkatkan potensi penyalahgunaan ruang digital untuk menyebarkan ujaran kebencian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana penyebaran informasi elektronik yang bermuatan ujaran kebencian serta pertanggungjawaban pidana pelakunya berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 28 ayat (2) mengatur larangan terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan karakteristik yang dilindungi undang-undang. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan apabila seluruh unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab, terdapat kesalahan berupa kesengajaan, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Penerapan ketentuan tersebut harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan konteks, isi, tujuan, dan dampak informasi serta didukung pembuktian elektronik yang memadai.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme dalam Melakukan Teror di Indonesia: Studi Kasus Putusan No. 366/Pid.Sus/2025/PN. Jkt.Tim Cahyo Priyono; Muh. Amin Saleh; Hotman Sinambela; Appe Hutauruk
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5794

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana terorisme telah berkembang dari pendekatan represif post-factum menuju pendekatan preventif melalui kriminalisasi berbagai precursor acts yang mendukung aktivitas terorisme. Dalam perkara yang diteliti, hakim memilih Dakwaan Kedua berdasarkan Pasal 15 jo. Pasal 7 UU Terorisme dan menyatakan terdakwa terbukti melakukan pembantuan terhadap tindak pidana terorisme. Pembuktian didasarkan pada keterkaitan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, hasil pemeriksaan balistik, serta pola keterlibatan terdakwa dalam pengiriman logistik, pelatihan militer, dan penyimpanan senjata serta amunisi. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dengan mempertimbangkan aspek perlindungan masyarakat, pencegahan, pembinaan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan.
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Yogi Fajran Qausar; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5740

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika serta menganalisis mekanisme dan ketentuan pemberian sanksi rehabilitasi dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis putusan pengadilan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan rehabilitasi narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim meliputi aspek yuridis, hasil pemeriksaan laboratorium, jumlah dan tujuan penguasaan narkotika, hasil asesmen terpadu, keadaan pribadi terdakwa, serta tujuan pemidanaan. Terdakwa terbukti menggunakan narkotika untuk diri sendiri dan tidak ditemukan bukti keterlibatan dalam peredaran gelap, sementara Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan rehabilitasi rawat inap selama enam bulan. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan rehabilitasi medis dan sosial secara rawat inap selama satu tahun. Mekanisme pemberian rehabilitasi dilakukan melalui tahapan pemeriksaan perkara, pemeriksaan laboratorium, asesmen terpadu, penuntutan, pemeriksaan persidangan, dan penetapan rehabilitasi dalam amar putusan. Penelitian menemukan bahwa putusan telah mencerminkan pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan, tetapi pertimbangan mengenai perbedaan jangka waktu rehabilitasi antara rekomendasi asesmen dan putusan hakim belum dijelaskan secara memadai.Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia
Analisis Yuridis Normatif Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Pelaku Anak dan Tanggungjawab Pidana Pelaku Dibawah Umur Benny Wijaya; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sunarno Sunarno
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5799

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum terhadap perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Anak berusia 17 tahun di Pengadilan Negeri Cibinong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Anak diwujudkan melalui perlindungan identitas, pendampingan penasihat hukum, orang tua dan pembimbing kemasyarakatan, penelitian kemasyarakatan, pembatasan maksimum pidana, serta penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pertanggungjawaban pidana Anak terpenuhi karena Anak berada dalam batas usia pertanggungjawaban pidana, mampu bertanggung jawab, perbuatannya memenuhi unsur Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP, terdapat kesengajaan, serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun di LPKA Bandung, yang masih berada dalam batas maksimum pidana bagi Anak. Penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap Anak harus tetap disertai perlindungan dan pembinaan agar pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
Co-Authors Abizar Algifari Adalin Ali Adalin Ali, Ade Rifa Salsabilla Adi Saputro Aditya Dwi Prasetyo Adzim Munawali Agus Setiyawan Agus Susetyo Akhmad Dinul Kholis Anwar Appe Hutauruk Apud Abdul Aziz Arief Prayoga Arief Widodo Aswin Suwardi Ayahandono Kussetyadi Baihaqi Ramadhan Benny Wijaya Biochandra Hutapea Boy Three Immanuel Hutasoit Buhit Christian Caesar Daffa Nugraha Cahyo Priyono Charles DL Pardede David Yuwono Dede Ardiansyah Denny Cahyadi Tiono Dimas Arifianto Suryo Edmon Derson Simamora Edy Surpiyanto Edy Susanto Erwin Hutasoit Faizal Imam Muharam Fakhry Rozi Mujoko Fauzi Fauzi Jamal Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean Fendy Hutahaean Filemon Gunawan Dirjanto Franky Bangkit Sumardi FX. Suyud Margono Gunawan Hadi Nugroho Gusthi Satya Kurniawan Hadi Wijaya Hapit Sugandi Harriani Bianca Daryana Hendry Maxi Kewas Hera Widjayanti Hermawan Wibisono Putra Heru Mario Hotma Mentalita Ida Ayu Asti Manuaba Intan Trisna Metiarni Iqba Alkholidi Ivana Barnesa Janti Saragih Jaozi Jasatua Jody Agy Napitupulu John Hendry Suryo Wibowo Jois Candra Panjaitan Jusak Budiman Soehardja Kefi Firdaus Thon Kencana Wulan Kharismawati Lamhot Hutahaean Lamhot Hutahaean Lasbok Marbun Lim Sang Hong M. Amin Saleh Mardiman Sane Maria Prihadiyanti Maruba Parlindungan Hutahaean Mas Agus Priyambodo Maskur Muchamad Ariyanto Pradana Muhammad Amin Saleh Al-Habsy Muhammad Arafah Muhammad Nasir Muhenri Sihotang Muhenri Sihotang Muslih Anhar Mutia Sakti Najwa Aulia Ramadhani Natalia Vivi Natan, Antonius Nawang Kusuma Bastari Nico Wandiredja Nurkenda Panti Silaban Panti Silaban Purwanto Budi Santoso Raden Sihar Martogi Sinambela Raden Sihar Martogi Sinambela Rahmad David Djauhari Relita Hafsidiany Ricky Kurniawan Suriana Rifai Lumbantoruan Robert L Simanungkalit Robert L. Simanungkalit Rony Eli Hutahaean Ruby W H Oktolina Samosir Ruby W H Oktolina Samosir Rudyanto Dahlan Saifudin Wahid Selamat Rapama Sihombing Sendi Sanjaya Setia Jaya Siti Munawaroh Stanisius Leo Stenly Minti Sugi Hariyanto Suharyono Suhermi Suhermi Sularto Sunarno Sunarno Sunarno Supadmi Sutarso Sutarso Suyud Margono Tatang Ruslih Tricia Elisabeth Napitupulu Widia Wirawan Yendrizen Yogi Fajran Qausar Yohanes Higayon Yulis Setyaningsih Yusuf Chornia Zul Ashari