Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.055
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Al-'Adalah Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Sriwijaya Law Review UIR LAW REVIEW Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia DE'RECHTSSTAAT Jurnal Sosial Humaniora UNTAG Law Review Jurnal Ilmiah Dunia Hukum KRTHA BHAYANGKARA Indonesian Journal of Social Research (IJSR) Batulis Civil Law Review Sultan Agung Notary Law Review Jurnal Impresi Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat i-Latinnotary Journal: Internasional Journal of Latin Notary Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam Karimah Tauhid Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Transnational Business Law Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Yumarni, Ani
Faculty Of Law, Universitas Djuanda
Religion Humanities Astronomy Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 87 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search
Journal : Karimah Tauhid

 1   2   3   4 
Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Perdamaian Pembagian Harta Bersama Paren , Maya Azzahra; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 2 No. 6 (2023): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i6.10853

Abstract

Proses penyelesaian perkara sengketa melalui Mediasi di peradilan agama diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Proses mediasi di pengadilan dimaksudkan untuk mencapainya asas mudah, cepat dan biaya ringan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis pelaksanaan putusan dalam perkara pembagian harta bersama dan untuk mengetahui kekuatan hukum akta perdamaian dalam putusan ini. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau norma, kaidah, dan asas-asas, oleh karena itu sebagai sumber datanya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan Adanya perjanjian kesepakatan tertulis kedua belah pihak sudah sepakat untuk mengakhiri sengketa pembagian harta bersama melaui prosedur mediasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Perjanjian tersebut dituangkan dalam acta vandading kemudian majelis hakim memberikan putusan kepada kedua belah pihak yang amarnya berbunyi “menghukum kedua belah pihak untuk menaati, melaksanakan perjanjian perdamaian”.
Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Polri dalam Tugas Penanganan Konflik Sosial Perang Suku di Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia FH, Yulianto Nugroho; Yumarni, Ani; Aminullah, Muhammad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 2 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i2.12254

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anggota Korps Brimob Polri dalam tugas penanganan konflik sosial perang suku di Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu hukum yang dikonsepkan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menemukan bahwa anggota Korps Brimob Polri yang melaksanakan tugas penanganan konflik sosial perang suku di Papua mendapatkan beberapa perlindungan hukum, baik perlindungan yuridis maupun non yuridis. Perlindungan yuridis diperoleh dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13, Pasal 14 ayat, Pasal 16, dan Pasal 16 yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian. Selain itu juga ada perlindungan dari Pasal 212 KUHP (KUHP). Sedangkan perlindungan non-yuridis diberikan berdasarkan beberapa peraturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2015.
Fluktuasi Perkara Gugat Cerai Sebagai Pengaruh Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Cibinong Kelas I A Kabupaten Bogor Budiman, Arief; Yumarni, Ani; Husein, Saddam
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12301

Abstract

Di masa pandemi Covid-19, perceraian khususnya kasus gugatan hukum semakin meningkat. Perubahan yang terjadi baik dari segi ekonomi, sosial, dan psikologis mempunyai pengaruh terhadap angka tersebut. Pengadilan Agama Cibinong sebagai lembaga peradilan juga mengalami hal tersebut. Penelitian ini menunjukkan kasus perceraian akibat pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1A Cibinong mengalami peningkatan, di Cibinong terdapat selisih sebanyak 1.399 kasus atau 33%, dan terdapat 13 alasan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Cibinong. selama pandemi. Meninggalkan salah satu pihak, Poligami, KDRT, Murtad, Madat (Candu menggunakan obat-obatan terlarang), Kawin Paksa, Judi, Zina, Dihukum Penjara, Cacat Fisik, Mabuk-mabukan. Pada tahun 2020, dari 4693 kasus perceraian, 3608 diantaranya disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Kemudian pada tahun 2021, dari 6991 kasus perceraian, 4827 diantaranya disebabkan oleh pertengkaran terus menerus.
Penerapan Prinsip Larangan “Magrib: Maysir, Gharar, dan Riba” dalam Pembiayaan yang Bergerak di Bidang Usaha Non Halal Susanti; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 4 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.12841

