Claim Missing Document
Check
Articles

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian: Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Aditya Dwi Prasetyo; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5728

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dalam perspektif hukum pidana Indonesia serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 634/Pid.B/2025/PN Jkt.Pst. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menghubungkan ketentuan hukum pidana, doktrin, dan fakta hukum dalam putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Kesalahan terdakwa berbentuk kesengajaan dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Pembuktian didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti berupa 24 buku dan tas ransel, serta rekaman CCTV yang saling bersesuaian. Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa telah diterapkan sesuai prinsip kesalahan dan ketentuan pembuktian, namun pemidanaan perlu tetap memperhatikan aspek pembinaan dan rehabilitasi agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan Masyarakat.
Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Proses Beracara di Pengadilan Pajak: Studi atas Putusan Nomor PUT-002256.13/2025/PP/M.XVIIIA Zul Ashari; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5756

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak dalam proses beracara di Pengadilan Pajak berdasarkan hukum positif Indonesia serta implementasinya dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002256.13/2025/PP/M.XVIIIA. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, dan konsep Due Process of Law. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan perlindungan hukum preventif dan represif melalui keberatan, Banding, Gugatan, mekanisme pembuktian, serta hak Wajib Pajak untuk didengar dalam persidangan. Namun, efektivitas perlindungan tersebut dibatasi oleh persyaratan formal, khususnya tenggat waktu pengajuan Banding. Dalam perkara PT Bumiraya Utama, pengadilan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menjelaskan keterlambatan pengajuan Banding, tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan karena Wajib Pajak tidak hadir dalam persidangan. Akibatnya, permohonan Banding dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.) sehingga substansi sengketa perpajakan tidak diperiksa. Putusan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif serta menegaskan pentingnya kepatuhan prosedural sebagai bagian dari efektivitas perlindungan hukum Wajib Pajak.
Analisis Yuridis Normatif tentang Perlindungan Hukum bagi Pelaku Anak dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Suhermi Suhermi; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5734

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap perkara tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan Anak Terdakwa berusia 16 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diterapkan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak, bantuan hukum, pendampingan, kerahasiaan identitas, pembatasan penahanan, serta penerapan sanksi khusus bagi anak. Diversi tidak wajib dilakukan karena ancaman pidana dalam dakwaan tidak memenuhi syarat pidana di bawah tujuh tahun. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan pelatihan kerja selama satu bulan. Pidana penjara tersebut masih berada dalam batas pemidanaan anak, tetapi pelatihan kerja tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 karena batas minimum pelatihan kerja adalah tiga bulan. Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum telah diterapkan secara umum, tetapi masih diperlukan pertimbangan yang lebih substantif dan individual dalam penjatuhan sanksi serta pelaksanaan pembinaan anak.
Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Gusthi Satya Kurniawan; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5729

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta fakta dan pertimbangan dalam perkara yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual harus dilakukan secara menyeluruh sejak tahap pemeriksaan hingga proses persidangan dan pemulihan korban. Korban berusia 6 tahun 10 bulan sehingga berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan perlindungan khusus. Penerapan hukum juga harus memperhatikan ketepatan kualifikasi tindak pidana karena perbuatan cabul terhadap anak memiliki konstruksi hukum yang berbeda dengan persetubuhan terhadap anak. Apabila pelaku merupakan anak, pertanggungjawaban pidana tetap dapat diterapkan dengan memperhatikan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan hakim harus mencakup aspek yuridis dan nonyuridis, termasuk pembuktian, kesalahan pelaku, kondisi korban, usia pelaku, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan. Perlindungan hukum yang ideal harus menyeimbangkan kepentingan anak korban dan pertanggungjawaban anak pelaku untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perjudian dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Sutarso Sutarso; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5735

