Claim Missing Document
Check
Articles

Pertimbangan Penyidik Menolak Dilakukannya Penangguhan Penahanan Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak Ilham Perdana; Neni Vesna Madjid
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 1 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/pg00qs84

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pertimbangan Penyidik pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pariaman menolak dilakukannya penangguhan penahanan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan anak diantaranya beratnya tindak pidana yang dilakukan, risiko pengulangan tindak pidana, serta kepentingan dalam mengungkap jaringan narkotika yang lebih luas. Dengan ancaman hukuman yang tinggi ini, penyidik memiliki alasan kuat untuk tetap melakukan penahanan terhadap tersangka, termasuk anak-anak, guna memastikan bahwa tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Secara sosial dan psikologis, alasan yang menjadi pertimbangan penyidik adalah risiko pengulangan tindak pidana walaupun hal ini bertolak belakang dengan undang undang perlindungan anak. Kendala bagi penyidik pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pariaman dalam pertimbangan menolak dilakukannya penangguhan penahanan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan anak adalah anak-anak yang terlibat dalam peredaran narkotika bukan merupakan pelaku tunggal, melainkan bagian dari jaringan yang lebih luas. Tekanan dari pihak keluarga dan masyarakat yang sering kali mempersulit penyidik dalam mengambil keputusan yang tegas terkait penangguhan penahanan. Kendala administratif dalam memproses permohonan penangguhan penahanan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, permohonan penangguhan penahanan harus memenuhi beberapa syarat, seperti adanya jaminan dari orang tua atau pihak yang bertanggung jawab atas anak serta pernyataan tertulis bahwa anak tidak akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, banyak permohonan yang diajukan tanpa memenuhi persyaratan yang lengkap, sehingga menyulitkan penyidik dalam melakukan verifikasi terhadap kelayakan penangguhan
Peran Serikat Pekerja Terhadap Pekerja Yang Dipensiundinikan oleh Kebijakan Perusahaan di PT. Sumatera Tropical Spices M. Welly One Delfit; Neni Vesna Madjid
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 1 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/gbgakj78

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran serikat pekerja terhadap pekerja yang dipensiundinikan melalui kebijakan perusahaan pada PT. Sumatera Tropical Spices, dengan fokus pada implementasi program pensiun dini, bentuk perlindungan yang diberikan serikat pekerja, serta kendala yang dihadapi dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Latar belakang penelitian berangkat dari adanya program pensiun dini yang dijalankan sebagai bagian dari strategi efisiensi dan restrukturisasi perusahaan, yang dalam praktiknya berpotensi menimbulkan masalah terkait transparansi prosedur, kepastian hukum, dan pemenuhan hak normatif pekerja. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus serikat pekerja, manajemen perusahaan, dan pekerja yang terkena maupun berpotensi terkena kebijakan pensiun dini, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dokumen perusahaan, dan literatur ilmiah terkait hubungan industrial serta perlindungan hukum pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serikat pekerja berperan sebagai organisasi yang memberikan perlindungan hukum, melakukan negosiasi mengenai kompensasi, pesangon, dan jaminan sosial, serta menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Namun, peran tersebut belum optimal karena terhambat oleh rendahnya pemahaman pekerja mengenai fungsi serikat dan hak-haknya, keterbatasan akses informasi, lemahnya komunikasi dan transparansi kebijakan dari pihak perusahaan, serta kapasitas internal serikat pekerja yang masih perlu diperkuat. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan fungsi serikat pekerja, perbaikan mekanisme komunikasi dan sosialisasi kebijakan pensiun dini, serta penegakan kepatuhan terhadap regulasi agar kebijakan pensiun dini terlaksana secara adil dan sejalan dengan prinsip perlindungan hak-hak pekerja.
Upaya Penanggulangan Konflik Penguasaan Tanah di Masyarakat Dengan Strategi Harmonisasi Neni Vesna Madjid; Yoga Yobelma
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 2 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/rx6fv842

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Upaya penanggulangan konflik masyarakat mengenai penguasaan tanah dengan strategi harmonisasi oleh Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Batang Kapas dilakukan dengan penguatan mekanisme sosial seperti mediasi, penyuluhan hukum, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan non-penal dan strategi restoratif dapat menjadi instrumen efektif dalam penyelesaian konflik penguasaan tanah yang pada dasarnya tidak selalu berakar pada criminal intent, tetapi lebih pada kesalahpahaman administratif, minimnya bukti kepemilikan formal, serta ketimpangan pemahaman masyarakat terhadap aturan pertanahan. Salah satu kasus pada tahun tersebut melibatkan sengketa lahan sawah 0,5 hektare antara warga yang mengklaim hak warisan dan warga lain yang memegang Surat Keterangan Tanah. Perselisihan yang hampir memicu kekerasan fisik akhirnya mereda setelah dilakukan mediasi melalui mekanisme musyawarah desa. kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor Batang Kapas dalam upaya penanggulangan konflik masyarakat mengenai penguasaan tanah dengan strategi harmonisasi kendala hukumnya adalah tidak adanya kewenangan eksekutorial maupun kompetensi legal formal untuk mengambil keputusan yang bersifat mengikat dalam sengketa agraria. Secara normatif, tugas Bhabinkamtibmas hanya berada pada ranah fasilitasi. Ketidaksinkronan antara hukum adat yang masih hidup dalam praktik sosial masyarakat dengan sistem hukum nasional yang menjadi dasar penyelenggaraan administrasi pertanahan. Tidak adanya sistem dokumentasi pertanahan yang terpadu antara pemerintah desa, kecamatan, dan institusi kepolisian. Kendala non hukum adalah keterbatasan sumber daya institusional serta lemahnya pola koordinasi antar lembaga serta tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkedok Pengiriman Tenaga Kerja Ke Luar Negeri Deded Kurniawan; Neni Vesna Madjid; Bisma Putra Pratama
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 3 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/gzjfe617

Abstract

Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan eksploitasi seksual atau pelacuran, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau bahkan praktik serupa perbudakan, seperti kasus yang pernah terjadi dan sudah diputus hakim dalam putusan No.216/PID.B/2011/PN.BTM dan No.587 /PID. SUS/ 2023 /PN.Pdg Dari kedua putusan tersebut hakim menjatuhkan putusan dengan berbagai pertimbangan. Pada putusan  No.216/PID.B/2011/PN.BTM  hakim menjatuhkan putusan dari aspek yuridis, terdakwa terbukti membawa korban ke Malaysia untuk di jadikan TKI dengan cara yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dilewati oleh seseorang yang akan bekerja ke Luar Negeri. Dan aspek non yuridis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, terlibat dalam pengiriman korban ke Malaysia. Pada Putusan Hakim kedua No. 587/ Pid.Sus/ 2023/ PN.Pdg pertimbangan dari aspek yuridis terdakwa terbukti menjadi penyalur korban yang akan bekerja ke Malaysia, secara non yuridis terdakwa mengakui semua keterangan dan bukti yang ada di dalam persidangan. Pertanggungjawaban suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana perdagangan orang sesuai Putusan Hakim No. 216/PID.B/ 2011/PN.BTM dengan penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Putusan Hakim No. 587/ Pid.Sus/ 2023/ PN.Pdg meliputi sanksi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).