Abstract

Perbankan syariah merupakan jenis perbankan yang mengacu pada prinsip syariah, yang sesuai dengan ajaran Islam. dengan adanya kehadiran perbankan syariah di Indonesia menjadi alternatif dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada para pelaku UMKM dengan bentuk pembiayaan. Dengan adanya program pembiayaan yang dilakukan oleh bank x syariah ini, dapat membatu perekonomian nasabah prasejahtera dengan kemudahan bertransaksi karena menggunakan akad murabahah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan “magrib: maysir, gharar, dan riba” dalam aktivitas pembiayaan modal usaha oleh bank syariah, dan untuk mengetahi kepastian hukum dalam pembiayaan usaha mikro kecil menengah yang bergerak pada bidang usaha non halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian menggunakan metode observasi, dan metode wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, penerapan prinsip “magrib: maysir, gharar dan riba” dalam proses pembiayaan yang menggunakan akad murabahah tidak diperbolehkan. Idealnya aktivitas pembiayaan modal usaha pada proses pengajuan pembiayaan yang dilakukan dengan teliti dan seksama, dalam memeriksa atau memverifikasi jenis-jenis usaha calon nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan modal usaha, agar terhindar dari unsur-unsur “magrib: maysir, gharar, dan riba” baik secara nampak atau tidak nampak. Kemudian indikasi dalam penerapan maysir, gahrar, dan riba dapat dilihat dalam pengaturan pembiayaan melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbabis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
Fungsi dan Peran Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polsek Cicurug Suhendar, Romal; Yumarni, Ani; R. Djuniarsono
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 4 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.12862

Abstract

Perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Cicurug yang dilakukan oleh salah satu Staf Senior Gudang PT AIO, diperkirakan sebanyak 10.000 kg/10 ton senyawa NaOH yang dijual tanpa ijin, atas peristiwa tersebut PT AIO mengalami kerugian secara materi sekitar Rp. 158.840.356,00- (Seratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah). Perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan menarik untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut, sehingga dapat diketahui akar masalah dan solusi penyelesaiannya. Penelitian bertujuan mengkaji tentang Fungsi dan Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polsek Cicurug. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan terhadap gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat dan dianalisis dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menujukan bahwa Proses penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polsek Cicurug oleh Kepolisian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi: penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Hambatan yang dihadapi oleh Polsek Cicurug dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polsek Cicurug terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu secara internal terdiri dari anggaran yang tidak mencukupi dalam menangani perkara tindak pidana. Kemudian faktor sumber daya manusia dan kemampuan personil yang terbatas, sarana dan prasarana. hambatan eksternal yang timbul ialah minimnya informasi dari masyarakat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, Pelaku Tindak Pidana yang tidak kooperatif.
Optimalisasi Fungsi dan Peran Satuan Brimob Polda Jabar Pada Pengamanan Kegiatan Sepakbola di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Gunadi, Taufiq; Yumarni, Ani; Aminulloh, Muhammad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13587

Abstract

Pengamanan di stadion di GBLA belum baik, sehingga sering terjadi kekacauan yang tidak dapat di atasi secara maksimal, yang berakibat pada korban luka-luka, cedera, bahkan sampai pada meninggal dunia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau pendekatan undang-undang atau perbandingan hukum dan dianalisis secara kualitatif dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah hukum yang terdapat dalam Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamanan kegiatan sepakbola di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan analisa/evaluasi. Bentuk pengamanan yang diberikan oleh Satuan Brimob Polda Jabar dalam pelaksanaan pengamanan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, terdiri atas pengamanan langsung dan pengamanan tidak langsung. serta dilaksanakan oleh seluruh Kepala Satuan Wilayah mulai dari tingkat Polsek, Polres dan Polda. Pengelolaan keamanan yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Jabar bertujuan untuk melindungi, menyelamatkan jiwa seseorang dan harta bendanya dari suatu ancaman dan gangguan.
Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Upaya Stabilitas Pasca Covid 19 Berdasarkan Perkap No.17 Tahun 2009 Abd Syukur; Yumarni, Ani; Aminulloh, Muhammad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13671

Abstract

Polri yang mempunyai tugas pokok sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, juga mempunyai peran sebagai penyelenggara terlaksananya Harkamtibmas disamping seluruh warga masyarakat juga mempunyai tanggung jawab yang sama. Anggota Brimob Resimen 1 sebagai salah satu unsur Polri yang berhubungan dengan masyarakat sangat berperan penting dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tentang optimalisasi tugas dan fungsi Kepolisian Brimob Resimen 1 dalam upaya stabilitas pasca Covid 19 berdasarkan Perkap No.17 Tahun 2009 dan untuk mengetahui tentang hambatan yang dihadapi Kepolisian Brimob Resimen 1 dalam upaya stabilitas pasca Covid 19 berdasarkan Perkap No.17 Tahun 2009. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Hasil dan kesimpulan penelitain diketahui bahwa optimalisasi tugas dan fungsi Kepolisian Brimob Resimen 1 dalam upaya stabilitas pasca Covid 19 berdasarkan Perkap No.17 Tahun 2009 dimana tugas-tugas kepolisian terus bertambah seiring dengan selesainya masa pandemi Covid-19. Polri yang biasanya memberikan pengamanan dan ketertiban, dengan adanya pandemi Covid-19 ini, Polri juga mendapat tugas tambahan dimana tugas-tugas yang dilakukan ini tentu saja di luar kebiasaan Polri, namun harus tetap dilakukan yaitu seperti a) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penerapan mencegah terjadinya kembali wabah covid-19; b) Melakukan sosialisasi stabilitas menjaga dan mencegah terjadinya pandemi di lokasi-lokasi publik; c) Mengamankan pelaksanaan pembatasan mobilisasi masyarakat; d) Bekerjasama dengan Polsek Gunung Putri melakukan patroli, dan e) Ikut serta dalam percepatan program kesehatan di masyarakat.
Analisis Hukum Penanggulangan Kerumunan Massa yang Berpotensi Mengganggu Kamtibmas di Wilayah Polresta Bogor Kota Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2021 Faisal, Muhammad; Yumarni, Ani; Mulyadi
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13838