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perjudian berdasarkan hukum pidana Indonesia, khususnya penerapan Pasal 303 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara perjudian yang dilakukan secara terorganisasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui penelaahan bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana para terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan pidana, kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf. Pembagian tugas antara penggagas, pengawas, kasir, pengocok dadu, pencatat hasil, pencari pemain, dan penjaga keamanan menunjukkan adanya kerja sama yang sadar dan erat sehingga para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku turut sert namun penjatuhan pidana yang sama terhadap seluruh terdakwa perlu dikaji kembali berdasarkan prinsip individualisasi dan proporsionalitas pemidanaan karena terdapat perbedaan peran, penguasaan, dan keuntungan yang diperoleh masing-masing pelaku.
Analisis Yuridis Normatif Pemberatan Pidana Pencurian di Malam Hari Agus Setiyawan; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sunarno Sunarno
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5796

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dan penerapan ketentuan pemberatan pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk mengkaji penerapan Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam perkara Sahrul Bin Hamim yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan ketentuan pencurian dengan pemberatan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana serta adanya keadaan khusus yang menyertai perbuatan, yaitu dilakukan pada malam hari, di pekarangan yang terdapat rumah, dengan merusak pengamanan dan menggunakan kunci palsu atau alat tertentu, serta dilakukan bersama-sama dengan pelaku lain. Pemberatan tersebut tidak hanya didasarkan pada waktu malam hari, tetapi merupakan rangkaian keadaan yang secara keseluruhan meningkatkan tingkat keseriusan tindak pidana. Dalam menentukan pidana konkret, Majelis Hakim mempertimbangkan kerugian korban sebesar Rp17.500.000,00 sebagai keadaan yang memberatkan dan penyesalan terdakwa sebagai keadaan yang meringankan. Terdakwa kemudian dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 10 bulan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan pemberatan pidana berdasarkan pembuktian yang objektif dan pertimbangan pemidanaan yang proporsional.
Legal Analysis of the Use of the Indonesian Standard Quick Response Code (QRIS) Banking Service as a Non-Cash Payment Instrument: A Tax Law Perspective in Indonesia Nico Wandiredja; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 8 No. 3 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/g0csgn43

Abstract

The rapid growth of digital payment systems in Indonesia has transformed financial transactions through the widespread adoption of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Despite its contribution to financial inclusion and transaction efficiency, the increasing use of QRIS has raised significant legal issues concerning taxation, legal certainty, and the protection of personal data. This study aims to analyze the legal certainty of tax collection on QRIS-based non-cash payment transactions under the current Indonesian tax law framework and to formulate an ideal legal reconstruction for integrating QRIS into the national taxation system. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The study relies on primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research, including legislation, legal doctrines, scholarly publications, and official government reports. The findings indicate that the existing legal framework remains inadequate due to the absence of specific regulations governing QRIS taxation, resulting in legal uncertainty, compliance gaps, and the potential for arbitrary tax assessments, particularly affecting Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Furthermore, regulatory inconsistencies exist between tax administration, banking regulations, and personal data protection laws, creating challenges in balancing tax enforcement with privacy rights. This study proposes a legal reconstruction that includes the establishment of a specific Minister of Finance Regulation, the designation of Payment Service Providers as automatic withholding tax agents, the implementation of privacy-by-design principles, and stronger legal safeguards to enhance tax compliance, legal certainty, and taxpayer protection. The proposed framework is expected to support sustainable digital economic development while ensuring fairness, transparency, and effective tax governance in Indonesia
Restorative Justice-Based Rehabilitation for Narcotics Offenders in Indonesia: A Juridical Analysis of the Attorney General’s Guideline Number 18 of 2021 Najwa Aulia Ramadhani; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 8 No. 3 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/ng9qyh70