Abstract

Perkembangan teknologi dan infromasi maupun perubahan perilaku membuat kenakalan remaja terus muncul. Kemunculan kenakalan remaja menjadi persoalan yang perlu dikaji secara secara ilmiah sehingga dapat merumuskan sebuah metode penanganan yang efektif. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mengetahui pananggulangan kerumunan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Penellitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu hukum dimaknai sebagai suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat dan sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Hasil penelitian menunjukkan Penanggulangan kerumunan massa yang berpotensi menganggu Kamtibmas Di Wilayah Polresta Bogor Kota Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2021 yaitu dengan cara: 1) menetapkan lokasi yang ering terjadi kerumunan; b) dilakukannya kegiatan patroli c) membentuk pos pemantauan dan d) dilakukannya pembinaan terhadap pelaku kerumunan yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan kerumunan yang berpotensi menganggu Kamtibmas Di Wilayah Polresta Bogor Kota Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2021 yaitu 1) Sumber Daya Manusia Masih Terbatas. 2) Sarana Pendukung Tugas Yang Belum Memadai, 3) Partisipasi Masyarakat Yang Kurang, Masyarakat belum memiliki kesadaran terhadap penanggulangan kerumunan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan keteriban.
Analisis Putusan Hakim Terkait Kompetensi Relatif Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Putusan Nomor: 3197/Pdt.G/2022/Pa. Cbn)”. Saepudin; Yumarni, Ani; Saddam Husein
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 8 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i8.14386

Abstract

Pengadilan Agama Cibinong dalam praktik di lapangan Pengadilan Agama Cibinong ketika seseorang ingin mengajukan gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cibinong hanya diminta untuk menyiapkan Kartu Tanda Sesuai dengan Alamat saat ini yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong atau apabila Kartu Tanda Penduduk tidak sesuai dengan Alamat saat ini tanggal maka akan diminta untuk membuat Surat Keterangan domisili dari Desa/Kelurahan. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim terkait kompetensi relatif gugatan cerai di pengadilan agama cibinong. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji isi dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hasil peneltian hukum dan teori untuk menguji atau memperkuat teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majlis hakim memberikan pertimbangan hukum hakim terkait kompetensi relatif bahwa bukti tergugat lebih jelas dan memeliki kekuatan hukum,maka tergugat berhak mengajukan gugatan di pengadilan agama Bekasi,berdasarkan Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 R.Bg. jo Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 tahun 1989 undang undang nomor 3 tahun 2006  tentang perubahan atas undang -undang nomor 7 tahun 1989 tentang kompetensi Relatif selaras dengan teori kepastian. Pengaturan mengenai kompetensi relatif   gugatan perceraian di Pengadilan Agama terdapat dalam Pasal 73 ayat 1 tentang Undang-undang Pengadilan bahwa pengajuan perceraian diajukan berdasarkan domisili sekarang dilihat dari indentitas kependudukan terkecuali diajukan di tempat tinggal bersama (nusyuz) tanpa sepengetahuan suami maka pengajuan gugatan perceraian diajukan di tempat domisili suami,dalam konteks keputusan nomor perkara 3197/Pdt.G/2022 majlis hakim memutus  dengan pertimbangan bahwa tergugat berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bekasi karena berdasarkan pasal 73 ayat 1.
Analisis Hukum Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menerima Komulasi Gugatan Antara Itsbat Nikah dan Cerai Menurut Undang-Undang Peradilan Agama Mulyadi; Yumarni, Ani; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 8 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i8.14387