Abstract

The increasing number of narcotics abuse cases in Indonesia has encouraged the government to adopt a restorative justice approach that prioritizes rehabilitation over imprisonment for eligible narcotics offenders. The Attorney General’s Guideline Number 18 of 2021 serves as the primary legal framework governing the implementation of rehabilitation through legal proceedings for narcotics users, addicts, and victims of narcotics abuse. This study aims to examine the juridical basis, legal relevance, and practical implementation of rehabilitation under the Guideline, as well as to identify the legal challenges encountered in its application. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The study analyzes primary legal materials, including Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the Attorney General’s Guideline Number 18 of 2021, supported by secondary legal materials from recent scholarly publications related to restorative justice, rehabilitation, and narcotics law. The findings indicate that rehabilitation through legal proceedings is legally consistent with the principles of restorative justice and the ultimum remedium doctrine, particularly for narcotics users requiring medical and social recovery rather than punitive sanctions. Nevertheless, the implementation of the Guideline continues to face several challenges, including the absence of clear legal benchmarks distinguishing narcotics addicts, abusers, and victims, inconsistent interpretations among law enforcement agencies, dependence on the Integrated Assessment Team’s recommendations, limited rehabilitation facilities, and inadequate post-rehabilitation monitoring. These issues may reduce legal certainty and create disparities in law enforcement practices. Therefore, strengthening legal standards, improving institutional coordination, and developing more objective assessment criteria are essential to enhance the effectiveness and consistency of restorative justice-based rehabilitation within Indonesia’s criminal justice system
Legal Protection for Land Rights Holders in Determining Fair Compensation under Article 9 of Law Number 2 of 2012: A Case Study of Land Acquisition for the Jakarta–Bandung High-Speed Rail Project Purwanto Budi Santoso; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sunarno
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 8 No. 3 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/xjcgdg06

Abstract

This study examines the implementation of the principle of justice in determining fair compensation under Article 9 of Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest. It focuses on the Jakarta–Bandung High-Speed Rail Project as a National Strategic Project (PSN) and analyzes the legal protection available to land rights holders who object to the compensation determined by the government. A comparative analysis with the Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) National Strategic Project is conducted to provide a broader perspective on the application of justice in large-scale land acquisition. This research employs a normative legal research method using statutory, case, conceptual, and comparative approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution, the Basic Agrarian Law (Law No. 5 of 1960), Law No. 2 of 2012, implementing regulations, relevant court decisions, and official documents related to both projects. The data were analyzed qualitatively using the theories of legal protection, distributive justice, legal certainty, and the social function of property rights. The findings reveal that the implementation of Article 9 of Law No. 2 of 2012 has not fully achieved substantive justice. The deliberation process primarily fulfilled procedural requirements while providing limited opportunities for meaningful negotiation. Although compensation disputes in the Jakarta–Bandung High-Speed Rail Project were ultimately resolved through legal mechanisms, the process exposed weaknesses in transparency, appraisal independence, and access to effective legal remedies. By contrast, the PIK 2 project involved allegations of coercion, compensation below market value, environmental impacts, and restrictions on local livelihoods, leading to the revocation of its PSN status. The study recommends strengthening counter-appraisal mechanisms, improving valuation transparency, reformulating deliberation procedures, and enhancing legal assistance to ensure fair compensation and effective legal protection
Judicial Considerations in Commuting the Death Penalty to Imprisonment for Narcotics Offenders: An Analysis of Supreme Court Decision No. 739 K/Pid.Sus/2023 Rifai Lumbantoruan; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sunarno
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 8 No. 3 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/bnrnq128

Abstract

Indonesia classifies narcotics trafficking as an extraordinary crime due to its significant impact on public health, social stability, national security, and economic development. Although Law Number 35 of 2009 on Narcotics authorizes the imposition of the death penalty for large-scale narcotics offenses, recent judicial practice demonstrates a shift toward imprisonment in certain cases. This study aims to analyze the legal considerations underlying the commutation of the death penalty to imprisonment in Supreme Court Decision No. 739 K/Pid.Sus/2023 and to evaluate its implications for legal certainty within Indonesia's criminal justice system. The research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. Primary legal materials consist of statutory regulations and judicial decisions, while secondary legal materials include legal doctrines, scholarly literature, and previous studies concerning criminal law, sentencing, and human rights. Data were analyzed qualitatively through descriptive-analytical techniques by examining judicial reasoning and relevant legal principles. The findings indicate that the Supreme Court's decision reflects a proportional and substantive justice approach by considering the defendant's role, evidentiary circumstances, sentencing objectives, and constitutional values alongside the principle of legality. The decision also illustrates an emerging paradigm in Indonesian criminal law that balances punitive objectives with the protection of fundamental rights. Nevertheless, differences in sentencing outcomes among similar narcotics cases continue to create legal uncertainty and judicial disparity. Therefore, clearer sentencing guidelines are necessary to ensure consistency, proportionality, and predictability in the adjudication of serious narcotics offenses while maintaining the objectives of criminal law and the rule of law
Co-Authors Abizar Algifari Adalin Ali Adalin Ali, Ade Rifa Salsabilla Adi Saputro Aditya Dwi Prasetyo Adzim Munawali Agus Setiyawan Agus Susetyo Akhmad Dinul Kholis Anwar Appe Hutauruk Apud Abdul Aziz Arief Prayoga Arief Widodo Aswin Suwardi Ayahandono Kussetyadi Baihaqi Ramadhan Benny Wijaya Biochandra Hutapea Boy Three Immanuel Hutasoit Buhit Christian Caesar Daffa Nugraha Cahyo Priyono Charles DL Pardede David Yuwono Dede Ardiansyah Denny Cahyadi Tiono Dimas Arifianto Suryo Edmon Derson Simamora Edy Surpiyanto Edy Susanto Erwin Hutasoit Faizal Imam Muharam Fakhry Rozi Mujoko Fauzi Fauzi Jamal Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean Fendy Hutahaean Filemon Gunawan Dirjanto Franky Bangkit Sumardi FX. Suyud Margono Gunawan Hadi Nugroho Gusthi Satya Kurniawan Hadi Wijaya Hapit Sugandi Harriani Bianca Daryana Hendry Maxi Kewas Hera Widjayanti Hermawan Wibisono Putra Heru Mario Hotma Mentalita Ida Ayu Asti Manuaba Intan Trisna Metiarni Iqba Alkholidi Ivana Barnesa Janti Saragih Jaozi Jasatua Jody Agy Napitupulu John Hendry Suryo Wibowo Jois Candra Panjaitan Jusak Budiman Soehardja Kefi Firdaus Thon Kencana Wulan Kharismawati Lamhot Hutahaean Lamhot Hutahaean Lasbok Marbun Lim Sang Hong M. Amin Saleh Mardiman Sane Maria Prihadiyanti Maruba Parlindungan Hutahaean Mas Agus Priyambodo Maskur Muchamad Ariyanto Pradana Muhammad Amin Saleh Al-Habsy Muhammad Arafah Muhammad Nasir Muhenri Sihotang Muhenri Sihotang Muslih Anhar Mutia Sakti Najwa Aulia Ramadhani Natalia Vivi Natan, Antonius Nawang Kusuma Bastari Nico Wandiredja Nurkenda Panti Silaban Panti Silaban Purwanto Budi Santoso Raden Sihar Martogi Sinambela Raden Sihar Martogi Sinambela Rahmad David Djauhari Relita Hafsidiany Ricky Kurniawan Suriana Rifai Lumbantoruan Robert L Simanungkalit Robert L. Simanungkalit Rony Eli Hutahaean Ruby W H Oktolina Samosir Ruby W H Oktolina Samosir Rudyanto Dahlan Saifudin Wahid Selamat Rapama Sihombing Sendi Sanjaya Setia Jaya Siti Munawaroh Stanisius Leo Stenly Minti Sugi Hariyanto Suharyono Suhermi Suhermi Sularto Sunarno Sunarno Sunarno Supadmi Sutarso Sutarso Suyud Margono Tatang Ruslih Tricia Elisabeth Napitupulu Widia Wirawan Yendrizen Yogi Fajran Qausar Yohanes Higayon Yulis Setyaningsih Yusuf Chornia Zul Ashari