Abstract

Ada beberapa perkara itsbat nikah yang dikomulasikan dengan cerai dikabulkan dan ada pula yang ditolak yang mana dari adanya penolakan atau dikabulkannya perkara tersebut dapat mengakibatkan dampak hukum yang berbeda setelah adanya putusan tersebut dan hal ini berdampak pada status perkawinan Penggugat tidak jelas dan akibat cerai tentang anak juga tidak jelas dan tidak mendapatkan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menerima kumulasi isbat nikah dan cerai pada Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji tentang isi dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yang menimbulkan permasalahan hukum atau untuk mencari kelemahan dari peraturan perundang-undangan dan memberikan solusi terhadapnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menolak kumulasi gugatan itsbat nikah dan cerai dengan perkara nomor : 6787/Pdt.G/2023/PA.Cbn dikarenakan dalam pelaksanaan pernikahan sirih/bawah tangan terjadi cacat hukum. Kumulasi gugatan itsbat nikah dan cerai dalam Putusan menerima atas perkara nomor: 5168/Pdt.G/2023/PA.Cbn dapat disimpulkan oleh majelis hakim dengan pertimbangan bahwa meskipun perkara tersebut pernikahnya dibawah tangan dan belum terjadi perceraian/ ucapan talak oleh suami, sehingga Majelis Hakim menerima gugatan kumulatif Penggugat, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakutnya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian.
Co-Authors -, Maulana Abd Syukur Abd. Hasyim, Inayatullah Ade Rahmat Ade Rahmat, Ade Adelia, Deby Agustina Multi Purnomo Alani, Michael Febrian Aminulloh, Muhammad Amir Hamzah Ani Nuraeni Anisa Ilyanawati, R. Yuniar Anna Sardiana, Anna Arrafi, Adham Azzulyo Awaliya, Devi Cahaya, Krisia Wira Chatarina Umbul Wahyuni Dadang Suprijatna Damayanti, Febri Darmayanti, Andini Dea Pitri Maelani Devi Aprianti Devi, Sylvia Haura Carolina Devyra Pravitasari Dwi Agustini, Dwi Edy Santoso Endeh Suhartini Fadhilah, Zihan Nonin Fajriatunnisa Fauziah, Nazwa Siti Fawwaz, Adnan FH, Yulianto Nugroho Firdaus, Raiza Aldhie Gemala Dewi Gilalo, Jerymianus Gunadi, Taufiq Habib, Yahya Abdul Habib Haliza, Nurulisa Haqqi, Abdurrahman Raden Aji Haris, Aidil Fitri Hasibuan, M Rahadian Hasym, Inayatullah Abd. Hidayat Rumatiga Husain, Saddam Husein Alatas Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Ilyanawati, R.Yuniar Anisa Inayatullah Abd. Hasym Indhira, Maya Innayatullah Abd. Hasyim Jaih Mubarok Jumani, Jumani Kelutur, Suparlan Khairiyyah, Fitriani Hasna Kurniawan, Andhy Larashati, Ligar Latifah, Futri Imelda Lukmanul Hakin, Aal Maha Arjiana, I Wayan MAHARANI, AISYAH Mardiansyah, Rifal Arya Maulana Maulidin, Muhamad Ardi Ma’arif, Rizal Syamsul Monaya, Nova Muchlis, Adnin Muhammad Aminullah, Muhammad Muhammad Faisal Muharrom, Muhammad Zihad MULYADI MULYADI MULYADI Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Munir, Ramadhana Adrieansyah Mursid, Sri Rizka Novi Anggraeni Nazhifah, Naurah Afra Nova Shintia Maulani Nurwahidi, Raihan Nurwansa, Muhammad Yusuf Raika Nurwati Nurwati Octaviana, Hanna Omon Remen Paren , Maya Azzahra Pertiwi, Wanda Fasha Pradygta, Rasellino Prambudi, Faldo Pratama, Mouza Septi Pravitasari, Devyra Qolyubi, Asep Thobibuddin R. Yuniar Anisa Ilyanawati Raden Djuniarsono Raden Imamul Umam Al-Mutaqin Rahayu Nuraeni Rahayu, May Riski Anita Rangkuti, Saddam Husein Remen, Omon Rizal Syamsul Ma’arif Roestamy, Martin Rohmadi, Agung Rumatiga, Hidayat Saddam Husein Saddam Husein Saddam Husein, Saddam Saepudin Sanjaya, Rian Sariyanto, M. Juli Sesniati, Avivah Sihotang, Nur Avoy Sihotang, Sudiman Siti Alida, Riska SITI MARYAM SITI MARYAM Siti Nuraidah Siti Sulastri Siti Sulastri Sonhaji, Anas Sopian, Muhammad Subakti, Firas Risyad Suhendar, Romal Suryani, Danu Suryono Suryono Suryono Suryono SUSANTI Syabanti, Siti Syafitri, Meli Syah, Aditia Thaariq Syamsul Ma’arif, Rizal Tianto, Aditya Dellis Tri Zulfianti, Sintia Umam, Fathul Umam Utomo Baruno, Wira Prio Utomo Baruno Wahyu Eko Saputro, Wahyu Eko Wirdyaningsih Wirdyaningsih Yoelianto Yogi Septio Adi Nugroho